Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Restorative Justice in the Implementation of Diversion Against Victims of Child Crimes Ibrahim Fikma Edrisy; Kamilatun
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 11 of 2012, concerning the Children's Criminal Justice System, emphasizes that at the level of investigation, prosecution, and examination of children's cases in district courts, diversion must be sought, which is carried out if the criminal act committed is threatened with imprisonment under 7 (seven) years and does not constitute a repeat of a criminal act. The purpose and usefulness of this study are to determine (1) the concept of restorative justice from the perspective of child protection and (2) Factors Inhibiting Restorative Justice like the Implementation of Diversion against Victims of Child Crimes. The approach method in this study uses a normative approach, namely by using legislation n because what will be studied are various legal rules that are the focus of this study. Based on the study results, it was concluded that restorative justice is carried out to prevent the repetition of criminal acts committed by children and keep children away from the negative influences and implications of the judicial process. The implementation of restorative justice in the perspective of child protection refers to legislation. Meanwhile, the Factors Inhibiting Restorative Justice in the Implementation of Diversion against (1) Victims of Child Crimes are coordination between agencies that carry out diversion at the investigation level, (2) understanding of the meaning of diversion, (3) lack of public trust in the rules for implementing diversion and (4) regulations regarding supervision of the implementation of the results of diversion agreements.
PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTABUMI Jefry Ekasman Nunyai; Ibrahim Fikma Edrisy
Legalita Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v4i2.644

Abstract

Narcotics or drugs have spread to almost all levels of society, from the middle to lower to upper middle class economic levels. Circulation of Narcotics in Correctional Institutions (Lapas) has been rife. The correctional system is used as a way to guide and foster prisoners, which is regulated in Law Number 12 of 1995. Based on data from the National Narcotics Agency (BNN), it is revealed that almost every year there has been circulation of narcotics behind prisons. The results of the research show that there are still unscrupulous prison employees who are seduced by narcotics traffickers with the lure of money tips to smuggle these illicit goods into the correctional institution. Efforts to tackle drug trafficking in the Class II A Penitentiary in Kotabumi are by tightening inspections for visitors who wish to enter LAPAS, conducting raids on prisoners, providing guidance to prison officers, providing personality, spirituality and independence development to inmates. The author's suggestion is that the facilities and infrastructure of the Kotabumi Class II A Correctional Institution should have an X-RAY device to detect all kinds of objects that will enter the Kotabumi prison, including these illicit goods.
Konstitusionalisme Perlindungan Anak terhadap Film di layanan streaming Muhammad Ruhly Kesuma Dinata; Ibrahim Fikma Edrisy
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.178-185

Abstract

Technological developments in films today are easily obtained through computers, laptops and smartphones by accessing streaming services and can be watched by all people, both young and old, regardless of age. This study uses a normative legal approach. With the streaming service, anyone who wants to enjoy movies can only access them via a computer screen and connected to the Internet without registering. It is accessible without paying a penny. How are children protected against films on streaming services, and what are the inhibiting factors for protecting children against films on streaming services? The objectives of this article are how to protect children against films on streaming services and what are the inhibiting factors for protecting children against films on constitutionalism streaming services; this means the entire fundamental law, both written and unwritten, which governs the administration of state administration in a country. This study uses a normative legal approach, where the data source is obtained from library materials or secondary data, which consists of primary legal materials, including basic norms or rules. In contrast, secondary legal materials include books, research results, and expert opinions. The data obtained will be analyzed using a qualitative descriptive method.   Keywords: Children; Film; Streaming.
Analisis Hukum terhadap Kasus Ekploitasi Anak dalam Putusan Nomor:190/PID.SUS/2020/PN.KBU Ibrahim Fikma Edrisy; Muhammadr Ruhly Kesuma Dinata; Pebri Purnama; Salis M Abduh
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.436 KB)

Abstract

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana usia seutuhnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai larangan bagi semua pihak, termasuk orang tua untuk melakukan eksploitasi pada anak, baik eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual. Namun pada saat ini, perlindungan dan kesejahteraan anak masih sangat kurang, masih banyak orang atau golongan yang mengeksploitasi anak-anak untuk kepentingan pribadi salah satu kasus eksploitasi anak yang telah terjadi tepatnya dikabupaten lampung utara dengan Terdakwa Merry,S.Ag yang terjadi pada tanggal 09 Maret 2022. Dari latar belakang tersebut mempunyai dua rumusan masalah yaitu apa hukuman yang diterapkan terhadap kasus eksploitasi anak dalam putusan nomor 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap kasus eksploitasi anak pada putusan nomor 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu. Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui hukuman yang diterapkan terhadap kasus eksploitasi anak dalam putusan nomor 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap kasus eksploitasi anak pada putusan nomor 190/Pid.Sus/2022/PN,Kbu. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris dan normatif sumber data yang digunakan yaitu data primer serta data skunder yang masing-masing didapat dari lapangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sebagaimana hasil keputusan Majelis Hakim dimana terdapat dua unsur dakwaan yang tidak terpenuhi dari Pasal 76H Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua unsur yang tidak terpenuhi dari pasal dakwaan itu ialah unsur merekrut atau memperalat anak ntuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan sehingga hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan Terdakwa tidak bersalah atas dakwaan tersebut.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM UNDANG-UNDANG ITE (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Kbu) Ibrahim Fikma Edrisy
Legalita Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kumpulan kemampuan media elektronik telah menjadikannya sebagai media cepat penyebaran informasi yang mengandung kesusilaan, yang semakin hari semakin parah. Mengingat teknologi teknologi khususnya media elektronik telah menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi, serta semakin banyak pihak yang menyalahgunakan penggunaan teknologi dan informasi untuk menyebarluaskan hal - hal media elektronik, melanggar hukum telah menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi, serta semakin banyak pihak yang menyalahgunakan penggunaan teknologi dan informasi untuk menyebarluaskan hal - hal yang melanggar ketentuan hukum dan norma - norma sosial, sudah menjadi keharusan . bahwa penegakan hukum, kesusilaan , dan norma kesusilaan diterapkan dalam penggunaan media elektronik untuk mencegah kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi .norma, maka penegakan hukum, kesusilaan, dan norma kesusilaan harus diterapkan dalam penggunaan media elektronik untuk mencegah kejahatan dan kejadian yang lebih besar lagi. etika dan budaya seperti contohnya yang penulis teliti pada kasus penyebaran gambar/foto yang mengandung konten asusila dimedia sosial WhatsApp dan Facebook. Apa yang menyebabkan korban trauma dan terhina akibat perbuatan pelaku. Dalam keadaan ini, perlu ditelaah keadaan apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana asusila dalam putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Kbu dan bagaimana pertimbangan putusan hakim terhadap undang-undang perbuatan asusila tersebut. Metode pendekatan masalah penelitian ini adalah metode Normatif, yaitu metodologi penelitian yang didasarkan pada literatur. Data diperiksa dengan menggunakan prosedur kualitatif yang disusun dengan kata-kata sederhana, sistematis, sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan mudah ditafsirkan. Menurut temuan penelitian, faktor ekonomi, sosial, dan penegakan hukum semuanya berkontribusi terhadap pelaku kejahatan yang terlibat dalam perilaku kriminal. Pelaku dijerat dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan pertimbangan hakim bahwa tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran gambar/ foto yang berisi konten asusila di media sosial.
Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual pada Wilayah Hukum Polres Lampung Utara Irhammudin, Irhammudin; Edrisy, Ibrahim Fikma
Intelektualita Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v11i1.11466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pendekatan masalah secara empiris. Penelitian mengambil objek penelitian pada wilayah hukum Polres Lampung Utara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Polres Lampung Utara menerapkan prinsip kekeluargaan dan tidak beratribut kepolisian saat penanganan kasus, serta penahanan tersangka yang dipisahkan dari orang dewasa. Polres Lampung Utara tidak menerapkan kebijakan hukum diversi yaitu pengalihan penyelesaian proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Padahal kebijakan diversi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam penanganan kasus tindak pidana anak di bawah umur.
Asas Keseimbangan dan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Yang Menganut Konsep Take It or Leave It Mubarak, Muhammad Rafi; Habim, Nurdin; Edrisy, Ibrahim Fikma
Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v5i2.1089

Abstract

Abstak: Perjanjian baku merupakan salah satu bagian khusus dari sebuah perjanjian yang substansinya telah ditentukan sejak awal. Pada perjanjian ini salah satu pihak hanya memiliki pilihan take it, or leave it yang bermakna jika seseorang setuju tehadap perjanjian tersebut tanda tangan dan jika tidak setuju maka boleh untuk ditingggalkan. Hasil penelitian pada tulisan ini ialah asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya terealisasi atau terlaksana pada perjanjian baku dengan konsep take it, or leave it, karena dalam perjanjian yang menganut knosep tersebut tidak memberikan ruang kebebasan oleh pihak yang lemah untuk melakukan negosiasi pada tahap pra kontraktual terkait isi dan klasul-klausul pada perjanjian baku tersebut. Kemudian konsep take it, or leave it pada perjanjian baku berpeluang besar terjadinya pelanggaran terhadap asas keseimbangan, sebab pihak yang kuat atau dominan dikhawatirkan akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengeksploitasi, merampas hak-hak yang dimiliki pihak yang lemah, mengindimidasi serta mengalihkan tanggung jawab yang tentunya akan menimbulkan kerugian.
Kebijakan Otonomi Daerah Guna Mencegah Antroposentris dalam Pengelolaan Kekayaan Alam di Prov. Lampung (Refleksi Pencabutan Pergub Lampung No.19 Tahun 2023) Milda, Osa; Rafi, Muhammad Rafi Mubarak; Edrisy, Ibrahim Fikma
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1350

Abstract

Hasil Penelitian pada tulisan ini yaitu kebijakan hukum otonomi daerah di Prov. Lampung sangat rentan berorientasi pada antroposentrisme. Untuk mencegah kebijakan hukum yang substansinya memuat antroposentrisme maka perlu dilakukan penerapan kebijakan dengan memenuhi dan memperhatikan unsur-unsur, yaitu, Pertama tujuan tertentu yang hendak dicapai serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Prov. Lampung (interest public). Kedua, tujuan kebijakan otonomi daerah diselaraskan dengan potensi dan budaya di Prov. Lampung. Ketiga, usulan tindakan dapat bersumber dari kelompok atau perseorangan dari dalam atau luar pemerintahan yang harus berangkat dari kepentingan masyarakat Prov. Lampung yang kemudian dibahas bersama-sama dengan melibatkan stakeholders. Keempat, Penopang input untuk melaksanakan strategi yang berasal dari suber daya manusia dalam hal ini masyarakat dan pemerintah Prov. Lampung harus bergerak aktif dengan mematuhi, mengawasi dan melaksanakan kebijakan hukum otonomi daerah yang sudah dibuat dan disahkan serta harus memperhatikan sarana dan prasarana penunjang kebijakan yang tentunya tidak merusak lingkungan. Kelima, Penyediaan berbagai input dalam mendukung strategi yang dilakukan secara riil dalam mencegah antroposentrisme melalui upaya mereview terlebih dahulu kebijakan otonomi Daerah Prov. Lampung oleh Menteri Lingkungan Hidup sebelum disahkan.
Pengaruh Teknologi 5G pada Evolusi Komunikasi: Sebuah Kajian Terhadap Perkembangan dan Implikasinya di Bidang Sains Sugiyatno, Sugiyatno; Sidiq, Purnomo; Edrisy, Ibrahim Fikma
NUCLEUS Vol 4 No 2 (2023): NUCLEUS
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/nuc.v4i2.1448

Abstract

The 5G technology represents a pivotal point in the evolution of communication and science, promising significantly enhanced speed, capacity, and reduced latency compared to previous generations. This study explores the transformative potential of 5G across various sectors, particularly in supporting scientific innovation through the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and big data analytics. With the capability to accelerate experiments and simulations across diverse scientific fields, as well as facilitate remote scientific collaboration, 5G is expected to expedite innovation and scientific discoveries. However, the study also identifies challenges faced in the implementation and adoption of 5G, including data security issues, the need for substantial infrastructure investment, and potential health and environmental concerns. The study suggests an interdisciplinary approach in research to address these challenges and maximize the use of 5G technology. Additionally, emphasis on reducing energy use and adopting renewable energy sources indicates the need for more environmentally friendly communication. In conclusion, 5G has the potential to revolutionize the fields of science and technology, yet its success depends on cross-sector collaboration and the development of comprehensive strategies to overcome existing challenges.
Restorative Justice in the Implementation of Diversion Against Child Criminal Victims Irhammudin, Irhammudin; Edrisy, Ibrahim Fikma
Nurani Vol 22 No 2 (2022): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v22i2.11501

Abstract

One solution that can be taken in handling cases of child crime is a restorative justice approach. Therefore, Police investigators are required to have the right options to carry out diversion activities in handling child criminal cases. The purpose of this study was to examine the implementation of restorative justice by North Lampung Police investigators and the victims’ in carrying out diversion. The method used in this study is the normative legal method. The approach used is an empirical juridical approach, in this case relating to the implementation of restorative justice in the implementation of diversion against victims of child crime. This research conducted in Polres Lampung Utara, Indonesia. Based on the results of the study, it was concluded that restorative justice refers to the second precept in Pancasila and carrying out the investigation based on the provisions of KUHAP, Law concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law concerning Child Protection and Law concerning Child Protection. Meanwhile, the implementation of restorative justice is to prevent the repetition of criminal acts committed by children and keep children away from the negative influences and implications of the judicial process. The inhibiting factors are the lack of coordination between agencies carrying out diversion at the investigation level, understanding of the meaning of diversion, lack of public trust in the rules for implementing diversion and regulations regarding supervision of the implementation of the results of the diversion agreement.