Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA SELAMA MASA PANDEMI Santoso, Rizvan Amir; Wijaya, Andy Usmina; Setiabudi, Wawan
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v1i1.94

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Meskipun dalam masa pandemi, badan peradilan di Indonesia masih harus tetap berjalan, seiring dengan bertambahnya kasus yang harus diselesaikan oleh Pengadilan. Oleh sebab itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tipe penelitian ini di buat menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif dan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan ini yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Ketika pandemi COVID-19 memasuki wilayah indonesia, penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta di Pengadilan Niaga Surabaya sudah berjalan sesuai Undang-Undang. Dalam penyelenggaraan administrasi sudah sederhana dan cepat prosesnya, namun dalam sidang pemeriksaannya terdapat kendala, yang membuat sidang perkara merek menjadi molor dan melewati batas jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

PENCANTUMAN BATASAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK/PENGELOLA SITUS DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DAN DAMPAKNYA BAGI KONSUMEN ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE). MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 Saputra, Dimas Agung; Wijaya, Andy Usmina; Indriastuti, Dwi Elok
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 2 No 2 (2024): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v2i2.129

E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Sering terjadinya penipuan dalam E-commerce yang disebut dengan cybercrime. Kebijakan hukum pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce) telah diatur secara jelas di dalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. KUHP tetap dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus cybercrime. Selain itu, juga telah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen karena sebagian besar korban transaksi elektronik merupakan konsumen onlineshop, yang mana transaksi sebagian besar dilakukan dengan cara transaksi online.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBUANG LIMBAH B3 DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Putra, Rizky Eka Pramana; Wijaya, Andy Usmina; Gandryani, Farina; Indriastuti, Dwi Elok
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 2 No 2 (2024): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v2i2.137

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin di mana hal ini mengakibatkan pencemaran pada lingkungan hidup.Pembuangan limbah tanpa izin sering terjadi akibat salah satunya karena meningkatnya aktivitas industri, sehingga menimbulkan niat pelaku untuk sengaja membuang limbah ke media lingkungan hidup karena jumlahnya banyak sehingga memerlukan biaya untuk pengolahannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan regulasi pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan akan dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku di mana hal ini memberikan efek jera. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta penelitian dokumen terkait. Hasil studi diharapkan dapat memahami menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pembuangan dumping limbah (B3) tanpa izin berkaitan erat dengan unsur kesalahan karena seorang tidak bisa dipidana apabila tidak terdapat faktor kesalahan baik itu berbentuk kesengajaan maupun kealpaan.

Konsep Keadilan Sosial Dalam Regulasi Pengetahuan Tradisional Untuk Menjamin Hak Komunal Di Indonesia Wijaya, Andy Usmina; Kusnadi, Sekaring Ayumeida; Hadi, Fikri
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.281-300

Regulasi Pengetahuan Tradisional seharusnya sejalan dengan konsep keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai konsep keadilan sosial dalam regulasi pengetahuan tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat di Indonesia. Regulasi Pengetahuan Tradisional muncul ketika ingin melindungi kepentingan masyarakat adat di Indonesia yang sudah mengkreasikan bahan-bahan yang disediakan oleh alam untuk diubah menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan masyarakat adat setempat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan tradisional yang merupakan bagian dari HKI, yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat dan harus dilindungi berdasarkan konsep keadilan sosial yang ada di Indonesia dilandasi oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila terutama pada sila kelima. Kesimpulannya bahwa konsep keadilan sosial dari pengetahuan tradisional yang mengenal 4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial.

Action Against Assistance in the Abuse of Residence Permits for Foreign Nationals by the Class I Immigration Office TPI Tanjung Perak (Case Study of the Surabaya District Court Decision No. 4485/Pid.C/2021/PN Sby) Frans Xaverius Ulu; Andy Usmina Wijaya
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1346

Indonesia is a unitary state that has a very large territory so that state sovereignty is a non-negotiable price that must be maintained. Indonesia has the right to the authority to regulate its own order in protecting its territory including in terms of granting residence permits to foreigners who enter and settle in its territory. Because it is very possible for foreigners to misuse residence permits, where this violation usually also involves Indonesian citizens to take advantage for personal gain unlawfully. The purpose of this writing is to find out and analyze the actions of the Immigration Office in taking action against foreigners who violate their residence permits in Indonesia, especially in the area of the Class I Tanjung Perak Surabaya Immigration Office. The method used in this writing is a normative literature study, namely based on documents obtained from various sources related to the main problem.

HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH Ikrar, Ega; Wijaya, Andy Usmina
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10721

This study aims to analyze the legal protection of children's rights against violence in school environments and the effectiveness of law enforcement measures. Using a normative juridical method with legislative and conceptual approaches, the research examines various data sources, including legislation such as the Child Protection Act, reports on school violence cases, and relevant academic literature. The data were analyzed qualitatively to evaluate the alignment between regulations and their implementation in practice. The findings reveal that although anti-violence policies have been implemented in several schools, their application remains suboptimal, particularly in addressing non-physical violence such as verbal bullying and emotional abuse. A lack of education about children's rights and legal understanding among educators emerges as a major obstacle. Additionally, reporting mechanisms for school violence cases are often ineffective, leaving many incidents unreported or inadequately addressed. The practical implications of this study include the need for regular training for educators on children's rights and violence handling, strengthening accessible reporting systems for students, and enhancing collaboration among schools, families, and the government. The study also recommends revising anti-violence policies to be more comprehensive and responsive to children's needs. By creating a safe and supportive school environment, the protection of children's rights against violence can be ensured, fostering the development of a physically and mentally healthy future generation.

PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DI INDONESIA GUNA MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) Aliyah, Putri Nur; Wijaya, Andy Usmina; Hadi, Fikri
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3066

Indonesia merupakan negara maritim yang berada dalam jalur pertemuan yang menghubungkan dalam kepentingan berbagai negara. Sistem keamanan yang belum stabil menyebabkan terjadi penyimpangan yang dikenal dengan illegal fishing .Hal ini tentunya membuat tindakan penangkapan ikan secara ilegal menjadi marak. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal memberikan dampak yang buruk terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs). Illegal fishing suatu tindakan yang merugikan negara pada perekonomian dan kelestarian kelautan. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji pengaturan illegal fishing di Indonesia dan korelasinya dengan pembangunan berkelanjutan yang dicetuskan oleh PBB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan dengan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanggulangan kejahatan illegal fishing di Indonesia di atur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 jo UU Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perikanan yang memuat sanksi administrasi, denda dan pidana. Penanggulangan kejahatan illegal fishing akan ditegakkan melalui pengadilan perikanan dengan putusan pengadilan yang berkedaulatan hukum tetap. Diharapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam membuat aturan tegas mengenai tindakan penangkapan ikan secara ilegal dapat mewujudkan target pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke-14 untuk melestarikan ekosistem kelautan.

HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH Ikrar, Ega; Wijaya, Andy Usmina
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10721

This study aims to analyze the legal protection of children's rights against violence in school environments and the effectiveness of law enforcement measures. Using a normative juridical method with legislative and conceptual approaches, the research examines various data sources, including legislation such as the Child Protection Act, reports on school violence cases, and relevant academic literature. The data were analyzed qualitatively to evaluate the alignment between regulations and their implementation in practice. The findings reveal that although anti-violence policies have been implemented in several schools, their application remains suboptimal, particularly in addressing non-physical violence such as verbal bullying and emotional abuse. A lack of education about children's rights and legal understanding among educators emerges as a major obstacle. Additionally, reporting mechanisms for school violence cases are often ineffective, leaving many incidents unreported or inadequately addressed. The practical implications of this study include the need for regular training for educators on children's rights and violence handling, strengthening accessible reporting systems for students, and enhancing collaboration among schools, families, and the government. The study also recommends revising anti-violence policies to be more comprehensive and responsive to children's needs. By creating a safe and supportive school environment, the protection of children's rights against violence can be ensured, fostering the development of a physically and mentally healthy future generation.

Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Al-Ghony, Mishbahul Ummah; Wijaya, Andy Usmina; Hadi, Fikri
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3294

Penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pelaksanaan diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang mensyaratkan adanya persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara ABH tidak selamanya dapat dilaksanakan melalui diversi. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai, penerapan restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai konsep keadilan restoratif justice. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Konsep restorative justiceÂ dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan melalui penerapan diversi pada setiap tingkat proses peradilan pidana anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal (proses dalam pengadilan)Â ke proses informal, dengan cara musyawarah mufakat yang mengedepankan keadilan restoratif. Restorative justice memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena melalui penerapan diversi anak akan dijauhkan dari proses peradilan formal yang dimungkinkan dapat terabaikannya hak-hak anak dan menimbulkan trauma bagi anak. Tujuan penelitian ini diharapkan keadilan restorative justice dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang serta diharapkan dalam konsep seperti ini dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan tindak kejahatan. Konsep restorative justice merupakan keadilan bagi anak dengan mengganti kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan meningkatkan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah Pada Pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) di Kalimantan Timur Alamuddin, Imam; Wijaya, Andy Usmina
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3854

Until now, development activities are still ongoing in the New State Capital of IKN in East Kalimantan, the government has the responsibility to treat waste generated from IKN development processors. Construction waste consists of various types of materials produced by the development of the IKN such as wood, metal, concrete, plastic, air, pieces of iron, noise and also dangerous liquids with a large scale of development projects. Provisions regarding waste itself are regulated in several Laws and Regional Regulations, for example, regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Regional Regulation No. 2 of 2016 concerning Waste Management. The purpose of this study is to find out and analyze the impact of waste in the IKN by incorporating it into the applicable Regional Laws and Regulations in Indonesia. The research method used is normative juridical research with a legislative approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal data using primary and secondary materials used in this study is a literature study. The results of the analysis are waste management by reducing, moving, recycling and final disposal of waste, making wastewater treatment plants using environmentally friendly sanitation technology, and making disposal sites and processing waste produced by placing several points in IKN. The implementation of waste management in the development of the IKN is important to ensure that the development does not harm the environment and society. By implementing proper waste management in the development of IKN.Until now, development activities are still ongoing in the New State Capital of IKN in East Kalimantan, the government has the responsibility to treat waste generated from IKN development processors. Construction waste consists of various types of materials produced by the development of the IKN such as wood, metal, concrete, plastic, air, pieces of iron, noise and also dangerous liquids with a large scale of development projects. Provisions regarding waste itself are regulated in several Laws and Regional Regulations, for example, regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Regional Regulation No. 2 of 2016 concerning Waste Management. The purpose of this study is to find out and analyze the impact of waste in the IKN by incorporating it into the applicable Regional Laws and Regulations in Indonesia. The research method used is normative juridical research with a legislative approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal data using primary and secondary materials used in this study is a literature study. The results of the analysis are waste management by reducing, moving, recycling and final disposal of waste, making wastewater treatment plants using environmentally friendly sanitation technology, and making disposal sites and processing waste produced by placing several points in IKN. The implementation of waste management in the development of the IKN is important to ensure that the development does not harm the environment and society. By implementing proper waste management in the development of IKN.

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search