Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search
Journal : Moderat

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT (Studi Deskriptif Kuantitatif di Kantor Kecamatan Ciamis) ENDAH, KIKI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.725 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1489

Abstract

Pelayanan sebagai suatu usaha dari organisasi (pemberi pelayanan) sebagai tanggapan atas harapan masyarakat akan pelayanan yang memuaskan. Peningkatan pelayanan perlu dilakukan oleh semua pihak baik itu oleh organisasi swasta atau publik karena sangat mempengaruhi keberlangsungan organisasi terlebih pada organisasi publik yang tujuan utamanya adalah perangkat daerah terdekat dengan masyarakat yaitu sebagai unsur kewilayahan yang mengemban misi pelayanan kepada masyarakat.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ada masyarakat yang merasa kurang puas terhadap prosedur pelayanan publik, terutama bagi masyarakat atau pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Masyarakat masih ada yang merasa tidak puas atas pelayanan IMB seperti ketepatan waktu pelayanan, kepuasan atas biaya pelayanan, kenyamanan fasilitas dan keramahan petugas pelayanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diduga karena masih ada petugas pelayanan yang kurang mampu memberi pelayanan secara efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang memiliki karakteristik adanya pengukuran fakta obyektif berfokus pada variabel, memberi tekanan pada reliabilitas, bebas nilai, melakukan analisis statistik. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat korelasi antara kualitas pelayanan dengan kepuasan masyarakat memiliki hubungan yang sangat kuat dan mempunyai arah positif dengan nilai r = 0,985. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat adalah sebesar 97,02%, sedangkan sebesar 2,98% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya. Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa thitung > ttabel (32,792 > 2,0357), maka Ha = diterima dan H0 = ditolak. Artinya kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan oleh pemerintah, khususnya pegawai pemerintah di Kantor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terus dilaksanakan, agar kepuasan masyarakat Kecamatan Ciamis dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat ditingkatkan.  Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Masyarakat, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB. 
IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK KREATIVITAS MASYARAKAT MENUJU DESA INOVATIF (Studi di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis) YULIANI, DINI; ENDAH, KIKI; NURWANDA, ASEP
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.783 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1485

Abstract

The change of direction of development at the Village level forces the village government to more creatively seek opportunities and develop quality businesses based on the local wisdom of the community to improve the welfare of its people. Villagers are not people without knowledge and understanding, but individual knowledge of the village community is still a tacit knowledge or knowledge in the mind. So that the effort and the role of some parties, including from the academic circles so that their knowledge becomes knowledge that can be poured and practiced. The method used in this research is observation, literature study and documentation, and by conducting in-depth interviews to some village apparatus of Kawasen, head of RT and RW, community leaders and some people who have business activities that utilize the potential of Kawasen Village. The results of this study indicate that the efforts that have been done by the people of Kawasen Village have not given good results to the welfare of society in general. Kawasen village has various potential, such as wicker business from stick, opak business, banana chips business, there are also some people who develop organic rice farming based on the understanding passed down by the previous people. The units of economic activity already exist but community competence and marketing opportunities are still low. So that required training and coaching by the village government to provide motivation for people to be able to utilize existing technology around the environment, able to compete with people residing in other areas. Keywords: Identification, Innovative Village.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI LOKAL DESA Endah, Kiki
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3319

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini berarti pemerintah desa memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri salah satunya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk dapat memberikan kehidupan kesejahteraan sehingga perlu digali potensi lokal yang ada pada desa. Potensi lokal merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan potensi lokal yang dimiliki sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah pembangunan desa. Potensi lokal berupa sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan yang dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat intinya membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan, memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki orang atau kelompok tersebut dengan tujuan pemberdayaan mengarah kepada keadaan  capaian atau yang ingin dihasilkan kearah perubahan masyarakat yang berdaya guna dan memiliki kemampuan dalam merubah dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya.
PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KBP3A) DALAM MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEJAHTERA (Studi Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Endah, Kiki; Kholiq, Windu Abdul
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2402

Abstract

Kampung KB merupakan program dalam mengatasi masalah kependudukan dan hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah yaitu Nawacita yang di dengungkan oleh Presiden Jokowi dimana membangun Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2017 penduduk Indonesia mencapai 261 juta jiwa dan menempati urutan keempat penduduk terbanyak di dunia. Jawa Barat salah satu provinsi penyumbang angka kepadatan paling tinggi di Indonesia dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48 juta jiwa atau 18,34 persen dari total populasi Indonesia. Dan diperkirakan akan bertambah pada tahun 2035 mencapai 57 juta jiwa atau 18.69 persen (BPS,2017). kurang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat penyumbang angka kepadatan penduduk  dan bisa berdampak pada kemiskinan, keterbelakangan dan kesehatan yang rendah. Kemudian kurang terbinanya hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat salah satu penyebab belum menurunnya angka kepadatan penduduk. Program Kampung KB merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Tetapi pelaksanaan kampung KB di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum berjalan dengan optimal dimana masih kurang pembinaan peserta di kampung KB oleh Dinas KBP3A, masih kurangnya Sumber daya manusia sehingga berimbas pada minimnya pelaporan perkembangan kampung KB serta masih kurang aktifnya masyarakat dalam mengelola kampung KB. Metode yang digunakan adalah deskriftif kualitatif dengan melihat indikator keberhasilan program Kampung KB yaitu 1) indikator input,2) indikator proses dan 3) indikator output.  Kata Kunci:   Program Kampung KB, Dinas KBP3A, Masyarakat, Sejahtera.
ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK Kiki Endah
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.862 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1088

Abstract

Etika pemerintahan mengatur perilaku aparatur atau pemerintah yang berada dalam lembaga resmi pemerintahan. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang akan mewujudkan cita-cita negara. Pada hakikatnya pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada pedoman yang dapat menuntun tindakan segala pola perilaku aparatur kearah yang lebih baik, terpuji dan bermoral.  Etika pemerintahan bersumber pada norma sosial dan norma hukum. Penerapan etika pemerintahan dapat menjadi kontrol daripada aparatur pemerintahan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Aparatur yang beretika dalam sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan pemerintahan akan senantiasa terpanggil untuk menjaga kewibawaan pemerintah, menjalankan fungsi dengan sebaik mungkin, dan menghindari penyimpangan yang dapat mencoreng citra korps tempat aparatur pemerintah bekerja. Kata Kunci: Etika, Pemerintahan, Pelayanan Publik
PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT OLEH UPTD BINA MARGAKECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN KIKI ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2268.506 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2781

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1) Bagaimana kinerja pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana kepuasan masyarakat oleh UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana pengaruh kinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat oleh UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitaif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan cukup sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis angket dengan skor sebesar 274,75 yaitu berada pada kategori cukup baik, artinya bahwa pegawai UPTD Bina Marga sudah menjalankan kinerjanya dengan cukup. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran bahwa pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sudah melaksanakan kinerjanya dengan cukup baik. walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala yang terjadi pada saat dilapangan ini terjadi karena keterbatasan-keterbatasan yang ada baik secara personal maupun secara organisasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang dalam melaksanakan kinerjanya masih terdapat kekurangan seperti perbaikan jalan dan perbaikan jembatan yang belum selesai seluruhnya. Kepuasan masyarakat oleh UPTD Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sudah sesuai dengan ukuran kepuasan. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis angket di dapat skor sebesar 290,33 berada pada kategori cukup baik dan apabila di persentasekan di dapat sebesar 59,25% termasuk cukup baik. Artinya bahwa pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sudah melakukan pekerjaannya untuk memberikan kepuasan tehadap masyarakat. Selanjutnya berdasarakan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran bahwa masyarakat merasa sudah merasa cukup puas terhadap hasil kinerja pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Adapun hasil pengamatan, diperoleh gambaran masih ada beberapa indikator yang belum sempurna seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara hasil kinerja pegawai dan masih kurangnya masyarakat dalam menikmati hasil dari kinerja pegawai tersebut. Terdapat pengaruh antara kinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat oleh UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 47,97 %, artinya 47,97 % kepuasan masyarakat Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dipengaruhi oleh kinerja pegawai UPTD. 
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA KIKI ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1747.9 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2697

Abstract

Makna otonomi dalam suatu Negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemberian kebebasan tak terbatas kepada suatu daerah untuk melaksanakan fungsi  pemerintahannya sesuai dengan kehendak rakyat dengan mengabaikan kepentingan nasional secara komprehensif. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Hal ini untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan partisipasi masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH HIMPUNAN PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN MELALUI PENANAMAN MANGROVE DI PANTAI BULAKSETRA DUSUN BOJONGKAREKES DESA BABAKAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN HATIKA EMI EVANINGTYAS; KIKI ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2131.078 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2930

Abstract

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa Pemberdayaan Masyarakat oleh Himpunan Pemuda Peduli Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove di Pantai Bulaksetra Dusun Bojongkarekes Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan penelitian sebanyak 18 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Dea Babakan Pangandaran, 7 orang Perangkat Desa Babakan Pangandaran, 1 orang Ketua LPMD Babakan Pangandaran, 1 orang Ketua Himpunan Pemuda Peduli Lingkungan/Himpunan Pecinta Alam ILALANG Desa Babakan Pangandaran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Studi Kepustakaan, Studi Lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat oleh Himpunan Pemuda Peduli Lingkungan melalui Penanaman Mangrove di Pantai Bulaksetra Dusun Bojingkarekes Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik, hal ini diketahui dari sebagian besar indikator yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini telah dilaksanakan walaupun masih mengalami beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Himpunan Pemuda Peduli Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove di Pantai Bulaksetra Dusun Bojongkarekes Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah pendekatan terhadap masyarakat sekitar pantai secara persuasive dengan cara memberikan informasi dan wawasan lain yang berkaitan dengan penanaman mangrove.
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS Dian Apriyanti; Kiki Endah; Budi Setiadi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.323 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2708

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum optimal melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa),  hal ini dapat dibuktikan dengan BUM Desa yang belum optimal dalam menjalankan peranannya sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pemberdayaan. Hal tersebut berakibat pada kualitas SDM pengurus BUM Desa belum optimal dalam menggali sumber-sumber potensi desa dan pengelolaannya belum optimal serta laporan pertanggungjawaban triwulanan belum dilaksanakan secara optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis? Upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 11 informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif, yang terdiri dari tahap Data Reduction (Reduksi Data),  Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis secara umum sudah dilaksanakan namun belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus BUM Desa, anggaran dan waktu kegiatan. Maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pembinaan berupa, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK), upaya kedua yakni dengan dilakukan pengelompokkan terhadap letak geografis untuk menghemat waktu dan anggaran.
PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA KIKI ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2406.112 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2758

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pedagang kaki lima kurang memahami tentang tata tertib keindahan kota, sehingga para pedagang kaki lima bebas menjajakan dagangannya, hal ini nampak masih ada pedagang kaki lima menjajakan dagangannya tidak pada tempat yang seharusnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? Metode yang digunakan dalam penelitian metode deskriptif. Teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kasi Pengawasan dan Operasional Kota Tasikmalaya, dan pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ini berjalan sesuai dengan harapan hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan dengan cara ramah tamah, karena bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan berdagang di kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hambatan-hambatan, yaitu seperti kurang adanya sosialisasi terhadap pelaksanaan penertiban, kurangnya lokasi binaan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, kurang dipahami Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum karena penyampaian informasi yang kurang jelas kepada pedagang kaki lima. Upaya-upaya, yaitu melakukan pendataan untuk dilakukan pembinaan pedagang kaki lima, melakukan kerjasama, memberikan selebaran mengenai informasi yang berisikan ketentuan dan tata tertib dalam berjualan, sehingga pedagang kaki lima tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.