Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.242
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) El-Iqtishady Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia PORTAL ABDIMAS Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Journal of Law and Legal Reform Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Hartana
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Pengembangan Destinasi Wisata Melalui Optimalisasi Dan Promosi Di Desa Segara Katon Salehudin; Hasyim; Rohani; Lalu Wirahman Wiradarma; I Dewa Gede Jaya Negara; Humairo Saidah; I Wayan Suteja; Didik Agusta Wijaya; Hartana; Faeruzza Athiya
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 8 No 4 (2025): Oktober-Desember 2025
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v8i4.13555

Abstract

Pariwisata menjadi salah satu sektor pembangunan yang sangat erat kaitannya dengan pembangunan yang bersifat berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah. Berbagai jenis bentuk destinasi wisata merupakan bukti keberagaman yang dimiliki oleh Desa Segare Katon, merupakan cakupan sosial budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Secara administratif luas cakupan destinasi pariwisata di desa segara katon dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penyuluhan menggunakan prosedur pendekatan yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Metode pencarian data dilakukan secara langsung ke lapangan sebagai data Primer dan Sekunder. Di daerah pantai mutiara dusun karang jurang dilakukan dengan metode action center : save our earth untuk membersihkan pesisir pantai dari sampah dan pemasangan penunjuk arah pada air terjun tiu pupus. Semua kegiatan yang dilakukan di Desa Segara Katon direkam untuk dijadikan bahan video promosi wisata. Hasil kegiatan selama memberikan penyuluhan di Desa Segara Katon disarankan kepada Pemerintah Desa agar melakukan pengelolaan wisata segara katon dengan cara mengaktifkan pokdarwis segara katon sebagai pengembangan wisata khususnya kepada masyarakat lokal sebagai pelaku atraksi desa, kemudian Pemeritah Daerah Desa Segara Katon segera mengurus legalitas pengelolaan dana pariwisata lombok utara khususnya Destinasi Wisata Desa Segara Katon
Socialization of Tips for Increasing MSME and Educator Income Through the Utilization of Meta AI: Pengabdian Hartana; Didik Suhariyanto; Sri Wanti Belani; Muslihatul Hidayah4; Dona Katarina
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5135

Abstract

The use of artificial intelligence (AI) has become a major catalyst in digital economic transformation and pedagogical innovation. This community service activity aims to disseminate tips for increasing income for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and educators through the use of Meta AI. This program was implemented across islands in four specific locations: Tanjung Binga Village (Sumatra), Teluk Lerong Village (Kalimantan), Panggungharjo Village (Java), and Salassae Village (Sulawesi). The methods used included interactive workshops, technical assistance on the use of Meta AI's generative features for marketing content, and optimization of virtual assistants in creating monetization-based teaching materials. The results of the activity showed an 85% increase in digital literacy among participants and a readiness to adopt AI technology for operational strategies. The use of Meta AI has been proven to reduce marketing content production costs by up to 60%, which directly has the potential to increase profit margins for MSMEs and provide additional income opportunities for educators through the creation of educational digital products.
Implementatif Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengembalian Dokumen Keimigrasian Anak Akibat Status Kewarganegaraan Ganda Rasyidi, Para Reja; Suhariyanto, Didik; Hartana
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 1 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Januari 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18245146

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur pengembalian dokumen keimigrasian anak akibat status kewarganegaraan ganda di Indonesia. Latar belakang munculnya regulasi ini berangkat dari kenyataan bahwa perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing menghasilkan anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Fenomena ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan hak keimigrasian, pendaftaran status kewarganegaraan, serta pengembalian dokumen keimigrasian setelah anak memilih kewarganegaraan definitif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi doktrin, menelaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 sebagai fokus utama. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan terbaru mengadopsi sistem digitalisasi pelayanan keimigrasian dan menekankan kewajiban administratif orang tua atau wali untuk mendaftarkan status kewarganegaraan anak secara elektronik, baik di dalam negeri melalui Kantor Imigrasi maupun di luar negeri melalui Perwakilan RI. Selain itu, penelitian ini membahas keterkaitan pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana setiap anak memiliki hak atas kewarganegaraan yang jelas serta perlindungan dari status tanpa kewarganegaraan (apatride) maupun kewarganegaraan ganda berkepanjangan (bipatride). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan baru ini diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi keimigrasian dan memperkuat kepastian hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran, meskipun tantangan di tingkat implementasi masih perlu diperhatikan, termasuk kesiapan infrastruktur teknologi dan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 diharapkan mampu memberikan kepastian status hukum kewarganegaraan anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Legal Review of Election Money Politics In Indonesia Hartana; Didik Suhariyanto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Money politics has long been a major concern in the context of general elections in Indonesia. From a legal perspective, the practice of money politics has serious implications for the integrity and fairness of the electoral process. Through a comprehensive legal review, this article investigates the legal framework governing money politics in the 2024 Indonesian elections. By analyzing existing regulations, implementation challenges, and law enforcement efforts, this article presents a clear picture of the status of money politics in the Indonesian legal system. The conclusion highlights the importance of proactive measures to strengthen law enforcement, raise public awareness, and improve the electoral system to maintain integrity and fairness in future elections.
Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Hidayat, Ahmad; Ismail; Hartana
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 3 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Maret 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19402650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perubahan pengaturan PKWT, khususnya terkait jangka waktu maksimal hingga lima tahun, menimbulkan implikasi terhadap fleksibilitas hubungan kerja dan potensi ketidakpastian status pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur hak-hak pekerja PKWT seperti kompensasi, upah, jaminan sosial, waktu kerja, serta perlindungan atas pemutusan hubungan kerja, dalam praktik masih ditemukan penyimpangan, terutama perpanjangan kontrak yang melampaui batas waktu dan penggunaan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan pemerintah, peningkatan kesadaran hukum para pihak, serta penegakan hukum yang tegas guna menjamin keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kerja
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen pada Perjanjian Transaksi Jual Beli Elektronik untuk Mewujudkan Keadilan Alamsyah, Okvyan Kelly Alamsyah; Suhariyanto, Didik; Hartana
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15348

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli elektronik yang mempertemukan pelaku usaha dan konsumen melalui sistem kontrak elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi konsumen dalam transaksi elektronik, mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku usaha, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan yang relevan, termasuk putusan No. 79/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr dan 364/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi konsumen dalam transaksi elektronik umumnya berupa kelalaian pembayaran, pembatalan pesanan tanpa dasar hukum, dan tindakan tidak beritikad baik lainnya. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha meliputi perlindungan preventif, yaitu pengaturan mengenai kontrak elektronik, kewajiban konsumen, dan tata cara transaksi; serta perlindungan represif, yaitu upaya hukum melalui gugatan wanprestasi, tuntutan ganti rugi, maupun penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan. Penelitian juga menemukan bahwa peraturan perundang-undangan saat ini telah memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha untuk menuntut pemulihan hak, namun masih terdapat hambatan dalam implementasi, terutama terkait pembuktian elektronik dan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap wanprestasi konsumen sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam transaksi elektronik.
Accelerating Msme Digital Marketing Through the Use of Generative AI to Improve Visual Content Creation and Creative Promotional Narratives: Penelitian Hartana; Faisal Umardani Hasibuan; Muhammad Thalal; Dedi Priyono; Sulaeman
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6076

Abstract

The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector in Indonesia faces significant challenges in maintaining relevance in an increasingly competitive digital market, particularly in producing high-quality visual content and promotional narratives. This community service program aims to accelerate MSME digital marketing through the use of Generative Artificial Intelligence (Gen-AI) as a creative tool. The service delivery method includes intensive workshops, technical assistance, and content evaluation using AI-based tools such as Canva Magic Studio, ChatGPT, and Midjourney. The program results demonstrated a significant 70% increase in content production efficiency and an increase in visual aesthetic quality, which is able to attract higher audience engagement on social media. Furthermore, participants demonstrated increased digital literacy in formulating effective prompts to produce persuasive promotional narratives. The conclusion of this activity is that the adoption of generative AI technology not only reduces marketing operational costs but also democratizes access to professional design for small businesses. The program recommends the need for ongoing assistance to ensure ethical use of AI and consistent branding of MSME products in the digital ecosystem.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA NASABAH PINJAMAN ONLINE UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK PENAGIHAN ILEGAL Norman; Hartana; Nyoman Tio Rae
El-Iqthisadi Vol 8 No 1 (2026): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v8i1.67667

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online (peer-to-peer lending) di Indonesia dalam menghadapi praktik penagihan ilegal yang semakin mengancam keselamatan jiwa. Meskipun kerangka regulasi Indonesia secara kuantitas sudah cukup komprehensif, mencakup UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai POJK dan SEOJK, namun secara kualitas masih menyimpan kelemahan mendasar berupa kekaburan norma, ambiguitas teknis regulasi, dan sistem sanksi yang lemah dalam implementasi. Dengan menggunakan kerangka Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, penelitian ini menemukan kesenjangan yang sangat signifikan antara das sollen dan das sein, yang termanifestasi melalui empat faktor sistemik: normative gap, implementation gap, coordination gap, dan awareness gap. Kegagalan berlapis sistem perlindungan ini terbukti dari 61 kasus bunuh diri akibat tekanan penagihan sepanjang 2020-2024, insiden Kalibata 2024, serta dikabulkannya gugatan warga negara melalui Putusan MA Nomor 1206 K/Pdt/2024 yang menyatakan negara lalai melindungi warganya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar penambahan regulasi, melainkan reformasi menyeluruh yang mencakup penyempurnaan substansi norma, konsistensi penegakan hukum, koordinasi antarinstansi, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat secara bersamaan dan berkelanjutan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Penagihan Ilegal   Abstract This study examines legal protection for online loan (peer-to-peer) customers in Indonesia in the face of illegal debt collection practices that increasingly threaten their lives. Although Indonesia's regulatory framework is quite comprehensive quantitatively, encompassing the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, the Personal Data Protection Law, and various POJK (OJK Regulations) and SEOJK (Security and Ethics) regulations, it still suffers from fundamental weaknesses in terms of unclear norms, technical ambiguity in regulations, and a weak sanction system in implementation. Using the framework of Gustav Radbruch's Legal Certainty Theory and Philipus M. Hadjon's Legal Protection Theory, this study finds a significant gap between das sollen and das sein, manifested through four systemic factors: the normative gap, the implementation gap, the coordination gap, and the awareness gap. This multi-layered failure of the protection system is evident in the 61 suicides due to debt collection pressure between 2020 and 2024, the 2024 Kalibata incident, and the granting of a citizen's lawsuit through Supreme Court Decision Number 1206 K/Pdt/2024, which declared the state negligent in protecting its citizens. This study concludes that what is needed is not simply additional regulations, but rather comprehensive reform that includes improving the substance of norms, consistent law enforcement, inter-agency coordination, and simultaneously and sustainably improving public financial literacy. Keywords: Legal Protection, Online Loans, Illegal Debt Collection
Co-Authors Agastya, Dewandha Mas Agustawijaya, Didi Supriadi Ahmad Hidayat Alamsyah, Okvyan Kelly Alamsyah Azizi, Mahmud Budianto, Muh. Bagus Dedi Priyono Dewi Iryani Dewi, Evrianti Syntia Didi Supriyadi Agustawijaya Didik Agusta Wijaya Didik Suhariyanto Dona Katarina Eko Pradjoko Ery setiawan Faeruzza Athiya Faisal Umardani Hasibuan Guruhsetra T., R., H Hariyadi Hasyim Heri Sulistiyono, Heri Humairoh Saidah I Dewa Gede Jaya Negara I Wayan Suteja I Wayan Yasa, I Wayan Ismail Julkifli Karyawan, I Dewa Made Alit Kaut, Patriescia Rantika Dini Carollita Kbarek, Lukas Norman Khair, Muhammad Irfan Lalu Wirahman Wiradarma Made Mahendra Mahendra, Made Monteiro, Seguito Muhammad Thalal Muslihatul Hidayah4 Ngudiyono Ni Putu Rai Yuliartini Norman Nyoman Tio Rae Permana, Mochammad Aditya PRACOYO, ATAS Rasyidi, Para Reja Rohani Rohmadani, Putri Sita Rosdianto, Didiet Salehudin Sari, Nopia Puspita Sideman, I A O Suwati Soehartjahjono, R. Yuniono Sri Wanti Belani Sulaeman Supriadi A, Didi SUPRIYADI, ANID Tresna Waty, Ayu Yasmiati, Ni Luh Wayan Yusron Saadi