Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.767
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Jurnal Hukum Magnum Opus JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Gorontalo Law Review University Of Bengkulu Law Journal LEGAL BRIEF NUCLEUS: Jurnal Sains dan Teknologi Jurnal Idea Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Hukum Malahayati IBLAM Law Review Jurnal Hukum Legalita Journal Evidence Of Law JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum J-CEKI PESHUM
Ibrahim Fikma Edrisy
Unknown Affiliation
Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kajian Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hanifah, Isnaini Ummul; Edrisy, Ibrahim Fikma
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 9 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i9.2828

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan aspek krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail, praktik di lapangan masih sering menghadapi persoalan yang menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat maupun hambatan bagi pemerintah. Permasalahan utama penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara regulasi yang sudah komprehensif dengan implementasinya, khususnya terkait birokrasi yang berbelit, sengketa lahan, serta mekanisme ganti rugi yang kerap dianggap tidak adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pengadaan tanah di Indonesia, mengevaluasi penerapannya dalam praktik hukum, serta mengidentifikasi kendala yang menghambat efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang menitikberatkan pada telaah peraturan perundang-undangan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum, dalam praktiknya masih ditemui kelemahan, antara lain koordinasi antar-lembaga yang kurang efektif, keterlambatan dalam penetapan ganti rugi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa agar pengadaan tanah dapat berjalan lebih adil, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional.
Memerangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Edrisy, Ibrahim Fikma; Dewi, Ni Putu Paramita; Sumartini, Ni Wayan Eka; Cristiana, Edelweisia
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i2.1126

Abstract

Sexual violence is the most common case experienced by women when compared to physical and psychological violence that occurs in 2022. It is not uncommon for sexual violence to occur in educational environments, one of which is in universities. Several regulations were made in an effort to prevent and handle sexual violence, including Permendikbudristek Nomor 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, the Criminal Act on Sexual Violence, and supported in the Criminal Code Number 1 of 2023 This article was written with the aim that it is important to have knowledge and insight regarding the existence of comprehensive legal regulations as a legal umbrella in dealing with criminal acts of sexual violence. The issues raised in this article include legal regulations that can accommodate the needs of victims of sexual violence, how law enforcement officials respond in understanding cases of sexual violence, and legal analysis of the three regulations regarding sexual violence. The normative research method used in this paper is to identify the legal rules written in Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, Criminal Code Number 1 of 2023, and Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021. The results of this research show that the UUTPKS accommodates the restoration of the rights of victims of sexual violence that were previously denied to the victims. Difficulty in describing sexual violence is an inhibiting factor in law enforcement in the field by law enforcement officers. Thus, it is very important to provide information to the public about criminal acts of sexual violence. Victims of sexual violence receive protection, treatment and assistance in efforts to restore their rights.
Kendala dan Prospek Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia Farhan Maksum; Ibrahim Fikma Edrisy
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.14682

Abstract

Studi ini meneliti implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan prospek masa depannya. Latar belakang penelitian ini muncul dari fakta bahwa penanganan kejahatan ringan melalui litigasi formal seringkali menimbulkan beban yang tidak proporsional dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan, sekaligus berkontribusi pada kepadatan pengadilan dan penjara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah memperoleh legitimasi melalui penerbitan Peraturan Jaksa Penuntut Umum No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nasional Indonesia No. 8 Tahun 2021. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk hambatan normatif, struktural, budaya, dan teknis. Di sisi lain, prospek masa depan keadilan restoratif menjanjikan karena dukungan dari peraturan baru, meningkatnya kesadaran aparat penegak hukum, dan keselarasan konsep ini dengan nilai-nilai budaya lokal. Dari perspektif teori penjatuhan hukuman dan teori keadilan restoratif, mekanisme ini berpotensi menjadi instrumen penting dalam mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, efisien, dan adil secara substantif di Indonesia.
Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Putusan PN Bekasi Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Bks Alfian , Arie Trio Edo; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1838

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Putusan PN Bekasi Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Bks) dan bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam perkara pertanahan di Bekasi. Sengketa ini melibatkan Liliek Nugroho EP sebagai Penggugat melawan Odo Rusyandi dkk., dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai turut tergugat, terkait keabsahan sertifikat tanah dan dugaan cacat administratif dalam penerbitannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang mengkaji putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum terbaru tahun 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Sertifikat tanah dipandang sebagai alat bukti yang kuat sesuai PP No. 24 Tahun 1997, tetapi tidak bersifat absolut karena masih dapat digugat dalam jangka waktu lima tahun sejak diterbitkan. Pertimbangan hakim juga menegaskan peran BPN sebagai lembaga administrasi yang wajib menjamin keakuratan data pertanahan, sekaligus memberi perlindungan kepada pemegang hak beritikad baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan validitas sertifikat, tetapi juga mencakup aspek administrasi, perlindungan hukum, dan relevansi dengan transformasi pendaftaran tanah elektronik.
Peran Kejaksaaan dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Ekologis Chasanah, Nina Nurul; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1852

Abstract

Studi ini dimaksudkan untuk meneliti kedudukan serta fungsi institusi Kejaksaan dalam mekanisme penegakan regulasi pidana kepada para pelaku tindakan kriminal yang merusak ekologi di Indonesia. Mengingat semakin meningkatnya degradasi lingkungan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan ilegal seperti penebangan hutan secara ilegal, kontaminasi, serta destruksi terhadap sistem ekologi, institusi Kejaksaan mempunyai posisi strategis dalam menjamin proses penuntutan berjalan secara efektif demi menjaga kepentingan masyarakat dan kelestarian alam. Studi ini mengaplikasikan metode normatif yuridis melalui pendekatan regulasi hukum positif, serta melakukan analisis terhadap data sekunder yang diperoleh dari bermacam sumber hukum yang berkaitan. Implementasi regulasi pidana kepada para pelaku tindakan kriminal ekologis berpijak pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta regulasi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Temuan dari studi menunjukkan bahwa lembaga kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan terhadap rumusan penuntutan, membawa kasus ke pengadilan, dan membuktikan tanggung jawab pidana terduga. Namun, mekanisme penuntutan sering mengalami berbagai hambatan, seperti kompleksitas dalam membuktikan elemen pencemaran atau perusakan lingkungan, kurangnya ahli lingkungan, dan tumpang tindih wewenang di antara lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan koordinasi, peningkatan personel, dan maksimisasi penggunaan instrumen regulasi lingkungan untuk mencapai efektivitas dalam penegakan hukum
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Program dan Pelaporan Lubis, Munawwir Yunus; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1858

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada Bagian Program dan Pelaporan Keuangan di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi. Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di instansi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang digunakan untuk program-program terkait pelayanan publik di pelabuhan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi telah mengelola keuangan dengan baik, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pencatatan transaksi, pelaporan bulanan, dan pengawasan anggaran dilakukan dengan cukup teliti. Namun, kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan kurangnya efisiensi dalam proses pelaporan dan pencairan dana, serta masalah koordinasi antar bagian yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, proses pelaporan keuangan masih bergantung pada metode manual yang berisiko terhadap kesalahan pencatatan dan keterlambatan laporan.Penelitian ini merekomendasikan agar KSOP Kelas IV Bagansiapiapi mengimplementasikan sistem pelaporan keuangan berbasis elektronik untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, pelatihan rutin untuk bendahara pengeluaran dan staff keuangan perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Juga, perlu adanya peningkatan koordinasi antara bagian yang terkait agar pengelolaan keuangan berjalan lebih efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tinjauan Pembaruan Sistem Pemida Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru Ardiansyah, M. Rico; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1859

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah pembaruan pemidanaan dalam KUHP Baru melalui analisis terhadap prinsip keadilan restoratif, individualisasi pidana, diversifikasi jenis pidana, serta penataan ulang pidana penjara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah substansi pasal-pasal relevan serta mengaitkannya dengan teori pemidanaan modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru mengedepankan pendekatan pemidanaan yang lebih manusiawi dan proporsional melalui perluasan pidana alternatif, penguatan pedoman pemidanaan, serta penegasan pidana penjara untuk tindak pidana serius. Meski demikian, implementasinya menghadapi tantangan seperti kesiapan aparat penegak hukum, infrastruktur pendukung, dan pemahaman masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan masa transisi tiga tahun sebelum KUHP Baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026, melalui sosialisasi, penyusunan aturan pelaksana, peningkatan kapasitas aparat, dan pembangunan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP Baru memiliki prospek kuat untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih efektif dan berkeadilan, sepanjang proses implementasinya dijalankan secara konsisten dan komprehensif.
Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Deepfake sebagai Alat Kejahatan Siber dalam Perspektif KUHP dan UU ITE Prayoga, Dimas Kresna; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1865

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena deepfake, yaitu teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan manipulasi audio, video, atau gambar secara realistis. Meskipun memiliki potensi positif, deepfake juga menjadi alat baru dalam kejahatan siber seperti penipuan, pornografi non- konsensual, dan pencemaran nama baik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan hukum terhadap deepfake dalam konteks KUHP dan UU ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi deepfake, sehingga diperlukan pembaruan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif. Artikel ini merekomendasikan adanya pengaturan khusus dalam perundang-undangan nasional guna menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi deepfake.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Terkait Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte) Anugrah, Arista Anggi; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1866

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, mengkaji ketentuan pengaturan putusan lepas terhadap tindak pidana penganiyaaan; kedua, menganalisis pertimbangan hukum hakim terrhadap putusan lepas terkait tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte berdasarkan perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa ketentuan pengaturan putusan lepas terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, dalam hal ini apabila perbuatan penganiayaan biasa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada putusan kasus yang diteliti memakai ketentuan Pasal 50 KUHPidana jo Pasal 51 ayat (1) KUHPidana dalam memutus lepas Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah melaksanakan perintah jabatan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan perspektif keadilan, karena perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai alasan pembenar yang dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu berdasarkan hukum Terdakwa wajib dilepaskan dari tuntutan hukum.
Legalitas dan Denotasi Pertambangan Ilegal di Indonesia Al Farizy, Zippo Iqbal; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1928

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap kegiatan pertambangan Ilegal (tanpa ijin). dengan menggunakan metode Normatif, pertambangan illegal tersebut dapat terurai masalah-masalah yang ada dalam kategori Ilegal (tanpa ijin). mulai dari, perijinan, penerapan sanksi, penegakan hukum, sanksi pejabat pemerintah hingga ke masyarakat terdekat pertambangan. karena menjadi Fenomena yang menimbulkan masalah pada lingkungan, sosial, ekonomi dan hukum. tulisan ini menguraikan Denotasi (pengertian) Pertambangan illegal, mengkaji kerangka hukum Nasional yang mengaturnya, menganalisis konsekuensi hukum dan non hukum, serta menawarkan rekomendasi kebijakan dan penegakan hukum untuk menanggulangi praktik tersebut. kajian mengacu pada Undang-Undang dan peraturan pelaksana serta literatur hukum dan kajian kebijakan terkini.
Co-Authors Al Farizy, Zippo Iqbal Alfian , Arie Trio Edo Angelina Putri Anugrah, Arista Anggi Ardi Wijaya Pratama Ardiansyah, M. Rico Ayu Anggraini, Serli Baehaqi Chasanah, Nina Nurul Cristiana, Edelweisia Daffi Iqbal, Atthala Depisa, Joni Dewi, Ni Putu Paramita Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma Edha, Lufie Satriani Fahrul Rozi Farhan Maksum Habim, Nurdin Hanifah, Isnaini Ummul Irham, Irhammudin Irhammudin Irhammudin Irhammudin, Irhammudin Jefry Ekasman Nunyai Kamilatun Kandi, Sri Lubis, Munawwir Yunus Milda, Osa Monasari, Septiani Mubarak, Muhammad Rafi Muhammad Aabid Tyas Dzaky Muhammad Ruhly Kesuma Dinata Pebri Purnama Prayoga, Dimas Kresna Putri, Angelina Rafi, Muhammad Rafi Mubarak Reigiana, Vinka Rosy Febriani Daud Salis M Abduh Sidiq, Purnomo Sigit Saputra Sugiyatno Sugiyatno Sumartini, Ni Wayan Eka Venerdi, Ahmad Jundy Wijaya, Obbi Zena, Zena