Garuda - Garba Rujukan Digital

Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan yang Tidak Mampu Membayar Restitusi Kepada Korban Daratun Nafisah; Rini Fathonah; Dona Raisa Monica; Ahmad Rizal Fardiansyah; Mamanda Syahputra Ginting
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8536

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis, tetapi juga kerugian materiil bagi korban yang seharusnya dipulihkan melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang tidak mampu membayar restitusi kepada korban serta mengkaji implementasi ketentuan hukum terkait pemenuhan hak restitusi bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta analisis praktik penanganan perkara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana pencabulan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi kendala, terutama ketika pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa ketidakpastian pemenuhan hak korban, serta belum optimalnya mekanisme pengganti atau alternatif pemenuhan restitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum terkait restitusi belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang efektif bagi korban apabila pelaku tidak mampu membayar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme alternatif pemenuhan restitusi, serta peran aktif negara dalam menjamin hak korban guna mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban

Efektivitas Implementasi Mou BNN dan PPATK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Lampung Rafi Mahendra Muhammad; Eko Raharjo; Rinaldy Amrullah; Rini Fathonah; Mamanda Syahputra Ginting
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8552

Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika telah menjadi ancaman sistemik di Indonesia. Sindikat menyamarkan dana ilegal melalui sistem keuangan dan aset fisik bernilai tinggi menggunakan modus smurfing dan penggunaan rekening nominee. Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara BNN dan PPATK Nomor NK/28/VIII/KA/HK.02/ 2023/BNN dan NK-192/1.02/PPATK/8/2023 di lingkungan BNNP Lampung. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian menemukan bahwa MoU tersebut telah berhasil mereduksi hambatan birokrasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui strategi follow the money. Capaian berkas perkara P-21 BNNP Lampung meningkat dari 106,67% (2023) menjadi 125% (2024) dari target yang ditetapkan, membuktikan efektivitas sinergi kedua lembaga.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Melebihi Tuntutan Jaksa (Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns) Fauzan Yudha Hadi Putra; Eko Raharjo; Rini Fathonah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Muhammad Farid
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): July 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i2.8042

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Permasalahan penelitian berfokus pada dasar hukum dan rasionalitas hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan jaksa serta kesesuaiannya dengan asas kebebasan hakim, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim dan dampaknya terhadap penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan jaksa sepanjang berada dalam batas ancaman pidana undang-undang dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang sah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.

Implementasi Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penipuan Melalui Aplikasi Whatsapp Josi Saputra; Rini Fathonah; Firganefi; Muhammad Farid; Dita Trijayanti
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8855

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi yang juga dimanfaatkan sebagai sarana melakukan tindak pidana penipuan melalui modus penyalahgunaan identitas palsu. Modus tersebut dilakukan dengan membuat akun menggunakan identitas orang lain, mengaku sebagai kerabat, pejabat, atau pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku yang memanfaatkan anonimitas dan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp dengan modus penyalahgunaan identitas palsu di Polres Tanggamus serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kriminal dilakukan melalui upaya penal berupa penyelidikan, penyidikan, penerapan ketentuan pidana, serta kerja sama dengan instansi terkait dalam penelusuran bukti digital. Selain itu, diterapkan pula upaya non-penal melalui edukasi kepada masyarakat, sosialisasi literasi digital, dan pencegahan kejahatan siber. Pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kemampuan digital forensik, sulitnya pelacakan identitas pelaku, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kompleksitas pembuktian dalam tindak pidana berbasis elektronik.

Reformulation of Restitution Arrangements for Children Who Become Victims of Sexual Violence Crimes to Realize the Best Interest of the Child Muhammad Rendi; Rini Fathonah; Fristia Berdian Tamza
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i2.3103

The principle of the best interest of the child requires that every legal policy place the best interests of the child as the primary consideration; however, the restitution arrangements for child victims of sexual violence crimes in Indonesia have not yet fully reflected this principle. This study aims to analyze restitution arrangements within Indonesian laws and regulations and to formulate a reformulation of legal policy that is more oriented toward victim recovery. The research method employed is normative juridical with statutory and case approaches, through an examination of the Child Protection Law, the Sexual Violence Crime Law, Government Regulation Number 43 of 2017, as well as relevant court decisions. The results of the study indicate that restitution has normatively been recognized as a victim’s right, yet its construction remains passive, procedural, and dependent upon applications submitted by victims or their companions. Such conditions have resulted in the minimal number of decisions containing restitution and demonstrate that the orientation of the judicial system still focuses more on punishing perpetrators rather than restoring victims. This study concludes that an urgent reformulation is necessary by transforming restitution into an active obligation of the state through mandatory claims by public prosecutors and the authority of judges to impose it ex officio in order to realize effective legal protection for child victims.

Faktor Penghambat Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Kota Bandar Lampung Annisa Novyanti; Rini Fathonah; Firganefi; Deni Achmad; Aisyah Muda Cemerlang
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9197

Kerasan seksual menimbulkan dampak serius secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 612 laporan kasus kekerasan di Provinsi Lampung, dengan 475 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual mendominasi seluruh bentuk kekerasan yang terjadi di provinsi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif viktimologi di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris-normatif dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka serta wawancara mendalam bersama pihak UPTD PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, dan akademisi hukum pidana Universitas Lampung. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah dijalankan secara bersinergi melalui upaya preventif (sosialisasi, penguatan Relawan SAPA, dan PUSPAGA) serta upaya represif (penegakan hukum dan pemenuhan hak korban sesuai Pasal 67–70 UU TPKS). Dalam perspektif viktimologi, korban telah ditempatkan sebagai subjek yang berhak atas penanganan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat hambatan utama yang bersumber dari faktor masyarakat dan budaya, seperti stigma negatif, kecenderungan victim blaming, budaya malu, dan patriarki yang memicu keengganan korban untuk melapor. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi hukum secara masif oleh pemerintah daerah bersama tokoh adat dan agama, serta percepatan penyediaan safe house (rumah aman) mandiri bagi UPTD PPA Kota Bandar Lampung.

DELIK ADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL: ANALISIS HAMBATAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA Salman Al Andanusia; Rini Fathonah; Sri Riski; Maroni Riski; Aisyah Muda Cemerlang Riski
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.24522

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dibentuk untuk memperkuat perlindungan korban, beberapa perbuatan masih diklasifikasikan sebagai delik aduan sehingga proses penegakan hukum bergantung pada adanya pengaduan dari korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan delik aduan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara di Unit PPA Polda Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung, dan akademisi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan delik aduan pada pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik belum berjalan efektif karena proses hukum bergantung pada keberanian korban untuk melapor, sementara trauma, stigma sosial, dan tekanan lingkungan sering menghambat pelaporan. Hambatan penegakan hukum meliputi inkonsistensi substansi hukum, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta budaya victim blaming yang dipengaruhi rape myths dan just world beliefs. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi terhadap pengaturan delik aduan, peningkatan kompetensi aparat, penguatan layanan pendampingan korban, serta edukasi publik guna mendukung perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum.

DELIK ADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL: ANALISIS HAMBATAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA Salman Al Andanusia; Rini Fathonah; Sri Riski; Maroni Riski; Aisyah Muda Cemerlang Riski
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.24522

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dibentuk untuk memperkuat perlindungan korban, beberapa perbuatan masih diklasifikasikan sebagai delik aduan sehingga proses penegakan hukum bergantung pada adanya pengaduan dari korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan delik aduan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara di Unit PPA Polda Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung, dan akademisi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan delik aduan pada pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik belum berjalan efektif karena proses hukum bergantung pada keberanian korban untuk melapor, sementara trauma, stigma sosial, dan tekanan lingkungan sering menghambat pelaporan. Hambatan penegakan hukum meliputi inkonsistensi substansi hukum, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta budaya victim blaming yang dipengaruhi rape myths dan just world beliefs. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi terhadap pengaturan delik aduan, peningkatan kompetensi aparat, penguatan layanan pendampingan korban, serta edukasi publik guna mendukung perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search