Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Pengabdian Restorative Justice di Sekolah Membangun Budaya Damai Dan Tanggung Jawab Antar Sekolah Yang di Tunjuk Untuk Siswa Siswi SMP Sherny Denisa Sari; Anggie Selviana; Nurhalisa; Salwa Salsabila Aulia Ridwan; Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2833

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menerapkan konsep Restorative Justice di lingkungan sekolah sebagai upaya membangun budaya damai, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum bagi siswa. Kegiatan dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 3 Samarinda dengan jumlah peserta 33 siswa, menggunakan metode pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi penyelesaian konflik. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai keadilan restoratif seperti empati, tanggung jawab, dan perdamaian. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam praktik simulasi penyelesaian konflik secara damai. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pembentukan karakter peserta didik yang berkeadilan, berakhlak, dan berjiwa sosial.
Pencegahan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah Muhammad Wahyudi; Fajar Romadhon; Safira Nur Apriliani; Diana Rosmawati; Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2834

Abstract

Kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah merupakan isu serius yang dapat mengancam keselamatan, kesejahteraan psikologis, serta perkembangan akademik peserta didik. Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk - bentuk kekeraasan dan pelecehan seksusal yang terjadi di sekolah serta strategi pencegahan yang efektif berbasis pendidikan karakter dan kebijakan sekolah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan observasi terhadap kebijkan sekolah dibeberapa institusi pendidikan menengah di Indonesia.Melalui kegiatan pengabdian yang dilaksanakan secara tatap muka langsung di SMP 3 Muhammadiyah Samarinda yang melibatkan 28 siswa kelas VII dengan pendekatan edukatif, bertujuan untuk memberikan edukasi tentang cara pencegahan kekersan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah.Berdasarkan teori feminis yang menekankan bahwa pelecehan seksual merupakan ekspresi dominasi dan ketidaksetraan gender.Teori ini menyarankan bahwa pencegahan harus mencakup peningkatan kesadaran gender dan kekuasaan untuk melawan pelecehan seksual.Sehingga pengabdian ini berperan sebagai langkah edukatif untuk mendukung penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS).Oleh karena itu sangat penting utnuk memberikan edukasi kepada siswa,tentang kekerasan dan pelecehan seksual agar lebih peka terhadap tindak pidana tersebut.
Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Sebagai Dasar Pencegahan Bullying Heni Wardana; Elvina Windy Oktavia; Nur Rahmayani Mukhlis; Narendra Pirmansyah Al Buchory; Rizki Juliana Sahara; Shevira Amelia Putri; Neneng Lestari; Nayla Meydina Yasmine; Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2893

Abstract

Sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai landasan pencegahan bullying adalah upaya pencegahan untuk mengurangi tindakan kekerasan fisik, verbal, relasional, serta siber terhadap anak-anak. Tingkat pemahaman yang rendah mengenai hak-hak anak dan lemahnya pengawasan sosial merupakan penyebab utama terjadinya perundungan di lingkungan pendidikan dan sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Panti Asuhan Khoirul Amal dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak tentang konsep bullying, berbagai bentuk yang ada, serta ketentuan hukum yang mengaturnya, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015. Metode pelaksanaan dilakukan dengan cara memberikan ceramah, mengadakan diskusi, menganalisis studi kasus, dan menilai pemahaman. Dalam konteks teori, kegiatan ini menerapkan pendekatan dari teori pembelajaran sosial yang menguraikan bahwa perilaku agresif, seperti bullying, dapat muncul akibat peniruan yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan media. Selain itu, teori kontrol sosial dipakai untuk menjelaskan betapa pentingnya pengawasan dan penegakan peraturan agar anak-anak tidak terlibat sebagai pelaku atau korban bullying. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman anak-anak mengenai definisi, berbagai jenis, dampak dari bullying, serta pentingnya perlindungan hukum. Peserta juga menunjukkan keberanian untuk menolak, melawan, dan melaporkan jika menyaksikan tindakan perundungan. Oleh karena itu, sosialisasi ini berfungsi untuk memperkuat karakter, nilai moral, dan kesadaran hukum anak, serta diharapkan dapat membentuk lingkungan yang aman dan bebas dari tindakan bullying di masa yang akan datang.
Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien pada Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Baqa Muhamad Agus Sariyansah; Sunariyo; Surahman
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol7iss2pp408-419

Abstract

Health services are a basic need guaranteed by the state, including legal protection for patients as part of human rights. Law No. 17 of 2023 on Health affirms patients’ rights to safe, high-quality, and non-discriminatory services, while requiring health facilities to conduct regular accreditation and provide effective complaint mechanisms. However, in practice, many patient rights violations still occur, especially in community health centers (puskesmas), due to limited resources, inadequate infrastructure, and low awareness among both patients and health workers. This study employs a normative-empirical legal method through interviews, observations, and literature review at Puskesmas Baqa, Samarinda. Findings show that Standard Operating Procedures (SOPs) serve as guidelines for health workers and reflect preventive legal protection, though challenges remain such as heavy workloads, insufficient training, and limited facilities. Repressive protection is implemented through complaint mechanisms and accountability of health workers. The integration of Islamic values such as hifz al-nafs (protection of life), justice, trustworthiness, honesty, and compassion strengthens substantive legal protection, ensuring that it is not only based on compliance with regulations but also reflects ethics and humanity in health services. The study concludes that patient protection at Puskesmas Baqa aligns with Law No. 17 of 2023, but requires reinforcement through improved SOPs, facilities, training, and legal literacy
Analisis Yuridis Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 390/Pid.Sus/2021/Pn.Trg Sunariyo; Yulianingrum, Aullia Vivi; Prasetyo, Bayu
UIR Law Review Vol. 6 No. 2 (2022): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12060

Abstract

The illegal use of narcotics is a form of criminal behavior that can have a comprehensive and complicated impact on society. In the preamble to letter c of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is stated that narcotics, on the one hand, are drugs or materials that are useful in the field of treatment or health services and scientific development, and on the other hand, can also cause dependence which is very detrimental if misused or used without supervision. Strict and careful. This research includes normative research in law, for normative legal research only recognizes secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing and data analysis depend on the type of data. Research on positive legal inventories, legal principles, clinical legal research, legal systematics, judicial decisions, legal history, and legal comparisons are all included in secondary data. In the Tenggarong District Court Decision Number 390/Pid.Sus/2021/PN. The Public Prosecutor charged the perpetrator, Mattaro bin Juma, with subsidiary charges, where the direct indictment is "Article 114 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009. The subsidiary charges are Article 112 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law, as well as more subsidiary charges, namely Article 127 paragraph (1)". Keywords: Narcotics, Ratio Decidendi, Sentencing.