Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.169
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Pengabdian Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Law, Education and Business jle Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer (LUNIK) Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik JURMA YUSTISI Justice Amnesty Law and Undoing Journal Justice Legislation and Crime Journal
Rini Fathonah
Universitas Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan yang Tidak Mampu Membayar Restitusi Kepada Korban Daratun Nafisah; Rini Fathonah; Dona Raisa Monica; Ahmad Rizal Fardiansyah; Mamanda Syahputra Ginting
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8536

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis, tetapi juga kerugian materiil bagi korban yang seharusnya dipulihkan melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang tidak mampu membayar restitusi kepada korban serta mengkaji implementasi ketentuan hukum terkait pemenuhan hak restitusi bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta analisis praktik penanganan perkara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana pencabulan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi kendala, terutama ketika pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa ketidakpastian pemenuhan hak korban, serta belum optimalnya mekanisme pengganti atau alternatif pemenuhan restitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum terkait restitusi belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang efektif bagi korban apabila pelaku tidak mampu membayar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme alternatif pemenuhan restitusi, serta peran aktif negara dalam menjamin hak korban guna mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban
Efektivitas Implementasi Mou BNN dan PPATK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Lampung Rafi Mahendra Muhammad; Eko Raharjo; Rinaldy Amrullah; Rini Fathonah; Mamanda Syahputra Ginting
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8552

Abstract

Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika telah menjadi ancaman sistemik di Indonesia. Sindikat menyamarkan dana ilegal melalui sistem keuangan dan aset fisik bernilai tinggi menggunakan modus smurfing dan penggunaan rekening nominee. Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara BNN dan PPATK Nomor NK/28/VIII/KA/HK.02/ 2023/BNN dan NK-192/1.02/PPATK/8/2023 di lingkungan BNNP Lampung. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian menemukan bahwa MoU tersebut telah berhasil mereduksi hambatan birokrasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui strategi follow the money. Capaian berkas perkara P-21 BNNP Lampung meningkat dari 106,67% (2023) menjadi 125% (2024) dari target yang ditetapkan, membuktikan efektivitas sinergi kedua lembaga.
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Melebihi Tuntutan Jaksa (Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns) Fauzan Yudha Hadi Putra; Eko Raharjo; Rini Fathonah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Muhammad Farid
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): July 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i2.8042

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Permasalahan penelitian berfokus pada dasar hukum dan rasionalitas hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan jaksa serta kesesuaiannya dengan asas kebebasan hakim, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim dan dampaknya terhadap penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan jaksa sepanjang berada dalam batas ancaman pidana undang-undang dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang sah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.
Implementasi Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penipuan Melalui Aplikasi Whatsapp Josi Saputra; Rini Fathonah; Firganefi; Muhammad Farid; Dita Trijayanti
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8855

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi yang juga dimanfaatkan sebagai sarana melakukan tindak pidana penipuan melalui modus penyalahgunaan identitas palsu. Modus tersebut dilakukan dengan membuat akun menggunakan identitas orang lain, mengaku sebagai kerabat, pejabat, atau pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku yang memanfaatkan anonimitas dan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi WhatsApp dengan modus penyalahgunaan identitas palsu di Polres Tanggamus serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kriminal dilakukan melalui upaya penal berupa penyelidikan, penyidikan, penerapan ketentuan pidana, serta kerja sama dengan instansi terkait dalam penelusuran bukti digital. Selain itu, diterapkan pula upaya non-penal melalui edukasi kepada masyarakat, sosialisasi literasi digital, dan pencegahan kejahatan siber. Pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kemampuan digital forensik, sulitnya pelacakan identitas pelaku, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kompleksitas pembuktian dalam tindak pidana berbasis elektronik.
Reformulation of Restitution Arrangements for Children Who Become Victims of Sexual Violence Crimes to Realize the Best Interest of the Child Muhammad Rendi; Rini Fathonah; Fristia Berdian Tamza
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i2.3103

Abstract

The principle of the best interest of the child requires that every legal policy place the best interests of the child as the primary consideration; however, the restitution arrangements for child victims of sexual violence crimes in Indonesia have not yet fully reflected this principle. This study aims to analyze restitution arrangements within Indonesian laws and regulations and to formulate a reformulation of legal policy that is more oriented toward victim recovery. The research method employed is normative juridical with statutory and case approaches, through an examination of the Child Protection Law, the Sexual Violence Crime Law, Government Regulation Number 43 of 2017, as well as relevant court decisions. The results of the study indicate that restitution has normatively been recognized as a victim’s right, yet its construction remains passive, procedural, and dependent upon applications submitted by victims or their companions. Such conditions have resulted in the minimal number of decisions containing restitution and demonstrate that the orientation of the judicial system still focuses more on punishing perpetrators rather than restoring victims. This study concludes that an urgent reformulation is necessary by transforming restitution into an active obligation of the state through mandatory claims by public prosecutors and the authority of judges to impose it ex officio in order to realize effective legal protection for child victims.
Co-Authors Ahmad Rizal Fardiansyah Aisyah Muda Cemerlang Aura Rifanya Maharani Budi Rizki Daratun Nafisah Dewi, Erna Dita Trijayanti Dona Raisa Monica Eko Raharjo Fardiansyah, Ahmad Irzal Fauzan Yudha Hadi Putra Firganefi Fristia Berdian Tamza Indah Octavia Josi Saputra M Damar Fahriza M. Rizki Fatulloh Mamanda Syahputra Ginting Maroni Maroni Maya Shafira Muhammad Fakhri Luthfi Muhammad Farid MUHAMMAD RENDI Muhtadi Muhtadi Rafi Mahendra Muhammad Refi Meidiantama Rendy Ariansyah Rinaldy Amrullah Sri Riski Vienna Egitha Qurratu Aini Yohanes Kevin