Garuda - Garba Rujukan Digital

The Restriction of Suffrage in the Perspective of Fair Election in Indonesia Khairul Fahmi; Zainal Arifin Mochtar; Saldi Isra; Zulkifli Aspan
Hasanuddin Law Review VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2018
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

In order to ensure the suffrage of citizens is implemented according to the principle of fair election, regulations on general and local elections may contain various kinds of restriction of suffrage. The rights to vote as well as be voted must be restricted in a way that the process of election may run seamlessly and generate a government capable of exercising the mandate of the people. However, such restriction must be performed in a fair and proportionate manner. The restriction must not cause uncertainty or even distinction of treatment towards the citizens. By means of normative legal research, this research comes to a conclusion that restriction of suffrage in general and local elections have yet been performed fairly. Legal uncertainty in the restriction of suffrage still occurs. Simultaneously, different treatment towards citizens who intend to nominate themselves is still contained in the norms related to the requirements to vote and be voted.

Dinamika Proses Pencalonan Anggota Dprd Kabupaten Solok Untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 Viko Darma; Nursyirwan Effendi; Khairul Fahmi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 2 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Tahapan Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai dari pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.Adapun para bakal calon anggota legislatif yang telah dipilih oleh partai politik untuk didaftarkan sebagai calon anggota DPR dan DPRD perlu melengkapi syarat-syarat sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-undang yang mana secara garis besarnya yaitu ada syarat calon dan syarat pencalonan. Dimana kedua syarat ini perlu didaftarkan oleh partai politik ke KPU sesuai dengan tingkatan nya. Namun, dalam melengkapi syarat-syarat, syarat calon dan syarat pencalonan ini ada indikasi terjadi keliru, dan perbuatan manipulasi syarat-syarat dan hal-hal lain yang dilakukan oleh Partai Politik pengusung maupun oleh bakal calon anggota legislatif ini untuk melengkapi syarat-syarat tersebut agar ditetapkan sebagai calon oleh KPU maupun KPUD.Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara.. Pendaftaran bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Partai Politik sesuai dengan tingkatan nya. Dalam rangkaian tahapan/proses pencalonan, ditemukan tindakan yang berkaitan dengan malpraktik pemilu atau pelanggaran pemilu, seperti pemalsuan/pengelabuan dokumen administrasi persyaratan calon maupun proses sengketa pemilu yang ditangani oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu).lokus penelitian penulis adalah di kabupaten Solok, tepatnya di KPU Kabupaten Solok dikarenakan adanya kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh bakal calon dalam melengkapi syarat-syarat administrasi pencalonan. Kata kunci:Pencalonan, Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT)

Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia Pandu Alfa; Khairul Fahmi
Journal of Social and Policy Issues Volume 2, No 2 (2022): April-June
Publisher : Pencerah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Korupsi didefinisikan sebagai suatu bentuk penyelewengan atau penyelewengan uang negara, termasuk perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penggunaan moral dan etika belum optimal, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan moral dan etika untuk mencegah korupsi politik saat pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada pejabat publik dan penyelenggara pemilu yang bermasalah dengan integritas. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, bila muncul kecurangan pemilu, perlu adanya pengawasan yang ketat agar eskalasi konflik pemilu dapat dihindari.

Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik Muhammad Revan Fauzano Makarim; Khairul Fahmi
Journal of Social and Policy Issues Volume 2, No 2 (2022): April-June
Publisher : Pencerah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Terselenggaranya pemilu adalah salah satu bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi yang mana kebebasan berekspresi warga negara atas pemenuhan hak yang berlandaskan atas azas bebas memilih dan dipilih. Dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki kaitan dengan aspek hukum dan akan selalu mengalami dinamika hukum disetiap konteks tahapan penyelenggaraannya. Dinamika hukum tersebut terjadi ketika dalam penyelenggaraan pemilu seiring dengan bergantinya perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu tersebut yang telah diatur keberkalaan pelaksanaannya. Kemudian ditetapkannya UU No. 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Penetapan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu menunjukkan adanya konstruksi hukum yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran dan perselisihan. Adapun pelanggaran itu terdiri dari pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian permasalahan tersebut berdampak kepada implementasinya, salah satu yang menjadi sorotan adalah penerapan sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka. Permasalahan dalam implementasi sistem pemilu ini berdampak kepada sistem politik, partai politik, dan stabilitas pemerintahan, yang kemudian berujung pada rentannya terjadi praktik money politic kemudian menyebabkan kekacauan yang sistematis yang mengganggu pertumbuhan demokrasi.

Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Ilhamdi Putra; Khairul Fahmi
Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 2 (2021)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Ne bis in idem principle in Mahkamah Konstitusi procedural law (Constitutional Court– CC) found in Article 60 Paragraph (1) of CC Act, in prohibition form to return to trial norms previously reviewed. Discrete from Criminal Code and Civil Code which exact ne bis in idem elements, Article 60 Paragraph (1) has sole element within object review form. This research examines two problems: what are ne bis in idem principle characteristics, and what are the elements in the CC procedural law? The normative judicial research method used to understand ne bis in idem principle elative. Ne bis in idem adaptation in CC procedural law resulted broad philosophical shifts that unaffected Petitioners' legal standing and legality of the object that could bring against them. Based on decision systematics, CC put arguments ne bis in idem at Conclusion, so that it is not a verdict. Meanwhile, ne bis in idem principle in CC procedural law carry several norms, however CC Act only has two elements in legal object and legal subject-relationship forms. Meanwhile, the third element in legal development form is found in the CC decision. Because the legal standing of the Petitioners' and the legality of the object that can be challenged was not disturbed, the three elements did not apply accumulatively, in which the element of legal development was more determinant than the other two elements. As result, constitutionality actualization either occurs through positive decisions granted Petitioners' petition, moreover occurred in cases deemed ne bis in idem.

PENEGAKAN HUKUM SESUAI PRINSIP PERADILAN YANG BERKEPASTIAN, ADIL DAN MANUSIAWI : STUDI PEMANTAUAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TAHUN 2020 Arfiani Arfiani Arfiani; Khairul Khairul Fahmi; Beni Kharisma Arrasuli; Indah Nadilah Nadilah; Miftahul Fikri Fikri
Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam menegakkan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaat hukum guna terwujudnya prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Mekanisme penegakan hukum, dalam hal ini ialah penegakan hukum pidana sesungguhnya telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur semua tahapan proses peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Namun pada kenyataan kini dinamika sistem penegakan hukum tidak saling berkoheren untuk mewujudkan hal tersebut, khususnya dari struktur hukum itu sendiri. Struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum sering sekali memarginalkan kepentingan-kepentingan dan hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana mengenal adanya asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption od Innonce) yang di dalam asas ini mengenal pula adanya 2 (dua) konsekuensi prinsip, yaitu Prinsip Miranda Rules (The right to remain silent) dan prinsip Hak Ingkar (The right of non self incrimination). Akan tetapi asas dan prinsip ini seolah-olah tidak di indahkan oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman hingga lembaga permasyarakatan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses penegakan hukum sesuai prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi dan bagaimana praktik penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2020, yang mungkin sudah tidak di ditegakkan dengan bijaksana dan konsisten oleh aparat penegak hukum. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan mendeskripsikan permasalahan sesuai dengan fakta yang ada.

Relasi Birokrat dan Politisi Dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Rika Yanita Susanti; Khairul Fahmi
Indonesian Journal of Religion and Society Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Indonesian Center for Religion and Society Studies (InTReSt)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36256/ijrs.v4i1.240

In electoral politics, the relationship between bureaucrats and politicians is increasingly obvious because the interests between the two meets at one point, namely power. As a result, ASN, which should be neutral in elections and elections, is drawn into the vortex of political currents, especially in the implementation of the Pilkada which is in direct contact with the interests of the bureaucrats and ASN. This phenomenon occurs in almost all of Indonesia during the Pilkada, especially since the candidate who is advancing is the incumbent candidate. This practice also occurred in the 2020 West Sumatra gubernatorial election. Bureaucrats became one of the supporters and loyalists (brokers) of the candidates who came forward. One of the pairs of candidates who have a lot of contact with these bureaucrats is the pair Mahyeldi-Audy. One of them is the appointment of three Padang City Government officials to become officials in the West Sumatra Provincial Government, although they have gone through the screening process, there are still allegations of remuneration for the contributions of the three bureaucrats in winning Mahyeldi-Audy. To analyze the problems above, the method used is a qualitative approach and the type of research used is a literature review. In this study, it is explained that in the process of selecting the governor, bureaucrats and PKS collaborate in collecting votes according to their respective duties. This collaboration was one of the decisive factors for Mahyeldi and PKS's victory in the West Sumatra gubernatorial election. the practice of political brokers and pig-barrel politics explains the relationship between bureaucrats and politicians. Bureaucrats who have a strong social network engine are able to get votes in their respective environments, especially those senior bureaucrats are community leaders who have supporters. Coupled with pragmatic politics that prioritizes money politics in elections, making these bureaucrats and politicians a force in the winning process.

PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI Beni Kharisma Arrasuli; Khairul Fahmi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.351

Artikel ini membahas mengenai eksistensi dan kemampuan hukum positif di Indonesia dalam melindungi pengguna dari kejahatan terkait penyalahgunaan terhadap data pribadi dan melihat pelaksanaan penegakan hukum serta pertanggungjawaban hukum pengendali dan prosesor data pribadi jika terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadi pengguna. Hal ini terkait dengan semakin meningkatnya kejahatan dengan menggunakan data pribadi seseorang tanpa izin dari pemilik data, bahkan pemilik data dapat mengalami kerugian secara materiil dan mendapat intimidasi atau pengancaman. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan hukum positif di Indonesia selama ini yang mengatur terkait data pribadi masih tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan bersifat sektoral. Artikel ini membahas setiap peraturan tersebut yang berfungsi melindungi data pribadi pengguna selama ini, serta mendalami sejauh mana pengaturan tersebut berfungsi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dan kepustakaan atau penelitian hukum dari beragam perspektif, serta menghubungkannya dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif yaitu mengumpulkan semua data dan menghubungkan permasalahan dengan analisis berdasarkan teori hukum yang disusun sistematis. Sehingga dalam artikel ini dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penyalahgunaan data pribadi yang bersifat sektoral di Indonesia selama ini belum efektif dan tidak mampu menanggulangi kejahatan yang terjadi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh dengan peraturan yang ada selama ini juga sangat minim. Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang secara fokus mengatur masalah data pribadi, diharapkan mampu kedepannya menjadi solusi dalam mencegah terjadinya kejahatan menggunakan data pribadi dan menjadi payung hukum yang kuat dalam melakukan upaya penegakan hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI Beni Kharisma Arrasuli; Khairul Fahmi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.351

Artikel ini membahas mengenai eksistensi dan kemampuan hukum positif di Indonesia dalam melindungi pengguna dari kejahatan terkait penyalahgunaan terhadap data pribadi dan melihat pelaksanaan penegakan hukum serta pertanggungjawaban hukum pengendali dan prosesor data pribadi jika terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadi pengguna. Hal ini terkait dengan semakin meningkatnya kejahatan dengan menggunakan data pribadi seseorang tanpa izin dari pemilik data, bahkan pemilik data dapat mengalami kerugian secara materiil dan mendapat intimidasi atau pengancaman. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan hukum positif di Indonesia selama ini yang mengatur terkait data pribadi masih tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan bersifat sektoral. Artikel ini membahas setiap peraturan tersebut yang berfungsi melindungi data pribadi pengguna selama ini, serta mendalami sejauh mana pengaturan tersebut berfungsi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dan kepustakaan atau penelitian hukum dari beragam perspektif, serta menghubungkannya dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif yaitu mengumpulkan semua data dan menghubungkan permasalahan dengan analisis berdasarkan teori hukum yang disusun sistematis. Sehingga dalam artikel ini dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penyalahgunaan data pribadi yang bersifat sektoral di Indonesia selama ini belum efektif dan tidak mampu menanggulangi kejahatan yang terjadi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh dengan peraturan yang ada selama ini juga sangat minim. Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang secara fokus mengatur masalah data pribadi, diharapkan mampu kedepannya menjadi solusi dalam mencegah terjadinya kejahatan menggunakan data pribadi dan menjadi payung hukum yang kuat dalam melakukan upaya penegakan hukum.

Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah Egip Satria Eka Putra; Khairul Fahmi; Yuslim Yuslim; Khairani Khairani; Hengki Andora
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.822

The Assignment of members of the Indonesian National Army and the National Police of the Republic of Indonesia active as acting regional heads by the Minister of Home Affairs reaped polemics. Law Number 10 of 2016 concerning Regional Elections even though it has clearly regulated the filling of vacancies in the positions of governor, regent and mayor, where acting (Pj.) are appointed from the position of intermediate leaders for the Acting Governor and primary leaders for the Acting Regent and Mayor. However, the Minister of Home Affairs issued Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023 concerning Acting Governors, Regents and Mayors as a reference to fill the position of Acting Regional Head. Article 3 paragraph (b) of Permendagri Number 4 of 2023, contains norms stating that the acting regional head is from an ASN official or an official in a certain ASN position who occupies JPT Madya within the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. Governor and occupies JPT Pratama within the Central Government or within the Regional Government for candidates for Pj. Regent and Pj. Mayor. Therefore, there is an addition of position criteria and an expansion of meaning in Permendagri Number 4 of 2023 which then becomes a gap and opportunity for the Minister of Home Affairs to appoint active TNI and Polri members to become Acting (Pj.). The formulation of the problem in this study is: (1) How is the validity of the appointment of members of the Indonesian National Army and members of the Negatra Police of the Republic of Indonesia active as Acting Regional Heads? (2) What are the criteria for the ideal official who can be appointed as Acting Regional Head? (3) What is the ideal mechanism for appointing and appointing acting regional heads to fill regional head vacancies ahead of the 2024 simultaneous regional elections? This research is a normative legal research or literature, with the research specifications used are analytical descriptive research. The results of this study are: (1) The appointment of members of the Indonesian National Army and active members of the Indonesian National Police to become Acting Regional Heads is not legally positive Indonesia at this time. (2) The position of the official who should be appointed as Pj. Regional Head shall be JPT Madya within the Central Government or within the Regional Government. (3) the ideal mechanism for the appointment and appointment of acting regional heads is to involve the people through the Senators so that the appointed PJ. still has legitimacy from the people.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search