Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Pengembangan Destinasi Wisata Melalui Optimalisasi Dan Promosi Di Desa Segara Katon Salehudin; Hasyim; Rohani; Lalu Wirahman Wiradarma; I Dewa Gede Jaya Negara; Humairo Saidah; I Wayan Suteja; Didik Agusta Wijaya; Hartana; Faeruzza Athiya
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 8 No 4 (2025): Oktober-Desember 2025
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v8i4.13555

Abstract

Pariwisata menjadi salah satu sektor pembangunan yang sangat erat kaitannya dengan pembangunan yang bersifat berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah. Berbagai jenis bentuk destinasi wisata merupakan bukti keberagaman yang dimiliki oleh Desa Segare Katon, merupakan cakupan sosial budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Secara administratif luas cakupan destinasi pariwisata di desa segara katon dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penyuluhan menggunakan prosedur pendekatan yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Metode pencarian data dilakukan secara langsung ke lapangan sebagai data Primer dan Sekunder. Di daerah pantai mutiara dusun karang jurang dilakukan dengan metode action center : save our earth untuk membersihkan pesisir pantai dari sampah dan pemasangan penunjuk arah pada air terjun tiu pupus. Semua kegiatan yang dilakukan di Desa Segara Katon direkam untuk dijadikan bahan video promosi wisata. Hasil kegiatan selama memberikan penyuluhan di Desa Segara Katon disarankan kepada Pemerintah Desa agar melakukan pengelolaan wisata segara katon dengan cara mengaktifkan pokdarwis segara katon sebagai pengembangan wisata khususnya kepada masyarakat lokal sebagai pelaku atraksi desa, kemudian Pemeritah Daerah Desa Segara Katon segera mengurus legalitas pengelolaan dana pariwisata lombok utara khususnya Destinasi Wisata Desa Segara Katon
Socialization of Tips for Increasing MSME and Educator Income Through the Utilization of Meta AI: Pengabdian Hartana; Didik Suhariyanto; Sri Wanti Belani; Muslihatul Hidayah4; Dona Katarina
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5135

Abstract

The use of artificial intelligence (AI) has become a major catalyst in digital economic transformation and pedagogical innovation. This community service activity aims to disseminate tips for increasing income for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and educators through the use of Meta AI. This program was implemented across islands in four specific locations: Tanjung Binga Village (Sumatra), Teluk Lerong Village (Kalimantan), Panggungharjo Village (Java), and Salassae Village (Sulawesi). The methods used included interactive workshops, technical assistance on the use of Meta AI's generative features for marketing content, and optimization of virtual assistants in creating monetization-based teaching materials. The results of the activity showed an 85% increase in digital literacy among participants and a readiness to adopt AI technology for operational strategies. The use of Meta AI has been proven to reduce marketing content production costs by up to 60%, which directly has the potential to increase profit margins for MSMEs and provide additional income opportunities for educators through the creation of educational digital products.
Implementatif Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengembalian Dokumen Keimigrasian Anak Akibat Status Kewarganegaraan Ganda Rasyidi, Para Reja; Suhariyanto, Didik; Hartana
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 1 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Januari 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18245146

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur pengembalian dokumen keimigrasian anak akibat status kewarganegaraan ganda di Indonesia. Latar belakang munculnya regulasi ini berangkat dari kenyataan bahwa perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing menghasilkan anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Fenomena ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan hak keimigrasian, pendaftaran status kewarganegaraan, serta pengembalian dokumen keimigrasian setelah anak memilih kewarganegaraan definitif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi doktrin, menelaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 sebagai fokus utama. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan terbaru mengadopsi sistem digitalisasi pelayanan keimigrasian dan menekankan kewajiban administratif orang tua atau wali untuk mendaftarkan status kewarganegaraan anak secara elektronik, baik di dalam negeri melalui Kantor Imigrasi maupun di luar negeri melalui Perwakilan RI. Selain itu, penelitian ini membahas keterkaitan pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana setiap anak memiliki hak atas kewarganegaraan yang jelas serta perlindungan dari status tanpa kewarganegaraan (apatride) maupun kewarganegaraan ganda berkepanjangan (bipatride). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan baru ini diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi keimigrasian dan memperkuat kepastian hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran, meskipun tantangan di tingkat implementasi masih perlu diperhatikan, termasuk kesiapan infrastruktur teknologi dan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 diharapkan mampu memberikan kepastian status hukum kewarganegaraan anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Legal Review of Election Money Politics In Indonesia Hartana; Didik Suhariyanto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Money politics has long been a major concern in the context of general elections in Indonesia. From a legal perspective, the practice of money politics has serious implications for the integrity and fairness of the electoral process. Through a comprehensive legal review, this article investigates the legal framework governing money politics in the 2024 Indonesian elections. By analyzing existing regulations, implementation challenges, and law enforcement efforts, this article presents a clear picture of the status of money politics in the Indonesian legal system. The conclusion highlights the importance of proactive measures to strengthen law enforcement, raise public awareness, and improve the electoral system to maintain integrity and fairness in future elections.
Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Hidayat, Ahmad; Ismail; Hartana
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 3 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Maret 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perubahan pengaturan PKWT, khususnya terkait jangka waktu maksimal hingga lima tahun, menimbulkan implikasi terhadap fleksibilitas hubungan kerja dan potensi ketidakpastian status pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur hak-hak pekerja PKWT seperti kompensasi, upah, jaminan sosial, waktu kerja, serta perlindungan atas pemutusan hubungan kerja, dalam praktik masih ditemukan penyimpangan, terutama perpanjangan kontrak yang melampaui batas waktu dan penggunaan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan pemerintah, peningkatan kesadaran hukum para pihak, serta penegakan hukum yang tegas guna menjamin keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kerja