Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Tinjauan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pengguna Sepeda Listrik Yang Mengakibatkan Kecelakaan Perspektif Hukum Pidana Aulia Fitriana Salim; Siti Kotijah; Sulung Nugroho; Amsari Damanik; Yennita Astarina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6640

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kecelakaan sepeda listrik yang melibatkan anak-anak dan menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana. Penelitian bertujuan menganalisis kedudukan hukum sepeda listrik dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji pertanggungjawaban pidana anak yang mengendarai sepeda listrik hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara gramatikal sepeda listrik dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena menggunakan motor listrik sebagai penggerak mekanik. Namun, secara fungsional sepeda listrik memerlukan pengaturan khusus dan proporsional. Anak yang mengendarai sepeda listrik dan menyebabkan kecelakaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah berusia 12 tahun hingga belum 18 tahun serta memenuhi unsur tindak pidana, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya dapat diterapkan terhadap pengguna sepeda listrik yang menyebabkan kecelakaan, sedangkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 berkedudukan sebagai aturan teknis pelengkap di bawah undang-undang.
Implementasi Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika : Studi Kasus: di Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Rani Aulia; Orin Gusta Andini; Sulung Nugroho
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 1 (2026): Maret: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i1.2530

Abstract

This study aims to analyze the implementation of rehabilitation at the investigation stage for drug abuse cases and the integrated assessment mechanism in influencing decisions to continue or terminate legal proceedings against drug users in Samarinda City. Drug abuse remains a serious issue in Indonesia, with more than 60% of inmates in correctional institutions being convicted of narcotics-related crimes. This condition indicates that conventional punitive approaches have not been effective in reducing drug abuse; therefore, the application of rehabilitative legal policies, as stipulated in Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 04 of 2010, is necessary. This research employs a socio-legal research method with a qualitative approach, conducted through in-depth interviews with investigators at the Samarinda City Police (Polresta Samarinda) and officers at the National Narcotics Agency (BNN) of Samarinda, as well as a literature review of relevant laws and legal materials. The findings reveal that the implementation of rehabilitation at the investigation stage in Samarinda City has not been fully effective, due to limited resources, lack of inter-agency coordination, and the persistence of a repressive paradigm in handling narcotics cases.