Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.062
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kreativitas PKM JURNAL ILMIAH ADVOKASI Risalah Hukum Jurnal Independent Indonesian Community Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Doh Gisin
Sulung Nugroho
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Legal Certainty Regarding the Material Value of Trademark Rights Certificates for UMKM Business Actors as Objects of Banking Guarantees Febri Noor Hediati; Sulung Nugroho; Yennita Astarina; Dewi Atriani; Karenditha Virdara Suwarnie; Nandia Khalimatus Sa’diyah
Jurnal Independent Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v14i1.422

Abstract

This study aims to analyze the legal status of trademark certificates as banking collateral and to examine the legal certainty of their material value in credit financing under Government Regulation No. 24 of 2022 on the Creative Economy. This research adopts an empirical qualitative approach combined with normative legal analysis through statutory review, legal literature, and in-depth interviews with Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), financial institutions, and the Financial Services Authority. The data were analyzed descriptively to identify gaps between legal norms and practical implementation. The findings indicate that, legally, trademark certificates are recognized as intangible movable assets that may be used as fiduciary security; however, legal certainty regarding their material value remains insufficient. The main constraints include the absence of clear execution mechanisms, high valuation risk due to the subjective and volatile nature of trademark value, and the dependence of trademark value on the debtor’s business continuity. Furthermore, limited awareness among business actors and the lack of readiness of banking institutions to accept intangible assets as collateral widen the gap between regulation and practice. This study recommends harmonizing collateral law and intellectual property regulations, establishing standardized trademark valuation guidelines, and strengthening institutional capacity of financial institutions and business actors to support effective and sustainable intellectual property-based financing.
Digital Consent Anak di Bawah Umur: Batas Etis dan Hukum dalam Persetujuan terhadap Monetisasi Konten Sulung Nugroho; Suryaningsih Suryaningsih; Amsari Damanik
Doh Gisin Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.3050

Abstract

Fenomena anak di bawah umur sebagai konten kreator di media sosial memunculkan tantangan baru dalam dunia hukum, khususnya terkait persetujuan digital (digital consent) atas publikasi dan monetisasi konten yang melibatkan anak sebagai subjek utama. Dalam banyak kasus, persetujuan diberikan oleh orang tua atau wali, tanpa keterlibatan langsung dari anak, yang secara hukum belum cakap untuk menyatakan kehendaknya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif/doktrinal, yaitu dengan menelaah prinsip, asas, dan norma hukum positif yang berlaku, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini juga mengkaji konsep the best interest of the child dalam perspektif hukum sebagai pijakan utama dalam pembentukan kebijakan perlindungan anak di ranah digital. Temuan penelitian menunjukkan belum adanya pengaturan hukum yang spesifik dan komprehensif mengenai validitas persetujuan digital anak dalam aktivitas ekonomi berbasis media sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan norma hukum baru yang menjamin perlindungan anak dari potensi eksploitasi digital, serta mekanisme partisipasi anak dalam pemberian persetujuan atas konten yang menyangkut hak dan kepentingannya di dunia maya.
Artificial Intelligence dan Ancaman Pelanggaran Hak Anak di Ruang Digital Sulung Nugroho; Suryaningsih Suryaningsih
Doh Gisin Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.4379

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan tantangan hukum baru dalam perlindungan hak anak di ruang digital, terutama terkait pengambilan keputusan otomatis, personalisasi konten, serta pengumpulan dan pemrosesan data anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan kerangka hukum positif Indonesia dalam melindungi hak anak dari ancaman penggunaan AI di ruang digital serta mengkaji relevansi prinsip kepentingan terbaik anak sebagai dasar tata kelola AI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada masih bersifat fragmentaris dan belum secara khusus mengatur AI, khususnya terkait automated decision-making, profiling anak, serta kewajiban hukum penyelenggara sistem AI. Ketiadaan definisi hukum AI, lemahnya mekanisme pengawasan, dan tidak adanya pengaturan tanggung jawab khusus terhadap perlindungan anak menyebabkan perlindungan hak anak di ruang digital belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak (best interest of the child) memiliki peran strategis sebagai dasar normatif dalam desain, penggunaan, regulasi, dan penegakan hukum terhadap AI, serta menjadi landasan penting bagi reformasi hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan hak anak dan hak asasi manusia.
Co-Authors Agustina Wati Agustini, Rina Tri Al Hidayah, Rahmawati Amsari Damanik Amsari Damanik Amsari Damanik Aristya Windiana Pamuncak Aryo Subroto Asufie, Khairunnisa Noor Aulia Fitriana Salim Deny Slamet Pribadi Dewi Atriani Erna Susanti Erna Susanti Febri Noor Hediati Grizelda Grizelda Karenditha Virdara Suwarnie Masyita, Nuriah Nandia Khalimatus Sa’diyah Nur Arifudin Nur Rohmah Orin Gusta Andini Rani Aulia Reza Nurrahman Reza Pramasta Gegana Setiyo Utomo Siti Kotijah Siti Kotijah Siti Nur Latifah Sofwan Rizko Ramadoni Suryaningsih Suryaningsih Wiwik Harjanti Yennita Astarina Yennita Astarina Yennita Astarina