Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal ABDIMAS MUTIARA Jurnal Mutiara Hukum JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL
Damanik, Micael Jeriko
Unknown Affiliation
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMA FREE METHODIST 1 MEDAN Damanik, Micael Jeriko; Tiromsi Sitanggang; Bornok Simanjuntak
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMA Free Methodist 1 Medan. Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya perilaku anak yang tidak benar dikalangan masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran secara prakteknya harus memperhatikan perbuatan perbuatan yang telah dilakukan. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai pelaku pelanggaran secara baik dan benar. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta memperhatikan pertanggungjawaban hukum yang dilakukan anak sebagai pelaku pelanggaran di SMA Free Methodist 1 Medan.
PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN YANG DILAKSANAKAN TANPA PERSETUJUAN ANTAR AHLI WARIS LAINNYA (STUDI KASUS DI DAERAH GAYO LUES) Syafi’i, Abdullah; Marpaung, Rolando; Damanik, Micael Jeriko; Sitanggang, Tiromsi
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i1.5198

Abstract

Peralihan  hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada hak yang baru. Peralihan hak atas harta warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dari segi yuridis yaitu beralihnya tanah warisan secara melawan  hukum  karena merupakan warisan milik beberapa ahli waris namun menjadi sengketa setelah pewaris meninggal dunia karena beberapa ahli waris lainya membuat Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) terhadap tanah warisan tanpa persetujuan antar ahli waris dan menguasai secara sepihak tanah warisan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dan perlindungan terhadap terjadinya peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris mengakibatkan adanya hak-hak ahli waris yang dirugikan karena ahli waris tidak mendapatkan bagian warisan berupa tanah dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan terdapat dalam Pasal 1066 KUHPerdata, hak saisine, diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata dan hak heriditatis petitio diatur dalam Pasal 834 KUH Perdata
KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERKAIT KEPEMILIKAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1604/PID.SUS/2022/PT MDN) Laia, Hendrik Wahyu Luther; Marpaung, Rolando; Sherhan; Damanik, Micael Jeriko
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i2.5330

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang putusan bebas terkait kepemilikan narkotika Dimana kepemilikan narkotika adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum di banyak yurisdiksi. Namun, ada situasi di mana individu yang dituduh memiliki narkotika akhirnya dibebaskan oleh pengadilan. Dalam penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui dan membahas: (1) untuk mengetahui dan membuktikan pembuktian perkara nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP (2) untuk menganalisa dan menyesuaikan putusan pengadilan nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN dengan fakta yang terungkap di persidangan (3) untuk mengetahui dampak sosial dari penyalahgunaan narkotika di medan sumatera utara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa terdakwa di vonis bebas oleh pengadilan tinggi medan setelah mengajukan banding. Dalam putusan tersebut terdakwa di vonis bebas karena jaksa penuntut umum tidak mempunyai cukup bukti yang sah.
PENGAWASAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 25 MEDAN Putra, Ardiansyah; Hutauruk, Firman Agustinus; Damanik, Micael Jeriko; Marpaung, Rolando; Sherhan
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v6i1.5336

Abstract

Pemberian kredit merupakan salah satu tujuan dari PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan, yaitu untuk membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman uang. Dalam melaksanakan aktivitas tersebut, perusahaan harus memperhatikan fungsi-fungsi manajemen yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Fungsi manajemen tersebut adalah Perencanaan dan Pengawasan yang merupakan fungsi yang paling mendukung satu sama lainnya guna mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan berkaitan dengan suatu cara atau metode yang membantu perusahaan dalam penyaluran kredit pada masyarakat. Pemberian atau penyaluran kredit harus diawasi untuk mencegah adanya kredit yang tidak dibayar atau macet. Dan yang menjadi pembahasan di proposal ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan Pengawasan Kredit pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan? Apakah akibat hukum yang timbul sehubungan pemberian kredit oleh PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan? Tindakan apakah yang dilakukan bila terjadi penyimpangan-penyimpangan kemacetan kredit sehubungan dengan pengawasan kredit? Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap perencanaan dan pengawasan pemberian kredit pada PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang objek yang diteliti. Adapun jenis data yang di gunakan adalah data primer yang merupakan hasil wawancara berupa tanya jawab dengan PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan, serta data sekunder yang berupa struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan dan daftar kredit macet tahun 2017-2018.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi putusan Nomor 43 / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN-Mdn) Siwanahono, Serfasius; Damanik, Micael Jeriko; Simanjuntak, Bornok; Purba, Parlindungan
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v4i2.5357

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: (1) mempelajari dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus nomor 43/pid.sus-anak/2022/pn-Mdn; dan (2) untuk mempelajari dan menganalisis proses pembuktian pelanggaran UU Perlindungan Anak, terutama pada ayat (1). Karena Pasal 1 angka 1 UUPA mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Pasal 76 D dan E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat menjerat pelaku persetubuhan pada anak. Seorang anak yang berusia di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana persetubuhan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melainkan hanya dapat diberikan berupa sanksi tindakan. Mereka juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apapun untuk dibebankan kepada anak jika mereka berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 14 tahun. Pastikan bahwa stigma atau label negatif yang timbul dari tanggung jawab pidana yang dikenakan pada anak tidak menghancurkan masa depannya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan) Sarumaha, Yohanes Arman Andani; Marpaung, Rolando; Damanik, Micael Jeriko; Sitanggang, Tiromsi
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v4i2.5358

Abstract

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan hukum pada anak adalah upaya untuk menjamin bahwasannya setiap anak mendapatkan haknya. Tindakan kekerasan pada anak memiliki akibat yang signifikan seperti tekanan psikologis, trauma, malu, stress, dan ketakutan yang berlebihan pada korban, sehingga negara dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada korban. Penelitian ini bertujuan memahami hak-hak ataupun perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dikaji dari Undang- Undang No 35 Tahun 2014. Dalam studi kasus ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan (DP3APM). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mencakup studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pornografi, dan kejahatan lainnya mendapatkan perlindungan khusus yang tercantum dalam Pasal 59A, 67B, dan 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta perlindungan dan upaya yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, seperti reintegrasi, memberikan perlindungan dan menegakkan hukum bersama aparat penegak hukum.
ANALISIS HUKUM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM PASAL 114 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG) Gulo, Sokhizato; Damanik, Micael Jeriko; Simanjuntak, Bornok; Hutagalung, Malthus
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i1.5441

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pertimbangan, kendala atau hambatan JPU dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, 1) Dasar pertimbangan JPU dalam menentukan tuntutan terhadap pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah banyaknya kepemilikan narkotika oleh terdakwa. 2) Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh JPU dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah proses permintaan persetujuan dari Kejaksaan Agung, jika tuntutan PU adalah penjara 20 tahun, seumur hidup dan pidana mati. 3) Upaya Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah melakukan penuntutan, melakukan eksekusi dan melakukan sosialisasi.
Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sifaoroasi Nias Selatan (Studi Putusan Nomor:46/Pid.Sus/2019/PN Gst) Marpaung, Rolando; Damanik, Micael Jeriko; Purba, Parlindungan; Lase, Etri Jayanti
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 4 No. 2 (2022): JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana atas tidak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dengan Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst.Penelitian dilakukan dengan menganalisis Studi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dengan Nomor Register Perkara: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst. Selanjutnya data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative), yakni melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, majalah, literatur, artikel, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertama, penerapan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung, telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya bersesuaian dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu memberi pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat menerima sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Hakim. Kedua, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang Ayah terhadap anak Kandung dalam Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst, lebih memperhatikan akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban, terlihat dalam pemberian hukuman atau sanksi yang diberikan berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.
Pengaturan Hukum Tentang Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Saragih, Dikki Saputra; Damanik, Micael Jeriko; Purba, Parlindungan
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 5 No. 2 (2023): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan hukum tentang hukum lingkungan hidup agar menciptakan ketentraman didalam masyarakat dan membuat lingkungan hidup menjadi lebih berarti, asri, dan nyaman. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkungan hidup tidak teratur adalah banyaknya subjek hukum yang tidak tunduk pada hukum yang berlaku. Disatu sisi, banyaknya belum memahami aturan-aturan hukum secara pidana, perdata, dan tentang lingkungan hidup itu sendiri. Aturan-aturan hukum diciptakan untuk membuat subjek hukum menjadi lebih patuh dan menciptakan keteraturan. Masalah yang timbul pada zaman sekarang ini adalah banyaknya merusak tanaman, tidak menjaga lingkungan (menjaga sungai, waduk, dan pekarangan dirumah), dan juga banyak efek rumah kaca yang mengakibatkan lapisan ozon yang berkurang.
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN PASAL 170 AYAT (2) KE-3 KUHP JO UU RI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI MARELAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn) Damanik, Micael Jeriko; Paskalena Gea; Ida Mariani Pasaribu
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 7 No. 1 (2025): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/tekesnos.v7i1.6272

Abstract

Child bullying is a joint act of violence against another person or property, prohibited under criminal law as stipulated in Article 170 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This study aims to investigate how the law is applied to children who commit bullying as regulated in Articles 170 (2) to (3) of the KUHP in conjunction with Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Justice System against Decision No:77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn, to identify the factors hindering the implementation of the juvenile justice system according to Law No. 11 of 2012, and to determine how parents can supervise their children to prevent bullying. The data analysis method used in this study is qualitative. The results of the legal application decided by the Court in Decision No:77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn are in accordance with the elements of criminal acts and juvenile justice laws
Co-Authors Ardiansyah Putra Bornok Simanjuntak Dewi Riama Sihombing Dikki Saputra Saragih Eva Solita Pasaribu Gulo, Sokhizato Hutagalung, Malthus Hutauruk, Firman Agustinus Ida Mariani Pasaribu, Ida Mariani Irawan, Muzwar Laia, Hendrik Wahyu Luther Lase, Etri Jayanti Maltus Hutagalung Marpaung, Rolando Martin Pardomuan Purba Michael Nobel Vebrianus Laia Olivia Grasiana Parlindungan Purba, Parlindungan Paskalena Gea Prabudi Darus Purba, Desborn Rico Renata Arniman Zagoto Restika Ndruru Saragih, Dikki Saputra Sari Sania Tampubolon Sarumaha, Yohanes Arman Andani Sherhan Siagian, Ernita Simanjuntak, Bornok Sipahutar, Robinson Siwanahono, Serfasius Syafi’i, Abdullah TIROMSI SITANGGANG Zeno Eruno Zalukhu