Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DAN HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA Hartana
Ganesha Civic Education Journal Vol. 4 No. 2 (2022): October, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/gancej.v4i2.1815

Abstract

The Capital Market is essentially a market that is not much different from Traditional markets that have been known so far, where there are traders, buyers, and also bargain price. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets has outlined that the Capital Market has a strategic position in national economic development. The growth of a Capital Market is very depending on the performance of the securities company. To coordinate capital, technical support, and human resources in capital market development requires an effective leadership. Companies must cooperate closely to create a market that is able to provide various types of products and investment alternatives for the community. To develop the infrastructure for the securities industry requires substantial investment big. The investment depends on the economic benefits that can be earned by entrepreneurs. Factors that can reduce the investment amount that could be required to build infrastructure and reduce operating costs securities companies, will encourage the development of the Capital Market through improvement the survival of the Securities Company. This development can be achieved if these factors are also capable of producing services and alternatives safe investment and high quality especially in providing optimal service to investors so that its development later will greatly affect the interest of potential new investors who want to try investing in the Capital Market
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH LAHAN ANTARA PT BIB DENGAN PEMEGANG SURAT KETERANGAN TANAH DI KABUPATEN TANAH BAMBU Hartana
Ganesha Civic Education Journal Vol. 4 No. 2 (2022): October, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/gancej.v4i2.1817

Abstract

The formulation of land and natural resources in a concise and philosophical substance is contained in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads: Earth and air and the natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people . Land does not only have high economic value, but also philosophical, political, social and cultural values. It is not surprising that land is a special treasure that continuously triggers various complex and complicated social problems. In this study, the type of research used is library research. The option of resolving disputes through settlement/mediation has advantages when compared to litigation in front of a court which is not attractive in terms of time, cost, and thought/energy. In addition, the lack of trust in court settlement and the administrative constraints that surround it, make the court the last resort for dispute resolution. Mediation gives parties a feeling of comfortable position and attempts to buy the final result of the agreement reached by mutual agreement without pressure and coercion
Desa Labuhan Haji Tangguh Bencana Tsunami Sulistiyono, Heri; Saadi, Yusron; Hartana; Pradjoko, Eko; Mahendra, Made; Julkifli
Portal ABDIMAS Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal PORTAL ABDIMAS
Publisher : Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/portalabdimas.v2i1.4388

Abstract

Tsunami merupakan bencana alam yang mengancam semua kehidupan di pesisir. Kekuatan merusak dari bencana tsunami ini tergantung dari tinggi gelombang tsunami tersebut. Salah satu desa di Pulau Lombok yang terancam oleh bencana tsunami adalah Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Hal ini disebabkan oleh letak geografis dan topografis desa yang berada di pesisir Timur Pulau Lombok menghadap ke Selat Sumbawa. Oleh karenanya, Penulis beserta tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Mataram mengupayakan suatu program Desa Tahan Bencana (DESTANA) yang disampaikan kepada desa dengan tujuan agar Desa Labuhan Haji ini mempunyai ketahanan terhadap bencana tsunami. Program ini bertujuan memberikan wawasan dan informasi mengenai potensi bahaya tsunami dan cara-cara penanggulangan kerugian. Metode pelaksanaan dalam program ini, yaitu Pra-kegiatan meliputi: survei lokasi, melakukan kerjasama dengan staf dan kepala desa, menjalin kemitraan, dan pelaksanaan penyuluhan dan pembelajaran dengan video. Teknologi yang diperkenalkan adalah: (1) WRS-BMKG, (2) Magma Indonesia, (3) My Earthquake Alerts, (4) EQInfo, dan (5) Sistem Peringatan Dini Multibahaya Geo-Hidrometeorologi. Berdasarkan hasil test awal dan test akhir dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang desa tangguh bencana, yaitu dari 47% menjadi 82%. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang tinggal di daerah rawan tsunami untuk berpartisipasi dalam mendukung program Desa Tangguh Bencana.
Pemanfaatan Down Flow Sand Filter Sebagai Pengolah Kualitas Air Sungai Berampes Di Desa Setanggor, Kabupaten Lombok Tengah (Tahap Instalasi dan Uji Fungsi Alat) Setiawan, Ery; Supriyadi, Anid; Sulistiyono, Heri; Budianto, Muh. Bagus; Hartana; Pracoyo, Atas; Agastya, Dewandha Mas; Dewi, Evrianti Syntia; Sari, Nopia Puspita
Portal ABDIMAS Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal PORTAL ABDIMAS
Publisher : Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/portalabdimas.v2i1.4479

Abstract

Desa Setanggor dilewati oleh sebuah sungai yaitu Sungai Berampes yang dapat dimanfaatkan sebagai penyediaan air di musim kering melalui pengolahan kualitas air. Sebagian besar masyarakat di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat belum memanfaatkan dan terlayani oleh jaringan air bersih PDAM sehingga memanfaatkan air dari sumur bor komunal sebagai penghasil air baku sehari-hari. Namun, karena beberapa keterbatasan teknis dan non-teknis menyebabkan ketidakcukupan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Akibatnya sebagian masyarakat mengalami kekurangan air bersih terutama di masa kemarau panjang. Hasil instalasi dan uji fungsi alat menggunakan sampel air dari sungai Berampes menghasilkan 4 dari 5 nilai parameter kualitas air yang sesuai dengan standar dari Permenkes 32/2017, kecuali temperatur. Oleh karena itu, disarankan lokasi dan waktu pengambilan sampel air serta perlakuan pra-pengujian mendapatkan perhatian dan porsi khusus dalam proses pengujian, selain jenis material gradasi partikel penyaringnya.
Sosialisasi Tahap Awal Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Gedung Batin dan Desa Batu Raja, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Timur Khair, Muhammad Irfan; Hariyadi; Hartana
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 7 No 3 (2024): Juli - September
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan perumahan di pedesaan Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Banyak keluarga tinggal di rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah menginisiasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diatur dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018. Metode yang digunakan untuk memperkenalkan program BSPS ini melibatkan kolaborasi antara tenaga fasilitator dan mahasiswa magang melalui kegiatan verifikasi rumah calon penerima bantuan dan sosialisasi program. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tahap awal berjalan dengan baik dan lancar, dengan masyarakat dan perangkat desa yang lebih memahami dan berpartisipasi aktif dalam program. Sosialisasi ini juga memberikan dampak positif dalam mengurangi risiko pungutan liar dan memperlancar pelaksanaan program hingga tahap penyelesaian.
Inventarsasi UMKM Desa Tanjung Dalam Mendukung Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Pedesaan Suteja, I Wayan; Hasyim; Rohani; Salehudin; Supriadi A, Didi; Hartana; Guruhsetra T., R., H
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 7 No 3 (2024): Juli - September
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v7i3.9036

Abstract

Desa Tanjung memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif,pedesaan terutama di bidang kuliner. Kekayaan dan ragam kuliner tradisional yang unik dengan cita rasa yang khas dan sumber daya alam yang melimpah merupakan peluang emas untuk pengembangan dan peningkatan poteni ekonomi pedesaan dalam uapaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pertumbuhan UMKM di Desa Tanjung dalam pengembangan, penguatan dan peningkatan potensi ekonomi kreatif pedesaan. Inventarisasi UMKM pedesaan adalah upaya untuk mengklasifikasi kegiatan usaha kecil dan menengah masyarakat desa agar lebih mudah dan terukur pengembangan program penguatan yang dapat diakukan lebih lanjut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dan analisis deskriptif. Penelitian ini lebih ditekankan pada penguatan dan pengklasifikasian konsep ekonomi kreatif pedesaan dengan mengindentifikasi, mengklasterisasi sektor-sektor UMKM yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini juga membahas dampak tumbuhnya ekonomi kreatif terhadap pembangunan ekonomi pedesaan, termasuk kontribusi ekonomi kreatif terhadap terbukanya lapangan kerja dan kemampuan terhadap inovasi produk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang lebih baik tentang potensi pertumbuhan ekonomi UMKM yang berbasis kreatif serta implikasinya bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan desa.
Penguatan Watak dan Budaya Tertib Berlalulintas Pada Usia Dini Dengan Metode Bermain Sambil Belajar Bagi Siswa TK Dwijendra di Kota Mataram Suteja, I Wayan; Hasyim; Rohani; Sideman, I A O Suwati; Salehudin; Agustawijaya, Didi Supriadi; Mahendra, Made; Hartana; Ngudiyono
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 7 No 3 (2024): Juli - September
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v7i3.9039

Abstract

Menurut definisi Dewan Keamanan Nasional (1996), kecelakaan adalah rangkaian peristiwa yang tidak disengaja yang terjadi di jalan umum atau lokasi lain yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan mengakibatkan kematian, cedera, atau kerusakan harta benda. Menurut Austroad (2002) dalam Indriastuti, A.K. et al. (2008), faktor manusia (pengemudi) secara umum menjadi faktor utama yang memberikan kontribusi paling besar terhadap kecelakaan lalu lintas. Data dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa antara tahun 2015 dan 2023, telah terjadi lebih dari 1600 kejadian kecelakaan yang berhubungan dengan sepeda motor, yang mencakup lebih dari 76% (>75%) dari seluruh pelanggaran lalu lintas yang berhubungan dengan sepeda motor. Mayoritas pengendara ini adalah laki-laki. Tingkat kematian akibat insiden ini lebih dari 400 orang per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pengendara sepeda motor di jalan raya yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diatur dapat berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Peningkatan sikap mental pengemudi diperlukan untuk mengatasi tiga penyebab utama terjadinya kecelakaan: kecerobohan, kurang disiplin, dan melebihi batas kecepatan. Sejak kecil hingga mampu mengemudikan kendaraan bermotor (memiliki Surat Izin Mengemudi), pengemudi di Kota Mataram masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai praktik berkendara yang aman dan pola lalu lintas yang tertib. Penting bagi anak-anak untuk mempelajari cara menggunakan peralatan keselamatan lalu lintas di jalan raya agar seiring dengan bertambahnya usia mereka dan menjadi pengendara atau pengguna sepeda motor (di atas usia 17 tahun), mereka sudah semakin mahir dalam mengendalikan mobil dan memiliki kesadaran yang lebih besar terhadap kendaraan. keamanan. Memperkenalkan pengetahuan keselamatan pada anak kecil sejak dini dapat membantu mereka lebih siap dalam berkendara di jalan raya nantinya. Pendekatan pengajaran tata tertib lalu lintas dan fasilitas keselamatan jalan melalui bermain sambil belajar tentunya merupakan cara yang berhasil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Namun, mungkin agak sulit untuk mempertahankan perhatian mereka dalam jangka waktu lama, karena mereka masih sangat muda. Teknik-teknik seperti ini kepada anak kecil perlu terus diajarkan agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas saat berkendara di jalan raya yang berdampak pada kecelakaan ketika sudah dewasa. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada potensi terciptanya ketertiban lalu lintas di kawasan Kota Mataram dan sekitarnya.
PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA Hartana; Rohmadani, Putri Sita
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5977

Abstract

Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang pergi ke Negara lain contohnya seperti Malaysia, Hongkong, Singapura dan masih banyak lagi. Kebanyakan pekerjaan yang mereka dapatkan yaitu menjadi pembantu rumah tangga yang dimana pekerjaan tersebut di domisili oleh para pekerja perempuan. Walaupun adanya perlindungan hukum seperti Undang-Undang masih banyak terjadi kasus-kasus yang menimpa para tenaga kerja wanita seperti adanya tindak kekerasan ataupun pelecehan yang dilakukan oleh para majikan. Hal tersebut harus mendapatkanperhatian khusus dari badan organisasi internasional yaitu ILO. Di dalam hal ini ILO memiliki peranan penting dalam menegakkan hak asasi manusia yang dimana perlakuan-perlakuan sewenang-wenang tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia.
Perlindungan Dan Kepastian Hukum Debitur Terhadap Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia Tresna Waty, Ayu; Iryani, Dewi; Hartana
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 12 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i12.2336

Abstract

Bank sebagai penunjang perekonomian negara sekaligus merupakan sarana keuangan penting bagi masyarakat. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit salah satunya adalah kredit macet. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruhnya kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Solusi yang seringkali diterapkan bank sebagai kreditur untuk mengatasi kredit macet adalah melakukan pengalihan tagihan (cessie ) terhadap fasilitas kredit. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Perlindungan debitur atas pengalihan hak tagih (cessie) ini harus dilakukan dimana debitur wajib diberitahu atas cessie dan adanya jaminan bahwa hak-hak debitur dalam perjanjian kredit sebelumnya tetap didapatkan oleh debitur tersebut. Serta dari segi debitur sebagai konsumen perbankan juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk menolak bila terdapat klausul yang merugikan dan tidak sesuai dengan klausul awal serta hak untuk mengajukan keberatan apabila debitur merasa dirugikan oleh tindakan pengalihan piutang tersebut.
IMPLEMENTASI DAN PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (FREEDOM OF CONTRACT) DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN DI DALAM MASYARAKAT UNTUK MENJAMIN ADANYA KESEIMBANGAN DAN KEPASTIAN HUKUM Hartana; Yasmiati, Ni Luh Wayan
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS Vol 3 No 1 (2022): Maret, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/p2mmgfhis.v3i1.2705

Abstract

This article aims to provide knowledge and increase understanding to the public regarding the implementation and limitations of the principle of freedom of contract in making agreements in society to ensure balance and legal certainty. An agreement is an agreement by which one or more parties bind themselves to one or more people. The application of the principle of freedom of contract cannot be used freely. There are several restrictions imposed by legislative regulators. Because if there are no restrictions, it will result in arbitrariness in making the contents of the agreement which can harm the interests of the parties involved in the agreement, so that the concept of social justice for all parties, which is one of the goals of freedom of contract, will not be realized. The method used in this community service process is by conducting outreach and outreach with the community through focus group discussions. Implementing and limiting the principle of freedom of contract is a crucial step in maintaining balance and legal certainty in society. Although this principle provides flexibility to parties involved in an agreement, there is an important need to ensure that individual rights and societal interests are protected without compromising contractual flexibility. A wise balance must be found. Legal certainty in the agreement must be prioritized. Adequate regulation should ensure that the weaker party to an agreement is protected from harmful practices.