Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Legal Remedies for Preventing Uncertified Vessels: Following Their Expertise for Shipping Safety Firdaus, Muhammad Nurzaman; Puannandini, Dewi Asri; Ramadhani, Fahmi Ali
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i1.2403

Abstract

Shipping safety is very important and occupies a central position in all aspects of the shipping world. Aspects inherent in shipping safety include characteristics, attitudes, values, and activities regarding how important it is to meet safety and security requirements related to transportation in waters and ports. Shipping safety in Indonesia, especially when many crew members do not have certificates according to their expertise or are fake affects the safety of the skipper, the crew, and the passengers or goods they carry because it will have a negative impact. This research method was carried out using a Normative Juridical approach because in this study the source of legal material for laws and regulations. The method used is a method of approaching laws that are carried out by reviewing the laws and regulations handled. This study takes the example of a case regarding the forgery of a Level IV Nautical Expert Certificate based on the decision of the Subang District Court Number: 246/Pid.B/ 2020/ PN.Sng by a defendant named Sakban (57) who was proven to have forged a Level IV Nautical Expert Certificate in 2016 and was caught in 2020. The results of his research are the consequences caused by ship crews who do not have a certificate of expertise under their expertise can affect the safety of their voyages themselves if there are many crew members and ship captains who are not competent in their fields. There is also still weak supervision carried out by law enforcement officials and kesyahbandar to prevent the rampant forgery of expertise certificates, especially for the crew and the skipper, so there are many loopholes for perpetrators of forgery of expertise certificates, especially in the shipping world.
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN POLITIK UANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK DI INDONESIA Puannandini, Dewi Asri; Urpiah, Sani
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.784

Abstract

Money politics is a serious problem in the implementation of elections in Indonesia. Currently money politics has become a culture and commonplace in the eyes of the Indonesian people, so that people have no fear of practicing money politics, either by giving rewards or receiving certain rewards by the candidates. The practice of money politics must be prevented in order to create a good, transparent and accountable democratic system. This research is a normative juridical research. The approaches used in this study include a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. Sources of data obtained from primary and secondary data sources. From the results of the study it was found that the factors for the occurrence of money politics include: first, People's views that are used to money politics in elections, second, money politics become a bad culture every Indonesian election, third, weak law enforcement in Indonesia, fourth, weak faith factor, fifth, poverty factor. Sixth, the lack of public understanding of politics and the impact of money politics. The prevention efforts include: the establishment of an electoral justice system (EJS), providing understanding to the public about politics and the impact of money politics, and eradicating poverty in various sectors. Strengthen law enforcement and regulations as well as sanctions both criminal and administrative to deter perpetrators of money politics. lack of public understanding of politics and the impact of money politics.
Korupsi, Penipuan dan Pencucian Uang dalam Skema Robot Trading Viral Blast Global: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pasal 15 dan Pasal 52 Uncac serta Upaya Pemulihan Aset di Indonesia Puannandini, Dewi Asri; Iryana, Anri; Soheh, Ruhiyat
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36639

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik korupsi, penipuan, dan pencucian uang dalam skema robot trading Viral Blast Global melalui tinjauan yuridis terhadap implementasi Pasal 15 dan Pasal 52 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan norma internasional tersebut diterapkan dalam sistem hukum nasional serta efektivitasnya terhadap upaya pemulihan aset hasil kejahatan lintas negara. Dengan pendekatan yuridis-komparatif, penelitian ini menilai harmonisasi hukum internasional dan nasional serta menawarkan rekomendasi strategis guna memperkuat mekanisme penegakan hukum dan tata kelola keuangan digital di Indonesia.
Tanggung Jawab Hukum Negara atas Kebocoran Data Publik di Era Interkoneksi Digital Nasional: Analisis Kasus Serangan Siber PDNS Kementerian Komunikasi dan Digital Puannandini, Dewi Asri; Faridl, Fahmi; Buwana, Sukma Auliya Nata
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36643

Abstract

Kebocoran data publik akibat serangan siber terhadap PDNS Kementerian Komunikasi dan Digital pada Juni 2024 mengakibatkan gangguan masif terhadap 282 instansi pemerintah dan kebocoran data jutaan warga negara. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis tanggung jawab hukum negara atas kebocoran data publik dengan fokus kasus PDNS. Hasil penelitian menunjukkan kekosongan hukum mengenai tanggung jawab negara, ketidakjelasan rezim hukum yang berlaku, lemahnya standar keamanan siber, ketiadaan mekanisme ganti rugi memadai, serta minimnya transparansi penanganan insiden. Faktor penyebab meliputi fragmentasi regulasi, keterbatasan infrastruktur dan SDM, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Serangan ransomware Brain Cipher mengeksploitasi kerentanan sistemik, mengakibatkan kerugian ekonomi langsung Rp 300 miliar dan hilangnya kepercayaan publik. Penelitian merekomendasikan konstruksi doktrin tanggung jawab negara komprehensif berbasis strict liability, harmonisasi regulasi, pembentukan standar nasional keamanan data, penguatan kapasitas kelembagaan, dan mekanisme kompensasi efektif bagi korban.
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Streaming Ilegal atas Pelanggaran Hak Cipta: Analisis Kasus Penyiaran Ulang Konten Tanpa Lisensi di Platform Digital Najiib, Alfian Naufal; Pradana, Ardiva Galih; Puannandini, Dewi Asri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37228

Abstract

Fenomena streaming ilegal yang menyiarkan ulang konten tanpa lisensi dari platform resmi mengalami peningkatan signifikan di Indonesia, mengakibatkan kerugian ekonomi industri kreatif mencapai triliunan rupiah. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis tanggung jawab hukum pelaku streaming ilegal dengan fokus pada kasus penyiaran ulang konten film, serial TV, dan pertandingan olahraga tanpa izin pemegang hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan kelemahan enforcement hukum hak cipta, ambiguitas konsep "penyiaran" dalam era digital, keterbatasan yurisdiksi terhadap pelaku lintas negara, minimnya sanksi efektif yang memberikan efek jera, serta ketiadaan mekanisme kompensasi memadai bagi pemegang hak. Faktor penyebab meliputi fragmentasi regulasi, keterbatasan kapasitas penegak hukum dalam investigasi digital, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta tingginya permintaan konsumen terhadap akses konten murah atau gratis. Kasus streaming ilegal platform "IndoMovieStream" dan "LiveSportID" mengeksploitasi kekosongan hukum, mengakibatkan kerugian industri perfilman Rp 2,3 triliun dan kehilangan hak siar olahraga senilai Rp 1,8 triliun. Penelitian merekomendasikan konstruksi tanggung jawab hukum komprehensif berbasis strict liability, harmonisasi regulasi hak cipta dan telekomunikasi, penguatan kapasitas penegakan hukum digital, mekanisme site blocking efektif, dan sistem kompensasi yang memberikan keadilan bagi pemegang hak cipta.
Aspek Hukum Penegakan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Penjualan Produk KW melalui E-Commerce Puannandini, Dewi Asri; Herdiyansah, Peri; Rengganis, Tresnasuci Leofanny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37248

Abstract

Perkembangan pesat perdagangan elektronik di Indonesia menciptakan tantangan kompleks dalam penegakan hak kekayaan intelektual, khususnya terkait maraknya penjualan produk palsu yang merugikan pemilik merek, konsumen, dan stabilitas pasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum penegakan hak kekayaan intelektual terhadap penjualan produk KW melalui platform e-commerce dengan fokus pada kerangka regulasi, mekanisme penegakan, dan strategi optimalisasi. Metode penelitian hukum normatif digunakan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual secara memadai melalui berbagai undang-undang, namun implementasinya terkendala oleh sistem delik aduan, ambiguitas tanggung jawab platform, dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pembaruan regulasi untuk memperjelas kewajiban platform, penguatan koordinasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam deteksi produk ilegal, serta peningkatan literasi digital konsumen untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang melindungi hak kekayaan intelektual sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital berkelanjutan.
Tanggung Jawab Hukum Penjual dan Platform Shopee terhadap Janji Komersial dalam Live Streaming Shopping Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Puannandini, Dewi Asri; Triyani, Desti; Nananda, Isti Febyan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37259

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mengalami perubahan besar dengan munculnya fitur belanja melalui siaran langsung di platform marketplace, salah satunya adalah Shopee. Dengan adanya fitur ini, penjual dan pembawa acara bisa menyampaikan tawaran komersial secara real-time kepada pembeli, termasuk klaim tentang kualitas produk, diskon, serta jaminan tertentu. Namun, seringkali janji-janji komersial tersebut tidak dipenuhi, yang mengakibatkan kerugian untuk konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab secara hukum, apakah hanya penjual atau juga Shopee sebagai penyelenggara platform online. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji tanggung jawab hukum antara penjual dan Shopee mengenai janji komersial dalam belanja melalui siaran langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan konsep. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penjual tetap menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas keakuratan informasi dan janji komersial yang diberikan, tetapi Shopee juga memiliki tanggung jawab terbatas dalam hal pengawasan, menyediakan sistem yang dapat diandalkan, serta perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, penting untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan agar perlindungan konsumen dalam belanja melalui siaran langsung dapat terlaksana dengan baik.