Articles
<![CDATA[PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO KOTA ]]>
<![CDATA[Susanto, Wahyu]]>;
<![CDATA[Cornelis, Vieta Imelda]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v4i05.1752
<![CDATA[This study aims to analyze the process of investigating the criminal act of fraud in the acceptance of civil servants and the factors that cause the criminal act in the Mojokerto City Resort Police. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. The results showed that the investigation process had run according to the procedure. The factors causing this criminal offense consist of internal factors such as the civil servant recruitment system, laws and regulations, and law enforcement, as well as external factors such as forced conditions, the existence of opportunities to commit crimes, pressure from certain parties, and the nature of a person. It is recommended that the Mojokerto City Resort Police increase human resources and conduct socialization to the community to prevent this crime. The public is also expected to be more confident in participating in the CPNS selection process honestly and realize that paying state apparatus in the selection process is a crime.]]>
<![CDATA[SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 ]]>
<![CDATA[Sasuang, Rio Heronimus Kaluara]]>;
<![CDATA[Borman, M. Syahrul]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum. Proses pembalikan beban dalam pembuktian dikenal awam dengan istilah “pembuktian terbalik” atau “pembalikan beban pembuktian” (Reversel Burden Of Proof). Hal inilah yang merupakan salah satu substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah manfaat penerapan sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dan ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian tesis ini adalah Manfaat penerapan sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, Pemberlakuan Sistem Pembuktian Terbalik dalam delik gratifikasi sangat memberi makna dalam penegakan hukum, karena sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparatur penyidik, khususnya jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa Selanjutnya Ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik perkara korupsi diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 37 ayat (2) sebagai dasar pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi yang penerapannya harus dihubungkan dengan Pasal 12B dan Pasal 37 ayat (3) bahwa pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) atau lebih dan juga dalam hal pembuktian tentang sumber asal harta benda terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU KDRT DAN SOLUSINYA UNTUK KEUTUHAN KELUARGA ]]>
<![CDATA[Regoh, Melisa Jeanet]]>;
<![CDATA[Borman, M. Syahrul]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan. Sebenarnya apa penyebabnya dan seperti apa bentuk perlindungan bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam hukum positif Indonesia,Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu : Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mengatasinya.Pembahasan terhadap persoalan-persoalan tersebut diperlukan metode penelitian, sedangkan metode penelitian yang dipergunakan meliputi : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.Berdasarkan dari penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain faktor kecemburuan, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pengetahuan tentang UU KDRT. Sedangkan perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur di dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam mencegah adapun upaya-upaya yang dilakukan PPA Polres Demak yang berkerjasama dengan lembaga lainnya untuk mengatasi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : dengan cara mensosialisasikan di dalam masyarakat secara langsung kepada masyarakat tentang adanya UU KDRT, berkerjasama dengan KP2PA Demak dengan mengadakan penyuluhanpenyuluhan yang berkaitan dengan KDRT, dan mengadakan seminar atau sebagai narasumber dalam acara-acara tertentu dengan materi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Winarsih, Fitriyah]]>;
<![CDATA[Borman, M. Syahrul]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu permasalahan dari sekian banyak permasalahan-permasalahan pokok mengenai HAM yang terus coba untuk dihadapi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dari sekian banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan, salah satu hal yang paling banyak disoroti adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan konsep dasar kemanusiaan yang ada. Kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran yang menempatkan perempuan sebagai korban dapat menimbulkan korban baik memerlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperlukan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan ini melalui proses peradilan. Kendala-kendala dalam penyelesaian perkara KDRT perlu diatasi melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat agar pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat direalisasikan. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum bagi perempuan (istri) korban kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaian hukum bagi Perempuan (istri) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (Stutate Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian tesis ini adalah Perlindungan hukum dalam korban kekerasan dalam rumah tangga Upaya perlindungan hukum sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya Penyelesaian dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Pihak Kepolisian dapat diselesaikan lewat mediasi dan jalur hukum.]]>
<![CDATA[Settlement Of Goods/Services Procurement Contract Disputes ]]>
<![CDATA[Windu Arista, Panji]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 7 No 1 (2024): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/yur.v7i1.20536
<![CDATA[This research aims to describe the dispute resolution process in public procurement contracts in Tangerang City. The research method is empirical juridical. The results show that there is a dispute in the implementation of the goods/services procurement contract in Tangerang City between the Tangerang City Public Works and Spatial Planning Agency and the goods/services provider during the 2021 fiscal year, namely in the form of a discrepancy between the remaining package capabilities submitted by the provider and the reality in the field. The settlement of the problem that occurred between the Tangerang City Public Works Office and the provider in dispute was through non-litigation channels by imposing a sanction of blacklisting the provider by the budget user of the Public Works and Spatial Planning Office in accordance with applicable regulations.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pencucian Uang Koperasi Simpan Pinjam: Studi Putusan MA 2113 K/PID.SUS/2023 ]]>
<![CDATA[Natahamidjaja, Freya Nirmala]]>;
<![CDATA[Widodo, Ernu]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Goodwood ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35912/jihham.v4i1.3333
<![CDATA[Purpose: The purpose of this study is to analyze criminal liability for Criminal Acts by Savings and Loan Cooperatives and the application of sanctions by the panel against Criminal Acts in Savings and Loan Cooperatives in the Supreme Court Decision Number 2113 K/PID. SUS/2023. Research Methodology: The type of research is normative juridical with the Statue Approach and Case Study Approach. The data collection method was based on the literature and used a descriptive deductive legal material analysis. Results: Criminal liability for Money Laundering by the Savings and Loan Cooperative carried out by HS has fulfilled the concept of corporate criminal liability of the Identification and Strict Liability theory where HS deserves to be given a criminal sanction of 18 years in prison and a fine of IDR 15,000,000,000. The Supreme Court Decision Number 2113 K / PID.SUS / 2023 is still not appropriate where HS should be subject to additional criminal penalties in accordance with Article 7 of Law No. 8 of 2010 in the form of a maximum fine of IDR 100,000,000,000 or in accordance with Article 121 of Law Number 1 of 2023 in the form of a maximum imprisonment of 20 years, the maximum fine for Corporations is category VIII or IDR 50,000,000,000 Limitations: This study only focuses on discussing the case of money laundering by the Savings and Loan Cooperative in the Supreme Court decision Number 2113 K/PID.SUS/2023 Contributions: This research can be a means of education in analyzing money laundering cases by Savings and Loan Cooperatives in accordance with existing laws and regulations.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI MUKA UMUM SEBAGAI PERBUATAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Tuejeh, Rendy]]>;
<![CDATA[Borman, M. Syahrul]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i02.1767
<![CDATA[Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif, yaitu hukum pidana. Penggunaan senjata tajam secara umum sering digunakan dalam aksi tawuran yang dilakukan baik dalam tingkatan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat, sehingga menyebabkan jatuh korban yang lebih banyak, dan melibatkan aparat Kepolisian untuk mengantisipasinya. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan senjata tajam, Upaya dalam meminimalisir penggunaan senjata tajam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mencari data dengan melakukan interview mengenai fenomena penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di sekitar Kota Sukabumi, Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kasus penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di Sukabumi terjadi karena faktor solidaritas atau kebersamaan antar warga yang dianiaya oleh warga lain yang menimbulkan kerusuhan dengan senjata tajam.]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN Putusan Pengadilan No. 196/.PID.B/2023/pN. TNN ]]>
<![CDATA[Marthin, Sem]]>;
<![CDATA[Borman, M. Syahrul]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i02.1768
<![CDATA[Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan.Terkadang para pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja untuk menghindar dari jeratan hukum, maka dengan demikian pelaku mengaburkan identitas, atau menghilangkan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan, sehingga proses penanganan perkara pembunuhan hanya mengandalkan alat bukti petunjuk yang mengarahkan adanya terjadi tindak pidana pembunuhan. Faktor-faktor orang melakukan tindak Pidana Pembunuhan adalah kerusakan sistem dan struktur sosial dalam pikiran sipelaku pembunuhan hal ini disebabkan kecemburuan sehingga menimbulkan emosi, kebutuhan diri sendiri yang berlebihan, sakit hati dan sebagainya, Ketidakseimbangan hubungan antara Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan pembunuhan. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang membatasi penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi dapat juga diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan ahli, oleh TKP dan barang bukti. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap sesuai karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan]]>
<![CDATA[The LEGAL PROTECTION FOR CONSUMER OF DRUG PRODUCER THAT DOES NOT HAVE A DISTRIBUTION PERMIT FROM THE FOOD AND DRUG CONTROL AGENCY (BPOM) ]]>
<![CDATA[Lazuardi, Hendra]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 2 No. 4 (2023): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Transpublika Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55047/polri.v2i4.772
<![CDATA[For maintain health in carrying out daily activities, humans consume drugs as a healing solution for the ailments they experience. However, cases of illegal drug distribution threaten the health of someone who accidentally consumes illegal drugs without testing by the Food and Drug Monitoring Agency. The purpose of this research is to analyze the process of granting licenses to the distribution of drugs by BPOM and legal protection for consumers against the distribution of drugs that do not have distribution permits. This type of research is normative legal research with the Statue and Case Approach. Analysis data used descriptive qualitative analysis of existing laws and regulations to find answers to cases of drug trafficking that do not have a distribution permit. The results of the study prove that the process of granting permits for drug distribution by BPOM is carried out in two stages, namely the Pre-registration and Registration stages with the fulfillment of the required statements and documents. The evaluation process is carried out for 100 days for new drug products which is carried out by the Head of the BPOM Agency. Legal protection for consumers against the distribution of drugs that do not have a distribution permit is by imposing a maximum imprisonment of 15 years and a maximum fine of IDR 1,500,000,000.00 for the perpetrator. For producers who do not have the expertise and authority to carry out pharmaceutical practices, they will be fined a maximum of IDR. 100,000,000.00.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Fernanda Tasya, Raden Roro]]>;
<![CDATA[Astutik, Sri]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>;
<![CDATA[Nasoetion, Deddi Wrdana]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12480
<![CDATA[This study discusses legal protection for consumers in online buying and selling transactions and efforts to resolve disputes that occur due to default by business actors. In the digital era, online transactions are becoming increasingly popular because they are considered more practical and efficient. However, online shopping also has risks, such as goods that are not in accordance, late delivery, or even fraud. In Indonesia, legal protection for consumers in online transactions is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions. Consumers who experience losses can file a lawsuit through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) or the court. This study uses a case study on the Shopee platform to analyze the effectiveness of BPSK in resolving consumer disputes. The results of the study show that BPSK is a more practical alternative than the courts in resolving consumer disputes. However, there are still many obstacles in its implementation, such as a lack of consumer understanding of the lawsuit filing procedure and the time-consuming and costly legal process. This study concludes that legal protection for consumers can be more effective if the government actively monitors online transactions and educates consumers about their rights. Efforts to resolve disputes through BPSK need to be improved to be more efficient and to meet consumer protection needs.]]>
