Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.738
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Yurispruden Unes Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Indonesia of Journal Business Law Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Global Education Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Law and Economics Ipso Jure Ipso Jure
Handayati, Nur
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
The Responbility Of Online Gaming Sites By Influencer On The Instagram Platform In Terms Of The Ite Law Ebu, Cyrilus Paulinus; Handayati, Nur; Soekorini, Noenik
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9959

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban Influencer situs judi online di platform Instagram ditinjau dari UU ITE. Istilah selebgram atau selebritis media instagram adalah seseorang yang terkenal pada aplikasi media sosial instagram melalui karya-karya yang dihasilkan pada bidang fashion, teknologi, ilmu pengetahuan,kuliner dan lainnya, kemunculan istilah selebgram ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan selebritis yang muncul di layar kaca televisi. Viralnya sosok selebgram pada Instagram di jadikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengendorse, mempromosikan situs judi melalui akun Instagram milik selebgram tersebut. Rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana penegakan hukum tentang promosi situs judi online? dan bagaimana sanksi pidana terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif menggunakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi dasar hukum untuk mengetahui pengaturan hukum dan sanksi hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penjatuhan sanksi hukum terhadap selebgram dilakukan berdasarkan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik karena telah melakukan promosi situs judi online.
Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg Nata, Pandu Dewa; Handayati, Nur
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10469867

Abstract

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor. Menghadapi situasi tersebut sudah sepatutnya aparat penegak hukum mempunyai upaya-upaya yang bisa mengurangi atau bahkan menumpas tuntas tindak pidana ini. Judul Penelitian ini adalah Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg. Rumusan masalah: Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana delik penganiayaan dalam aspek kejahatan, apa kategori tindak pidana penganiayaan pada perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap perkara Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg. Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan mencakup data primer, data sekunder, dan data tersier.Hasil: Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain. Penelitian ini memberikan saran agar Pihak kepolisian harus melakukan sosialisasi terkait dengan tindak pidana penganiayaan sehingga masyarakat mengetahui apabila mengakibatkan rasa sakit karena orang lain terhadap diri seseorang dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan benda tumpul maupun benda tajam maka orang tersebut dapat dipidana dan dihukum penjara.
Analisis Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021 Pn Smg Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Kontrak Perusahaan Dalam Bidang Jasa Konstruksi Baja Cahyaningsurya, Nabila Sahara; Marwiyah, Siti; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja; Hartoyo, Hartoyo
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.781

Abstract

This study aims to analyze the settlement of defaults in steel construction services projects between PT Indotrans Construction, PT Bima Agung, and PT Duta Mas, which are discussed in Decision Number 394/Pdt.G/2021 PN Smg. The research method used is a normative legal research method with statutory, case conceptual, and qualitative analysis approaches. The results of the study show that Decision Number 394/Pdt.G/2021 PN Smg is in accordance with the principles of contract law. The legal consequences experienced by PT Bima Agung and PT Duta Mas Indah as the defendants who were declared in default by the panel of judges were required to pay for the losses suffered by the plaintiffs.
Analisis Hukum terhadap Pelaku Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perdana, Dary Iqbal Putra; Prawesthi, Wahyu; Handayati, Nur
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50347

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui penerapan Obstruction of Justic dalam perkara tindak pidana korupsi dan untutuk mengetahui Putusat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.P terkait Obstruction of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Putusat Hakim Terkait Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi dapat diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Su TPK/2018/PT DKI tanggal 5 Oktober 2018 yang menguatkan Putusat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut yang menyatakan Terdakwa Dr. Fredric Yunadi, SH, LLM, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama- sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.
TANGGUNG GUGAT PENGELOLA HOTEL TERHADAP HILANGNYA BARANG PRIBADI TAMU HOTEL Ruslan, Herlina; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75924

Abstract

The standard clause which states "Loss of personal items is not the responsibility of the hotel" results in weak consumer legal protection for the use of accommodation or hotel services. The aim of the research is to analyze the hotel's responsibility in providing security guarantees for hotel’s guests. The type of research is normative juridical legal research. The research approach used is the Statue Approach and Case Approach. The method of collecting legal materials is through literature study with normative legal material analysis techniques. The results of the research prove that the responsibility of hotels as lodging service providers in providing security guarantees for hotel’s guests is that they are obliged to provide consumer comfort and security in the hotel area they manage and in the event of a loss provide compensation for hotel’s guests losses. The consumer protection provided to hotel’s guests in cases of loss of goods inside hotel room is the existence of consumer rights including the right to security and safety, the right to information, the right to be heard and the right to compensation.
Misuse of Residence Permits by Foreign Citizens in the Perspective Law Concerning Immigration Amirullah, Trisakti Rizky; Handayati, Nur; Prawesthi, Wahyu
Global Education Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Global Education Journal (GEJ)
Publisher : Civiliza Publishing, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/gej.v3i1.791

Abstract

The misuse of residence permits by foreign nationals (WNA) in Indonesia is a critical issue that impacts public order and national sovereignty. This study aims to analyze the forms of residence permit abuse by foreign nationals from an immigration law perspective, and the legal actions imposed under Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. This study uses a normative legal research type. Normative legal research focuses on the study of legal principles, norms, and applicable laws and regulations. The results show that misuse of residence permits includes overstaying, working without permission, document falsification, and fake marriages. Legal actions include administrative sanctions such as deportation and fines, as well as criminal sanctions for serious violations. Although regulations are adequate, law enforcement is not optimal due to weak inter-agency coordination and a lack of deterrent effect. Therefore, strengthened supervision, firm criminal enforcement, and cross-sectoral cooperation are needed.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JALAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KERUSAKAN JALAN Watimah, Watimah; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.821

Abstract

This study examines the juridical review of legal liability for road users who cause road damage in Indonesia. Using a normative legal research approach, this study analyzes the existing legal framework, specifically Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) and its related regulations. The findings indicate that road damage, often caused by over dimension over loading (ODOL) vehicles, creates a duality of responsibility. On one hand, the government, as the road operator, has a legal obligation to maintain and repair roads and can be subject to criminal sanctions for negligence. On the other hand, road users who cause damage are also liable for criminal penalties and civil compensation. Although the legal framework is robust, law enforcement remains suboptimal due to challenges like overlapping authority, budget constraints, and a lack of inter-agency coordination. Therefore, this study concludes that effective law enforcement requires synergy among institutions, the use of technology, and increased public legal awareness to create a safe and sustainable transportation system
KEPATUHAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Siwalette, Nona D.; Handayati, Nur; Prawesthi, Wahyu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.830

Abstract

This normative legal study analyzes the legal compliance of motor vehicle drivers within the context of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport. The research focuses on the disruption between ideal norms and their real-world implementation, where low legal awareness and social factors are the main obstacles. This study asserts that compliance is not merely a civil obligation but an essential aspect of citizen participation in maintaining public order. The research delves into the mechanisms of law enforcement for traffic violations, ranging from administrative fines to criminal liability. It emphasizes that the effectiveness of regulations depends heavily on three pillars: the legal substance (the Law itself), the legal structure (enforcement institutions), and the legal culture (public awareness). The strategic recommendations from this study include the digital transformation of law enforcement through electronic ticketing (e-tilang), the optimization of progressive legal education, and the adaptation of regulations to keep pace with technological advancements and mobility. Overall, these findings underscore the urgency of multi-stakeholder synergy to ensure legal certainty and traffic safety
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Terjadinya Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Mukiri, Steven; Handayati, Nur; Pramesti, Wahyu
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7448

Abstract

In this thesis, the researcher intends to find out the Default in the case of Default in the Sale and Purchase of Land. In this case, the buyer feels disadvantaged by the Seller who has committed an act in the case of default. This study uses a Sale and Purchase Agreement between the Seller and the Buyer with the object of Residential Land. The seller in this case is in the position of Land Owner. (developer). And the buyer in this case is in the position of buyer in the sale and purchase of the land. This study uses a normative juridical method, namely research using a case approach accompanied by the Law. There are three forms of default, namely carrying out what has been agreed, but not as agreed and carrying out what has been agreed, but late in carrying out something that according to the agreement should not be carried out. So in the case of the case entering into one form of default, namely carrying out what has been agreed but not as agreed. The occurrence of a non-compliance with the agreement between the seller and the buyer, namely in the land sale and purchase agreement, in which the initial agreement stated the land area was 20,000M2. If the certificate is broken, the land area exceeds what was agreed upon, the buyer is obliged to pay Rp. 5,000,000 to the buyer.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI DISKRESI DALAM KASUS PENGANIAYAAN RINGAN DI POLRES MOJOKERTO Wijaya, Muhammad Aditya Kusuma; Handayati, Nur; Borman, M.Syahrul
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.832

Abstract

This study aims to analyze the implementation of restorative justice as a form of discretion in the settlement of minor abuse cases at the Mojokerto Police Station, as well as to identify the obstacles encountered in the process. The research method used is a sociological juridical approach with data collection techniques through literature studies and interviews with investigators at the Mojokerto Police Station. The results show that the Mojokerto Police have applied a restorative justice approach to minor assault cases by referring to Perpol No. 8 of 2021 and the provisions of Article 18 of Law No. 2 of 2002 on the Police. This discretion is exercised through penal mediation between the perpetrator and the victim, resulting in a peaceful agreement that leads to the termination of the investigation. However, this process is not without various obstacles, including a lack of public understanding, limited investigator resources, and cultural and administrative barriers. The conclusion of this study confirms that although discretion in the form of restorative justice has become an effective and humane legal solution, institutional strengthening, training of officials, and public education are still needed for its optimal implementation
Co-Authors Akbar, Rizky Hakim Amirullah, Trisakti Rizky Ayuningtiyas, Fitri Barail, Deiser Borman, M. Syahrul Borman, M.Syahrul Borman, Syahrul M. Cahyaningsurya, Nabila Sahara Cornelis, Vieta Imelda Damayanti, Sri. Sukmana Dianto, Rakhmad Wiwit Ebu, Cyrilus Paulinus Ernu Widodo, Ernu Fernanda Tasya, Raden Roro Gilang Ramadhan Hamdani, Fathul Hartoyo Hartoyo Hermanto, Ilham Anggi Kurniawan, Ertanto Laksono, Dedi Dwi Manampiring, Herdi Yerison Mariyah, Nofi Masidi, Masidi Mukiri, Steven Nasoetion, Deddi Wrdana Nata, Pandu Dewa Natahamidjaja, Freya Nirmala Nurzanah, Ita Paramitha, Vallencia Nandya Parengkuan, Estherlina Florence Perdana, Dary Iqbal Putra Prasetiyo, Evan Pratama, Ferry Putra Putri, Yolanda Rachmad, Firdaus Nur Ramadhan, Muhammad Zulkifly Ramadhanty, Venta Ananda Regoh, Melisa Jeanet Rendy Tuejeh Rizqulloh, Ramadhandy Daffa Rosiyanda Putra, Helvin Ruslan, Herlina Sasuang, Rio Heronimus Kaluara Sem Marthin Setyawan, Firmansyah Fajar Aldy Sidarta, Dudik Djaja Simangunsong, Ronald Simbala, Jaya Siti Marwiyah Siwalette, Nona D. Soekorini, Noenik SRI ASTUTIK Subekti Subekti . Subekti Subekti Sudrajat, Aang Susanto, Wahyu Su’udi, Su’udi Syamsul Arifin Syarif Hidayat Tambahani, Hance Brian Tejakusuma, Jonathan Triyono, Sulasa Agus Wahana, Angga Sukma Wahyu Pramesti Wahyu Prawesthi, Wahyu Walujo, Christianto Rici Watimah, Watimah Wijaya, Muhammad Aditya Kusuma Winarsih, Fitriyah Windu Arista, Panji Yunianto, Wahyu Agus Zamroh, Alifatul Renawati Zuhandika, Devi Andre