Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.225
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal ABDIMAS MUTIARA Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL
Rolando Marpaung
Unknown Affiliation
Religion Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Pemerintah Ri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Yang Melakukan Kriminal Di Polsek Helvetia Sijabat, Togar Sahat Manaek; Rolando Marpaung; Petrusman Adilman Buulolo; Yuni Florinda Sinabutar
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran Kode Etik Oknum Polisi dalam Kasus Pemalsuan Surat yang diatur oleh Pasal 263 KUHP merupakan tindakan yang melanggar hukum. Anggota Polri harus menjaga tegaknya hukum dan menjaga kehormatan, reputasi, serta martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik akan diselidiki dan jika terbukti, akan dikenai sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin dan pelanggaran kode etik tidak akan menghentikan proses hukum pidana terhadap anggota polisi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara, data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, analisis penulis dalam putusan ini adalah ketidaksesuaian sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah melanggar pasal 263 ayat 2 tentang pemalsuan surat secara sengaja melalui orang lain. Pelaku sebelumnya telah melakukan pelanggaran disiplin namun hanya dikenakan hukuman tahanan kota selama 21 hari. Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, anggota Polri yang melakukan tindak pidana seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, keputusan yang berwenang menetapkan bahwa pelaku masih layak dipertahankan. Hal ini menunjukkan lemahnya peradilan hukum di kepolisian, yang bisa menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian
TRANSFORMASI UMKM MENUJU GO DIGITAL: STRATEGI PEMASARAN, PENCATATAN KEUANGAN, DAN KEPATUHAN HUKUM DI KELURAHAN TEGAL REJO Roberto Roy Purba; Heri Enjang Syahputra; Rolando Marpaung
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jam.v6i2.6176

Abstract

Latar belakang: UMKM di Kelurahan Tegal Rejo memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal pemasaran, pencatatan keuangan, dan legalitas usaha. Banyak pelaku UMKM belum memanfaatkan media digital secara optimal untuk mempromosikan produk mereka. Selain itu, pencatatan keuangan yang belum tertata rapi dan minimnya pemahaman tentang perizinan usaha menjadi kendala dalam pengembangan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas UMKM melalui pelatihan terpadu di bidang pemasaran digital, manajemen keuangan, dan legalitas usaha agar mereka lebih kompetitif dan berdaya saing. Tujuan: Meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM di Kelurahan Tegal Rejo dalam memanfaatkan digital marketing untuk memperluas jangkauan pasar, Memberikan pelatihan manajemen keuangan sederhana agar UMKM mampu menyusun laporan keuangan dasar secara mandiri dan terstruktur, Mendorong pelaku UMKM untuk memahami pentingnya legalitas usaha serta membantu proses perizinan melalui sistem OSS (Online Single Submission) serta membangun kemandirian dan daya saing UMKM lokal agar dapat berkembang secara berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi digital dan formal. Metode: Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan edukasi melalui sosialisasi dan partisipasi aktif serta workshop Digital Marketing menggunakan media sosial dan marketplace, Pencatatan keuangan menggunakan Aplikasi pengelola keuangan serta pembuatan legalitas Usaha. Hasil: Masyarakat mampu mempromosikan usaha menggunakan Media sosial, mampu melakukan Pencatatan keuangan sederhana dan memiliki legalitas usaha. Kesimpulan: Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Tegal Rejo telah memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Masyarakat peserta pelatihan kini mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi yang efektif untuk meningkatkan jangkauan pasar. Selain itu, mereka juga telah memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pencatatan keuangan sederhana untuk mengelola keuangan usaha secara lebih tertib. Tidak hanya itu, sebagian besar peserta berhasil memperoleh legalitas usaha melalui sistem OSS, sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih formal dan terlindungi secara hukum. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas UMKM secara menyeluruh dalam aspek pemasaran digital, manajemen keuangan, dan legalitas usaha
LEGAL PROTECTION FOR COPYRIGHT WORKS OF ART IN THE DIGITAL ERA IN INDONESIA Micael Jeriko Damanik; Rolando Marpaung; Dikki Saputra Saragih; Parlindungan Purba; Lidya Lase
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v1i1.22

Abstract

Current technological developments have greatly influenced the field of Intellectual Property Rights. Internet technology with its various conveniences not only provides benefits for copyright but also causes losses which have an impact on increasing violations of copyright law in Indonesia, especially digital copyright. Legal protection for copyright based on digital technology in Indonesia culminates in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Copyright law has basically accommodated technological developments in Indonesia, but law enforcement in cases in the digital sector provides protection for copyright based on government law. The law must also be applied appropriately, so that developing digital technology does not damage the basic principles of copyright
JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF JUSTICE IN JUDGES' DECISIONS IN LAND DISPUTE CASES Rolando Marpaung; Micael Jeriko Damanik; Parlindungan Purba; Elfrida Feronika
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v1i1.23

Abstract

Land disputes are disputes that arise due to conflicts of interest over land. Land disputes cannot be avoided nowadays. This requires improvements in the field of planning and use of land for the welfare of society and most importantly legal certainty therein. The government has made various efforts to resolve land disputes quickly in order to avoid the accumulation of land disputes, which can be detrimental to the community because the land cannot be used because the land is in dispute1. Legal resolution efforts regarding land disputes or disputes are regulated in Presidential Decree no. 20/2015 concerning the National Land Agency (BPN) Article 3 points 3 and 4 states that the Head of BPN has the task of carrying out policies in the field of determining land rights, land registration and community empowerment as well as in the field of regulating, structuring and controlling land policy.
ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF TERRORISM AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA Parlindungan Purba; Rolando Marpaung; Micael Jeriko Damanik; Hendrik Wahyu
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v1i1.26

Abstract

The Law on the Eradication of Terrorism Crime certainly implies the existence of coercive actions by the state against individuals or groups that commit acts of terror in Indonesia. There are allegations of actions that have the potential to violate Human Rights in the process of arrest and detention of individuals suspected of being terrorists. The intended action was allegedly carried out by law enforcement officers, especially in the practice of implementing Article 28 of the Law referred to in terms of regulating arrests and detentions that were not yet in line with respect and protection of human rights. This research is a descriptive analytical study that wants to describe what is legitimate or not a regulatory restriction of human rights, in the paradigm of "Principles of Provisions on the Restriction and Reduction of Human Rights in the International Covenant on Civil and Political Rights" by the state. Therefore, the government must take corrective measures in advance of law enforcement efforts to avoid any alleged human rights violations in the practices of arrest and detention. In addition, efforts to investigate, prosecute and examine the trial must be based on strong reasons in accordance with the existing procedures and oversight mechanisms.
THE ROLE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION IN INDONESIA Rolando Marpaung; Dikki Saputra Saragih; Micael Jeriko Damanik; Putri Hutasoit
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 1 No. 4 (2023): December
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v1i4.28

Abstract

This research aims to find out how administrative sanctions are applied in efforts to protect and manage the environment in Indonesia and what factors hinder the implementation of these sanctions. This research uses respectful legal research methods and achieves the following objectives: 1. Administrative sanctions in efforts to protect and manage the environment: written warnings, government coercion, freezing of environmental permits, revocation of environmental permits, and administrative fines imposed by the government without going through court proceedings against the perpetrators businesses or activities that violate environmental administration provisions. Administrative sanctions are used to prevent violations and enable the government to stop such violations and allow the government to stop such violations. 2. Legal regulations and law enforcement agencies prevent the application of administrative sanctions in efforts to protect and manage the environment. There are no guidelines for implementing administrative sanctions that regulate how fines are determined and how much fines are imposed for delays in implementing government coercion, so people are free to decide for themselves. This also applies to different law enforcement agencies that have the authority to apply administrative sanctions in environmental cases.
LEGAL ANALYSIS OF CHILD CUSTODY RIGHTS IN CASES OF DIVORCE Dikki Saputra Saragih; Rolando Marpaung; Malthus Hutagalung; Seni Fifi Meriani Zalukhu
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 1 No. 4 (2023): December
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v1i4.30

Abstract

Child protection law No. 23 of 2020 article 14, which states that "Every child has the right to be raised by his own parents, unless there are valid reasons and/or legal regulations indicating that the separation is in the best interests of the child and is a consideration final". The aim of this research is to find out how child custody is determined after divorce. To find out what the judge considers in decisions regarding custody of minor children as a result of divorce. This type of research is qualitative descriptive research which aims to describe the characteristics of an individual, the condition of a particular symptom or group or to determine the distribution of a symptom or to determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms in society. Conclusion The determination of child custody as a result of divorce according to Presidential Instruction Number 1 of 1991, for children who are not yet adults or under 12 (twelve) years of age is the mother's right. Meanwhile, for adult children, it is up to the child to choose between his father and mother as the holder of his child's rights.
ETHICAL IMPLICATIONS OF THE ADVOCATE PROFESSION IN LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA Rolando Marpaung; Micael Jeriko Damanik; Dikki Saputra Saragih; Sherhan; Desniar Dachi
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 1 (2024): March
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i1.31

Abstract

A code of ethics is the implementation of guidelines or guidelines for behavior that have been outlined by a professional code of ethics. The purpose of this research is to find out the role of legal professional ethics in law enforcement efforts in Indonesia. To find out what the function of the Indonesian Advocate Code of Ethics is for advocates in carrying out their profession. This type of research is normative juridical legal research. Normative juridical legal research is research that conceptualizes law as what is written in statutory regulations or laws as rules or norms which are benchmarks for human behavior that is considered appropriate. Conclusion The code of ethics for the legal profession plays a very important role for Advocates in law enforcement. Ethics is essentially a view of life and guidelines on how people should behave.
APPLICATION OF ANTIMONOPOLY LAWS AND ITS INFLUENCE ON BUSINESS COMPETITION IN THE DIGITAL MARKET Heri Enjang Syahputra; Rolando Marpaung; Roberto Roy Purba; Parlindungan Purba; Iman Sejati Zendrato
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 1 (2024): March
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i1.32

Abstract

Law Number 5 of 1999 states the definition of monopoly, namely a form of control over the production and/or marketing of goods and/or use of certain services by one actor or one group of business actors. What is meant by business actor is every individual or business entity, whether in the form of a legal entity or non-legal entity which is established and domiciled or carries out activities within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, either individually or jointly through an agreement, carrying out various business activities. in the field of economics. The aim of this research is to find out how the law applies to monopolies and its impact on business competition in the digital market. To find out the sanctions applied to business monopolists in the digital market and to find out what are the solutions to prevent business competition in the digital market. The data analysis method used in this research is quantitative analysis. The approach in this research is carried out by examining legal sources from conditions that occur in society that has entered the digital economic era. Research development was carried out in the era of regulations governing business competition that were in effect in Indonesia, and also the policy stakeholders involved in this implementation. Conclusion: The application of anti-monopoly law and its impact on business competition in the digital market is that competition in the business world is an absolute requirement or imperative for the implementation of a market economy. Therefore, the KPPU is aware of the importance of law enforcement in the digital economy era. KPPU is an independent body that cannot be influenced by any party, the Government or other parties who have a conflict of interest, in processing, deciding or investigating a case.
IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 8 OF 2010 CONCERNING THE PREVENTION AND ERADICATION OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING (TPPU) ON ENFORCEMENT OF MONEY LAUNDERING CRIMINAL LAWS REGARDING FORESTRY CRIME (ILLEGAL LOGGING) Rolando Marpaung; Dikki Saputra Saragih; Parlindungan Purba; Judof Wenjel Putra
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 1 No. 2 (2023): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v1i2.33

Abstract

This journal specifically explores the implementation of Law Number 8 of 2010, which addresses the issue of money laundering related to forestry crimes. The main objective of the journal is to outline and concretely evaluate the measures implemented in accordance with the legal framework, with an emphasis on their impact on efforts to overcome illegal practices that threaten forest sustainability. This journal provides concrete recommendations for further improvements in the implementation of Law Number 8 of 2010, including proposals to strengthen inter-institutional cooperation, increase resources, and increase public awareness. Through this approach, this journal seeks to not only present a retrospective analysis, but also provide a basis for improving future policies and actions that are more effective in protecting forest sustainability from the threat of forestry-related money laundering.
Co-Authors Aldiansyah Purba Darwin Jaya Tafanao Desniar Dachi Dikki Saputra Saragih Edwin Waruwu Elfrida Feronika Eva Margareth Sarah Fauzi Akbar Hendrik Wahyu Heri Enjang Syahputra Hia, Niscaya Ida Ayu Putu Sri Widnyani Iman Sejati Zendrato Iman Selvia Lase Irawan, Muzwar Judof Wenjel Putra Lidya Lase Malthus Hutagalung Maltus Hutagalung Micael Jeriko Damanik Michael Nobel Vebrianus Laia Muzwar Irawan Nainggolan, Eva Margareth Natalia Lubis Niscaya Hia Olivia Grasiana Parlindungan Purba Parlindungan Purba, Parlindungan Petrusman Adilman Buulolo Putri Angelina Sadawa Putri Hutasoit Risma Roberto Roy Purba Sarah, Eva Margareth Seni Fifi Meriani Zalukhu Sherhan Sherhan Sherhan Sijabat, Togar Sahat Manaek Simanjuntak, Bornok Siringo-ringo, Anderson TIROMSI SITANGGANG Wini Putri Lase Yestilia Dachi Yohanes Arman Andani Sarumaha Yuni Florinda Sinabutar