Articles
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAUT TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 ]]>
<![CDATA[Mariyah, Nofi]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>;
<![CDATA[Prawesthi, Wahyu]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i04.1969
<![CDATA[Pengangkutan laut memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam hal ini, transportasi laut berfungsi sebagai tulang punggung yang memastikan terciptanya konektivitas antara wilayah yang terpisah secara geografis, sehingga mempererat kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman agama, suku, budaya, ras, serta bahasa yang menjadi ciri khas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan laut terhadap keterlambatan pengiriman barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pengangkutan laut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan pengiriman barang, kecuali jika keterlambatan tersebut terjadi karena keadaan kahar (force majeure). Berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, perusahaan pengangkutan wajib memberikan ganti rugi sesuai perjanjian angkutan atau ketentuan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[PERAN BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN JASA TITIP ONLINE MELALUI BARANG BAWAAN PENUMPANG DI BANDARA INTERNASIONAL JUANDA ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Gilang]]>;
<![CDATA[Astutik, Sri]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 22 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.14568975
<![CDATA[Online personal shopper businesses that are increasingly in demand by Indonesian consumers must be accompanied by optimal monitoring from the relevant agencies, namely the Directorate General of Customs and Excise, to minimize online personal shoppers who use import duty exemption facilities. This study aims to determine the role of Customs and Excise in monitoring passenger luggage at Juanda International Airport, what violations are committed by online entrepreneurs, and how the perspective is in criminal law. Empirical research type with socio legal approach and qualitative descriptive research method. The results of this study are Customs and Excise conduct monitoring by analyzing x-ray and passenger profiles. The method of violation is splitting and deliberately not declaring the quantity and types of the items correctly. Online personal shopper who avoid paying import duties and do not fill out customs declarations correctly may be subject to criminal sanctions in accordance with the applicable regulations.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sudrajat, Aang]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>;
<![CDATA[Astutik, Sri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.14560326
<![CDATA[Dengan melibatkan aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kebijakan dan perbaikan regulasi hukum terkait eksekusi objek jaminan kendaraan bermotor. memastikan bahwa eksekusi objek jaminan fidusian terhadap kendaraan bermotor sesuai dengan teks undang-undang. Metode penulisan menggunakan normatif, yang secara khusus berfokus pada analisis peraturan hukum mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana sehubungan dengan perbuatan melawan hukum. Tujuan penulisan untuk Menganalisis hak dan kewajiban yang tercakup dalam perjanjian leasing antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam situasi pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia. Hasil dari pada tersebut Sejarah perkembangan industri leasing di Indonesia dimulai pada tahun 1974 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Meskipun telah ada selama dua puluh tahun terakhir, regulasi resmi untuk leasing masih belum ada, dan pengaturan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL ]]>
<![CDATA[Yunianto, Wahyu Agus]]>;
<![CDATA[Astutik, Sri]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ Indonesia Journal of Business Law Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5390
<![CDATA[Latar belakang: Maraknya pinjaman online ilegal belakangan ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Tak jarang, mereka terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror saat ditagih pinjaman online ilegal. Rumusan masalah dalam penelitian ini tindak pidana pinjaman online illegal. Pertanggungjawaban pidana penyedia aplikasi pinjaman online ilegal dalam hukum positif. Metode penelitian: Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan Pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual.Bahan hukum yang menggunakan bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Pengumpulan semua bahan hukum yang diperoleh dari studi Pustaka. Analisis pada penelitian hukum menggunakan metode deduktif dalam menjawab permasalahan Hasil penelitian: Tindak pidana pinjaman online ilegal. Ketentuan pidana bagi fintech yang beroperasi secara ilegal pada Pasal 32 Juncto (jo), juncto Pasal 48 UU ITE tidak secara eksplisit mengatur sanksi yang harus dijatuhkan pada fintech ilegal. Namun Pasal 26 UU ITE dan POJK No. 77/POJK.01/2016.Pertanggungjawaban pidana penyedia aplikasi pinjaman online ilegal dalam hukum positif. Kesimpulan: Pertanggungjawaban pidana dijatuhkan terhadap penyedia aplikasi. Pidana yang dikenakan terhadap penyedia aplikasi pinjaman online ilegal ini akan dijerat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti termaktub dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kata kunci : Tindak Pidana, Penyedia Aplikasi, Pinjaman Online, Ilegal]]>
<![CDATA[RATIO DECIDENDI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020) ]]>
<![CDATA[Zamroh, Alifatul Renawati]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>;
<![CDATA[Subekti]]>;
<![CDATA[Soekorini, Noenik]]>;
<![CDATA[Astutik, Sri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v5i2.134
<![CDATA[This study analyzes the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the civil case No. 1682 K/Pdt/2020 involving Muhammad Hikman Ballagi as the Applicant and PT. Astra Sedaya Finance as the Defendant. The case focused on a dispute surrounding vehicle financing that caused material and intangible losses to the plaintiff. The study uses a normative jurisprudence method with a case approach to investigate various court decisions, ranging from the Kendari State Court, the South Eastern Sulawesi High Court, to the Supreme Court. The results of the investigation show that the Supreme Court rejected the petition of the plaintiff's cassation and sentenced him to pay the costs of the case at all levels of the court. The study provides insight into the legal considerations used by the courts in settling the financing of vehicles and its impact on the parties to the dispute. The dispute relates to a financing agreement with a trust guarantee between the plaintiff and the defendant. The case involves a judge's consideration of acts of non-performance, the seizure of a car without a detailed basis, and the obligation to pay monthly contributions. The judge also considers the legal protection of the parties as well as the principle of justice in determining the decision.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA NON VISA HAJI ]]>
<![CDATA[Astutik, Sri]]>;
<![CDATA[Sidharta, Dudik Djaja]]>;
<![CDATA[Subekti, Subekti]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slr.v5i2.10730
<![CDATA[Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu. Ibadah haji membutuhkan biaya yang banyak dan saat ini harus antri untuk waktu yang lama bagi calon jamaah haji Reguler. Agar dapat berangkat haji dengan cepat, calon jamaah haji dapat berangkat dengan menggunakan fasiltas kuota Haji Khusus dan Haji Furoda, yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dengan biaya lebih mahal. Salah satu syarat untuk berangkat haji adalah dengan menggunakan visa haji legal, yakni visa haji kuota Indonesia (kuota haji regular dan haji khusus) dan visa haji mujamalah (Undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi) untuk Haji Furoda. Meskipun ada larangan, namun masih banyak calon jamaah haji yang diberangkatkan dengan menggunakan visa non haji oleh PIHK, karena lebih cepat berangkat. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi jamaah haji Indonesia dan konsekuensi hukum bagi jamaah haji Indonesia yang menggunakan Visa Non Haji. Penelitian hukum normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa calon jamaah haji yang berangkat dengan menggunakan visa non haji harus mendapat perlindungan hukum, karena mereka juga menjadi korban. Kepada Penyelangga Ibadah Haji Khusus selain harus memberikan ganti rugi juga dapat dituntut secara pidana dan sanksi nadministrasi berupa pencabutan izin operasional. Konsekuemsi bagi jamaah haji dengan visa non haji antara lain : dapat, dideportasi, denda sejumkah uang, larangan masuk ke Tanah Suci selama 10 tahun dan sulit mendapat perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 986/PID.SUS/2021/PN SDA ]]>
<![CDATA[Rizqulloh, Ramadhandy Daffa]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>;
<![CDATA[Marwiyah, Siti]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i06.2014
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar berdasarkan Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN SDA. Tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis putusan pengadilan dan regulasi yang relevan untuk menilai bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari penyidikan oleh aparat kepolisian hingga proses peradilan di pengadilan negeri. Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penegakan hukum yang signifikan, masih terdapat tantangan dalam penerapan hukum yang konsisten dan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi sediaan farmasi, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA DAMPAK PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Zuhandika, Devi Andre]]>;
<![CDATA[Borman, M. Syahrul]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i06.2016
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan dengan Pekerja Dampak Penggabungan Perusahaan, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Penulisan Hukum (Tesis), Tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merupakan produk hukum yang dibentuk guna melindungi pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi terhadap pekerja akibat penggabungan perusahaan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial yakni perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja dalam hal terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja yakni dengan upaya penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja dimulai dari upaya bipartit kemudian tahap mediasi ataupun konsiliasi. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui lembaga peradilan dimulai dari penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, masih dapat diajukan upaya kasasi melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG TERLIBAT DALAM KEJAHATAN PEROMPAKAN KAPAL DI WILAYAH LAUT INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Ertanto]]>;
<![CDATA[Borman, M. Syahrul]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i06.2038
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pembajakan di laut yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau asing yang merupakan tindak pidana yang merugikan keamanan internasional. Penelitian ini berfokus pada pembajakan yang dilakukan oleh ABK WNI pada kapal berbendera asing yang dapat dipengaruhi oleh tindakan pemaksaan. Penegakan hukum oleh Kepolisian Perairan Indonesia sangat penting untuk mencegah dan memberantas pembajakan, baik terhadap kapal asing maupun kapal Indonesia di perairan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum doktrinal dengan analisis kualitatif terhadap peraturan dan dokumen hukum terkait.]]>
<![CDATA[CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR FRAUD MONEY Rp 285.000.000 OF OVERSEAS TRAVEL DOCUMENT PROCESSING (VISA) (Case Study of Police Report Number: LP / 432 / IX / 2020 / SULUT / SPKT) ]]>
<![CDATA[Barail, Deiser]]>;
<![CDATA[Borman, M.Syahrul]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>;
<![CDATA[Subekti, Subekti]]>
<![CDATA[ Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Gapenas Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53363/bureau.v5i1.557
<![CDATA[The difficulty of finding work in the country encourages many Indonesian workers to work abroad. To be able to leave Indonesia and be accepted in the destination country, one must have a visa as an entry permit and travel permit. However, there are still many people who do not understand the administrative procedures for visa processing, so service bureaus have emerged that offer document processing services. These service bureaus require operational and service fees. However, there are many cases where service bureaus receive money but do not fulfill their obligations, resulting in disputes that lead to police reports. This research examines criminal liability in visa processing fraud cases, with a focus on Police Report Case Study Number: LP/432/IX/2020/SULUT/SPKT. In addition, this study also analyzes the legal consequences of criminal fraud in visa management. The research method used is normative legal research, which examines legal norms based on a statutory approach. The analysis is carried out normatively qualitative with inductive logic, using the method of interpretation and comparative legal construction. In criminal law, fault is an important element in determining criminal liability. The principle of “no punishment without fault” emphasizes that a person can only be convicted if proven guilty. The legal consequences of the crime of visa fraud are criminal sanctions in accordance with Article 378 of the Criminal Code, which stipulates a maximum imprisonment of four years for perpetrators of fraud.]]>
