Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.098
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Sosial dan Teknologi International Journal of Social Service and Research Action Research Literate (ARL) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Indonesia Sosial Sains
Pieris, John
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Hukum Potensi Akibat Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Elevator di PT. Louserindo Megah Permai Hamzah Fathoni, Muchamad; Pieris, John; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.461

Abstract

Berekonomi yang bijak adalah berekonomi yang berperjanjian dalam perjanjian, namun meskipun sudah diatur dalam perjanjian tidak sedikit para subjek hukum yang melakukan perjanjian saling berselisih di meja peradilan perdata, karena undang-undang yang dibuat dan diingkari sendiri baik secara sengaja ataupun karena kekhilafan. Penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis potensi akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan dan pemasangan hospital elevator di PT. Louserindo Megah Permai. Melalui pemakaian pendekatan yuridis normatif, studi berikut mengidentifikasi dampak-dampak hukum yang dapat muncul akibat wanprestasi dan potensi penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa selama ini PT. Louserindo Megah Permai belumlah pernah mengalami permasalahan hingga ke peradilan atau pemutusan kontrak, karena pihak pemakaian jasa memberi peluang kepada pihak pemborong guna melakukan perbaikan serta pelengkapan kekurangan pekerjaan sesuai kontrak. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa penyelesaian sengketa secara musyawarah sering kali terhambat oleh perbedaan persepsi mengenai perihal yang dinilai remeh satu pihak namun materiil oleh pihak lain. Temuan ini menekankan pentingnya mitigasi risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan peningkatan komunikasi antara para pihak untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan mengoptimalkan hasil proyek. Kesimpulan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar kontraktual serta peningkatan komunikasi antara para pihak menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya wanprestasi dan mengoptimalkan hasil proyek.
Peran Perlindungan Konsumen Terhadap Higiene Makanan dan Kualitas Lingkungan Restoran Menurut Hukum Positif Saputra, Okky; Pieris, John; Widiarty, Wiwik Sri
Action Research Literate Vol. 9 No. 1 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i1.2570

Abstract

Pengawasan ketat terhadap pangan olahan di restoran online mencakup pemeriksaan keamanan, tanggal kedaluwarsa, dan sumber bahan baku. Diperlukan inspeksi rutin oleh otoritas terkait dan penegakan hukum terhadap pelanggar aturan kebersihan dan keamanan makanan. Berdasarkan hal ini, penelitian dalam tesis ini akan membahas peran pemerintah dalam melindungi konsumen dari buruknya kualitas dan kebersihan restoran online serta perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks keamanan pangan, khususnya makanan olahan siap saji, kepastian hukum diperlukan untuk melindungi konsumen dan memberikan jaminan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka. Namun, PP No. 86 Tahun 2019 hanya mengatur sanksi administratif seperti pencabutan izin dan denda maksimal Rp100.000.000, tanpa mencantumkan perlindungan langsung atas hak-hak konsumen yang dirugikan. Perlindungan hukum konsumen terkait kualitas dan kebersihan makanan restoran online hanya diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK, yang memberikan opsi ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa, perawatan kesehatan, atau santunan sesuai ketentuan hukum.
Is State Licensure Enough? Evaluating the Gaps and Proposing a Specialized Credentialing Model for Aesthetic Medical Practice in Indonesia Yeo, Susilo Kurniawan; Harjono, Dhaniswara K; Pieris, John; Panjaitan, Hulman
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2257

Abstract

This study examines the weaknesses of the regulatory framework for aesthetic medical practice in Indonesia, which have led to a public health crisis due to malpractice by incompetent practitioners. The objective of this research is to design a specialized credentialing model to ensure patient safety and legal certainty. Using a normative legal research methodology through statutory, comparative, and conceptual approaches, this study analyzes the regulatory systems in Indonesia, Malaysia, and Singapore. The results show that Indonesia, relying solely on general medical licenses (STR and SIP), operates in a regulatory vacuum. In contrast, Malaysia, with its Letter of Credentialing and Privileging (LCP) system, and Singapore, with its Certificate of Competence (COC), have successfully implemented frameworks focused on procedural competency. As a solution, a hybrid model is proposed for Indonesia, the "Aesthetic Competency Certificate", which combines evidence-based risk stratification from Singapore and the renewable privileging mechanism from Malaysia. This model would be managed by a national committee, mandate standardized training, and be supported by a public registry to ensure accountability and protect the public.
Informal Constitutional Change in Indonesia Nugroho, Wachid; Arinanto, Satya; Pieris, John; Fauzan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6550

Abstract

The interpretation of the constitution by the Constitutional Court marks the occurrence of informal changes to the constitution as a result of the dialectic between the constitutional document (the 1945 Constitution) and certain primary forces of constitutional change. This study employs four approaches: the conceptual approach, the statutory approach, the case approach, and the comparative approach. This study concludes that several articles in the 1945 Constitution, following the amendments, have changed ius constituendum, as the norms that apply as ius constitutum are those that have evolved through the method of constitutional interpretation by the Constitutional Court. It is this ius constitutum that functions as a quasi-constitution.
Analisis Yuridis Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar Perikanan Berdasarkan Undang Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Siregar, Yuliana Minar Puspitasari; Pieris, John; Widiarty, Wiwik Sri
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 5 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i5.32128

Abstract

Penelitian ini membahas bentuk pengaturan dan akibat hukum dari kewenangan Syahbandar Perikanan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal perikanan, khususnya pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 dan Nomor 31 Tahun 2021. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya peralihan kewenangan dari Kementerian Perhubungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang menimbulkan tumpang tindih regulasi serta ketidakpastian hukum terkait penerbitan sertifikat kelaikan laut dan SPB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pengaturan SPB oleh Syahbandar Perikanan dengan ketentuan Undang-Undang Pelayaran, serta untuk mengkaji akibat hukum dari perubahan kewenangan tersebut terhadap penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum sepenuhnya harmonis, terutama dalam hal pembagian tugas antara Syahbandar Perikanan dan KSOP, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan administratif dan konflik kewenangan. Implikasinya, diperlukan sinkronisasi lintas sektor serta pembaruan kebijakan teknis yang mengedepankan keselamatan pelayaran tanpa menghambat operasional kapal perikanan. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penguatan sistem tata kelola pelayaran nasional, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan.
Tumpang Tindih Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Pemeriksaan Kapal-Kapal Niaga yang Menghambat Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia Sitepu, Yosef; Pieris, John; Widiarty, Wiwik Sri
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 6 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i6.32176

Abstract

Penelitian ini membahas masalah tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum dalam pemeriksaan kapal niaga, yang menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini menganalisis regulasi yang mengatur keamanan maritim serta peran berbagai institusi dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antarinstansi menyebabkan ketidakefisienan dalam proses penegakan hukum, yang berakibat pada keterlambatan, peningkatan biaya operasional, dan ketidakpastian bagi pelaku usaha perkapalan. Kondisi ini tidak hanya menghambat perkembangan sektor maritim, tetapi juga berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi nasional. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kerangka regulasi yang terpadu serta badan koordinasi penegakan hukum maritim yang terpusat guna menjamin konsistensi dan efektivitas dalam pemeriksaan kapal. Selain itu, harmonisasi kewenangan lembaga dan peningkatan kerja sama antarinstansi diperlukan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efisien dan mendukung pertumbuhan industri pelayaran. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan dalam upaya memperkuat tata kelola maritim dan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
ANALISA HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA MEREFORMASI SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA Edi, Nurcahyo; Pieris, John; Nelson Simanjuntak
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1764

Abstract

This research is aimed to 1) How is restorative justice being assessed in the public justice system in Indonesia? 2) How is the implementation of restorative justice in law enforcement agencies in reforming the public justice system in Indonesia being analyzed? This research uses descriptive analytical method of normative juridical law. The results of the research shows that restorative justice has normatively become a mechanism for resolving legal cases in the context of the criminal justice system with the main stakeholders in the Police, Prosecutor's Office and Court. The development of various legal institutions such as the Police, Prosecutor's Office, Court and other legal institutions in the process of investigation and inquiry, arrest, detention, prosecution, until examination in court. The police in the criminal justice system have issued the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling Criminal Offences Based on Restorative Justice, for the purpose of afdoening buiten process by considering: the subject, object, category, and threat of the criminal offence; the background of the criminal offence; the level of harm; the loss or consequences of the criminal offence; the cost and benefit of handling the case; restoration to its original state; and the existence of peace between the victim and the suspect.
MENELUSURI KENDALA HUKUM DALAM SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 TENTANG PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT TERHADAP ORGANISASI ADVOKAT SEBAGAI SATU-SATUNYA WADAH MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Simanullang, Manganju H; Pieris, John; Goffar, Abdul
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan: Pertama, organisasi advokat mana yang memiliki wewenang menjalankan delapan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat? Kedua, apakah Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 mengenai Penyumpahan Advokat bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, khususnya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian menggunakan berbagai teori hukum, seperti teori kewenangan, teori pembentukan undang-undang, teori negara hukum, teori kepastian hukum, dan teori sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Organisasi Advokat yang memiliki wewenang menjalankan delapan kewenangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai satu-satunya organisasi advokat. Kedua, setelah dianalisis dengan berbagai teori hukum, Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat ternyata bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Saat ini, profesion dan organisasi advokat menghadapi masalah yang perlu diperbaiki dan diperkuat melalui perubahan hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
PERAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Indah, Oksilia Yulita; Pieris, John; Widiarty, Wiwik S.
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.4969

Abstract

This thesis examines the role of state administration from a legal perspective in Indonesia, focusing on its dynamics, challenges, and practical implications. Through a comprehensive review of literature and data collection using methods such as legal document analysis, case studies, interviews, and surveys, this thesis explores the relationship between state administration and law within the framework of a legal state. The analysis highlights the complexity of the state administration's role in carrying out its duties by legal principles, including protecting human rights, enforcing justice, and sustainability of good governance. Furthermore, this thesis identifies the central challenges state administration faces and formulates policy recommendations to enhance its role in ensuring compliance with the law in Indonesia.
Legal Protection for the Public in the Implementation of CRS and FATCA in Improving Account Opening Compliance at Bank Indonesia Kambey, Yanti Ivone; Pieris, John; Silalahi, Fernando; Saragi, Paltiada
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 7 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i7.1754

Abstract

This research examines the legal protection for the public in implementing the Common Reporting Standard (CRS) and the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) at Bank Indonesia. The increasing need for transparency in financial transactions highlights the importance of compliance in bank account openings. FATCA aims to combat tax evasion by requiring foreign financial institutions to report accounts held by U.S. taxpayers. However, this poses challenges to Indonesia’s banking secrecy laws, particularly Pasal 40 of the Undang-Undang Perbankan, which protects customer information. The study explores the implications of these regulations on customer trust and the operational readiness of Indonesian banks to meet international standards. Additionally, it evaluates the cooperation between Indonesia and the United States in enforcing FATCA and the CRS framework, emphasizing the need for regulatory adaptation to ensure compliance without compromising customer confidentiality. The findings indicate that while CRS and FATCA enhance transparency, they also necessitate careful consideration of legal protections for customers to maintain their trust in financial institutions. This research contributes to understanding the intersection of international tax compliance and local banking regulations, providing insights for policymakers and financial institutions in Indonesia.
Co-Authors -, Mardianto Adi Prasetya Bethlen, Andrew Betlehn, Andrew Dhaniswara K. Harjono Edi, Nurcahyo Fauzan Fernando Silalahi Goffar, Abdul Hamzah Fathoni, Muchamad Hardjono Hardjono, Hardjono Harjono, Dhaniswara K Heryanta, Heryanta Hulman Panjaitan, Hulman I Wayan Sudirta Indah, Oksilia Yulita Kambey, Yanti Ivone Maruarar Siahaan Narang, Agustin Teras Nelson Simanjuntak Nelson Simanjuntak Nugroho, Wachid Ryantoni, Hanugra Saputra, Okky Saragi, Paltiada Satya Arinanto Sedek K.M, Melky Siahaan, Chontina Simanjuntak, Ade Hasiana Simanjuntak, Edison Simanullang, Manganju H Siregar, Yuliana Minar Puspitasari Sitepu, Yosef Sururi Sururi, Sururi Widiarty, Wiwik S. Wiwik Sri Widiarty Yeo, Susilo Kurniawan Yunita Latuconsina, Rose