Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

IMPLEMENTASI E-MONEY PADA LEBAGA KEUANGAN DIGITAL DI ERA EKONOMI ISLAM MODERN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Sutrisno; Muflih Adi Laksono
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 11 No 1 (2026): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji implementasi e-money pada lembaga keuangan digital di era ekonomi Islam modern dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan di era modernisasi yang semakin pesat dan membawa perubahan kedalam aspek kehidupan, implementasi e-money semakin populer, namun penting untuk memastikan bahwa alat pembayaran jenis e-money ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana implementasi pada lembaga keuangan digital dapat diterapkan tanpa melanggar hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-money diperbolehkan dalam hukum syariah dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adanya akad yang jelas, (2) sumber dana yang halal, (3) penghindaran dari riba dan gharar/ketidakpastian. Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan/lembaga keuangan digital adalah (1) akad ijarah, (2) akad ju’alah, dan (3) akad wakalah bi al-ujrah. DSN-MUI pun menambahkan aturan mengenai uang elektronik yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di Bank Syariah,. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi bagi penyedia layanan e-money untuk memastikan kepatuhan hukum ekonomi syariah dalam operasionalnya.
Relevansi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Buruh Industri Manufaktur Otomotif Aldi Abdul Aziz; Ecep Ishak Fariduddin; Muflih Adi Laksono
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.81268

Abstract

This study is motivated by the persistently low welfare of workers in the automotive manufacturing industry despite its role as a major pillar of the national economy. This condition reflects a gap between industrial growth and worker welfare. Islamic economic law offers principles of justice, balance, and social responsibility. The study analyzes the implementation of justice (‘adl), mutual assistance (ta’āwun), and the prohibition of exploitation (zulm) in improving worker welfare. Using a qualitative descriptive approach, the findings show that applying these principles enhances both material and spiritual welfare and fosters more equitable, harmonious industrial relations in the automotive manufacturing sector.
Praktik Pembiayaan Ultra Micro Di Kopsyah Benteng Mikro Indonesia (Bmi) Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 119 Lahmudin Li Azis; Muflih Adi Laksono
Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions Vol 4, No 1 (2026): Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions
Publisher : Department of Islamic Economics Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61111/jfcft.v4i1.1153

Abstract

Akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan ultra mikro pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur fiqh muamalah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Koperasi Syariah BMI seringkali menggabungkan akad murabahah dengan akad wakalah tanpa pemisahan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan kepemilikan barang sebagai objek transaksi, karena secara prinsip barang belum menjadi milik koperasi ketika akad dilakukan. Selain itu, masih banyak anggota yang tidak menyerahkan kuitansi pembelian sebagai bukti transaksi, sehingga memperlemah validitas akad murabahah bil wakalah. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan syariah yang mewajibkan barang harus dimiliki koperasi terlebih dahulu sebelum dijual kembali kepada nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi murabahah bil wakalah di Koperasi Syariah BMI belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. 
The Concept of Halal as the Foundation for the Development of the Halal Industry in Islamic Economic Law Fakhry Fadhil; Muflih Adi Laksono; Nurrohman Nurrohman
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2026): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v5i1.275

Abstract

The concept of halal was initially understood as a religious provision related to what is permissible for Muslims to consume. However, over time, the meaning of halal has expanded significantly and is no longer limited to the aspect of consumption alone. Halal has developed into a broader value system that encompasses various economic activities, including production, distribution, and consumption of goods and services. This development has led to the emergence of the halal industry, which integrates Islamic principles into various sectors such as food, pharmaceuticals, cosmetics, fashion, finance, and tourism. This study aims to analyze the concept of halal as a foundation for the development of the halal industry from the perspective of Islamic economic law. The research employs a normative approach using a literature study method by examining Islamic legal sources, including the Qur’an, hadith, fiqh literature, and regulations related to halal product assurance. The findings indicate that the concept of halal is not only related to the legal permissibility of products but also reflects values of justice, transparency, cleanliness, and public welfare in economic activities. In Indonesia, the development of the halal industry is supported by regulations through Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance, implemented by Halal Product Assurance Organizing Agency with the involvement of Indonesian Ulema Council in determining halal fatwas.