Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Tadulako Law Review Jurnal Akta DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Zaaken: Journal of Civil and Business Law Keadilan Law Development Journal Journal Evidence Of Law Jurnal Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Tadulako Master Law Journal Academia Open
Syachdin, Syachdin
Faculty Of Law Tadulako University
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Kepastian Hukum Administratif dalam Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap Pemilik Kendaraan di Wilayah Polda Sulawesi Tengah Arfiyan Sidrajat , Kurniawan; Syachdin, Syachdin; Ansar, Ansar
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 7 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v7i1.54418

Abstract

The implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) reflects a digital transformation in traffic law administration aimed at enhancing efficiency, transparency, and accountability. However, the system raises legal concerns related to administrative responsibility based on vehicle registration data, particularly when ownership records are outdated. This study aims to examine administrative legal protection for registered vehicle owners within the ETLE system in the jurisdiction of the Central Sulawesi Regional Police. This research employs a normative juridical method using statute and conceptual approaches. The findings reveal that reliance on registration-based data may lead to administrative inaccuracies and legal uncertainty for vehicle owners. In addition, the lack of integrated data verification and limited access to objection mechanisms weakens administrative legal protection. Therefore, strengthening administrative safeguards requires integrated inter-agency data systems, accessible verification and objection procedures, and improved regulatory governance to ensure fairness and legal certainty in ETLE implementation.
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA PELECEHAN SEKSUAL Dewi Aprilia Cahaya Ningsih; Syachdin; Saharuddin Djohas
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i1.15626

Abstract

Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam proses pembuktiannya karena umumnya terjadi di ruang privat, minim saksi, dan sering kali hanya diketahui oleh korban itu sendiri. Persoalan hukum muncul ketika anak korban berkedudukan sekaligus sebagai saksi utama, sementara sistem hukum acara pidana Indonesia melalui Pasal 171 huruf a dan Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membatasi kekuatan pembuktian keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena di satu sisi keterangan korban sangat dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran materiil, tetapi di sisi lain keterangannya tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum keterangan saksi korban anak di bawah umur sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara pelecehan seksual serta menganalisis kekuatan pembuktian keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi korban anak memiliki kedudukan hukum yang bersifat ambivalen karena diakui sebagai alat bukti, tetapi secara normatif dibatasi kekuatan pembuktiannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah tetap memiliki nilai pembuktian secara materiil apabila didukung alat bukti lain seperti visum et repertum, keterangan ahli psikologi forensik, maupun bukti elektronik yang saling menguatkan, sehingga pendekatan pembuktian perlu diarahkan pada perlindungan korban dan pencarian keadilan substantif.
Optimizing Asset Recovery in Recovering State Losses from Money Laundering Crimes through the Deferred Prosecution Agreement (DPA) Nurul Annisa; Awaluddin Awaluddin; Syachdin Syachdin
Law Development Journal Vol 8, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.2.854-872

Abstract

This study analyzes the optimization of asset recovery and the restitution of state losses in money laundering crimes by strengthening the authority of public prosecutors and implementing the Deferred Prosecution Agreement (DPA) procedure within the framework of national criminal law reform. The main problem lies in the low asset recovery ratio compared to the magnitude of state losses due to corruption and money laundering, indicating that law enforcement is still oriented towards punishing perpetrators, rather than asset recovery. The enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law No. 20 of 2025 concerning Criminal Procedure Law opens up space for strengthening prosecutorial discretion based on restorative justice. This study uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach, and is supported by primary data through interviews with law enforcement officials. The results show that the dominus litis principle provides strategic bargaining power to public prosecutors to direct case resolution towards the recovery of state losses. The DPA procedure can be an effective instrument in accelerating asset recovery, especially in cases involving corporations and cross-jurisdictional transactions, including digital assets and cryptocurrencies. However, the implementation of the DPA must be accompanied by judicial oversight, clear operational standards, and proportionality testing to maintain a balance between effective law enforcement and human rights protection. Therefore, optimizing the authority of public prosecutors through the DPA has the potential to significantly increase the effectiveness of asset recovery in Indonesia's modern economic criminal justice system.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR 116/PID.B/2025/PN PALU Dewi Amalia Purnamasari; Amirrudin Hanafi; Syachdin
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2083

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku concursus serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Palu. metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian secara berlanjut berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara 14 tahun. Hakim memilih menerapkan lex spesialis UU PKDRT daripada Pasal 338 KUHP karena adanya hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban. Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana meskipun memiliki riwayat gangguan jiwa, berdasarkan keterangan ahli bahwa perbuatannya bukan manifestasi langsung dari gangguannya. Kesimpulan utama penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan melakukan kekerasan dan kemampuan bertanggung jawab, namun terdapat ketidakselarasan normatif antara penggunaan Pasal 65 ayat (1) KUHP (concursus realis) dengan amar putusan yang menyebut “perbuatan berlanjut”, serta pertimbangan hakim yang kurang komprehensif dalam mengidentifikasi keadaan memberatkan seperti status korban anak di bawah umur.
Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam Proses Penentuan Status Tersangka pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Febriyana Pita Mantong; Syachdin; Muh Fikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7274

Abstract

This study aims to analyze the obstacles faced by law enforcement officers in the process of determining suspects in narcotics abuse cases and to examine the efforts that can be undertaken to overcome such challenges. The determination of a suspect constitutes a crucial stage in the criminal justice process, which must be carried out based on sufficient evidence in accordance with statutory regulations to ensure legal certainty, justice, and the protection of human rights. This research employs a normative legal research method by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The approaches used include the statutory approach, conceptual approach, and case approach. Legal materials were collected through library research by reviewing legislation, legal doctrines, court decisions, and relevant literature concerning narcotics abuse offenses.The findings reveal that law enforcement officers encounter various obstacles in the process of determining suspects, including limited evidence, difficulties in obtaining relevant witness testimonies, differing interpretations of the elements of narcotics-related crimes, and the complexity of narcotics distribution networks involving multiple parties. Furthermore, the need to safeguard suspects’ rights and comply with adequate evidentiary standards presents additional challenges in the suspect determination process. In conclusion, the determination of suspects in narcotics abuse cases requires accuracy and prudence on the part of law enforcement officers to prevent violations of human rights and procedural errors. Strengthening inter-agency coordination, enhancing the capacity of law enforcement personnel, and improving evidentiary mechanisms are essential measures to support the effectiveness of narcotics law enforcement.
Proses Penyelidikan Penyidik Terhadap Anak Tersangka Kasus Narkoba Di Morowali Utara Venessa Maharani; Syachdin; Muh Fikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7276

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelidikan terhadap anak yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Morowali Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak tersangka kasus narkoba di Morowali Utara pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait penerapan diversi, pendampingan oleh orang tua atau wali, serta keterlibatan pembimbing kemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme diversi, serta minimnya fasilitas khusus untuk pemeriksaan anak. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait turut mempengaruhi efektivitas proses penanganan perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun prosedur penyelidikan dan penyidikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, implementasinya masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal perlindungan hak anak dan optimalisasi diversi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang ramah anak, serta penguatan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif dan berkeadilan
Sociocultural Perspective in Law Enforcement on Drug Abuse in Donggala Regency Police Resort, Central Sulawesi Lukman Lukman; Sulbadana Sulbadana; Hamdan Rampadio; Syachdin Syachdin
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Drug abuse has become a global threat affecting legal, social, health, and national security systems, requiring not only strict law enforcement but also comprehensive community participation to ensure effective prevention and control. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in addressing drug abuse at the local level and to examine the role of law enforcement agencies in prevention efforts and suppression of drug abuse in Donggala District. The method applied a socio-juridical approach, which involved exploring existing regulations, such as Law Number 35 of 2009 on Narcotics, and relating them to the community’s social conditions through interviews, observations, and field studies. The findings indicate that law enforcement still faces challenges such as limited facilities and infrastructure, low public legal awareness, and weak supervision in coastal and border areas that serve as entry points for narcotics. As a novel contribution, this dissertation proposes the concept of a “Drug-Free Resilient Village” (Anti-Narcotics Resilient Village). This community-based model integrates education, early detection, social monitoring, and rehabilitation functions within a single area grounded in local wisdom. This model is expected to strengthen preventive approaches while enhancing the effectiveness of bottom-up law enforcement.
Optimalisasi Asset Recovery dan Pengembalian Aset Negara dalam Tindak Pencucian Uang Nurul Annisa; Surahman Surahman; Syachdin Syachdin
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1854

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam proses optimalisasi asset recovery, serta merumuskan strategi pengembalian aset negara hasil tindak pidana pencucian uang agar lebih efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga penegak hukum masih belum berjalan optimal akibat ego sektoral, keterbatasan pertukaran data, serta dominasi pendekatan in personam yang mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum perampasan aset dilakukan. Strategi penguatan asset recovery perlu diarahkan pada penerapan pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, penguatan sistem koordinasi terpadu antar lembaga, serta pengembangan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai instrumen alternatif pengembalian aset negara.
TINDAKAN PENANGANAN TERHADAP DEMONSTRAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Haerul Haerul; Abdullah Iskandar; Syachdin Syachdin
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 9 No 3 (2025): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas bagaimana penanganan terhadap demonstran dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, dengan fokus pada aturan hukum dan prosedur yang mengatur aksi unjuk rasa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, di mana berbagai peraturan dan undang-undang dianalisis, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggarisbawahi peran ganda polisi, yaitu menjaga ketertiban umum sambil melindungi hak-hak konstitusional para demonstran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tegas dari polisi dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, misalnya ketika demonstrasi berubah menjadi anarkis. Namun, tindakan tersebut harus tetap mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar hukum yang berlaku. Studi ini juga menekankan pentingnya pedoman yang jelas dan tindakan yang proporsional dari polisi untuk menciptakan keseimbangan antara keamanan publik dan perlindungan hak asasi manusia.
Kedudukan dan Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Pengungkapan Jaringan Suap Ratna Tresnawati; Rahmat Bakri; Kamal; Suardi Dg. Mallawa; Syachdin
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/3q0why40

Abstract

Bribery as a form of organized corruption poses serious evidentiary challenges given its covert nature and the involvement of influential actors within circles of power. This study analyzes the legal standing of justice collaborators in bribery disclosure and evaluates the application of justice principles in their legal protection in Indonesia. It employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches, analyzing legal materials qualitatively through deductive reasoning and comparison across judicial decisions. The findings reveal that although collaborator status is normatively recognized, its application remains inconsistent due to the absence of standardized eligibility criteria. Across six bribery cases, no collaborator received a sentence lighter than the prosecution's demand. Tommy Sumardi, Abdul Khoir, and Maliki were sentenced more heavily than demanded, the latter two after panels annulled the status granted by the Corruption Eradication Commission, while Andi Narogong's sentence rose from eight years at first instance to thirteen at cassation. This study recommends standardizing eligibility criteria through binding regulation, strengthening the binding force of witness protection agency recommendations, and codifying the collaborator's position within criminal procedural law.
Co-Authors Abdul Wahid Abdullah Iskandar Amirrudin Hanafi Ansar Ansar Arfiyan Sidrajat , Kurniawan Awaluddin, Awaluddin Deswita Dwi Lestari Dewi Amalia Purnamasari Dewi Aprilia Cahaya Ningsih Djohas, Saharuddin Febriyana Pita Mantong Haerul Haerul Hamdan Hamdan Hamdan Rampadio Hanafi, H. Amiruddin Ismail Ismail Ivon Stefhanie Walean Ivon Joko Jumadi Jubair JUBAIR, JUBAIR Jumadi, Joko Kamal Lukman Lukman Mamu Pati, Herman Yoseph Muh Fikri Muh. Fikri Nurhayati Mardin Nurul Annisa Nurul Annisa Rahmat Bakri Ratna Tresnawati Saharuddin Djohas SINAGA, LIANORA Stenly Christian Tania Suardi Dg. Mallawa Sulbadana Sulbadana Surahman Surahman Surahman Wilade Venessa Maharani Widyatmi Anandy