Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.924
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah DE JURE Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Unes Law Review JUSTISI Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Khatulistiwa Nursing Journal Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan (JASIKA) Edusoshum: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Humaniora Journal of Law, Poliitic and Humanities Prosiding University Research Colloquium Borobudur Educational Review Serat Acitya Journal of Law Justice Jurnal SUTASOMA The Journal Of Socio Legal and Islam Law Journal of Law and Legal Reform Jatijajar Law Review
Setiyawan, Deni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Law Enforcement of Sexual Violence on Social Media: An Islamic Restorative Justice Perspective Setiyawan, Deni; Hadi, Ismet; Rahmad, Noor; Rizqi, Aditya Maulana; Arifah, Kuni Nasihatun
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v17i1.28185

Abstract

Justice for victims of sexual violence on social media is still not fully realised, although positive law has accommodated the restorative justice approach. The existing legal framework is suboptimal, particularly in the aspect of psychological recovery and reconciliation for female victims. This research explores the application of Islamic restorative justice as an alternative approach to dealing with sexual violence in the digital space. The normative research methods used include statutory, comparative, and conceptual approaches. This research analyses the limitations of existing restorative justice practices and the potential of Islamic principles in providing a more holistic solution. The results show that although positive law recognises restorative justice, its application remains weak due to the lack of legal framework, social stigma, the anonymity of perpetrators, and the dominance of retributive punishment. Islamic restorative justice is relevant in the context of sexual violence on social media because it can overcome the existing challenges through the concepts of sulh, diyat, kaffarat, ta’zir punishment, and istighfar. This approach considers not only the legal aspects but also the spiritual, psychological, and social recovery of victims. Strengthening the legal framework that accommodates Islamic restorative justice is crucial in handling cases of sexual violence in the digital era.
Dampak Kinerja Keuangan pada Nilai Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2023 Setiyawan, Deni; Suprantiningrum, Rr. Suprantiningrum; Wibowo, Agung; Khamimah, Khamimah
Serat Acitya Vol. 14 No. 1 (2025): April:Jurnal Ilmiah Serat Acitya
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/ascd6390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023. Teknik pengambilan sampel perusahaan menggunakan teknik sampling jenuh, populasi dan sampel pada penelitian ini adalah 48 perusahaan dari kriteria yang ditetapkan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa likuiditas menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, leverage memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan serta profitabilitas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar dan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi. Namun, dalam penelitian ini, likuiditas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.  Implikasi dari studi ini menunjukkan bahwa perusahaan harus fokus pada pengelolaan utang, pengembangan usaha, dan peningkatan laba untuk meningkatkan nilai perusahaan
Hubungan Resiliensi Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Setiyawan, Deni; Florensa; Safitri, Dewin
Khatulistiwa Nursing Journal Vol. 7 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : STIKes YARSI Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53399/knj.v7i1.309

Abstract

Latar Belakang : Skizofrenia merupakan penyakit kronis yang memerlukan penanganan jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam upaya memaksimalkan proses pemulihan, peran keluarga sangat dibutuhkan dalam perawatan pasien skizofrenia. Dalam proses perawatan pasien jangka panjang tentunya dibutuhkan resiliensi yang baik pada keluarga, agar tetap bisa memberikan perawatan yang maksimal. Salah satu tugas penting keluarga adalah memperhatikan kebutuhan pasien yaitu minum obat secara rutin untuk mencegah kekambuhan.Tujuan : Untuk menganalisis hubungan resiliensi keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia di poli klinik Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan BaratMetode : Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan desain cross sectional, dengan jumlah sampel yang digunakan sejumlah 96 responden yaitu pasien dan keluarga.Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive sampling . Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Gamma.Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara ketahanan keluarga dengan kepatuhan pasien minum obat pasien skizofrenia (p = 0,004). Hasil r = 0,453 menunjukkan korelasi sedang dengan arah korelasi positif yang berarti semakin tinggi ketahanan keluarga maka semakin tinggi pula tingkat pemenuhan minum obat pasien.Kesimpulan: Resiliensi keluarga sangat diperlukan dalam membantu proses perawatan pasien dengan gangguan skizofrenia, dimana setiap anggota keluarga dapat saling memberikan motivasi positif, dukungan dan berkerja sama sehingga mampu mengatasi setiap kesulitan atau masalah yang dialami pasien saat pulang ke rumah salah satunya adalah meminum obat secara cara rutin.
Online gambling: Cross-border aspects and potential risk of divorce Setiyawan, Deni; Fauzia, Ana; Mohamed, Muhammad Azimuddin; Pratama Hapsari, Ifahda; Mashdurohatun, Anis; Jaya Wardana, Dodi
Jurnal Hukum Novelty Vol. 16 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jhn.v16i2.29186

Abstract

Introduction to the Problem: Online gambling produces cascading social harms (debt, mental distress, and family conflict) that are surfacing in Indonesian divorce cases. Yet core enforcement gaps persist because gambling platforms, servers, and payment rails are frequently offshore and evidence is digital and volatile. Existing tools in the ITE Law and the Criminal Code lag behind these modalities. Purpose/Study Objectives: To analyze how cross-border features of online gambling undermine Indonesian criminal and family-law responses, and to propose an integrated reform agenda that links criminal accountability with family protection. Design/Methodology/Approach: Normative legal research combining statutory and conceptual analysis with comparative insights (licensed regimes such as Australia/UK; prohibition/ambiguous regimes) and illustrative Indonesian Religious Court decisions referencing gambling-driven marital breakdown. Findings: Indonesia’s response is hampered by three enforcement deficits: (1) Platform/finance dependence: foreign digital platforms and domestic payment intermediaries (banks, e-wallets, telecoms) enable chip-based and crypto-denominated flows that current doctrine barely reaches; (2) Digital-evidence fragility: logs, metadata, and accounts are transient or hosted abroad, while preservation and admissibility standards and forensics capacity remain under-specified; and (3) Limited cross-border reach: narrow MLAT/extradition coverage and dual-criminality barriers where gambling is legal overseas. These deficits help explain a growing footprint of gambling in Indonesian divorce pleadings and judicial reasoning, even when causation is indirect (asset dissipation, coercive financial control, persistent conflict). Comparative practice shows courts can recognize gambling-related “wastage” in property division and maintenance, while regulators can harden payment and advertising controls. Overall, the paper finds that doctrinal silos between criminal/ITE rules and the Marriage Law weaken both enforcement and family protection. Paper Type: Research Article
Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap Rahmad, Noor; Arifah, Kuni Nasihatun; Setiyawan, Deni; Ramli, Muhammad; Daud, Brian Septiadi
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 16th University Research Colloquium 2022: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dan perubahan khususnya teknologi komunikasi telah membuat berbagai fasilitas untuk mobilitas manusia. Jenis kejahatan baru sebagai dampak negatif pada perkembangan teknologi informasi muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan menggunakan teknologi informasi atau media komputer dan Internet disebut kejahatan siber. Posisi bukti sebagai substantif penegakan hukum pidana menjadi parameter hakim untuk memutuskan suatu kasus. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang untuk mencetak bukti elektronik dalam kejahatan siber sebagai bukti yang sah. Ada dua masalah yang ditinjau dalam penelitian ini, pertama, sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan di Indonesia dan apakah hasil pembuktian dalam hukum ITE telah efektif terutama dari aspek kriminal. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menemukan sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan siber di Indonesia dan untuk menemukan efektivitas dalam UU ITE sebagai perluasan alat bukti KUHAP. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa bukti elektronik sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana untuk membuat keputusan bagi para terdakwa yang diadili dalam kasus kejahatan siber dengan menjadikan bukti elektronik sebagai bukti hukum. Bukti elektronik memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda, perlu pengaturan khusus agar bukti tidak rusak dan hilang. Posisi bukti elektronik dapat menentukan dalam kasus untuk menutup investigasi atau melanjutkan penuntutan sebelum persidangan. Pentingnya menangani bukti elektronik bukan tentang bagaimana menggunakan teknologi terbaru untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tindakan kriminal, tetapi membutuhkan upaya penegakan hukum yang terus memperbarui kebijakan penegakan hukum sebagai respons yang tepat untuk kemajuan teknologi.
Socialization regarding Sexual Violence at Gombong Muhammadiyah High School: Sosialisasi mengenai Kekerasan Seksual di SMA Muhammadiyah Gombong Rahmad, Noor; Setiyawan, Deni; Akbar, Tian Khusni
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 18th University Research Colloquium 2023: Bidang Pengabdian Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini kasus kekerasan seksual pada anak marak terjadi di berbagai tempat. Dua pertiga terjadi dalam lingkungan keluarga atau sekelilingnya dan 75% korbannya adalah anakanak perempuan. Hal ini akan berdampak pada kondisi psikis dan fisik anak hingga dewasa kelak. Lemahnya sanksi hukum bagi para pelaku kejahatan seksual dan pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor penyebabnya. Kondisi masyarakat yang acuh terhadap lingkungan sekitar dan minimnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks pada anak usia dini menjadi alasan untuk dilakukannya kegiatan parenting sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, beberapa upaya penanggulangan seperti pemutaran video dokumenter tentang bahaya kejahatan seksual pada anak, penyuluhan anti kejahatan/kekerasan seks, pengetahuan tentang deteksi dini pedofil, termasuk penyuluhan kesehatan mental pada anak Metode pelaksanaan pendidikan anti kekerasan seksual berupa penyuluhan dan pelatihan yang bertumpu pada prinsip-prinsip bahwa pemberdayaan adalah proses kolaboratif sehingga dalam pelaksanaanya harus melibatkan masyarakat sebagai partner. Oleh karena itu, keluarga dan masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Tingkat kesadaran masyarakat juga merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi suatu perubahan yang diharapkanKekerasan seksual adalah tindakan melanggar yang mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, atau segala bentuk eksploitasi seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban, termasuk gangguan stres pasca-trauma, kecemasan, dan depresi, yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. Upaya pencegahan kekerasan seksual dan pendidikan yang lebih baik tentang persetujuan, batasan seksual, serta hak-hak individu adalah kunci untuk mengurangi kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering kali terkait dengan stigma dan ketidaksetaraan gender, yang mempersulit korban untuk melaporkan dan mencari bantuan. Masyarakat memiliki peran kunci dalam mendukung korban dan berkontribusi pada pencegahan kekerasan seksual dengan mempromosikan budaya persetujuan dan melaporkan perilaku yang mencurigakan.
Legal Threats to Home Industry Prostitution Service Providers Kurniawan, Dimas; Fajarianti, Amalia Tri; Novita, Dewi; Novita, Diana; Setiyawan, Deni
Socio Legal and Islamic Law Vol 2 No 1 (2023): The Journal of Socio-Legal and Islamic law
Publisher : Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jssl.v2i1.21386

Abstract

The phenomenon of prostitution is an old phenomenon that has occurred for centuries. The rise of prostitution in Indonesia is growing along with progress ranging from transportation to technological developments. Apart from the development of science, the rapid growth of prostitution is also caused by fulfilling the essence of society's hedonistic lifestyle. Nowadays prostitution can be easily accessed through electronic technology and social media. The problem of prostitution can become a serious social problem if left untreated. One of the impacts of free prostitution is health problems, disease transmission from free sex can spread quickly and to anyone. In Indonesian law, prostitution is an act that is contrary to the rules of criminal law. The provisions are in Article 506 of the Criminal Code which clearly threatens prison sentences and fines. Keywords: Prostitutions, Criminology, Lifestyles.
An analysis of multicultural values: empirical study on students at Universitas Muhammadiyah Gombong Akbar, Tian Khusni; Setiyawan, Deni; Sulhana, Sovi; Wahyuni, Novi; Furkotriningsih, Furkotriningsih; Hasanah, Dita Uswatun
Edusoshum : Journal of Islamic Education and Social Humanities Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Ikatan Cendikiawan Ilmu Pendidikan Islam (ICIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52366/edusoshum.v5i3.154

Abstract

This study aims to examine the values of multiculturalism in students at Muhammadiyah Gombong University both theoretically and practically, in the context of everyday life. The research was motivated by the plurality (ethnicity, race, culture, language and religion) of different students which raises concerns in social aspects and academic communities. A survey was conducted on 250 students from 6 study programs of the Faculty of Health Sciences, Muhammadiyah University of Gombong to obtain data on multicultural values in the campus environment. The method used was mixed methods to collect quantitative (numerical) and qualitative (descriptive) data. The results showed that multiculturalism lies in the attitude of openness, active acceptance, and equal recognition of social groups as an integral part of an entity Society, both democratic values, harmony and tolerance. The Strategy of Muhammadiyah Gombong University in Building Multicultural values includes 3 ways, namely the Role of Student Organizations and UKM, Collaboration of lecturers and students, and the Role of the Curriculum as a Container for Multicultural Character Building. Overall, this research concludes that Muhammadiyah Gombong University strengthens the position of successful Islamic higher education as a strategic space for inclusive and transformative multicultural character building.
Exploring Abhakalan Culture (Early Marriage) in Madura: A Dialogue of Customary Law, Religion, and The State Setiyawan, Deni; Wahyuningsih, Sri Endah; Hafidz, Jawade; Mashdurohatun, Anis; Benseghir, Mourad
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 24 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i2.36070

Abstract

This study explores the culture of Abhakalan in Madura in the context of early marriage, analyzing its intersections with customary law, religion, and the state. While aimed at preserving family honor, this practice often prioritizes the principle of ḍarran (harm), leading to gender inequality and injustices toward women. The research seeks to evaluate the implications of this cultural practice on women's rights and gender equality, using an empirical legal method grounded in conflict theory and social change, combined with Islamic concepts of ‘urf (accepted custom), naf'an (benefit), and ḍarran (harm). Findings indicate that Abhakalan culture denies women agency in marriage decisions, perpetuating stereotypes of female inferiority and limiting their opportunities for empowerment and education. This study highlights the need for cultural reform through gender advocacy, mindset shifts, and family economic empowerment. By fostering dialogue among customary law, religion, and state policies, the research underscores pathways to equitable and sustainable gender equality. AbstrakPenelitian ini mengkaji budaya Abhakalan di Madura dalam konteks pernikahan dini dengan menganalisis keterkaitannya dengan hukum adat, agama, dan negara. Meskipun bertujuan menjaga kehormatan keluarga, praktik ini sering mengedepankan prinsip ḍarran (bahaya) yang berujung pada ketidakadilan terhadap perempuan dan ketimpangan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak budaya ini terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, menggunakan metode hukum empiris yang berlandaskan teori konflik dan perubahan sosial, serta konsep Islam seperti ‘urf (adat yang diterima), naf’an (manfaat), dan ḍarran (kerugian). Temuan menunjukkan bahwa budaya Abhakalan mengabaikan hak perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan, memperkuat stereotip inferioritas perempuan, serta membatasi peluang pendidikan dan pemberdayaan mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi budaya melalui advokasi gender, perubahan pola pikir, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, dan dengan mendorong dialog antara hukum adat, agama, dan kebijakan negara, studi ini menawarkan langkah menuju kesetaraan gender yang adil dan berkelanjutan
Pidana Penipuan, Jual Beli 2; PENIPUAN DALAM JUAL BELI KAVLING TANAH YANG DILAKUKAN PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA KONSUMEN: PENIPUAN DALAM JUAL BELI KAVLING TANAH YANG DILAKUKAN PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA KONSUMEN rahmad, noorramad; Setiyawan, Deni
JUSTISI Vol. 8 No. 3 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v8i3.1832

Abstract

The main purpose of this study is to find out the basics and legal elements for housing developers who commit fraud in the sale and purchase of plots of land and how to be responsible for housing developers who commit fraud in the sale and purchase of land lots. This study uses a normative juridical research method with a status approach and a case approach. The materials used in this study came from primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The research findings are related to the legal basis and elements regarding the fraudulent act of buying and selling land plots by housing developers to consumers, contained in Article 378 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 62 and the fulfillment of elements of fraud committed by owner of PT. ABC (property developer), so that his actions can be accounted for by article 378 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection article 62. Recommendations : first, the legal basis for developers who commit fraud in the sale and purchase of residential plots of land. Second, the elements of criminal acts of fraud committed by housing developers. Third, the responsibility of housing developers who commit fraud in the sale and purchase of plots of land. In line with the conclusions above, it is hoped that it will be used as learning material and add insight into the criminal fraud of buying and selling land plots by housing developers to consumers.
Co-Authors Agung Wibowo Akbar, Tian Khusni Ananda Afit Oktavian Ananda Selly Manila Wati Anis Mashdurohatun Arifah, Kuni Nasihatun Benseghir, Mourad Daud, Brian Septiadi dewi novita Diana Novita Dimas Kurniawan Dodi Jaya Wardana Fajarianti, Amalia Tri Fauzia, Ana Florensa Furkotriningsih, Furkotriningsih Hadi, Ismet Hanafi, Ahmad Fadli Hasanah, Dita Uswatun Jawade Hafidz Karana, Hafidz Adhi Khamimah Khamimah Kharisma, Ikhlashul Amal Kurniawan, Dimas Awal Maghara Yoga Tama Putra, Naufal Andra Mohamed, Muhammad Azimuddin Muhammad Azimuddin Mohamed Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad Ramli Naufal Andra Maghara Yoga Tama Putra Noor Rahmad Novi Wahyuni Oktavian, Ananda Afit Prasojo, Radityo Dwi Pratama Hapsari, Ifahda puji handoko Rahajeng, Fitria Rahmad, Noor rahmad, noorramad Rizqi, Aditya Maulana Safitri, Dewin Sari, Anggun Purnama Sri Endah Wahyuningsih Sulhana, Sovi suprantiningrum, rr. suprantiningrum Tuasikal, Hadi Yassine, Chami Ya’qub, Muhammad