Claim Missing Document
Check
Articles

Overlapping Authorities In Maritime Law Enforcement: A Case Study Of Ternate City Ahmad Mufti; Faissal Malik; Fathurrahim Fathurrahim
Administrative and Environtmental Law Review Vol 6 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v6i2.4192

Abstract

The extensive legal framework governing maritime law enforcement in Indonesia has inadvertently created a proliferation of institutions with overlapping authorities and divergent jurisdictional interpretations, resulting in institutional silos that undermine coordinated operations and reduce enforcement effectiveness. Focusing on Ternate City’s waters, this research uses empirical legal research and descriptive qualitative analysis to examine these challenges and their implications, including the risk of inter-agency disputes and strained cooperation. It finds that six agencies—the Indonesian Navy, Bakamla, KPLP, the Directorate General of Customs and Excise, Polair, and PSDKP—exercise jurisdiction in the same maritime zones, generating complexity and confusion among stakeholders. Without clear coordination, enforcement becomes inefficient and potentially compromises national maritime security and economic interests. Therefore, a comprehensive strategy to harmonize mandates and strengthen inter-agency coordination is essential to ensure effective and cohesive law enforcement across Indonesian waters..
Conjugal Visit Policy in the Perspective of Indonesian Criminal Law: Between the Fulfillment of Human Rights and the Limits of Islamic Morality Tri Syafari; Basto Daeng Robo; Fathurrahim; Sophian Yahya Selajar; Nurhayati Chalil
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2679

Abstract

This study explores the legal and moral dimensions of conjugal visits within Indonesia’s criminal justice system by examining their position under national law and the potential influence of Islamic morality on correctional policy. It highlights the existing gap between constitutional guarantees of human rights—specifically the right to family life and the satisfaction of biological needs—and the absence of explicit legal provisions allowing conjugal visits for prisoners. Employing a normative legal methodology, this research utilizes legislative, conceptual, comparative, and philosophical approaches, drawing upon sources such as the 1945 Constitution, Correctional Law, Criminal Code, international human rights instruments, and Islamic jurisprudence. The findings indicate that conjugal visits may be recognized as a conditional right aligned with humanitarian principles and rehabilitation objectives, provided that implementation follows strict ethical and procedural safeguards consistent with Islamic teachings that confine sexual relations to lawful marriage. Thus, the regulation of conjugal visits remains possible if framed as a limited privilege integrating human rights with Islamic moral principles. The study’s novelty lies in proposing a reconciliatory policy model that merges socio-psychological, juridical, and human rights perspectives, offering a framework for humane, religiously compliant, and socially appropriate correctional reform in Indonesia.
SOSIALISASI SADAR WISATA (POKDARWIS) DESA AIK BUAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB Rizal Kurniansah; Fathurrahim Fathurrahim; Mahsun Mahsun; Lalu Mohamad Iswadi; Milasari Milasari; Triony Septia Susana SP
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 10 No 2: Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v10i2.1097

Abstract

Salah satu kelompok masyarakat di Desa Aik Bual adalah Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Aik Bual, Pokdarwis ini bergerang dibindang pariwisata sekaligus sebagai kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai mitra dalam program PKMS ini. Pokdarwis yang di pimpin oleh Bapak Haerul Anam memiliki usaha yang sedang dikembangkan bersama anggota kelompok untuk mendukung jalannya aktivitas pariwisata di Desa Aik Bual. Jenis usaha yang sedang dikembangkan tersebut yaitu penyewaan homestay (pondok wisata). Selain itu, pokdarwis Desa Aik Bual menyediakan jasa pemandu wisata (guide) untuk memandu wisatawan selama berkunjung menikmati alam maupun bersepeda di Desa Aik Bual. Hasil kegiatan PKMS ini berlangsung dengan baik dan sukses, kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Aik Bual Kabupaten Lombok Tengah yang dihadiri oleh para masyarakat dan kelompok sadar wisata di Desa Aik Bual. Mitra telah mampu melayani para wisatawan dengan baik serta mampu mengelola homestay yang dimiliki dengan baik. Kegiatan ini perlu ada lanjutan yang berupa pelatihan sejenis untuk selalu diselenggarakan secara terus menerus, sehingga kemampuan yang dimiliki oleh Mitra. Dalam situasi pandemi Covid-19, pelaksanaan pengabdian tidak hanya melalui tatap muka langsung dengan peserta tetapi bida memanfaatkan media online untuk melakukan seminar online dengan peserta
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI AGROWISATA BERKELANJUTAN DI DESA TETE BATU SELATAN Murianto Murianto; Siti Zaenab; Fathurrahim Fathurrahim; Farah Aprily Aurel; Doni Saputra
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 14 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v14i2.4010

Abstract

Agrowisata merupakan salah satu daya Tarik wisata di Desa Tetebatu Selatan. Model pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan agrowisata di Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan agrowisata di Desa Tete Batu Selatan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat melalui pengelolaan berbasis komunitas. Model pemberdayaan yang terbentuk mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) pemberdayaan ekonomi, melalui pengelolaan lahan hortikultura, homestay, dan penjualan produk lokal; (2) pemberdayaan sosial, melalui pelatihan, pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan kolaborasi antar-stakeholder; serta (3) pemberdayaan lingkungan, melalui penerapan pertanian ramah lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan model agrowisata berkelanjutan berbasis masyarakat.
PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA BERBASIS GREEN ECONOMY DI DESA BATU KUMBUNG, LOMBOK BARAT Murianto Murianto; Fathurrahim Fathurrahim; Lalu Masyhudi; I Ketut Bagiastra
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 14 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v14i2.4011

Abstract

Artikel ini membahas model pemberdayaan ekonomi hijau (green economy) masyarakat di Desa Batu Kumbung, Lombok Barat, sebagai upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada kearifan lokal, teknologi ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi literatur, observasi, serta wawancara dengan masyarakat, kelompok tani, dan pengelola agrowisata. Hasilnya menunjukkan bahwa model pemberdayaan berbasis green economy dapat meningkatkan ketahanan ekonomi, memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, dan menciptakan peluang pariwisata berkelanjutan. Artikel ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan desa wisata berbasis green economy di NTB maupun daerah lain di Indonesia.