Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.18
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Sabangka Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Bharasumba Jurnal Multidispliner Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Jurnal Multidisipliner Kapalamada JICS : Journal Of International Community Service Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Wa Ode Intan Kurniawati
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Faktor Yang Menghambat Implementasi Dari Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung Di Kecamatan Lasusua Terhadap Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) Wa Ode Intan Kurniawati
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2023): EDISI SEPTEMBER
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di wilayah Kecamatan Lasusua yaitu, pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB). Terhadap pelanggaran tersebut dilakukan teguran terhadap masyarakat pemilik bangunan rumah/ruko. Ada beberapa faktor yang memungkinkan pemilik bangunan itu melanggar GSB. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun Faktor yang menghambat Implementasi dari Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Bangunan gedung di KecamatanLasusua terhadap pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB), yaitu rendahnya penerapan sanksi hukum yang diberikan, tidak adanya kordinasi/surat rekomendasi ke Satpol PP maupun Instansi terkait untuk melakukan Pembongkaran Bangunan, faktor ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan larangan pembangunan Rumah/Ruko melebihi GSB, faktor budaya masyarakat yang individualisme dan monitoring/pengawasan dari Dinas PUPR masih kurang, sehingga masih banyak bangunan rumah/ruko di Kecamatan Lasusua di dirikan tampa IMB dan melanggar GSB, serta adanya penambahan bangunan di kemudian hari yang terlepas dari pengawasan Dinas PUPR sehingga menyebabkan pemilik bangunan gedung mendirikan bangunan gedung melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kecamatan Lasusua
Penerapan Penegakan Hukum Bagi Yang Melakukan Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan Di Kecamatan Lasusua Wa Ode Intan Kurniawati
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2023): EDISI SEPTEMBER
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di wilayah Kecamatan Lasusua yaitu, pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB). Terhadap pelanggaran tersebut dilakukan teguran terhadap masyarakat pemilik bangunan rumah/ruko. Ada beberapa faktor yang memungkinkan pemilik bangunan itu melanggar GSB. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Sanksi yang diberikan terhadap pemilik bangunan gedung yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah sanksi administratif yang terdiri atas Surat Peringatan/Teguran dan sampai peneliti melakukan penelitian belum ada sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB).
Proses Penyelesaian Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Pada Akad Murabahah Di BMT Mapan Mandiri Kantor Cabang Lasusua Wa Ode Intan Kurniawati
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2023): EDISI SEPTEMBER
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian akad murabahah dan bagaimanakah proses penyelesaian terhadap nasabah yang  melakukan wanprestasi dalam perjanjian murabahah pada BMT Mapan Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan cara langsung yaitu melalui proses wawancara dengan pihak yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diteliti. Penyelesaian nasabah wanprestasi dapat ditangani dengan cara melakukan penagihan secara intensif kepada nasabah, melakukan restrukturisasi dan langkah terakhir melakukan penyitaan jaminan bagi nasabah yang tidak memiliki itikad baik.
PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA PERTAMBANGAN SKALA KECIL DI KABUPATEN BOMBANA Wa Ode Intan Kurniawati; Niken Yulian Yusuf
Jurnal Multidisipliner Kapalamada Vol. 2 No. 02 Juni (2023): JURNAL MULTIDISIPLINER KAPALAMADA
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan teoritis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum primer bahan yang diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian, dianalisis,kualitatif dengan menggunakan teoriteori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi, ekonomi,dan sosial budaya menjadi faktor penyebab kegiatan penambangan emas ilegal diKabupaten Bombana. Adanya syarat-syarat yang sulit dipenuhi olehmasyarakat untuk memperoleh izin usaha pertambangan, tidak adanya sumber lainpendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan prinsip bertanitanah diperoleh secara turun temurun, sehingga pembiayaan semakin meningkatkegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, solusinya ditawarkan oleh penulis dalam mencegah kegiatan penambangan emas tanpa izin di Bombana Pemkab harus menegakkan hukum baik secara preventif maupun represif.
The ANALISIS SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM DAN ASAL-USUL BANGSA MELAYU DI NUSANTARA (INDONESIA): Perkembangan Islam di Indonesia Kurniawati, Wa Ode Intan; Yusuf, Niken Yulian
Jurnal Multidisipliner Kapalamada Vol. 2 No. 02 (2023): JURNAL MULTIDISIPLINER KAPALAMADA
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/kapalamada.v2i02.789

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan teoritis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum primer bahan yang diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian, dianalisis,kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi, ekonomi,dan sosial budaya menjadi faktor penyebab kegiatan penambangan emas ilegal diKabupaten Bombana. Adanya syarat-syarat yang sulit dipenuhi olehmasyarakat untuk memperoleh izin usaha pertambangan, tidak adanya sumber lainpendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan prinsip bertanitanah diperoleh secara turun temurun, sehingga pembiayaan semakin meningkatkegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, solusinya ditawarkan oleh penulis dalam mencegah kegiatan penambangan emas tanpa izin di Bombana Pemkab harus menegakkan hukum baik secara preventif maupun represif.
Pengabdian Kepada Masyarakat: Pemberdayaan Perempuan Sebagai Inspirasi Hukum dan Pendidikan di Era Digital Hijriani, Hijriani; Muhram, La Ode; Kurniawati, Wa Ode Intan; Yusuf, Niken Yulian; Khayati, Sri; Isman, La Ode Muhammad; Brata, Joko Tri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Vokasi Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jpmit.v5i2.46382

Abstract

Perkembangan industri era digital menjadi peluang untuk dapat meningkatkan peran dan kapasitas perempuan di berbagai bidang termasuk pembangunan, partisipasi dalam dunia kerja, politik, dan pendidikan. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pentingnya Pemberdayaan Perempuan dalam Hukum dan Pendidikan di Era Digital” sangat penting. Hal ini karena pemberdayaan perempuan dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan di era digital. Tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman dan keterampilan perempuan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan sehari-hari dan pekerjaan. 2) mendorong partisipasi aktif perempuan dalam bidang hukum dan pendidikan di era digital. 3) membantu perempuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di era digital, seperti ketimpangan dalam kualitas SDM dan digital literasi. 4) membangun jaringan dan kolaborasi antara tim pengabdian bersama PW Aisyiyah Provinsi Sulawesi Tenggara dan ISTEK Aisyiyah Kendari. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif, dan kolaboratif bersama mitra, dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama bersama mitra dan pelaksanaan “ Dialog Pemberdayaan Perempuan Sebagai Inspirasi Hukum dan Pendidikan di Era Digital”. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum dan pendidikan, serta memberikan inspirasi bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri mereka di era digital.
Keterlibatan Kepala Desa dalam Menyelesaian Sengketa Proses Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Tunduno Konsel Munawir, Laode; Bariun, La Ode; Tolo, Suriani BT; Khayati, Sry; Fitriadi, Muh; Arifin, Djohar; Kurniawati, Wa Ode Intan; Subhan
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v8i1.5422

Abstract

Program PTSL pemerintah menginginkan semua petak tanah rakyat terukur serta mempunyai kepastian hukum yang berbentuk sertifikat tanah. Tujuan untuk mengatahui dan menyampaika keterlibatan kepala desa dalam menyelesaian sengketa proses pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di desa tunduno konawe selatan. Metode cerama Kesimpulan bahwa keterlibatan kepala desa dalam menyelesaian sengketa proses pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di desa tunduno konawe selatan. Menunjukan bahwa peran kepala desa membantuh program pendaftaran tanah pemerintah dan keterlibatan kepala desa dalam proses penyelesaian sengketa di desa amat penting untuk memberikan penguatan kepada masyarakat desa tentang kewajiban kepala desa dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat desa sesuai dengan ketentuan undangundang desa.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ILLEGAL MINING DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KONAWE UTARA Yulian Yusuf, Niken; Kurniawati, Wa Ode Intan; Yusuf, Virya Suprayogi
Jurnal Multidisipliner Bharasumba Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Multidisipliner Bharasumba
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/bharasumba.v2i01.535

Abstract

This research aims 1) To analyze and describe how the environmental impact due to Illegal Mining in North Konawe, 2) To analyze and describe how law enforcement against Illegal Mining business actors in relation to environmental protection in North Konawe. This research will use normative-empirical research, which is a type of research that examines formal legal regulations such as laws and regulations related to the discussion in this thesis such as the 1945 Constitution, Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management, as well as theoretical concepts which are then linked to their application to law enforcement. The research results show that 1) The conversion of forest function into mining land resulted in deforestation or deforestation in North Konawe. North Konawe experienced deforestation up to 18,155 thousand hectares in 2000-2009, 3,423 hectares in 2009-2013 and reached 17,518 hectares in 2013-2017. FWI stated that the total amount of forest area converted to mining in North Konawe until 2017 was around 152,598 hectares. The loss of forest areas and damage to environmental ecosystems due to illegal mining then caused natural disasters such as floods and landslides which had a direct impact on the surrounding community 2) Law enforcement against Illegal Mining business actors in the perspective of environmental protection to achieve Supremacy Of Law is carried out by applying administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. Law enforcement officials in North Konawe carry out law enforcement measures in the form of preventive and repressive efforts including conducting surveillance on every mining activity and efforts to deal with corporate crime.
PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan PN.TIPIKOR Samarinda NO.11/PID.SUSTPK/2016/PN.SMR) Yulian Yusuf, Niken; Kurniawati, Wa Ode Intan; Ningsih, Risky Sri Wahyu
Jurnal Multidisipliner Bharasumba Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Multidisipliner Bharasumba
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/bharasumba.v2i01.536

Abstract

This study aims to determine the extent to which the defendant's right to prove reversed against the charges of the public prosecutor in the Corruption Crime Decision Number: 11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr. and to find out about the legal considerations of the Panel of Judges in the Samarinda Corruption Court decision No.11 /Pid.Sus. TPK/2016/PN.Smr.. The results of this study indicate that 1. The factor that can free the Defendant from all charges of the Public Prosecutor in the Corruption Crime case is the emergence of new evidence submitted in reverse by the Defendant in front of the trial which then becomes a comparison of the quality of the assessment of evidence between the evidence submitted by the Public Prosecutor and the evidence submitted by the Defendant through his Legal Advisor, the evidence submitted by the Public Prosecutor sourced from the results of the police investigation related to letter evidence that requires testing by an expert has been refuted according to the facts revealed in the trial, namely: a. The factor of the existence of letter evidence submitted by the Defendant in the case of Corruption Crimes. The factor of the existence of letter evidence submitted by the Defendant in front of the trial, regarding the Geotehnik Study of Runway Improvement Development (Repair of Runway Land Phase I - 75,000 m2 in 2010) by Gadjah Mada University in March 2016. bThe factor of testing evidence from, Report on the Results of Expert Activities of Borneo University Tarakan, Faculty of Engineering No. 022/UN51.3/TU/2015 dated March 6, 2015 Regarding : The defendant's right to reverse proof, in accordance with the provisions of Article 37 paragraph (1) of Law No.31 of 1999 on the Eradication of Corruption, as amended by Law No.20 of 2001 on amendments to Law No.31 of 1999 on the Eradication of Corruption, states "The defendant has the right to prove that he did not commit the crime of corruption", the defendant has submitted evidence of letters, photographs and witnesses A Decharge and experts, as well as the facts revealed at trial.
ASPEK HUKUM TENTANG PERJANJIAN YANG DI BUAT DI BAWAH PAKSAAN (DWANG) MENURUT BURGERLIJK WETBOEK (BW) (Studi Putusan Nomor 759 K/Pdt/ 2017) Kurniawati, Wa Ode Intan; Yusuf, Niken Yulian
Jurnal Multidisipliner Bharasumba Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Multidisipliner Bharasumba
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/bharasumba.v2i02.676

Abstract

The purpose of this research is to determine whether the legal considerations of the judges of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in deciding case No. 759K/Pdt/2017 are in accordance with the applicable norms and regulations. The type of research used in this study is normative research, which is descriptive analysis. The data sources were obtained by collecting primary and secondary data. The primary data were obtained from the Civil Code. Meanwhile, the secondary data were obtained through literature books, legislation, official documents, and websites. The data collection method involved inventorying these data, which were then presented in a systematic description. Based on the research findings and discussions that serve as legal considerations for the judges of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in deciding case No. 759K/Pdt/2017, it is determined that the proof of coercion elements in an agreement must demonstrate whether both parties entering into the agreement were in a balanced position and whether one of the parties had acted in bad faith in making the agreement, as stated in Article 1338 paragraph (3) and Article 1339 of the Civil Code, which stipulate that agreements must be executed in good faith and fairness. Furthermore, coercion elements occurring in an agreement are considered contradictory to Article 1320 of the Civil Code, which regulates the requirements for the validity of an agreement. The legal consequence for a sales agreement containing coercion elements is that it can be nullified by one party. The nullification occurs when one of the subjective conditions is not fulfilled. In such cases, the agreement is not null and void by operation of law, but one of the parties can request its nullification. The agreement remains binding on both parties unless it is canceled (by a judge) upon the request of the party entitled to request the nullification (an incapable party or a party who entered into the agreement involuntarily). In this situation, the defendant is obligated to return the land certificate that has been sold and compensate for the damages by paying the entire litigation costs.
Co-Authors Akmal Akmal Apriani, Leny Arifin, Djohar Brata, Joko Tri Faisal, Amir Fitriadi, Muh Hariru, La Ode Hijriani, Hijriani Ismail, La Ode Isman, La Ode Muhammad Khayati, Sri Khayati, Sry La Ode Bariun La Ode Muhram La Ode Munawir, La Ode M Yusuf Maskun Masum, Ahmad Midani, Midani Muhammad Mutawalli Mukhlis Muhammad Saleh Tajuddin Muhram, La Ode Muthalib, Dzulfikri Azis Naswar, Naswar Niken Yulian Yusuf Ningsih, Risky Sri Wahyu Putri, Sri Rosta, Moses Saprudin Saprudin, Saprudin Sri Hayati, Sri Subhan Suprayogi Yusuf, Virya Supriadi Supriadi Tolo, Suriani BT Yakub, L.M. Yakdatamare Yakub, LM Yakdatamare Yulian Yusuf, Niken Yusuf , Niken Yulian Yusuf Ibrahim Arowosaiye Yusuf, Niken Yulian Yusuf, Virya Suprayogi