Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.668
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Pemuliaan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Puannandini, Dewi Asri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Melihat Sisi Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaki Elektronik Ridhalah, Fikri Nugrah; Nugraha, Bangga Maulana; Puannandini, Dewi Asri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi adalah sarana prasarana atau alat yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah segala aktivitas dan tekhnologi sesuatu yang tidak bisa lepas dari manusia pada zaman ini karena hampir semua aktivitas manusia menggunakan tekhnologi, maka dari itu karena manusia menggunakan teknologi tentu saja hal ini menimbulkan beberapa polemik yang sudah dituntaskan seperti banyak sekali tindak kejahatan yang terjadi akibat tekhnologi bahkan sampai mengancam. Hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan bahwa Hak asasi manusia itu adalah sebuah konsep hukum atau norrmatif yang dimiliki dan melekat pada manusia saat manusia lahir sampai sekarang hukum atau norrmatif yang dimiliki dan melekat pada manusia saat manusia lahir sampai sekarang, maka dari itu banyak sekali teknologi yang mengancam Hak asasi manusia dan bisa menghambat perkembangan teknologi dan perkembangan pembangunan negara, maka dari itu Pemerintah membuat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk melindungi teknologi dan hak-hak itu sendiri, dengan adanya hukum dan sanksi ini maka bagi penindak kejahatan bisa membuat efek jera agar tidak melakukan tindak kejahatan, tapi dalam undang-undang ini juga ternyata melahirkan banyak polemik banyak sekali yang kurang setuju dengan isi dari undangundang ini karena banyak sekali pasal yang belum tegak lurus terhadap hukum maka dari itu pemerintah berunding kembali untuk melakukan perubahan pada undang-undang ITE ini.
Upaya Hukum Pidana Lingkungan dalam Pencegahan Pembuangan Limbah Industri secara Langsung ke Badan Permukaan Air Menurut Permen LHK No 68 Tahun 2016 Iryana, Anri; Rengganis, Tresnasuci Leofanny; Puannandini, Dewi Asri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31475

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri secara langsung ke badan air permukaan merupakan permasalahan serius yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur standar kualitas air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Regulasi ini menetapkan parameter fisik, kimia, dan biologi yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan industri, dilengkapi dengan mekanisme perizinan, pemantauan, dan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar. Upaya hukum pidana lingkungan dalam konteks ini mencakup penerapan asas strict liability dan corporate criminal liability yang memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan baku mutu air limbah. Melalui pendekatan analisis yuridis normatif, penelitian ini mengkaji efektivitas instrumen hukum pidana dalam mencegah pelanggaran pembuangan limbah industri dengan menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam Permen LHK No. 68 Tahun 2016 serta kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis menunjukkan bahwa upaya pencegahan melalui hukum pidana lingkungan meliputi tiga aspek utama: pertama, penetapan standar baku mutu yang ketat sebagai dasar hukum; kedua, sistem pemantauan dan penegakan hukum yang terintegrasi; dan ketiga, penerapan sanksi pidana yang bersifat deterjen. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi antar lembaga, kapasitas teknis pemantauan, dan kesadaran hukum pelaku industri, sehingga diperlukan penguatan sistem penegakan hukum yang lebih komprehensif.
Transformasi Hukum Lingkungan Pascapandemi: Analisis Dampak Covid-19 terhadap Kebijakan Lingkungan dan Penegakan Hukum Pradana, Ardiva Galih; Ramadhani, Helmy Rizal; Puannandini, Dewi Asri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31476

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menghadirkan transformasi fundamental dalam paradigma hukum lingkungan global, menciptakan dinamika baru antara kepentingan kesehatan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menganalisis perubahan kebijakan lingkungan pascapandemi melalui pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada evolusi regulasi lingkungan, mekanisme penegakan hukum, dan adaptasi instrumen hukum lingkungan dalam menghadapi tantangan pascapandemi. Analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menuju proaktif dalam pengelolaan lingkungan, dengan penekanan pada prinsip pencegahan dan kehati-hatian sebagai fondasi kebijakan lingkungan baru. Dampak COVID-19 terhadap sistem penegakan hukum lingkungan mencakup reformulasi sanksi administratif, penguatan peran pengawasan lingkungan berbasis teknologi digital, dan harmonisasi regulasi lingkungan dengan protokol kesehatan masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa penegakan hukum lingkungan pascapandemi mengalami evolusi signifikan dalam aspek procedural law, substantive law, dan enforcement mechanism, yang tercermin dalam penerapan environmental impact assessment yang lebih komprehensif dan integrasi prinsip One Health dalam kebijakan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi hukum lingkungan pascapandemi membawa implikasi jangka panjang terhadap efektivitas perlindungan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: antara Regulasi dan Implementasi Puannandini, Dewi Asri; Triyani, Desti; Nananda, Isti Febyan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31483

Abstract

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga keterbatasan kapasitas penegak hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memadai, penerapan hukum di lapangan masih belum optimal. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha guna menciptakan sistem penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif dan berkeadilan.
Efektivitas Instrumen Hukum Lingkungan dalam Pengendalian Pencemaran Industri di Indonesia Oktafiana, Hary; Ridwan, Rivia; Puannandini, Dewi Asri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31493

Abstract

Pencemaran industri di Indonesia merupakan permasalahan lingkungan yang kompleks yang memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan efektif. Penelitian ini menganalisis efektivitas instrumen hukum lingkungan dalam mengendalikan pencemaran industri melalui metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan implementasinya di lapangan. Instrumen hukum yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan turunannya, serta mekanisme perizinan lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL. Analisis normatif menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah menyediakan landasan yang cukup kuat untuk pengendalian pencemaran industri, namun terdapat gap antara norma hukum dengan implementasi praktis di lapangan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun instrumen hukum lingkungan telah mengalami perkembangan signifikan, efektivitasnya dalam mengendalikan pencemaran industri masih terhambat oleh beberapa faktor. Kelemahan utama terletak pada aspek penegakan hukum yang belum optimal, koordinasi antar instansi yang kurang sinergis, serta sanksi yang belum memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku industri. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas pengawasan, harmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Optimalisasi instrumen hukum lingkungan dapat dicapai melalui reformasi kelembagaan, peningkatan koordinasi stakeholder, dan penerapan teknologi dalam monitoring pencemaran industri.
Persepsi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Bandung Nuraeni, Reni; Purnama, Wulan; Puannandini, Dewi Asri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31542

Abstract

Penegakan hukum lingkungan memiliki peran strategis dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kota, terutama di wilayah urban seperti Bandung yang menjadi pusat aktivitas warga dan wisatawan. Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan hukum lingkungan di Kota Bandung, khususnya dalam pengelolaan sampah. Lokasi penelitian difokuskan di kawasan Gasibu Run Track, dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap tiga kategori responden: warga lokal, pendatang, dan aparatur pengelola lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa warga Bandung umumnya menilai positif upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah, seperti adanya jadwal pengangkutan dan kebersihan rutin. Namun, perantau justru menganggap Bandung belum bersih dan cenderung kotor, karena kurangnya informasi mengenai sistem pengelolaan lingkungan yang diterapkan. Penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi publik dan edukasi lingkungan yang merata agar kebijakan hukum lingkungan dapat dipahami dan dijalankan secara partisipatif oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puannandini, Dewi Asri; Nurhidayatulloh, Muhammad Miftah; Soheh , Ruhiyat
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20500

Abstract

Environmental law enforcement in the management of Hazardous and Toxic Waste (B3) is a crucial aspect to protect the quality of the environment and public health in Indonesia. This study examines the effectiveness of the implementation of laws and regulations, especially Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, in regulating the management of B3 waste by various industrial sectors. The research method used is normative juridical with an analysis of legal regulations and law enforcement practices in the field. The results of the study indicate that there are still gaps in the implementation of the law, where many business actors have not fully complied with the obligation to manage B3 waste according to the established standards, thus potentially causing environmental pollution and health risks. Criminal and administrative sanctions stipulated in the law are not fully effective in encouraging compliance, so that increased supervision, education, and strict sanctions are needed. This study recommends a more comprehensive and participatory law enforcement strategy to ensure that B3 waste management is carried out in accordance with legal provisions in order to create a healthy and sustainable environment.
Kebijakan Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Parkir: Problematika dan Solusinya di Kota-Kota Besar Maroji, Maroji; Samad, Izzan Firizqi Abdul; Puannandini, Dewi Asri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20606

Abstract

This study aims to analyze regulations regarding the management of Hazardous and Toxic Materials (B3) waste in Indonesia, specifically regarding the safe and sustainable storage, retention, and disposal of B3 waste. Furthermore, this study also provides the effectiveness of sanctions against violations in the industrial sector and healthcare facilities to assess the regulation's ability to reduce environmental pollution and its impact on public health. This study uses a normative juridical method with a descriptive approach, focusing on the analysis of laws and legal doctrines. Based on the analysis, it was found that although the regulations have been clearly regulated, various challenges remain in their implementation, such as weak supervision, complex licensing processes, and low business awareness. Therefore, strategies are needed to improve technology-based supervision, reform the licensing system, impose sanctions, provide incentives for compliant industries, and increase public participation. The findings and recommendations in this study can be a real contribution to strengthening a more effective, firm, and sustainable B3 waste management system, in order to support environmental protection and public health.
Mengusut Tuntas Kejahatan Prostitusi Online dalam Penegakan Hukum Terhadap Pekerja dan Pengguna Jasa Seks Komersial Puannandini, Dewi Asri
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v3i2.1437

Abstract

This research was conducted to obtain an overview related to law enforcement against online prostitution crimes and what are the inhibiting factors for law enforcement. The author tries to answer legal problems from the normative side based on both the rule of law in the law and norms. The legal materials that the author uses are secondary legal materials and primary legal materials. The results of the discussion are that in terms of law enforcement online prostitution at this time can only ensnare pimps or service providers only commercial sex workers and even then only article 296 of the Criminal Code is relevant while customers or commercial sex workers are only used as witnesses, this is very contradictory to the facts on the ground. where the tendency of both pimps, sex workers and customers alike benefit, but because there is no specific phrase in either the law or the Criminal Code which states that sex workers and their customers are criminal acts, this often results in customers and sex workers being used as witnesses instead of a crime The factors that hinder law enforcement against online prostitution as a criminal act of prostitution consist of regulatory factors, law enforcement factors, facilities and law enforcement factors, community factors and cultural factors. Lack of control mechanisms from the judicial component in every case examination process, law enforcers who lack cyber units in law enforcement institutions.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan prostiusi online dan apa yang menjadi faktor penghambat terhadap penegakan hukum tersebut. Penulis mencoba menjawab permasalahan hukum dari sisi normatif berdasarkan baik aturan hukum dalam perundang-undangan maupun norma-norma. Bahan hukum yang penulis pergunakan yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Hasil pembahasan yakni Dalam hal penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada saat ini hanya bisa menjerat mucikari nya saja atau penyedia layanan pekerja seks komersialnya itupun hanya pasal 296 KUHP yang relevan adapun pelanggan atau pekerja seks komersialnya hanya dijadikan sebagai saksi hal ini sangat kontradiktif dengan fakta dilapangan dimana kecenderungan baik mucikari, psk dan pelanggan sama-sama mendapatkan keuntungan, akan tetapi karena tidak ada nya frasa yang spesifik baik dalam undang-undang maupun KUHP yang menyebutkan psk dan pelanggannya merupakan tindak kejahatan maka terjadi kekosongan yang menyebabkan seringkali pelanggan dan psk nya hanya dijadikan saksi bukan pelaku tindak kejahatan Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap prostitusi online sebagai tindak pidana prostitusi terdiri dari faktor Aturan hukum yang mengatur, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kurangnya mekanisme kontrol dari komponen peradilan pidana dalam setiap proses pemeriksaan perkara, penegak hukum yang kurangnya unit cyber dalam institusi penegak hukum.
Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Sanjaya, Muhamat Agung; Puannandini, Dewi Asri; Kurniasih, Ida
Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v4i1.1450

Abstract

Implementation of the Covid-19 vaccination as an effort by the government to suppress the spread of the Covid-19 virus, the vaccination obligation is listed in Presidential Regulation Number 14 of 2021 as well as containing administrative and criminal sanctions for those who refuse vaccination, reasons for refusing vaccination due to fear of serious side effects that threaten life safety, so that it is not appropriate for criminal sanctions to be applied to people who refuse vaccines but obey health protocols. The purpose of this study is to determine the urgency of implementing criminal sanctions for those who refuse Covid-19 vaccination from the perspective of human rights as well as legal consequences and legal protection for recipients and refusals of Covid-19 vaccination in Indonesia. This study uses a normative juridical approach to legislation and comparison and then analyzed qualitatively. As a result, it is concluded that the obligation to vaccinate is a form of human rights restriction in a health emergency, but the application of criminal sanctions for vaccination refusals is full of difficulties and complications, although it can function as an effort to comply with the community, and as a result, vaccine recipients get an international vaccination certificate. criminal law, while legal protections due to AEFI are regulated in-laws and regulations. In addition, victims can apply for other legal steps in civil, criminal, or through consumer protection. Therefore, a Perpu vaccination is needed to ensure legal certainty through a social approach and restorative justice in the success of vaccination.Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 maka kewajiban vaksinasi tercantum pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sekaligus memuat sanksi administratif dan pidana bagi yang menolak vaksinasi, alasan penolakan vaksinasi karena ketakutan terhadap efek samping serius yang mengacam keselamatan jiwa, sehingga tidak tepat sanksi pidana diterapkan kepada orang yang menolak vaksin namun taat menerapkan protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi penerapan sanksi pidana bagi yang menolak vaksinasi Covid-19 ditinjau dari perspektif HAM serta akibat hukum dan perlindungan hukum bagi penerima maupun penolak vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan lalu dianalisis secara kualitatif. Sehingga dihasilkan bahwa kewajiban vaksinasi merupakan bentuk pembatasan HAM pada keadaan darurat kesehatan namun penerapan sanksi pidana bagi penolak vaksinasi sarat akan kesulitan dan kerumitan walaupun dapat berfungsi sebagai upaya kepatuhan masyarakat, dan akibat hukumnya penerima vaksin mendapatkan sertifikat vaksinasi internasional, bagi penolak vaksin dikenakan sanksi administratif dan pidana, sedangkan perlindungan hukum akibat KIPI diatur dalam peraturan perundang-undangan selain itu korban dapat mengajukan langkah hukum lain secara perdata, pidana, atau melalui perlindungan konsumen. Maka diperlukan Perpu vaksinasi untuk menjamin kepastian hukum melalui pendekatan sosial dan restorative justice dalam mensukseskan vaksinasi.  
Co-Authors Abdul Samad, Izzan Firizqi Ahmad Nur, Agum Alphazandra, Arvin William Amanda, Reiga Ani Suryani Arianty Nazib, Cindy Novia Buwana, Sukma Auliya Nata Buwana, Yasmin Inayah Nata Devi Anggraeni Faridl, Fahmi Fatihatul, Ifat Firdaus, Muhammad Nurzaman Haya, Ulfa Syifaul Herdiyansah, Peri Iryana, Anri Karabi, Jumadi K. Kurniasih, Ida Maroji, Maroji Nadapdap, Binton Jhonson Najah, Nurun Najiib, Alfian Naufal Nananda, Isti Febyan Nastiar, Aditya Rifqi Nugraha, Bangga Maulana Nurhasan, Muhammad Nurhidayatulloh, Muhammad Miftah Octo Firmansyah Gulo, Deden Oktafiana, Hary Pradana, Ardiva Galih Ramadhani, Fahmi Ali Ramadhani, Helmy Rizal Rengganis, Tresnasuci Leofanny Reni Nuraeni, Reni Ridhalah, Fikri Nugrah Ridwan, Rivia Samad, Izzan Firizqi Abdul Sanjaya, Muhamat Agung Sari, Dea Permata Simanjuntak, Yesicca Risma Shinta Soheh , Ruhiyat Soheh, Ruhiyat Triyani, Desti Urpiah, Sani Wulan Purnama, Wulan