Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.767
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Jurnal Hukum Magnum Opus JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Gorontalo Law Review University Of Bengkulu Law Journal LEGAL BRIEF NUCLEUS: Jurnal Sains dan Teknologi Jurnal Idea Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Hukum Malahayati IBLAM Law Review Jurnal Hukum Legalita Journal Evidence Of Law JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum J-CEKI PESHUM
Ibrahim Fikma Edrisy
Unknown Affiliation
Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Role of International Institutions in Law Enforcement and Human Rights in the Palestinian-Israeli Conflict Putri, Angelina; Dinata, M. Ruhly Kesuma; Edrisy, Ibrahim Fikma
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 8 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v8i2.11636

Abstract

The Palestine-Israel conflict is one of the longest and most complex conflicts in modern history, which has resulted in various human rights violations (HAM), such as the killing of civilians, and the destruction of vital infrastructure. This study aims to analyze the role of international institutions in enforcing law and human rights during this conflict, focusing on bodies such as the United Nations (UN), the International Court of Justice (ICJ), and the International Criminal Court (ICC). This study uses a normative legal method with a descriptive-analytical approach, reviewing related legal literature and documents to evaluate international law enforcement efforts by these institutions. The results of the study show that although international institutions play an important role in promoting peace and legal accountability, their effectiveness is hampered by political interests, especially the veto power held by permanent members of the UN Security Council, such as the United States which often supports Israel. In addition, the ICC does not have full jurisdiction over Israel because Israel is not a party to the Rome Statute, so that law enforcement against violations in the Palestinian territories is less than optimal. This study offers novelty by emphasizing the need for reform of international law enforcement mechanisms, especially limiting the use of vetoes and empowering international institutions to address violations of humanitarian law. This study makes an important contribution to the discourse on international law enforcement, by proposing reforms aimed at improving the effectiveness of international institutions in ensuring accountability and justice in conflict zones.
Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika: Antara Pemidanaan dan Kewajiban Rehabilitasi Venerdi, Ahmad Jundy; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.1186

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang kompleks dan berdampak luas, baik secara sosial maupun hukum. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pecandu narkotika sering kali dihadapkan pada dua pendekatan yang berbeda, yaitu pemidanaan dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa pecandu dapat menjalani rehabilitasi sebagai alternatif hukuman. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan kecenderungan kriminalisasi terhadap pecandu, yang berakibat pada overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta kurang efektifnya proses pemulihan bagi pengguna narkotika. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum pidana terhadap pecandu narkotika serta mengevaluasi efektivitas rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta membandingkan dampak dari kedua pendekatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pecandu narkotika sering kali tidak menyelesaikan akar masalah, sedangkan rehabilitasi terbukti lebih efektif dalam mengurangi angka ketergantungan dan risiko residivisme. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan kebijakan yang lebih mengedepankan rehabilitasi sebagai solusi utama dalam menangani pecandu narkotika, tanpa mengesampingkan aspek penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika.
Optimizing the implementation of restorative justice in the settlement of criminal acts in Indonesia Kandi, Sri; Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma; Edrisy, Ibrahim Fikma
Jurnal Idea Hukum Vol 11, No 1 (2025): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2025.11.1.607

Abstract

Within the criminal court system, restorative justice is a method that emphasizes the improvement of relationships between offenders, victims affected by criminal acts and community involvement in achieving more humane justice. In Indonesia, this idea has been accommodated in various legal policies, but its implementation still faces obstacles, such as regulatory disharmony, lack of understanding of law enforcement officials, and limited community support. Therefore, this article will focus on issues regarding the concept of restorative justice in Indonesia, its legal basis and regulatory policies, the effectiveness of implementation in the perspective of the office of the prosecutor, and strategies to optimize its application.using a statutory and conceptual perspective, normative juridical research methodology is employed. Data was obtained from scientific journals through Google Scholar as well as news from trusted websites such as CNN Indonesia, and Hukum Online. In addition, relevant laws and regulations, such as regulation of the supreme court and the criminal code, and Regulations regarding the office of the attorney general of the republic of indonesia, were systematically reviewed however, official sources. The results showed that from 2020-2023 optimizing the  application of restorative justice experienced a significant increase with 4,443 cases resolved and 111 rehabilitation centers established. Although implemented since 2020 there are still challenges in its implementation. Therefore, the optimization it is necessary for restorative justice to be supported by harmonizing regulations, increasing the capacity of law enforcement officials, and educating the public so that its implementation is more effective in Indonesia’s criminal justice sytem.
Disparitas Putusan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kotabumi) Kandi, Sri; Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma; Edrisy, Ibrahim Fikma
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan hakim memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara yang memiliki unsur tindak pidana serupa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Kbu dan Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal/normatif dengan  Data primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi yang relevan guna mengkaji disparitas putusan dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama-sama. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu: (1) Bagaimana Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penggelapan, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam vonis terhadap perkara yang memiliki unsur pidana yang serupa, serta (2) Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 110/Pid.B/2023/PN.Kbu dan Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu, di mana faktor-faktor seperti tingkat keterlibatan terdakwa, besarnya kerugian, serta keadaan yang meringankan dan memberatkan menjadi aspek utama dalam menentukan putusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kedua perkara memiliki unsur pidana yang sama, terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim yang mempengaruhi disparitas vonis. Disparitas putusan ini mencerminkan fleksibilitas hakim dalam menjatuhkan hukuman, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dalam menjatuhkan hukuman agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud secara optimal.
IMPLEMENTATION OF NIK TO NPWP MATCHING AS AN ADMINISTRATIVE REFORM EFFORT IN TAXATION Reigiana, Vinka; Riyanto, Slamet; Edrisy, Ibrahim Fikma
Hukum Responsif Vol 16 No 1 (2025): Vol 16 No 1 February 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v16i1.9878

Abstract

This research aims to analyze the implementation of matching the Population Identification Number (NIK) to the Taxpayer Identification Number (NPWP) as an effort to reform tax administration in Indonesia. The method used is normative research, namely by analyzing legal documents such as related laws and regulations. The discussion includes the implementation of matching NIK and NPWP in increasing the accuracy of tax data, the challenges faced in the implementation process, as well as solutions that can be applied to overcome these problems. The research results show that matching NIK to NPWP can increase efficiency and transparency in tax administration, even though there are challenges such as building and maintaining public trust, as well as a lack of public understanding, and technical problems in the integration system. Therefore, intensive outreach and strengthening of information technology infrastructure is needed to ensure successful implementation. The conclusion of this research confirms that matching NIK to NPWP is a strategic step in creating a better, transparent and accountable tax system, and can minimize the potential for tax leakage in Indonesia.
Penerapan Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi dalam Perspektif Pemasyarakatan Depisa, Joni; Edrisy, Ibrahim Fikma
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12283

Abstract

Pembinaan narapidana merupakan inti dari sistem pemasyarakatan di Indonesia yang menekankan pergeseran orientasi dari penghukuman menjadi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai efektivitasnya melalui teori implementasi kebijakan Edward III dan teori tujuan pemidanaan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas pembinaan dan narapidana, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan hubungan antara data empiris dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Kotabumi mencakup pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, penyuluhan moral, dan konseling, serta pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan kerja. Program tersebut telah memberikan kontribusi positif, namun pelaksanaannya belum optimal akibat sejumlah kendala, antara lain kondisi overkapasitas, keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, sarana dan prasarana yang minim, rendahnya motivasi sebagian narapidana, serta dukungan eksternal yang masih terbatas. Analisis dengan teori Edward III menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum berjalan efektif, sementara tinjauan dengan teori tujuan pemidanaan menegaskan bahwa meskipun fungsi rehabilitatif dan reintegratif telah dijalankan, efektivitasnya masih terbatas dalam menekan potensi residivisme. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan di Lapas Kelas IIA Kotabumi sudah mengacu pada prinsip pemasyarakatan, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat. Perbaikan komunikasi, penambahan sumber daya manusia dan fasilitas, peningkatan kapasitas petugas, serta penyederhanaan birokrasi menjadi langkah penting agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara lebih optimal. Kata kunci: pembinaan narapidana, pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Kotabumi, implementasi kebijakan, tujuan pemidanaan
Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional Monasari, Septiani; Edrisy, Ibrahim Fikma
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8252

Abstract

Land rights for indigenous communities are an integral part of human rights guaranteed by national law. However, in practice, the recognition and legal protection of indigenous land rights still face various challenges, including agrarian conflicts, inconsistencies between customary and national laws, and weak policy implementation. This study aims to analyze the legal protection of indigenous land rights within the national legal framework, identify obstacles to its implementation, and propose solutions to strengthen such protection. This research employs a normative-juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that although various regulations, such as Article 18B(2) of the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law, and Constitutional Court decisions, provide a legal foundation for recognizing indigenous land rights, their implementation remains weak. The main challenges include the dualism of customary and national legal systems, overlapping land concessions, and limited access to justice for indigenous communities. To enhance legal protection for indigenous land rights, agrarian policy reforms that favor indigenous communities, increased participation in land management, and stronger collaboration between the government, civil society, and legal institutions are necessary. With these concrete measures, the legal protection of indigenous land rights can be more effectively upheld within the national legal system.
Strategi Pencegahan Kejahatan Siber di Indonesia: Sinergi antara UU ITE dan Kebijakan Keamanan Digital Muhammad Aabid Tyas Dzaky; Ibrahim Fikma Edrisy
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8311

Abstract

Kejahatan siber di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen utama dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan siber, seperti peretasan, penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, dan fraud digital. Namun, implementasi UU ITE masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ambiguitas norma hukum, keterbatasan kapasitas penegak hukum, serta lemahnya sistem keamanan digital nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara UU ITE dengan kebijakan keamanan digital guna menciptakan strategi pencegahan kejahatan siber yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap regulasi terkait, termasuk UU ITE, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta kebijakan keamanan siber yang diterapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah memberikan dasar hukum bagi penegakan kejahatan siber, kebijakan keamanan digital yang bersifat preventif belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perlindungan hukum nasional. Studi kasus kebocoran data serta tindak pidana siber yang terjadi di Indonesia juga mengindikasikan adanya celah dalam koordinasi antarinstansi terkait. Sebagai upaya strategis, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah, antara lain revisi terhadap UU ITE untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, serta penguatan sistem keamanan digital berbasis artificial intelligence (AI) dan big data analytics. Selain itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi aspek krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang lebih adaptif dan kebijakan keamanan digital yang kuat, diharapkan upaya pencegahan kejahatan siber di Indonesia dapat lebih optimal.
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI (Studi Pada Pekerja Hotel Lee Bandar Jaya Lampung Tengah) Irham, Irhammudin; Fikma Edrisy, Ibrahim
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i1.58

Abstract

Legal protection for workers is the fulfillment of basic rights inherent and protected by the constitution as regulated in Article 27 Paragraph (2) of the 1945 Constitution. Article 33 Paragraph (1) of the 1945 Constitution also states that the economy is structured as a joint effort of kinship. Violation of basic rights protected by the constitution is a violation of human rights. The sovereignty of a country is stated in the constitution which regulates the basics of the state and guarantees the rights and obligations of its citizens. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is one solution in protecting workers and employers regarding the rights and obligations of each party. Labor protection is regulated more clearly in Article 67 to Article 101 covering the protection of workers with disabilities, children, women, working hours, occupational safety and health, wages and welfare. In principle, the Manpower Law protects and regulates the rights and obligations of both workers and employers. In its implementation, various kinds of problems may arise that can harm the workforce itself, especially with regard to legal protection for female workers. Therefore, this study wants to reveal the form of legal protection that should be received by female workers who work at night. especially with regard to the legal protection of female workers. Therefore, this study wants to reveal the form of legal protection that should be received by female workers who work at night. especially with regard to the legal protection of female workers. Therefore, this study wants to reveal the form of legal protection that should be received by female workers who work at night.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu) fikma edrisy, ibrahim; Ayu Anggraini, Serli
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.106

Abstract

Malpraktik dapat diartikan sebagai setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau oleh orang-orang di bawah pengawasannya, atau oleh penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik, atau manajemen penyakit, yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan prinsip-prinsip profesional, baik dilakukan dengan kesengajaan, atau ketidakhati-hatian, yang menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa, atau kerugian lainnya dari pasien dalam perawatannya, yang menyebabkan tenaga kesehatan harus bertanggungjawab baik secara administrasi dan atau secara perdata dan atau secara pidana. maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu, Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu .   Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu dapat diuraikan maka unsur  ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum, dengan demikian unsur “Tenaga Kesehatan Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan” telah terpenuhi.   Seharusnya kepada pemerintah khususnya tenaga kesehatan harus bisa mengecek izin praktik tenaga kesehatan, jangan sampai tenaga kesehatan yang melakukan praktik kesehatan tidak memiliki izin sehingga bisa dipertanyakan dan membuat permasalahan dikemudian hari, sehingga bisa mendapat hukuman. Adanya pembenahan terhadap pola hubungan antar stakeholders (dokter, perawat, bidan, rumah sakit, klinik, pasien) yang ada sehingga malpraktek bisa atau diminimalisir. pencegahan yang diberikan berupa adanya lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan antar pemangku kepentingan tersebut bila terjadi malpraktek medis. Minimnya pengetahuan masyarakat akan kesehatan, dan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap tenaga kesehatan menyebabkan masyarakat awam belum memahami perbuatan-perbuatan dan kesalahan tenaga kesehatan yang dapat dilaporkan sebagai dugaan malpraktek medis, sehingga masyarakat perlu mendapat sosialisasi dan pemberitahuan mengenai hak-hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun rumah sakit serta perlunya mendapat pendampingan hukum bila terhadap malpraktek medis yang menyebabkan kerugian pasien.
Co-Authors Al Farizy, Zippo Iqbal Alfian , Arie Trio Edo Angelina Putri Anugrah, Arista Anggi Ardi Wijaya Pratama Ardiansyah, M. Rico Ayu Anggraini, Serli Baehaqi Chasanah, Nina Nurul Cristiana, Edelweisia Daffi Iqbal, Atthala Depisa, Joni Dewi, Ni Putu Paramita Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma Edha, Lufie Satriani Fahrul Rozi Farhan Maksum Habim, Nurdin Hanifah, Isnaini Ummul Irham, Irhammudin Irhammudin Irhammudin Irhammudin, Irhammudin Jefry Ekasman Nunyai Kamilatun Kandi, Sri Lubis, Munawwir Yunus Milda, Osa Monasari, Septiani Mubarak, Muhammad Rafi Muhammad Aabid Tyas Dzaky Muhammad Ruhly Kesuma Dinata Pebri Purnama Prayoga, Dimas Kresna Putri, Angelina Rafi, Muhammad Rafi Mubarak Reigiana, Vinka Rosy Febriani Daud Salis M Abduh Sidiq, Purnomo Sigit Saputra Sugiyatno Sugiyatno Sumartini, Ni Wayan Eka Venerdi, Ahmad Jundy Wijaya, Obbi Zena, Zena