Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.738
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Yurispruden Unes Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Indonesia of Journal Business Law Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Global Education Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Law and Economics Ipso Jure Ipso Jure
Handayati, Nur
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Indonesia Sudrajat, Aang; Handayati, Nur; Astutik, Sri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14560326

Abstract

Dengan melibatkan aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kebijakan dan perbaikan regulasi hukum terkait eksekusi objek jaminan kendaraan bermotor. memastikan bahwa eksekusi objek jaminan fidusian terhadap kendaraan bermotor sesuai dengan teks undang-undang. Metode penulisan menggunakan normatif, yang secara khusus berfokus pada analisis peraturan hukum mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana sehubungan dengan perbuatan melawan hukum. Tujuan penulisan untuk Menganalisis hak dan kewajiban yang tercakup dalam perjanjian leasing antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam situasi pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia. Hasil dari pada tersebut Sejarah perkembangan industri leasing di Indonesia dimulai pada tahun 1974 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Meskipun telah ada selama dua puluh tahun terakhir, regulasi resmi untuk leasing masih belum ada, dan pengaturan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL Yunianto, Wahyu Agus; Astutik, Sri; Handayati, Nur
Indonesia Journal of Business Law Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5390

Abstract

Latar belakang: Maraknya pinjaman online ilegal belakangan ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Tak jarang, mereka terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror saat ditagih pinjaman online ilegal. Rumusan masalah dalam penelitian ini tindak pidana pinjaman online illegal. Pertanggungjawaban pidana penyedia aplikasi pinjaman online ilegal dalam hukum positif. Metode penelitian: Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan Pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual.Bahan hukum yang menggunakan bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Pengumpulan semua bahan hukum yang diperoleh dari studi Pustaka. Analisis pada penelitian hukum menggunakan metode deduktif dalam menjawab permasalahan Hasil penelitian: Tindak pidana pinjaman online ilegal. Ketentuan pidana bagi fintech yang beroperasi secara ilegal pada Pasal 32 Juncto (jo), juncto Pasal 48 UU ITE tidak secara eksplisit mengatur sanksi yang harus dijatuhkan pada fintech ilegal. Namun Pasal 26 UU ITE dan POJK No. 77/POJK.01/2016.Pertanggungjawaban pidana penyedia aplikasi pinjaman online ilegal dalam hukum positif. Kesimpulan: Pertanggungjawaban pidana dijatuhkan terhadap penyedia aplikasi. Pidana yang dikenakan terhadap penyedia aplikasi pinjaman online ilegal ini akan dijerat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti termaktub dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kata kunci : Tindak Pidana, Penyedia Aplikasi, Pinjaman Online, Ilegal
RATIO DECIDENDI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020) Zamroh, Alifatul Renawati; Handayati, Nur; Subekti; Soekorini, Noenik; Astutik, Sri
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.134

Abstract

This study analyzes the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the civil case No. 1682 K/Pdt/2020 involving Muhammad Hikman Ballagi as the Applicant and PT. Astra Sedaya Finance as the Defendant. The case focused on a dispute surrounding vehicle financing that caused material and intangible losses to the plaintiff. The study uses a normative jurisprudence method with a case approach to investigate various court decisions, ranging from the Kendari State Court, the South Eastern Sulawesi High Court, to the Supreme Court. The results of the investigation show that the Supreme Court rejected the petition of the plaintiff's cassation and sentenced him to pay the costs of the case at all levels of the court. The study provides insight into the legal considerations used by the courts in settling the financing of vehicles and its impact on the parties to the dispute. The dispute relates to a financing agreement with a trust guarantee between the plaintiff and the defendant. The case involves a judge's consideration of acts of non-performance, the seizure of a car without a detailed basis, and the obligation to pay monthly contributions. The judge also considers the legal protection of the parties as well as the principle of justice in determining the decision.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 986/PID.SUS/2021/PN SDA Rizqulloh, Ramadhandy Daffa; Handayati, Nur; Marwiyah, Siti
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2014

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar berdasarkan Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN SDA. Tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis putusan pengadilan dan regulasi yang relevan untuk menilai bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari penyidikan oleh aparat kepolisian hingga proses peradilan di pengadilan negeri. Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penegakan hukum yang signifikan, masih terdapat tantangan dalam penerapan hukum yang konsisten dan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi sediaan farmasi, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini.
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA DAMPAK PENGGABUNGAN PERUSAHAAN Zuhandika, Devi Andre; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2016

Abstract

Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan dengan Pekerja Dampak Penggabungan Perusahaan, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Penulisan Hukum (Tesis), Tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merupakan produk hukum yang dibentuk guna melindungi pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi terhadap pekerja akibat penggabungan perusahaan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial yakni perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja dalam hal terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja yakni dengan upaya penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja dimulai dari upaya bipartit kemudian tahap mediasi ataupun konsiliasi. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui lembaga peradilan dimulai dari penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, masih dapat diajukan upaya kasasi melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG TERLIBAT DALAM KEJAHATAN PEROMPAKAN KAPAL DI WILAYAH LAUT INDONESIA Kurniawan, Ertanto; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2038

Abstract

Penelitian ini menganalisis pembajakan di laut yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau asing yang merupakan tindak pidana yang merugikan keamanan internasional. Penelitian ini berfokus pada pembajakan yang dilakukan oleh ABK WNI pada kapal berbendera asing yang dapat dipengaruhi oleh tindakan pemaksaan. Penegakan hukum oleh Kepolisian Perairan Indonesia sangat penting untuk mencegah dan memberantas pembajakan, baik terhadap kapal asing maupun kapal Indonesia di perairan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum doktrinal dengan analisis kualitatif terhadap peraturan dan dokumen hukum terkait.
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR FRAUD MONEY Rp 285.000.000 OF OVERSEAS TRAVEL DOCUMENT PROCESSING (VISA) (Case Study of Police Report Number: LP / 432 / IX / 2020 / SULUT / SPKT) Barail, Deiser; Borman, M.Syahrul; Handayati, Nur; Subekti, Subekti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.557

Abstract

The difficulty of finding work in the country encourages many Indonesian workers to work abroad. To be able to leave Indonesia and be accepted in the destination country, one must have a visa as an entry permit and travel permit. However, there are still many people who do not understand the administrative procedures for visa processing, so service bureaus have emerged that offer document processing services. These service bureaus require operational and service fees. However, there are many cases where service bureaus receive money but do not fulfill their obligations, resulting in disputes that lead to police reports. This research examines criminal liability in visa processing fraud cases, with a focus on Police Report Case Study Number: LP/432/IX/2020/SULUT/SPKT. In addition, this study also analyzes the legal consequences of criminal fraud in visa management. The research method used is normative legal research, which examines legal norms based on a statutory approach. The analysis is carried out normatively qualitative with inductive logic, using the method of interpretation and comparative legal construction. In criminal law, fault is an important element in determining criminal liability. The principle of “no punishment without fault” emphasizes that a person can only be convicted if proven guilty. The legal consequences of the crime of visa fraud are criminal sanctions in accordance with Article 378 of the Criminal Code, which stipulates a maximum imprisonment of four years for perpetrators of fraud.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL Yunianto, Wahyu Agus; Astutik, Sri; Handayati, Nur
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5390

Abstract

Latar belakang: Maraknya pinjaman online ilegal belakangan ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Tak jarang, mereka terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror saat ditagih pinjaman online ilegal. Rumusan masalah dalam penelitian ini tindak pidana pinjaman online illegal. Pertanggungjawaban pidana penyedia aplikasi pinjaman online ilegal dalam hukum positif. Metode penelitian: Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan Pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual.Bahan hukum yang menggunakan bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Pengumpulan semua bahan hukum yang diperoleh dari studi Pustaka. Analisis pada penelitian hukum menggunakan metode deduktif dalam menjawab permasalahan Hasil penelitian: Tindak pidana pinjaman online ilegal. Ketentuan pidana bagi fintech yang beroperasi secara ilegal pada Pasal 32 Juncto (jo), juncto Pasal 48 UU ITE tidak secara eksplisit mengatur sanksi yang harus dijatuhkan pada fintech ilegal. Namun Pasal 26 UU ITE dan POJK No. 77/POJK.01/2016.Pertanggungjawaban pidana penyedia aplikasi pinjaman online ilegal dalam hukum positif. Kesimpulan: Pertanggungjawaban pidana dijatuhkan terhadap penyedia aplikasi. Pidana yang dikenakan terhadap penyedia aplikasi pinjaman online ilegal ini akan dijerat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti termaktub dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kata kunci : Tindak Pidana, Penyedia Aplikasi, Pinjaman Online, Ilegal
COPYRIGHT LAW ENFORCEMENT AGAINST SOFTWARE PIRACY VIOLATIONS FOR COMMERCIAL PURPOSES Ramadhanty, Venta Ananda; Astutik, Sri; Prawesthi, Wahyu; Handayati, Nur
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6074

Abstract

Copyright infringement in the form of software piracy has various modes that lead to crime. This research aims to analyze forms of copyright infringement, enforcement and protection of software copyright based on the Copyright Law. This research used normative juridical method with statute approach and conceptual approach. The research results show that piracy of computer software is a violation of copyright, because in economic use/commercial use of computer software, written permission is required in the form of license. Person who feels aggrieved by the occurrence of this violation can file a lawsuit with the Commercial Court. Law enforcement is carried out by the government, police and judicial institute. Perpetrators of illegal computer software license can be subject to criminal sanctions, especially in Article 112 and 113 of the Copyright Law. Apart from that, there are several alternative non-litigation dispute resolution methods. Preventive protection is carried out by the government in terms of supervising software creation and collaborating with various parties. Repressive measures include fines, imprisonment and additional penalties.Keywords: protection; enforcement; piracy; software, copyright
LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF SHOPEE EXPRESS PACKAGE SERVICES ACCORDING TO LAW NUMBER. 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION Rosiyanda Putra, Helvin; Handayati, Nur; Subekti, Subekti; Prawesthi, Wahyu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.564

Abstract

The development of information and communication technology has resulted in significant social, economic, and cultural changes that have taken place so quickly, making the world borderless. Especially technological advances in gadgets make it easier for us to communicate and do work. Internet access has become simple and fast, accessible anywhere and anytime. In this study, the author uses the Normative Legal Research method, research that focuses on legal norms in the form of laws and regulations. The transaction model in the marketplace has advantages compared to forums, social networks, or conventional advertising. Among them are the availability of joint account facilities without fees, the ability to determine minimum purchases by sellers, and the choice of a discount system for large purchases. In addition, the marketplace also provides automatic shipping cost calculations, online payment confirmation processes, and automatic checking of the status of goods delivery. The Consumer Protection Law (UUPK) provides rights for consumers, such as the right to receive goods according to orders, compensation in the event of default, and the right to file complaints. However, business actors also have rights, including the right to payment according to agreement and legal protection from consumer actions that are not in good faith.
Co-Authors Akbar, Rizky Hakim Amirullah, Trisakti Rizky Ayuningtiyas, Fitri Barail, Deiser Borman, M. Syahrul Borman, M.Syahrul Borman, Syahrul M. Cahyaningsurya, Nabila Sahara Cornelis, Vieta Imelda Damayanti, Sri. Sukmana Dianto, Rakhmad Wiwit Ebu, Cyrilus Paulinus Ernu Widodo, Ernu Fernanda Tasya, Raden Roro Gilang Ramadhan Hamdani, Fathul Hartoyo Hartoyo Hermanto, Ilham Anggi Kurniawan, Ertanto Laksono, Dedi Dwi Manampiring, Herdi Yerison Mariyah, Nofi Masidi, Masidi Mukiri, Steven Nasoetion, Deddi Wrdana Nata, Pandu Dewa Natahamidjaja, Freya Nirmala Nurzanah, Ita Paramitha, Vallencia Nandya Parengkuan, Estherlina Florence Perdana, Dary Iqbal Putra Prasetiyo, Evan Pratama, Ferry Putra Putri, Yolanda Rachmad, Firdaus Nur Ramadhan, Muhammad Zulkifly Ramadhanty, Venta Ananda Regoh, Melisa Jeanet Rendy Tuejeh Rizqulloh, Ramadhandy Daffa Rosiyanda Putra, Helvin Ruslan, Herlina Sasuang, Rio Heronimus Kaluara Sem Marthin Setyawan, Firmansyah Fajar Aldy Sidarta, Dudik Djaja Simangunsong, Ronald Simbala, Jaya Siti Marwiyah Siwalette, Nona D. Soekorini, Noenik SRI ASTUTIK Subekti Subekti . Subekti Subekti Sudrajat, Aang Susanto, Wahyu Su’udi, Su’udi Syamsul Arifin Syarif Hidayat Tambahani, Hance Brian Tejakusuma, Jonathan Triyono, Sulasa Agus Wahana, Angga Sukma Wahyu Pramesti Wahyu Prawesthi, Wahyu Walujo, Christianto Rici Watimah, Watimah Wijaya, Muhammad Aditya Kusuma Winarsih, Fitriyah Windu Arista, Panji Yunianto, Wahyu Agus Zamroh, Alifatul Renawati Zuhandika, Devi Andre