Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Unes Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Semarang Law Review Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia of Journal Business Law Innovative: Journal Of Social Science Research Global Education Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Law and Economics Ipso Jure
Handayati, Nur
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Sale and Purchase of Rights to State Land Which is a Public Facility in a Residential Area Walujo, Christianto Rici; Borman, M. Syahrul; Sidarta, Dudik Djaja; Handayati, Nur
Law and Economics Vol. 19 No. 3 (2025): October: Law and Economics
Publisher : Institute for Law and Economics Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/laweco.v19i3.222

Abstract

This study looks at how the law is applied to regulations pertaining to the supply of social and public services in Makassar City settlements, as well as the status of land ownership certificates for public facilities located above communities.  The normative-empirical legal research used in this study was gathered from relevant literature and field research.  Questionnaires and primary data are the types of data that are used.  The legislation also comprises basic prin-ciples and requirements, rights to land, water and space as well as land registration, penal and transitional regulations. The findings indicate that Makassar City Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning Provision and Delivery of Infrastructure, Facilities, Utilities in Industrial, Trade, Housing, and Settlement Areas, specifically funds in general, contains the regulations pertaining to the process for the delivery of public and social facilities in Makassar City settlements.  outlined in Minister of Home Affairs Regulation Number 9 of 2009, which relates to Guidelines for the Provision of Facilities, Utilities, and Housing and Settlement Infrastructure in the Regions.  In accordance with the law, the question of the certificate of property rights over public and social facilities must be fairly settled
Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian Masidi, Masidi; Handayati, Nur; Astutik, Sri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terganggunya ketahanan pangan, menurunnya kesejahteraan petani, dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah, serta menganalisis prosedur alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai aturan dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana. Namun, penegakan hukumnya masih belum optimal. Prosedur alih fungsi lahan yang rumit dan mahal serta lemahnya pengawasan juga menjadi faktor penyebab maraknya alih fungsi lahan yang tidak sesuai prosedur. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian
Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Kasus Pencurian di Kabupaten Demak Wahana, Angga Sukma; Astutik, Sri; Handayati, Nur
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Demak serta mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer hasil wawancara dengan responden serta data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku pencurian di Kabupaten Demak telah mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan penjatuhan pidana yang relatif ringan di bawah ancaman maksimal. Pertimbangan hakim didasarkan pada faktor yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta faktor non-yuridis terkait kondisi anak dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Meski demikian, penjatuhan pidana penjara bagi anak tetap harus diupayakan sebagai langkah terakhir setelah upaya diversi gagal. Diperlukan optimalisasi diversi serta pengembangan model-model penindakan anak yang lebih bersifat pembinaan daripada penghukuman.
The Responbility Of Online Gaming Sites By Influencer On The Instagram Platform In Terms Of The Ite Law Ebu, Cyrilus Paulinus; Handayati, Nur; Soekorini, Noenik
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9959

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban Influencer situs judi online di platform Instagram ditinjau dari UU ITE. Istilah selebgram atau selebritis media instagram adalah seseorang yang terkenal pada aplikasi media sosial instagram melalui karya-karya yang dihasilkan pada bidang fashion, teknologi, ilmu pengetahuan,kuliner dan lainnya, kemunculan istilah selebgram ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan selebritis yang muncul di layar kaca televisi. Viralnya sosok selebgram pada Instagram di jadikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengendorse, mempromosikan situs judi melalui akun Instagram milik selebgram tersebut. Rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana penegakan hukum tentang promosi situs judi online? dan bagaimana sanksi pidana terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif menggunakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi dasar hukum untuk mengetahui pengaturan hukum dan sanksi hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penjatuhan sanksi hukum terhadap selebgram dilakukan berdasarkan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik karena telah melakukan promosi situs judi online.
Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg Nata, Pandu Dewa; Handayati, Nur
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10469867

Abstract

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor. Menghadapi situasi tersebut sudah sepatutnya aparat penegak hukum mempunyai upaya-upaya yang bisa mengurangi atau bahkan menumpas tuntas tindak pidana ini. Judul Penelitian ini adalah Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg. Rumusan masalah: Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana delik penganiayaan dalam aspek kejahatan, apa kategori tindak pidana penganiayaan pada perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap perkara Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg. Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan mencakup data primer, data sekunder, dan data tersier.Hasil: Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain. Penelitian ini memberikan saran agar Pihak kepolisian harus melakukan sosialisasi terkait dengan tindak pidana penganiayaan sehingga masyarakat mengetahui apabila mengakibatkan rasa sakit karena orang lain terhadap diri seseorang dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan benda tumpul maupun benda tajam maka orang tersebut dapat dipidana dan dihukum penjara.
Analisis Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021 Pn Smg Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Kontrak Perusahaan Dalam Bidang Jasa Konstruksi Baja Cahyaningsurya, Nabila Sahara; Marwiyah, Siti; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja; Hartoyo, Hartoyo
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.781

Abstract

This study aims to analyze the settlement of defaults in steel construction services projects between PT Indotrans Construction, PT Bima Agung, and PT Duta Mas, which are discussed in Decision Number 394/Pdt.G/2021 PN Smg. The research method used is a normative legal research method with statutory, case conceptual, and qualitative analysis approaches. The results of the study show that Decision Number 394/Pdt.G/2021 PN Smg is in accordance with the principles of contract law. The legal consequences experienced by PT Bima Agung and PT Duta Mas Indah as the defendants who were declared in default by the panel of judges were required to pay for the losses suffered by the plaintiffs.
Analisis Hukum terhadap Pelaku Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perdana, Dary Iqbal Putra; Prawesthi, Wahyu; Handayati, Nur
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50347

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui penerapan Obstruction of Justic dalam perkara tindak pidana korupsi dan untutuk mengetahui Putusat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.P terkait Obstruction of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Putusat Hakim Terkait Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi dapat diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Su TPK/2018/PT DKI tanggal 5 Oktober 2018 yang menguatkan Putusat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut yang menyatakan Terdakwa Dr. Fredric Yunadi, SH, LLM, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama- sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.
TANGGUNG GUGAT PENGELOLA HOTEL TERHADAP HILANGNYA BARANG PRIBADI TAMU HOTEL Ruslan, Herlina; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75924

Abstract

The standard clause which states "Loss of personal items is not the responsibility of the hotel" results in weak consumer legal protection for the use of accommodation or hotel services. The aim of the research is to analyze the hotel's responsibility in providing security guarantees for hotel’s guests. The type of research is normative juridical legal research. The research approach used is the Statue Approach and Case Approach. The method of collecting legal materials is through literature study with normative legal material analysis techniques. The results of the research prove that the responsibility of hotels as lodging service providers in providing security guarantees for hotel’s guests is that they are obliged to provide consumer comfort and security in the hotel area they manage and in the event of a loss provide compensation for hotel’s guests losses. The consumer protection provided to hotel’s guests in cases of loss of goods inside hotel room is the existence of consumer rights including the right to security and safety, the right to information, the right to be heard and the right to compensation.
Misuse of Residence Permits by Foreign Citizens in the Perspective Law Concerning Immigration Amirullah, Trisakti Rizky; Handayati, Nur; Prawesthi, Wahyu
Global Education Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Global Education Journal (GEJ)
Publisher : Civiliza Publishing, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/gej.v3i1.791

Abstract

The misuse of residence permits by foreign nationals (WNA) in Indonesia is a critical issue that impacts public order and national sovereignty. This study aims to analyze the forms of residence permit abuse by foreign nationals from an immigration law perspective, and the legal actions imposed under Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. This study uses a normative legal research type. Normative legal research focuses on the study of legal principles, norms, and applicable laws and regulations. The results show that misuse of residence permits includes overstaying, working without permission, document falsification, and fake marriages. Legal actions include administrative sanctions such as deportation and fines, as well as criminal sanctions for serious violations. Although regulations are adequate, law enforcement is not optimal due to weak inter-agency coordination and a lack of deterrent effect. Therefore, strengthened supervision, firm criminal enforcement, and cross-sectoral cooperation are needed.
Co-Authors Amirullah, Trisakti Rizky Barail, Deiser Borman, M. Syahrul Borman, M.Syahrul Borman, Syahrul M. Cahyaningsurya, Nabila Sahara Cornelis, Vieta Imelda Dianto, Rakhmad Wiwit Ebu, Cyrilus Paulinus Ernu Widodo, Ernu Fernanda Tasya, Raden Roro Gilang Ramadhan Hartoyo Hartoyo Kurniawan, Ertanto Laksono, Dedi Dwi Lazuardi, Hendra Manampiring, Herdi Yerison Mariyah, Nofi Masidi, Masidi Nasoetion, Deddi Wrdana Nata, Pandu Dewa Natahamidjaja, Freya Nirmala Nurzanah, Ita Parengkuan, Estherlina Florence Perdana, Dary Iqbal Putra Putri, Yolanda Rachmad, Firdaus Nur Ramadhan, Muhammad Zulkifly Ramadhanty, Venta Ananda Regoh, Melisa Jeanet Rendy Tuejeh Rizqulloh, Ramadhandy Daffa Rosiyanda Putra, Helvin Ruslan, Herlina Sasuang, Rio Heronimus Kaluara Sem Marthin Sidarta, Dudik Djaja Sidharta, Dudik Djaja Simangunsong, Ronald Simbala, Jaya Siti Marwiyah Soekorini, Noenik SRI ASTUTIK Subekti Subekti . Subekti Subekti Sudrajat, Aang Susanto, Wahyu Su’udi, Su’udi Syamsul Arifin Syarif Hidayat Tambahani, Hance Brian Tejakusuma, Jonathan Triyono, Sulasa Agus Wahana, Angga Sukma Wahyu Prawesthi, Wahyu Walujo, Christianto Rici Winarsih, Fitriyah Windu Arista, Panji Yunianto, Wahyu Agus Zamroh, Alifatul Renawati Zuhandika, Devi Andre