Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN NORMATIF ATAS KEPAILITAN BUMN (PERSERO) DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS Dewi Tuti Muryati; B. Rini Heryanti; Dharu Triasih
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 1 (2015): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Bankruptcy problem to Warm Up State Belonging Effort in praktik jurisdiction is still to be felt haven't available perception equation among practitioners sentences notably judges. On latterly there are many Effort Body Belongs To State notably get Persero's form that supplicated by bankrupt at Commerce Justice. Position Warms Up State Belonging Effort as body of civil law can as creditor and get too as debtor. If Effort Body Belongs To State have book debt and have maturity value but its book debt nonpayment, therefore bases UU No. 40 Years 2007 about limited liabilities and UU No. 37 Years 2004 about bankruptcy and Paying liabilities Pauses Book Debts therefore necessarily gets to be supplicated by bankrupts. But with marks sense arrangement about state wealth accompaniment in capital BUMN Persero who gets bearing with arrangement about state finance, therefore then evoking various opinion hits BUMN'S bankruptcy in particular that gets to form Persero. Based on on that condition, this research is done for menganalisis arrangement hits bankruptcy to BUMN Persero in its bearing with limited liability bankruptcy bases UU No. 37 Years 2004, effect law for the parties to bankrupt statement on BUMN Persero, and BUMN Persero's bankruptcy if concerned by state asset position in BUMN. Observational exterior target this is yielding scientific opus observational one be publicized on journal. Approximate methods who will be utilized deep observational it is normatif's judicial formality approaching. Ala does this research descriptive analytical, which is with give picture specially up on aught fact. Data collecting is done throughstudi bibliography and studi is document that as data of secondary and that dianalisis will kualitatif's ala. Based yielding observational acknowledged that deep Section 2 sentences (5 ) UU No. 37 Years 2004 just manage blurs only about bankruptcy BUMN which is just concerns BUMN that moving at public behalf area and not give detail's ala formulation, remembering terminological BUMN UU No. 19 Years 2003 is Perum and Persero. Hereafter been known that bankrupt statement application to BUMN Persero, will take in law effect to debtor and the parties which is available one needs dimintakan by particular party and given institution assent or Rule of Reason , but there is also that prevailing by that law, e.g. confiscate common. Known too that with publishes it Supreme Court letter No. WKMA / Yud / 20 / VIII / 2006 dates16th August 2006 and publish PP No. 33 Years 2006 is next to be followed Finance Minister statement which is corporate Credit managements States / Region is done bases UU limited liabilities and UU BUMN, thing such it if bankruptcy happening on BUMN Persero.

KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK PASCA LAHIRNYA UU NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG 218 OTORITAS JASA KEUANGAN Dhian Indah A; Dharu Triasih; Agus Syaiful Adib
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Pemanfaatan jasa lembaga keuangan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan masyarakat. Pada kesempatan yang bersamaan, kondisi demikian turut serta mendukung upaya peningkatan perekonomian nasional. Salah satu elemen yang berkaitan dengan perekonomian nasional adalah masalah sistem keuangan dan kegiatan industri jasa keuangan yang lain, seperti misalnya lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Eksistensi lembaga keuangan dalam mendukung perekonomian nasional adalah merupakan salah satu dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi yang berujung pada kompleksitas sistem keuangan di Indonesia. Kompleksitas yang terjadi perlu diurai sehingga dapat ditemukan solusinya, karena sistem keuangan yang kondusif akan mendukung terciptanya stabilitas perekonomian. Masalah pengawasan perbankan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan, dari kasus BLBI, kredit macet, kasus bank Global, kasus bank Century, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa masih banyak bank yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dan lemahnya pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Permasalahan yang kami angkat bagaimana kewenangan BI dalam melakukan fungsi pada lembaga keuangan pasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana independesi OJK dalam melakukan fungsipengawasan pada lembaga keuangan bank. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif,dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan.Spesfikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya akan diuraikan dalam bentuk laporan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai kewenangan BI dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga keuangan Bank pasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Azas independensi lebih tegas dituangkan dalam penjelasan umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan azas independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan jasa lembaga keuangan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan informasidalam kehidupan masyarakat. Pada kesempatan yang bersamaan, kondisi demikian turut serta mendukungupaya peningkatan perekonomian nasional. Salah satu elemen yang berkaitan dengan perekonomian nasionaladalah masalah sistem keuangan dan kegiatan industri jasa keuangan yang lain, seperti misalnya lembagakeuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Eksistensi lembaga keuangan dalam mendukungperekonomian nasional adalah merupakan salah satu dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi yangberujung pada kompleksitas sistem keuangan di Indonesia. Kompleksitas yang terjadi perlu diurai sehinggadapat ditemukan solusinya, karena sistem keuangan yang kondusif akan mendukung terciptanya stabilitasperekonomian. Masalah pengawasan perbankan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan, darikasus BLBI, kredit macet, kasus bank Global, kasus bank Century, yang kesemuanya itu menunjukkanbahwa masih banyak bank yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatanusahanya dan lemahnya pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Permasalahan yang kami angkatbagaimana kewenangan BI dalam melakukan fungsi pada lembaga keuangan pasca lahirnya UU Nomor 21Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana independesi OJK dalam melakukan fungsipengawasan pada lembaga keuangan bank. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif,dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan.Spesfikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunderyang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data-data tersebutkemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya akan diuraikan dalam bentuk laporan. Penelitian ini akanmengkaji mengenai kewenangan BI dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga keuangan Bankpasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memilikikewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Azasindependensi lebih tegas dituangkan dalam penjelasan umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJKmelaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan azas independen dalam pengambilan keputusan danpelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku.

KAJIAN NORMATIF KEDUDUKAN ANAK SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Muhammad Iftar Aryaputra; Dharu Triasih; Endah Pujiastuti; Ester Romauli Panggabean; Reny Puspita Dewi
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 20, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga katagori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Selama ini, perhatian yang diberikan lebih banyak tertuju pada anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban. Kedudukan anak saksi kurang untuk dikaji. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam kedudukan anak saksi dalam peradilan pidana anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni terkait pengaturan anak saksi dalam hukum positif dan bentuk perlindungan terhadap anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terutama yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundnag-undangan terkait. Dari data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa undang-undang yang mengatur paling lengkap tentang anak saksi dalam sisitem peradilan pidana anak adalah UU No. 11 Tahun 2012. Pengaturan mengenai anak saksi cenderung tidak sistematis dalam suatu undang-undang. Ketentuan mengenai anak saksi tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Patut disayangkan, belum diatur tentang jaminan keselamatan bagi anak saksi dan pemulihan mental bagi anak saksi.

KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUMBAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL Dharu Triasih; B. Rini Heryanti; Doddy Kridasaksana
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Saat ini banyak makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik beredar luas di pasaran. Konsumen seringkali kurang mengetahui apakah produk yang digunakannya halal ataukah haram. Tanda halal sering disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen dalam membeli suatu produk, walaupun produk dimaksud belum pernah diperiksa lembaga pemeriksa halal dan belum memiliki sertifikat halal sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang haram diberi tanda halal. Hal inilah yang perlu untuk segera diatasi, salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini akan dilakukan di kota Semarang lokasi penelitian sebagai sampel didasarkan atas metode penentuan pourposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioneir, dan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer maupun data sekunder. Data hasil penelitian baik itu, data primer maupun data sekunder, akan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Bentuk Perlindungan Hukum kepada konumen terhadap produk makanan yang bersertifikat halal di masyarakat adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak usia dini, hingga kepada masyarakat umum. Masyarakat sebagai Konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk makanan yang bersertifikat halal yang mereka perlukan . Hal ini terkait dengan keselamatan konsumen Muslim, baik secara akidah, rohaniah maupun jasmaniah , dalam mengkonsumsi produk makanan sangat bergantung pada informasi produk makanan tersebut. Upaya yang dilakukan Pemerintah terkait dengan produk makanan yang bersertifikat Halal di masyarakat yaitu dengan jalan mengeluarkan UU No : 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang akan diberlakukan 3 tahun kemudian sebagai masa transisi (2019 ). Dimana sebelum adanya Undang-Undang ini pemberian sertifikat halal pada produk makanan bersifat voluntary ( sukarela ), sedangkan dengan adanya UU No: 33 Tahun 2014 ini pemberian sertifikat halal bersifat mandatory ( wajib ). Bagi Pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksinya.

Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli On Line Dharu Triasih; B Rini Heryanti; Endah Pujiastuti
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 9 No. 2 (2019): November
Publisher : Universitas Semarang

Arus globalisasi yang saat ini membuat jarak antar negara bukanlah suatu problematika lagi. Orang semakin mudah berhubungan dengan orang lain melalui perkembangan teknologi dan komunikasi. Salah satu perkembangan yang signifikan sekarang adalah transaksi jual beli secara online atau E-Commerce. Penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka (face to face) untuk melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan mempertemukan mereka di dunia maya. Eksistensi E-Commerce ini penting untuk dikaji bagaimana perlindungan hukumnya bagi konsumen dalam perjanjian jual beli online? Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data melalui wawancara, kuesioneir, studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli on line tertuang didalam UUPK, UUITE, KUHPerdata sebagai induk dari hukum perjanjiannya, tetapi belum dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal.bila terjadi kecurangan dari pelaku usaha, baik itu tentang cacat produk, informasi yang tidak jujur maupun keterlambatan pengiriman barang.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Semarang Arif Rochman; Dharu Triasih; Agus Saiful Abib
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 3 (2017): November
Publisher : Universitas Semarang

Rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap orang. namun sebagian orang masih belum memiliki rumah sendiri. Faktor penyebabnya adalah mahalnya harga tunai rumah. Oleh karena itu pemerintah melalui menteri perumahan rakyat membuat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Program KPR ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang disebut KPR subsidi. Salah satu bank yang menjadi pelaksana program tersebut yaitu Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah). Penelitian skripsi ini mengenai sistem transaksi KPR yang dilakukan oleh BTN Syariah Semarang dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi KPR di BTN Syariah Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual agar dapat memahami sistem transaksi KPR BTN Syariah yang menggunakan prinsip Islam. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu sistem transaksi KPR yang dilakukan BTN Syariah menggunakan akad jual beli murabahah dan istishna. Tinjauan hukum Islam terhadap Akad murabahah yaitu dengan 3 pendekatan yang terdiri dari ditinjau dari rukun jual beli, syarat sah jual beli serta syarat jual beli kredit. Untuk akad Istishna, BTN Syariah tidak bisa menggunakan akad ini karena BTN Syariah bukanlah produsen melainkan trader. Simpulannya skema transaksi KPR yang dilakukan BTN Syaraih hakekatnya bukan jual beli murabahah atau istishna, tetapi hutang piutang / qardh.Home is a basic need that is very important for everyone. but some people still do not have their own home. The factor is the high cost of house cash. Therefore, the government through the minister of public housing makes the program of Housing Loans (KPR). The mortgage program is aimed at low-income communities called subsidized KPR. One of the banks that became the implementer of the program is the State Savings Bank Syariah (BTN Syariah). This thesis research about mortgage transaction system conducted by BTN Syariah Semarang and review of Islamic law to mortgage transaction system in BTN Syariah Semarang. This type of research uses normative legal research with a conceptual approach in order to understand the transaction system of KPR BTN Syariah using Islamic principles. Results and discussion of this research is a system of mortgage transactions conducted BTN Syariah using the sale and purchase agreement murabaha and istishna. Review of Islamic Law against Murabahah Akad that is with 3 approach consisting of observed from rukun jual beli, legal condition of sale and purchase and condition of sale and purchase credit. For Istishna contract, BTN Syariah can not use this contract because BTN Syariah is not a producer but trader. The conclusion of the scheme of mortgage transactions conducted by BTN Syaraih is not the sale and purchase of murabahah or istishna, but the accounts payable / qardh.

USAHA BANK SEBAGAI LEMBAGA PENYALUR KREDIT KEPADA MASYARAKAT Dharu Triasih
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 3 (2016): November
Publisher : Universitas Semarang

Kegiatan bank secara umum dapat disimpulkan sebagai kegiatan untuk menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan salah satunya berupa kredit oleh lembaga perbankan. Kondisi pada saat ini di mana orang yang membutuhkan kredit (calon nasabah debitur) masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh perbankan, maka bank lebih memilih untuk hanya melayani calon-calon nasabah yang bersedia menerima klausul - klausul yang sudah tersedia tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh kantor pusat bank tersebut, dari pada harus melayani calon nasabah debitur yang menginginkan perjanjian kredit dengan klausul - klausul yang dirundingkan. Perkembangan keadaan menjadi seperti ini lebih-lebih lagi karena ditunjang oleh kenyataan bahwa nasabah-nasabah debitur yang kebanyakan terdiri dari pengusaha-pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah itu sering tidak merasa perlu untuk berpayah-payah merundingkan klausul-klausul perjanjian kredit dari kredit yang diterimanya. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan Hukum Perdata yang lahir melalui perjanjian, sehingga berlaku ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Dalam kegiatan usahanya, bank selalu berusaha memberikan perlindungan hukum kepada nasabah secara preventif dan represif, meliputi perlindungan kepentingan fisik dan ekonomis nasabah. The activities of banks in general can be summed up as an activity to absorb funds from the public and to channel back to the community through one form of credit financing by banking institutions. The conditions at this time where people are in need of credit (prospective debtor) is still much higher than the amount of credit that can be offered by the banks, then the banks would prefer to only serve prospective clients who are willing to accept the clause - a clause that has been available without a change as it has been drawn up by the bank's headquarters, of the debtor must serve prospective customers who want a credit agreement with a clause - a clause negotiated. Development of the situation being like this the more so because it is supported by the fact that the clients of the debtor which mostly consists of small entrepreneurs or economically weak groups that often do not feel the need to toil negotiate clauses of a credit agreement of the credit received.Legal relationship between the bank and its customers is a civil law relationship that was born through an agreement, so that the applicable provisions of the Civil Code and the laws in force in the field of banking. In the normal course of business, the bank is always trying to give legal protection to customers, preventive and repressive, covering physical and economic protection of the interests of customers.The activities of banks in general can be summed up as an activity to absorb funds from the public and to channel back to the community through one form of credit financing by banking institutions. The conditions at this time where people are in need of credit (prospective debtor) is still much higher than the amount of credit that can be offered by the banks, then the banks would prefer to only serve prospective clients who are willing to accept the clause - a clause that has been available without a change as it has been drawn up by the bank's headquarters, of the debtor must serve prospective customers who want a credit agreement with a clause - a clause negotiated. Development of the situation being like this the more so because it is supported by the fact that the clients of the debtor which mostly consists of small entrepreneurs or economically weak groups that often do not feel the need to toil negotiate clauses of a credit agreement of the credit received.Legal relationship between the bank and its customers is a civil law relationship that was born through an agreement, so that the applicable provisions of the Civil Code and the laws in force in the field of banking. In the normal course of business, the bank is always trying to give legal protection to customers, preventive and repressive, covering physical and economic protection of the interests of customers.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIFTAHUL ULUM KABUPATEN SEMARANG TERHADAP PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN SESUAI UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN Mukharom Mukharom; Dharu Triasih; Endah Pujiastuti
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (J-ABDIMAS) Vol 7 No 2 (2020): JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2020
Publisher : Publisher UPT P2M Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.917 KB)

Refer to Law No. 40 of 2009 concerning Youth, Article 1 numbers 1-6 that the Youth is an Indonesian citizen entering an important period of growth and development aged 16 (sixteen) to 30 (thirty) years. Youth is a variety of matters relating to the potential, responsibilities, rights, character, capacity, self-actualization, and the ideals of youth. Youth development is the process of facilitating all matters related to youth. Youth services are awareness, empowerment, and development of leadership, entrepreneurship, and youth leadership. Youth awareness is an activity that is directed to understand and respond to environmental changes. Youth empowerment is an activity that awakens the potential and active role of youth. Therefore it is necessary to do community service in the form of understanding of Semarang Miftahul Ulum Vocational School Students about the Role of Youth in Development in accordance with Law No. 40 of 2009 concerning Youth. The problem faced by young people today is that the enormous responsibility in building the nation as the next generation has not yet emerged so that this dedication is important to do, the aim is to give students an understanding that the task is very heavy in filling development in accordance with the Youth Law. The method applied in the implementation of community service by lecturing, question and answer directly and evaluation after the activity is carried out. This service is carried out independently. The implementation was carried out by Semarang University Law Faculty lecturers who are competent in mastering material on youth. Community service was carried out on August 22, 2019 with the concentration of the Youth's Role in Development in accordance with Law No. 40 of 2009 concerning Youth. The result is that almost 80 percent of students do not yet know the legal rules about youth and their responsibilities as youth, and after the delivery of material on youth, they realize that youth have a very big responsibility for the Indonesian state.

Legal Formulation of Marriage of Different Religions for the Benefit of Society Dian Septiandani; Dharu Triasih; Dewi Tuti Muryati
Hang Tuah Law Journal VOLUME 1 ISSUE 2, OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v1i2.95

Different religious marriages are a problem for society. Indonesia is a country with the majority of the world's largest Muslim population issues concerning marriage is still common. There is a need for proper legal formulation for interfaith marriage as an effort to minimize any adverse impacts arising in different religious marriages.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIFTAHUL ULUM KABUPATEN SEMARANG TERHADAP PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN SESUAI UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN Mukharom Mukharom; Dharu Triasih; Endah Pujiastuti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2020): JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2020
Publisher : P3M Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Refer to Law No. 40 of 2009 concerning Youth, Article 1 numbers 1-6 that the Youth is an Indonesian citizen entering an important period of growth and development aged 16 (sixteen) to 30 (thirty) years. Youth is a variety of matters relating to the potential, responsibilities, rights, character, capacity, self-actualization, and the ideals of youth. Youth development is the process of facilitating all matters related to youth. Youth services are awareness, empowerment, and development of leadership, entrepreneurship, and youth leadership. Youth awareness is an activity that is directed to understand and respond to environmental changes. Youth empowerment is an activity that awakens the potential and active role of youth. Therefore it is necessary to do community service in the form of understanding of Semarang Miftahul Ulum Vocational School Students about the Role of Youth in Development in accordance with Law No. 40 of 2009 concerning Youth. The problem faced by young people today is that the enormous responsibility in building the nation as the next generation has not yet emerged so that this dedication is important to do, the aim is to give students an understanding that the task is very heavy in filling development in accordance with the Youth Law. The method applied in the implementation of community service by lecturing, question and answer directly and evaluation after the activity is carried out. This service is carried out independently. The implementation was carried out by Semarang University Law Faculty lecturers who are competent in mastering material on youth. Community service was carried out on August 22, 2019 with the concentration of the Youth's Role in Development in accordance with Law No. 40 of 2009 concerning Youth. The result is that almost 80 percent of students do not yet know the legal rules about youth and their responsibilities as youth, and after the delivery of material on youth, they realize that youth have a very big responsibility for the Indonesian state.

Title

Found 52 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 52 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 52 Documents
Search