Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah DE JURE Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM JUSTISI Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan (JASIKA) Prosiding University Research Colloquium Borobudur Educational Review Serat Acitya Journal of Law Justice Jurnal SUTASOMA The Journal Of Socio Legal and Islam Law Jatijajar Law Review
Setiyawan, Deni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Dampak Kinerja Keuangan pada Nilai Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2023 Setiyawan, Deni; Suprantiningrum, Rr. Suprantiningrum; Wibowo, Agung; Khamimah, Khamimah
Serat Acitya Vol. 14 No. 1 (2025): April:Jurnal Ilmiah Serat Acitya
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/ascd6390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023. Teknik pengambilan sampel perusahaan menggunakan teknik sampling jenuh, populasi dan sampel pada penelitian ini adalah 48 perusahaan dari kriteria yang ditetapkan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa likuiditas menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, leverage memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan serta profitabilitas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar dan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi. Namun, dalam penelitian ini, likuiditas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.  Implikasi dari studi ini menunjukkan bahwa perusahaan harus fokus pada pengelolaan utang, pengembangan usaha, dan peningkatan laba untuk meningkatkan nilai perusahaan
Online gambling: Cross-border aspects and potential risk of divorce Setiyawan, Deni; Fauzia, Ana; Mohamed, Muhammad Azimuddin; Pratama Hapsari, Ifahda; Mashdurohatun, Anis; Jaya Wardana, Dodi
Jurnal Hukum Novelty Vol. 16 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jhn.v16i2.29186

Abstract

Introduction to the Problem: Online gambling produces cascading social harms (debt, mental distress, and family conflict) that are surfacing in Indonesian divorce cases. Yet core enforcement gaps persist because gambling platforms, servers, and payment rails are frequently offshore and evidence is digital and volatile. Existing tools in the ITE Law and the Criminal Code lag behind these modalities. Purpose/Study Objectives: To analyze how cross-border features of online gambling undermine Indonesian criminal and family-law responses, and to propose an integrated reform agenda that links criminal accountability with family protection. Design/Methodology/Approach: Normative legal research combining statutory and conceptual analysis with comparative insights (licensed regimes such as Australia/UK; prohibition/ambiguous regimes) and illustrative Indonesian Religious Court decisions referencing gambling-driven marital breakdown. Findings: Indonesia’s response is hampered by three enforcement deficits: (1) Platform/finance dependence: foreign digital platforms and domestic payment intermediaries (banks, e-wallets, telecoms) enable chip-based and crypto-denominated flows that current doctrine barely reaches; (2) Digital-evidence fragility: logs, metadata, and accounts are transient or hosted abroad, while preservation and admissibility standards and forensics capacity remain under-specified; and (3) Limited cross-border reach: narrow MLAT/extradition coverage and dual-criminality barriers where gambling is legal overseas. These deficits help explain a growing footprint of gambling in Indonesian divorce pleadings and judicial reasoning, even when causation is indirect (asset dissipation, coercive financial control, persistent conflict). Comparative practice shows courts can recognize gambling-related “wastage” in property division and maintenance, while regulators can harden payment and advertising controls. Overall, the paper finds that doctrinal silos between criminal/ITE rules and the Marriage Law weaken both enforcement and family protection. Paper Type: Research Article
Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap Rahmad, Noor; Arifah, Kuni Nasihatun; Setiyawan, Deni; Ramli, Muhammad; Daud, Brian Septiadi
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 16th University Research Colloquium 2022: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dan perubahan khususnya teknologi komunikasi telah membuat berbagai fasilitas untuk mobilitas manusia. Jenis kejahatan baru sebagai dampak negatif pada perkembangan teknologi informasi muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan menggunakan teknologi informasi atau media komputer dan Internet disebut kejahatan siber. Posisi bukti sebagai substantif penegakan hukum pidana menjadi parameter hakim untuk memutuskan suatu kasus. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang untuk mencetak bukti elektronik dalam kejahatan siber sebagai bukti yang sah. Ada dua masalah yang ditinjau dalam penelitian ini, pertama, sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan di Indonesia dan apakah hasil pembuktian dalam hukum ITE telah efektif terutama dari aspek kriminal. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menemukan sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan siber di Indonesia dan untuk menemukan efektivitas dalam UU ITE sebagai perluasan alat bukti KUHAP. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa bukti elektronik sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana untuk membuat keputusan bagi para terdakwa yang diadili dalam kasus kejahatan siber dengan menjadikan bukti elektronik sebagai bukti hukum. Bukti elektronik memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda, perlu pengaturan khusus agar bukti tidak rusak dan hilang. Posisi bukti elektronik dapat menentukan dalam kasus untuk menutup investigasi atau melanjutkan penuntutan sebelum persidangan. Pentingnya menangani bukti elektronik bukan tentang bagaimana menggunakan teknologi terbaru untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tindakan kriminal, tetapi membutuhkan upaya penegakan hukum yang terus memperbarui kebijakan penegakan hukum sebagai respons yang tepat untuk kemajuan teknologi.
Socialization regarding Sexual Violence at Gombong Muhammadiyah High School: Sosialisasi mengenai Kekerasan Seksual di SMA Muhammadiyah Gombong Rahmad, Noor; Setiyawan, Deni; Akbar, Tian Khusni
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 18th University Research Colloquium 2023: Bidang Pengabdian Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini kasus kekerasan seksual pada anak marak terjadi di berbagai tempat. Dua pertiga terjadi dalam lingkungan keluarga atau sekelilingnya dan 75% korbannya adalah anakanak perempuan. Hal ini akan berdampak pada kondisi psikis dan fisik anak hingga dewasa kelak. Lemahnya sanksi hukum bagi para pelaku kejahatan seksual dan pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor penyebabnya. Kondisi masyarakat yang acuh terhadap lingkungan sekitar dan minimnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks pada anak usia dini menjadi alasan untuk dilakukannya kegiatan parenting sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, beberapa upaya penanggulangan seperti pemutaran video dokumenter tentang bahaya kejahatan seksual pada anak, penyuluhan anti kejahatan/kekerasan seks, pengetahuan tentang deteksi dini pedofil, termasuk penyuluhan kesehatan mental pada anak Metode pelaksanaan pendidikan anti kekerasan seksual berupa penyuluhan dan pelatihan yang bertumpu pada prinsip-prinsip bahwa pemberdayaan adalah proses kolaboratif sehingga dalam pelaksanaanya harus melibatkan masyarakat sebagai partner. Oleh karena itu, keluarga dan masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Tingkat kesadaran masyarakat juga merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi suatu perubahan yang diharapkanKekerasan seksual adalah tindakan melanggar yang mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, atau segala bentuk eksploitasi seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban, termasuk gangguan stres pasca-trauma, kecemasan, dan depresi, yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. Upaya pencegahan kekerasan seksual dan pendidikan yang lebih baik tentang persetujuan, batasan seksual, serta hak-hak individu adalah kunci untuk mengurangi kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering kali terkait dengan stigma dan ketidaksetaraan gender, yang mempersulit korban untuk melaporkan dan mencari bantuan. Masyarakat memiliki peran kunci dalam mendukung korban dan berkontribusi pada pencegahan kekerasan seksual dengan mempromosikan budaya persetujuan dan melaporkan perilaku yang mencurigakan.
Exploring Abhakalan Culture (Early Marriage) in Madura: A Dialogue of Customary Law, Religion, and The State Setiyawan, Deni; Wahyuningsih, Sri Endah; Hafidz, Jawade; Mashdurohatun, Anis; Benseghir, Mourad
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 24 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i2.36070

Abstract

This study explores the culture of Abhakalan in Madura in the context of early marriage, analyzing its intersections with customary law, religion, and the state. While aimed at preserving family honor, this practice often prioritizes the principle of ḍarran (harm), leading to gender inequality and injustices toward women. The research seeks to evaluate the implications of this cultural practice on women's rights and gender equality, using an empirical legal method grounded in conflict theory and social change, combined with Islamic concepts of ‘urf (accepted custom), naf'an (benefit), and ḍarran (harm). Findings indicate that Abhakalan culture denies women agency in marriage decisions, perpetuating stereotypes of female inferiority and limiting their opportunities for empowerment and education. This study highlights the need for cultural reform through gender advocacy, mindset shifts, and family economic empowerment. By fostering dialogue among customary law, religion, and state policies, the research underscores pathways to equitable and sustainable gender equality. AbstrakPenelitian ini mengkaji budaya Abhakalan di Madura dalam konteks pernikahan dini dengan menganalisis keterkaitannya dengan hukum adat, agama, dan negara. Meskipun bertujuan menjaga kehormatan keluarga, praktik ini sering mengedepankan prinsip ḍarran (bahaya) yang berujung pada ketidakadilan terhadap perempuan dan ketimpangan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak budaya ini terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, menggunakan metode hukum empiris yang berlandaskan teori konflik dan perubahan sosial, serta konsep Islam seperti ‘urf (adat yang diterima), naf’an (manfaat), dan ḍarran (kerugian). Temuan menunjukkan bahwa budaya Abhakalan mengabaikan hak perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan, memperkuat stereotip inferioritas perempuan, serta membatasi peluang pendidikan dan pemberdayaan mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi budaya melalui advokasi gender, perubahan pola pikir, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, dan dengan mendorong dialog antara hukum adat, agama, dan kebijakan negara, studi ini menawarkan langkah menuju kesetaraan gender yang adil dan berkelanjutan
Pidana Penipuan, Jual Beli 2; PENIPUAN DALAM JUAL BELI KAVLING TANAH YANG DILAKUKAN PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA KONSUMEN: PENIPUAN DALAM JUAL BELI KAVLING TANAH YANG DILAKUKAN PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA KONSUMEN rahmad, noorramad; Setiyawan, Deni
JUSTISI Vol. 8 No. 3 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v8i3.1832

Abstract

The main purpose of this study is to find out the basics and legal elements for housing developers who commit fraud in the sale and purchase of plots of land and how to be responsible for housing developers who commit fraud in the sale and purchase of land lots. This study uses a normative juridical research method with a status approach and a case approach. The materials used in this study came from primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The research findings are related to the legal basis and elements regarding the fraudulent act of buying and selling land plots by housing developers to consumers, contained in Article 378 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 62 and the fulfillment of elements of fraud committed by owner of PT. ABC (property developer), so that his actions can be accounted for by article 378 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection article 62. Recommendations : first, the legal basis for developers who commit fraud in the sale and purchase of residential plots of land. Second, the elements of criminal acts of fraud committed by housing developers. Third, the responsibility of housing developers who commit fraud in the sale and purchase of plots of land. In line with the conclusions above, it is hoped that it will be used as learning material and add insight into the criminal fraud of buying and selling land plots by housing developers to consumers.
Integration of Artificial Intelligence in Indonesian Legislation: Towards Participatory and Transparent Smart Law-Makin Wardana, Dodi Jaya; Setiyawan, Deni
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss3.art5

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has opened significant opportunities for reforming Indonesia's legislative system. The urgency of this research stems from the pressing need to enhance the quality, transparency, and public participation in the legislative process, which has long been perceived as slow, bureaucratic, and unresponsive to the rapidly evolving social dynamics. The presence of AI offers innovative solutions to these challenges through the application of analytical technologies, natural language processing, and legislative automation, which are capable of supporting faster and more accurate data-driven decision-making. The objective of this research is to examine the urgency of AI implementation in Indonesia's legislative process and to identify the opportunities and challenges of its integration, particularly concerning aspects of democracy, accountability, legitimacy, and personal data protection — which aims to safeguard individuals' privacy rights and ensure that data collection, storage, use, and deletion are conducted securely, transparently, and in compliance with the law. This study employs a juridical-normative method, incorporating statutory, artificial intelligence, and comparative conceptual approaches, to achieve a comprehensive understanding. The findings suggest that the application of AI has the potential to enhance participation by involving more stakeholders, particularly the public, in decision-making and policy formation processes, thereby making the outcomes more representative, democratic, and responsive to public needs, while also increasing the accuracy of participation. In conclusion, the integration of artificial intelligence into Indonesia's legislative process holds the potential to foster the creation of laws that are more participatory, transparent, and of higher quality — provided clear supporting regulations, guarantees of privacy protection, and the strengthening of institutional capacity within the state accompany it.
Indonesia’s Capital Relocation: A Normative-Juridical Review of Governmental, Criminal Law, and State Stability Ananda Selly Manila Wati; Setiyawan, Deni
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v7i2.8471

Abstract

The relocation of the National Capital has become a strategic issue and a legal urgency in Indonesia due to its impact on governmental stability, legal order, and national security. Emerging issues include the government's authority in determining the location of the National Capital, potential legal conflicts between national and international regulations, and the risk of criminal law violations in land acquisition and project implementation. This study aims to analyze the juridical aspects of the National Capital relocation by integrating perspectives from administrative law, criminal law, and the stability of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The research employs a normative-juridical method with legislative, case study, and conceptual approaches. The results indicate that the relocation of the National Capital must consider legality based on Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital, principles of good governance, and the prevention of criminal acts related to land acquisition and development. The integration of administrative and criminal law is crucial for maintaining political, social, and economic stability. In conclusion, the relocation of the National Capital is legally valid if carried out with strict adherence to legal compliance, transparent oversight, and effective mechanisms for mitigating criminal risk, thereby supporting the sustainable stability of the Republic of Indonesia.
Diversion Reform in Juvenile Criminal Law Based on Prophetic Restorative Justice Setiyawan, Deni; Ananda Afit Oktavian; Naufal Andra Maghara Yoga Tama Putra; Muhammad Azimuddin Mohamed
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.8865

Abstract

Restorative justice in the Juvenile Criminal Justice System remains predominantly shaped by pragmatic and secular approaches, limiting its capacity to support substantive character formation among children in conflict with the law. This study examines the integration of prophetic legal values into diversion and rehabilitation processes to strengthen the ethical and transformative dimensions of restorative justice. Using a normative juridical method, the study analyzes the weaknesses of conventional restorative justice practices within the Indonesian juvenile justice framework. The findings indicate that diversion is largely implemented as a formal conflict resolution mechanism through peace agreements, with limited attention to character development and deep value internalization. In response, this study proposes a prophetic restorative justice model grounded in the values of humanization, liberation, and transcendence, offering a more holistic approach to juvenile rehabilitation. The integration of ethical and transcendental dimensions repositions diversion as a structured process of character rehabilitation and sustainable social relationship reconstruction rather than mere case settlement. This study contributes conceptually and normatively by reconstructing restorative justice through a prophetic legal paradigm, while also providing policy-oriented implications for strengthening regulations and technical guidelines to institutionalize prophetic restorative justice within Indonesia's Juvenile Criminal Justice System.
Edukasi Arisan Bodong dalam Perspektif Hukum Pidana Kepada Anggota Ranting Aisyiyah Parengan Lamongan Setiyawan, Deni; Oktavian, Ananda Afit; Maghara Yoga Tama Putra, Naufal Andra
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Januari - April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i1.7730

Abstract

Maraknya investasi dan arisan bodong di kalangan perempuan Aisyiyah Parengan Lamongan menunjukkan rendahnya literasi hukum dan keuangan. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum pidana, keterampilan verifikasi legalitas investasi, serta membangun kader pencegahan penipuan berbasis komunitas. Metode yang digunakan adalah Participatory Community Education melalui sosialisasi hukum, studi kasus, pelatihan verifikasi digital, pre–post test, dan pendampingan kader. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan: skor pengetahuan hukum naik dari 39% menjadi 82%, literasi keuangan dari 36% menjadi 81%, dan kemampuan verifikasi legalitas dari 41% menjadi 86%. Sebanyak 96% peserta mampu memeriksa izin entitas keuangan secara mandiri, dan 12 kader (24%) terbentuk untuk melakukan edukasi lanjutan. Pendampingan menghasilkan enam laporan investasi mencurigakan yang berhasil dicegah. Program ini efektif meningkatkan ketahanan komunitas perempuan terhadap penipuan keuangan serta menciptakan mekanisme keberlanjutan melalui kaderisasi.
Co-Authors Agung Wibowo Akbar, Tian Khusni Ananda Afit Oktavian Ananda Selly Manila Wati Anis Mashdurohatun Arifah, Kuni Nasihatun Benseghir, Mourad Daud, Brian Septiadi dewi novita Diana Novita Dimas Kurniawan Dodi Jaya Wardana Fajarianti, Amalia Tri Fauzia, Ana Hadi, Ismet Jawade Hafidz Karana, Hafidz Adhi Khamimah Khamimah Kurniawan, Dimas Awal Maghara Yoga Tama Putra, Naufal Andra Mohamed, Muhammad Azimuddin Muhammad Azimuddin Mohamed Muhammad Ramli Naufal Andra Maghara Yoga Tama Putra Noor Rahmad Oktavian, Ananda Afit Prasojo, Radityo Dwi Pratama Hapsari, Ifahda puji handoko Rahajeng, Fitria Rahmad, Noor rahmad, noorramad Rizqi, Aditya Maulana Sri Endah Wahyuningsih suprantiningrum, rr. suprantiningrum Tuasikal, Hadi Ya’qub, Muhammad