Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

STRENGTHENING PEACE EDUCATION POST POSO CONFLICT TO SUPPORT NATIONAL SECURITY Arifuddin Uksan; Achmed Sukendro; Yulian Azhari
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 5: Januari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The communal conflict that occurred in Poso from 1998 to 2004 was a dark and gloomy episode in the history of the Indonesian nation and a series of acts of terror that were triggered by radical understanding. This research aims to analyze conflict resolution as an effort to strengthen positive peace after social conflict in Poso. The research method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation studies. The results of the research findings on the Poso conflict were riots between native residents and immigrants which spread to ethnic, religious, racial and inter-group conflicts. Factors that cause conflict are rooted in economic problems between native people and immigrants, transfer of agricultural land, social inequality, as well as political problems, namely struggles for structural and political positions between native people and immigrants who happen to represent the same religious community, as well as socio-cultural problems, namely changes in composition. the population makes the native population feel marginalized. As a conclusion of the research, the Ethnic, Religious, Racial and Intergroup conflict that occurred in Poso Regency was a complex conflict in terms of the root of the problem, which was then triggered by provocateurs who wanted riots to occur in order to gain profits from the conflict that occurred. Efforts to strengthen positive peace education after the Poso conflict are very important as the right solution to support national security.
Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau Mohamad Fahmi; Syamsunasir; Achmed Sukendro; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4254

Abstract

Abstrak Jurnal ini bertujuan menganalisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Riau dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau. Bakesbangpol Provinsi Riau adalah Lembaga Pemerintah di tingkat daerah Provinsi atau biasa disebut Organisasi Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam menangani konflik di Provinsi Riau, khususnya dalam bidang Kewaspadaan Nasional yang berisikan program-program kegiatan Kerjasama Intelijen dan Penanganan Konflik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bakesbangpol Provinsi Riau telah melaksanakan Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, berbasis Koordinasi, Sosialisasi dan edukasi. Fungsi Fasilitasi dan Fungsi koordinasi dilaksanakan dengan baik melalui terlibatnya berbagai sektor dalam penanganan konflik antara lain terbentuknya Tim Penanggulangan Konflik Sosial di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang melibatkan Forkopimda, OPD, dan Kominda. selain itu Bakesbangpol Provinsi Riau juga meilbatkan masyarakat dengan terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kebangsaan, dengan adanya berbagai macam wadah tersebut memudahkan Bakesbangpol Provinsi Riau dalam memfasilitasi Resolusi Konflik di Provinsi Riau. Kata Kunci: Peran, Konflik, Potensi Konflik, Manajemen Konflik Abstract This journal aims to analyze the role of the National Unity and Political Agency (Bakesbangpol) of Riau Province in Handling Potential Conflicts in Riau Province. Bakesbangpol Riau Province is a Government Institution at the provincial level or commonly called Regional Apparatus Organizations that have a strategic role in dealing with conflicts in Riau Province, especially in the field of National Vigilance which contains programs for Intelligence Cooperation and Conflict Handling. The results of this study indicate that the Bakesbangpol of Riau Province has implemented the Handling of Potential Conflicts in Riau Province according to its Main Duties and Functions, based on coordination, outreach and education. The facilitation function and coordination function are carried out well through the involvement of various sectors in conflict management, including the formation of a Social Conflict Management Team in each Regency/City in Riau Province involving Forkopimda, OPD, and Kominda. In addition, the Riau Province Bakesbangpol also involved the community with the formation of the Religious Communication Forum. The Community Early Awareness Forum and Nationality Forum, with the existence of these various forums, facilitate the Riau Province Bakesbangpol in facilitating Conflict Resolution in Riau Province. Keywords: The Role, Conflicts, Potential Of Conflicts, Conflict Management
Penggunaan Teknologi Pesawat Tanpa Awak Sebagai Alat Pertahanan Perbatasan Indonesia Ahmad Faris Fauzan; Djayeng Tirto S; Achmed Sukendro; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4469

Abstract

Abstrak Perkembangan zaman yang semakin modern memunculkan ancaman-ancaman dengan bentuk baru terhadap keamanan dan pertahanan negara, termasuk di wilayah perbatasan. Adanya operasi mata-mata dengan perangkat satelit, penyelundupan kapal-kapal asing, masuknya terorisme, sabotase hingga penyadapan arus komunikasi dapat terjadi melalui wilayah perbatasan yang tidak dijaga dengan baik. Ancaman-ancaman tersebut mengganggu stabilitas keamanan Indonesia, hal tersebut berdasar karena Indonesia memiliki titik wilayah perbatasan yang cukup kompleks dengan negara-negara tetangga, namun tidak didukung dengan adanya personel cukup untuk menjaga setiap titik perbatasan, Untuk itu sebagai negara yang berdaulat sudah sepatutnya bagi Indonesia membuat strategi terkait pertahanan di wilayah perbatasan dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Penggunaan teknologi pesawat tanpa awak (drone) merupakan salah satu jawaban bagi bangsa Indonesia untuk dapat menjaga wilayah perbatasannya. Untuk itu Tujuan penelitian ini menganalisis sejauh mana penggunaan drone begitu penting dalam menjaga pertahanan perbatasan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan grup diskusi. Kata kunci: Pesawat Tanpa Awak (Drone), Ancaman, Pertahanan, Perbatasan Indonesia Abstract The development of an increasingly modern era has created new forms of threats to national security and defense, including in border areas. There are spying operations with satellite devices, smuggling of foreign ships, entry of terrorism, sabotage and wiretapping of communications can occur through border areas that are not properly guarded. These threats disrupt Indonesia's security stability, this is based on the fact that Indonesia has quite complex border points with neighboring countries, but is not supported by sufficient personnel to guard each border point. For this reason, as a sovereign country, Indonesia should make strategies related to defense in the border region by following the current developments. The use of unmanned aircraft technology (drones) is one of the answers for the Indonesian people to be able to guard their border areas. For this reason, the purpose of this study is to analyze the extent to which the use of drones is so important in maintaining the defense of Indonesia's borders. This study uses qualitative methods with library research data collection techniques and focus group discussions study. Keywords: Unmanned Aerial Vehicle (Drone), Threats, Defense, Indonesian Borders
Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Julianto Exel Allolayuk; Kusuma; Achmed Sukendro; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6484

Abstract

Abstrak Sebuah ketidaksesuaian terhadap adat-istiadat yang kemudian menjadi sebuah konflik, dapat menjadi ancaman terhadap kedamaian budaya dan adat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik dapat menjadi cerminan ketahanan wilayah dalam masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kearifan lokal dan eksistensi budaya, kendala dalam implementasi hukum adat serta implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik guna mendukung ketahanan wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan prosedur wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: teori strategi, teori damai, teori konflik, konsep pencegahan konflik, konsep Conflict early Warning and Early Response System (CEWERS), serta konsep pertahanan negara. Berdasarkan hasil penelitian, maka dipahami bahwa Implementasi hukum adat Masyarakat Mamasa yang meresolusi delik/pelanggaran adat yang berujung konflik ini dipahami sebagai jalur yang tepat sasaran. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang dimaknai akan media yang tidak hanya menyelesaikan masalah namun sekaligus mendamaikan berbagai hal yang saling berkaitan. Implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik adat yang terjadi di Masyarakat Mamasa bukan hanya sekedar memberikan sanksi adat yang membiaskan efek jerah terhadap pelaku, akan tetapi juga memulihkan nilai dan norma yang masyarakat pegang dalam kehidupannya. Kembalinya tatanan nilai dan norma seperti sediakala tentu saja menimbulkan kedamaian bagi kearifan lokal serta eksistensi budaya yang merupakan cerminan suatu ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah yang di dalamnya terdapat aspek sosial budaya inilah yang menjadikan Wilayah adat Rumpun Toraja secara khusus dan Kabupaten Mamasa secara umum dapat berkontribusi mewujudkan ketahanan nasional. Kata Kunci: Konflik, Hukum Adat, Kearifan Lokal, Kabupaten Mamasa