Garuda - Garba Rujukan Digital

FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENDUKUNG PROSES PEMBUKTIAN PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH Ivon Stefhanie Walean Ivon; Syachdin Syachdin; Muh. Fikri
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/zekbn946

Pemanfaatan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana penting untuk membantu mengungkap keterkaitan seseorang dengan suatu peristiwa pidana. Penelitian ini membahas fungsi sidik jari dalam mendukung proses pembuktian pada penyidikan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fungsi sidik jari dalam mendukung proses pembuktian pada penyidikan tindak pidana serta kedudukannya sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara, serta penelusuran bahan hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan sidik jari digunakan untuk membantu identifikasi, menelusuri hubungan seseorang dengan benda atau tempat tertentu, dan memberikan arah bagi pengembangan penyidikan. Hasil pemeriksaan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi perlu dikaitkan dengan fakta serta alat bukti lain yang diperoleh secara sah. Dalam pembahasan, kedudukan sidik jari menurut KUHAP lama tidak diatur sebagai alat bukti tersendiri sehingga penggunaannya dikaitkan dengan keterangan ahli, surat, petunjuk, atau alat bukti lainnya. Sementara itu, KUHAP baru memberikan ruang yang lebih luas terhadap pemanfaatan barang bukti dan bukti ilmiah sepanjang diperoleh secara sah dan dapat dibuktikan keautentikannya. Dengan demikian, sidik jari memiliki peran penting dalam mendukung penyidikan dan pembuktian tindak pidana. Kata Kunci: Sidik Jari, Penyidikan, Pembuktian, Alat Bukti, KUHAP

FAKTOR PENGAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLRES TOJO UNA-UNA Deswita Dwi Lestari; Syachdin; Saharuddin Djohas
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/z5yjy189

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Tojo Una-Una, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses penanganan perkara dilakukan melalui tahapan administrasi penyidikan, pemeriksaan tersangka dan saksi, pengujian barang bukti melalui laboratorium forensik, penyusunan berkas perkara, hingga pelimpahan perkara kepada pihak kejaksaan. Dalam pelaksanaannya, penyidik masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain sikap tersangka yang tidak kooperatif, upaya pelaku untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang luas dan sebagian sulit dijangkau sehingga memengaruhi efektivitas penanganan perkara narkotika. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Polres Tojo Una-Una

FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENDUKUNG PROSES PEMBUKTIAN PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH Ivon Stefhanie Walean Ivon; Syachdin Syachdin; Muh. Fikri
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/zekbn946

Pemanfaatan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana penting untuk membantu mengungkap keterkaitan seseorang dengan suatu peristiwa pidana. Penelitian ini membahas fungsi sidik jari dalam mendukung proses pembuktian pada penyidikan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fungsi sidik jari dalam mendukung proses pembuktian pada penyidikan tindak pidana serta kedudukannya sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara, serta penelusuran bahan hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan sidik jari digunakan untuk membantu identifikasi, menelusuri hubungan seseorang dengan benda atau tempat tertentu, dan memberikan arah bagi pengembangan penyidikan. Hasil pemeriksaan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi perlu dikaitkan dengan fakta serta alat bukti lain yang diperoleh secara sah. Dalam pembahasan, kedudukan sidik jari menurut KUHAP lama tidak diatur sebagai alat bukti tersendiri sehingga penggunaannya dikaitkan dengan keterangan ahli, surat, petunjuk, atau alat bukti lainnya. Sementara itu, KUHAP baru memberikan ruang yang lebih luas terhadap pemanfaatan barang bukti dan bukti ilmiah sepanjang diperoleh secara sah dan dapat dibuktikan keautentikannya. Dengan demikian, sidik jari memiliki peran penting dalam mendukung penyidikan dan pembuktian tindak pidana. Kata Kunci: Sidik Jari, Penyidikan, Pembuktian, Alat Bukti, KUHAP

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE (DI KEPOLISIAN DAERAH KOTA PALU) Nurain Nurain; Syachdin Syachdin; Muh Fikri
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2026): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2026.v6i2.1280-1293

This study aims to examine the investigative process for online fraud crimes in the city of Palu. This study employs an empirical legal method, which involves direct interaction with the research subjects, to uncover investigative actions that are not widely known to the public. The approach used in this study is qualitative, meaning data provided by respondents in written or oral form, as well as observable behaviors, are analyzed. Based on the research findings, the investigation process for online fraud crimes handled by the Cybercrime Directorate of the Central Sulawesi Regional Police follows a systematic procedure; if any requirements are not met, the investigation cannot proceed to the next stage. Thus, it can be concluded that the stages begin with the Police Report, the Notice of Investigation Progress, the issuance of a notice regarding the commencement of the investigation, expert testimony, the freezing of the suspect’s bank accounts, followed by a direct police summons to the suspect’s residence, then the arrest of the suspect, detention, seizure, collection of evidence, and interrogation of the suspect. Once all official documents have been completed by the police, the case may be transferred to the Prosecutor’s Office.

PENGUATAN SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI PERLUASAN ALAT BUKTI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 Olivia Ardana; Syachdin Syachdin; Budi Arta Pradana Nongtji
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2026): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2026.v6i2.1322-1333

Terrorism is considered an extraordinary crime characterized by organized, covert, and technology-based activities. These characteristics create significant challenges in the evidentiary process, as conventional forms of evidence are often insufficient to reveal the involvement of perpetrators. This study aims to analyze the expansion of evidentiary instruments in proving terrorism offenses following the enactment of Law Number 5 of 2018. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Law Number 5 of 2018 expands the scope of admissible evidence, particularly electronic evidence and intelligence information, in the prosecution of terrorism crimes. This expansion is intended to adapt the evidentiary system to modern crimes involving technology and transnational networks. However, the use of electronic evidence and intelligence information still raises legal issues concerning formal legality, authentication, and the protection of human rights within the criminal justice process. Therefore, clearer regulations and proportional implementation are necessary to ensure that the expansion of evidence remains consistent with the principles of due process of law and the negative statutory evidentiary system applied in Indonesia.

IMPLEMENTASI DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM PERKARA ANAK BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DI PENGADILAN NEGERI PALU : IMPLEMENTING DOUBLE TRACK SYSTEM FOR JUVENILE CASES BASED ON RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES AT PALU COURT Ridwan M.; Syachdin; Abdurrahim
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 2 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Anak yang berkonflik dengan hukum menempati kedudukan khusus dalam sistem peradilan pidana karena masih berada dalam masa tumbuh kembang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan keadilan restoratif dan membuka penerapan double track system yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan setara. Namun, praktik di Pengadilan Negeri Palu Kelas IA memperlihatkan dominasi pidana penjara sehingga muncul kesenjangan antara norma dan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan double track system terhadap anak dalam perspektif keadilan restoratif, kendala yang dihadapi, serta solusi optimalisasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis; data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, data sekunder melalui studi dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan double track system baru berjalan pada tataran prosedural dan belum substansial. Dari 46 perkara anak selama 2023 sampai 2025, sebanyak 40 perkara (86,96%) dijatuhi pidana penjara dan hanya 4 perkara dikenai sanksi tindakan. Hambatannya bersifat struktural dan kultural, meliputi lemahnya peran keluarga, keterbatasan sumber daya Balai Pemasyarakatan dan sarana rehabilitasi, belum optimalnya diversi, serta kuatnya paradigma retributif. Optimalisasi menuntut pembenahan menyeluruh agar keseimbangan dua jalur sanksi dan keadilan restoratif bagi anak benar-benar terwujud. Kata Kunci: Double Track System, Keadilan Restoratif, Sanksi Tindakan, Sistem Peradilan Pidana Anak

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search