Garuda - Garba Rujukan Digital

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN THE CASE OF EXCESS SPEED BOAT CAPACITY AT DUFA PORT Fathurrahim, fathurrahim
Khairun Law Journal Volume 5 Issue 2, March 2022
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v5i2.5434

In a carriage agreement, the position of the parties, namely the carrier and the service user, is equal. As for the things that can cause harm to passengers due to the fault of the carrier, among others, accidents caused by the negligence of the captain, conditions of transportation that are not suitable for use, or due to lost or damaged passenger luggage. The government should increase the socialization activities of Law no. 17 of 2008, both to sea transportation operators and to the wider community as users of sea transportation services, so that legal protection efforts against sea transportation service users (passengers) as regulated in Law no. 17 of 2008 can actually be implemented by all sea transportation companies.

FULFILLMENT OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS IN THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS CARE CITIES IN THE CITY OF TERNATE Limatahu, Muhaimin; Fathurrahim, Fathurrahim; Umra, Sri Indriyani
Khairun Law Journal Volume 6 Issue 1, September 2022
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i1.5635

Efforts to develop cities that care about human rights are a growing response from the movement to restore city sovereignty to its citizens. The state, including the government, supported by the National Human Rights Commission, is trying to apply this idea in Indonesia. The role of local government is very important in supporting efforts to develop cities that care about human rights. Of these problems, the focus of the research is whether the fulfillment of the rights of women and children in Ternate City meets the criteria of a city that cares about human rights and what is the role of the Government of Ternate City in fulfilling the rights of women and children in Ternate City. The human rights movement in Indonesia has begun to launch a new discourse, cities concerned with human rights (human rights cities). One of the interests in studying this issue is to widen the scope of state obligations that are not solely borne by the central government, but also local or regional governments. It is in this context that the role and position of regional leaders is very important. They have the discretion to organize and manage the city government as well as mobilize and invite city residents to be involved in human resource development programs through cities that care about human rights.

Eksistensi Syahbandar dalam Penegakan Hukum Pelayaran di Kota Ternate Fathurrahim, Fathurrahim
Khairun Law Journal Vol 2, No 2 (2019): Volume 2 Issue 2, March 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v2i2.1903

The role of the shahbandar in the enforcement of shipping crime has the highest authority in conducting initial inspections of ship accidents with the aim of knowing the causes of ship accidents and / or determining whether or not there is an error or omission in the application of maritime professional standards carried out by the master or ship leader and / or Ship Officer in connection with a ship accident. The Role of Syahbandar in the Investigation of Sailing Crimes in the Case of Ship Accidents is not running optimally, this is due to inhibiting factors in terms of human resources in this case related to the limited number of personnel, education and training as well as facilities and facilities factors related to the minimal number of patrol vessels very significant in carrying out investigation of shipping crime in this case a ship accident in the waters.

IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP TENTANG HAK TERSANGKA ATAS BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Fathurrahim, Fathurrahim
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.114

Pada prinsipnya tersangka atau terdakwa yang menghadapi proses hukum dalam perkara pidana akan bersebrangan kepentingan hukum dengan negara melalui para penegak hukumnya. Untuk melindungi hak-haknya dalam proses tersebut, sistem hukum memberikan perlindungan melalui hukum acara, salah satunya adalah hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam menjalani proses peradilan pidana. Bahkan pada perkara-perkara dengan ancaman hukuman tertentu penunjukan seorang penasehat hukum guna mendampingi pembelaan tersangka atau terdakwa adalah wajib sifatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP

PENGARUH MOTIVASI PEMIMPIN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA MATARAM TAHUN 2023 Fathurrahim, Fathurrahim; Si Luh Putu Damayanti; Mahsun, Mahsun
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 3: October 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i3.629

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi pemimpin terhadap kinerja pegawai di Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Motivasi pemimpin adalah semangat atau dorongan yang merupakan kekuatan dalam diri pemimpin sehingga dengan semangat itu pemimpin dapat meningkatkan kepuasan kerja, pengembangan kompetensi, hubungan kerja yang baik, loyalitas, dan retensi pegawai. Sedangkan kinerja pegawai adalah kemampuan, ketrampilan dan hasil kerja yang ditunjukkan seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Teknik penentuan informan adalah dengan teknik purposive sampling yakni pemilihan informan penelitian yang didasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu. Sedangkan teknik analisis data menggunakan SPSS menggunakan analisis Linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi pemimpin berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram tahun 2023. Dan khususnya untuk meningkatkan kinerja pegawai di Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram nampaknya masih ditemukan beberapa kendala yang harus dibenahi diantaranya semangat kerja yang belum maksimal dan kurangnya motivasi dalam bekerja. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan STP Mataram dalam menentukan bentuk motivasi yang dapat diberikan kepada pegawai dalam rangka meningkatkan layanan kepada costumer

DIFUSI INOVASI PELAYANAN SISTEM DIGITAL KENAIKAN PANGKAT (KP) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Fathurrahim, Fathurrahim
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 3: October 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i3.630

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses difusi dari inovasi pelayanan kenaikan pangkat (KP) melalui sistem informasi pangkat dan pensiun (si-PASU) pada BKD-PSDM Kabupaten Lombok Barat berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap informan-informan yang terlibat dalam proses difusi inovasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses difusi inovasi pelayanan kenaikan pangkat melalui sistem informasi pangkat dan pensiun (si-PASU) pada BKD-PSDM Kabupaten Lombok Barat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik inovasi, dukungan dan komitmen pimpinan, serta resistensi perubahan. Faktor eksternal meliputi perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, tuntutan penerima pelayanan dan pemangku kepentingan lainnya, serta keterbatasan sumber daya. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses difusi inovasi, BKD-PSDM Kabupaten Lombok Barat mengambil beberapa langkah strategis, antara lain: meningkatkan komunikasi dan informasi, melibatkan pegawai dalam perencanaan dan implementasi, mengadopsi pendekatan berkelanjutan, memberikan penghargaan dan pengakuan, pengelolaan anggaran yang efisien, optimalisasi SDM yang ada, peningkatan infrastruktur penunjang, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat.

POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI TERNATE SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Fathurrahim, Fathurrahim; Tri Syafari; Robo, Basto Daeng
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.20016

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pos bantuan hukum (posbakum) dalam pemberi layanan bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Ternate serta mengetahui faktor yang menpengaruhi pos bantuan hukum (posbakum) pengadilan dalam pemberi layanan bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Ternate. .Lokasi penelitian yang peneliti pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah Pengadilan Negeri Ternate dalam hal ini di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan cara wawancara terhadap responden yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukan dalam prakteknya, Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate cukup memiliki kapasitas yang baik di tahun 2023-2025 ini. Terbukti dengan masyarakat yang datang meminta bantuan kepada Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate atas perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum. Serta terkait dengan factor yang mempengaruhi peran posbakum di Pengadilan Negeri Ternate sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional terdakwa dalam proses peradilan pidan, terdapat beberapa faktor, yaitu: Faktor substansi hukum mengenai Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan penerapan syarat-syarat administratif pelaksanaan bantuan hukum yang dirasa menyulitkan Organisasi Bantuan Hukum. Faktor struktur hukum, yakni penegak hukum dari segi internal minimnya personil serta penyamaan persepsi mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin oleh pihak pihak yang terkait. Faktor budaya hukum pemahaman kepada masyarakat akan hak atas bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate

POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI TERNATE SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Fathurrahim, Fathurrahim; Tri Syafari; Robo, Basto Daeng
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.20016

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pos bantuan hukum (posbakum) dalam pemberi layanan bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Ternate serta mengetahui faktor yang menpengaruhi pos bantuan hukum (posbakum) pengadilan dalam pemberi layanan bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Ternate. .Lokasi penelitian yang peneliti pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah Pengadilan Negeri Ternate dalam hal ini di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan cara wawancara terhadap responden yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukan dalam prakteknya, Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate cukup memiliki kapasitas yang baik di tahun 2023-2025 ini. Terbukti dengan masyarakat yang datang meminta bantuan kepada Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate atas perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum. Serta terkait dengan factor yang mempengaruhi peran posbakum di Pengadilan Negeri Ternate sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional terdakwa dalam proses peradilan pidan, terdapat beberapa faktor, yaitu: Faktor substansi hukum mengenai Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan penerapan syarat-syarat administratif pelaksanaan bantuan hukum yang dirasa menyulitkan Organisasi Bantuan Hukum. Faktor struktur hukum, yakni penegak hukum dari segi internal minimnya personil serta penyamaan persepsi mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin oleh pihak pihak yang terkait. Faktor budaya hukum pemahaman kepada masyarakat akan hak atas bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate

Integration of the Concept of Archipelagic State and Jou Se Ngofangare Customary Values in the Formation of Marine Policy in North Maluku Fathurrahim; Chalil, Nurhayati
Journal of Legal Contemplation Vol. 1 No. 3 (2025): Journal of Legal Contemplation
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jlc.v1i3.15

This research aims to analyze how the customary value of Jou Se Ngofangare functions as a source of social and moral legitimacy in implementing marine policy based on the Archipelagic State concept in North Maluku. The study arises from the existing gap between marine policies founded on national and international legal frameworks-such as UNCLOS 1982 and Law Number 6 of 1996 on Indonesian Waters-and the deeply rooted local wisdom of North Maluku’s indigenous communities. The Jou Se Ngofangare value, which emphasizes respect, justice, balance, and moral responsibility toward nature, is seen as a moral compass that can strengthen the legitimacy and contextual relevance of marine policies. The research highlights the urgency of integrating customary values into public policy to minimize social resistance and promote equitable, sustainable marine resource management. Using a normative legal method combined with a socio-legal approach, the study examines both formal legal norms and the living law embodied in customary practices. The findings reveal that Jou Se Ngofangare values play a crucial role in enhancing the effectiveness, community acceptance, and ethical grounding of marine policy implementation. However, challenges remain in the limited formal recognition of customary norms within regulatory frameworks and the weak coordination between government institutions and customary authorities. Ultimately, this research proposes an integrative model that bridges positive law with local wisdom, offering a contextualized and culturally rooted foundation for marine policy legitimacy in North Maluku.

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search