Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgency of Post-issuance Supervision of Environmental Approval for Risk Activities Tri Mulyani; Dewi Tuti Muryati; Dharu Triasih; Advento Jeronimo
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i2.22467

Every human being has the right to live in a healthy and clean and healthy environment. The state guarantees this right in the state constitution. Starting from this, the purpose of this research is to find out and analyze the urgency of post-issuance supervision of environmental approval for risky business activities in Semarang Regency. The research method used in this research is juridical sociological, with descriptive analysis specifications. The data used is primary data and supported by secondary data with qualitative data analysis method. The results show that there is an urgency for post-issuance supervision of environmental approvals for risky business activities in Semarang Regency, carried out by the Semarang Regency Regional Environmental Supervisory Officer in 2022, considering that 56 (fifty-six) out of 94 (ninety-four) responsible persons for businesses and/or activities have committed violations, namely developing business activities that do not adjust the permit. The bigger the business, the greater the impact of environmental pollution and damage, so supervision becomes very urgent to avoid greater risks.

Urgency of Post-issuance Supervision of Environmental Approval for Risk Activities Tri Mulyani; Dewi Tuti Muryati; Dharu Triasih; Advento Jeronimo
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i2.22467

Every human being has the right to live in a healthy and clean and healthy environment. The state guarantees this right in the state constitution. Starting from this, the purpose of this research is to find out and analyze the urgency of post-issuance supervision of environmental approval for risky business activities in Semarang Regency. The research method used in this research is juridical sociological, with descriptive analysis specifications. The data used is primary data and supported by secondary data with qualitative data analysis method. The results show that there is an urgency for post-issuance supervision of environmental approvals for risky business activities in Semarang Regency, carried out by the Semarang Regency Regional Environmental Supervisory Officer in 2022, considering that 56 (fifty-six) out of 94 (ninety-four) responsible persons for businesses and/or activities have committed violations, namely developing business activities that do not adjust the permit. The bigger the business, the greater the impact of environmental pollution and damage, so supervision becomes very urgent to avoid greater risks.

Peningkatan Pemahaman Akibat Pergaulan Bebas dan Perkawinan Usia Dini bagi Peserta Didik SMAN 16 Semarang Triasih, Dharu; Septiandani, Dian; Sukmadewi, Yudhitiya Dyah; Mukharom, Mukharom
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 9 (2025): Juli
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/awdaxx36

Pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan SMAN 16 Semarang dengan sasaran peserta didik di sekolah tersebut. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu pertama, meningkatkan pemahaman bagi Peserta didik SMAN 16 Semarang secara maksimal terhadap masalah yang berkaitan dengan akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini. Kedua, meningkatkan pemahaman bagi peserta didik SMAN 16 Semarang , mengenai masalah yang dihadapi khususnya penyelesaian masalah tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan dini. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka dilaksanakan dengan metode penyuluhan. Tahapan kegiatan dimulai dari tahap persiapan, kemudian dilanjutkan tahap pelaksanaan melalui penyuluhan dan diskusi, pre-test serta post test. Pada tahap akhir dilaksanakan evaluasi dan pelaporan. Adapun hasil kegiatan menunjukkan pertama, capaian pelaksanaan program ditunjukkan dengan adanya peningkatan pemahaman Peserta Didik SMAN 16 Semarang tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini sebanyak 70 %. Selain itu Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan ini, hal tersebut ditunjukkan dari respon positif Mitra yang berperan aktif selama kegiatan dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya preventif agar peserta didik sebagai generasi muda terhindar dari pernikahan dini dan pergaulan bebas, sehingga tepat sasaran apabila dilaksanakan dengan target siswa-siswi SMA.

Peningkatan Pemahaman Siswa MA Darul Ulum Kota Semarang Mengenai Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mukharom, Mukharom; Nuryanto, Ahmad Dwi; Triasih, Dharu; Setyowati, Endang
Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM) Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/jkpm.v4i1.894

Indonesia menempati posisi ke-2 di ASEAN dan ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun (11%) menikah pada usia anak. Perkawinan anak pada ujungnya akan menghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun. MK memberi tenggat waktu tiga tahun bagi pembuat Undang-Undang melakukan perubahan tentang Undang-Undang Perkawinan terkait usia batas pernikahan bagi perempuan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan membatasi usia perkawian menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Pengabdian kepada Masyarakat kali ini ditempatkan di MA Darul Ulum Kota Semarang dan terlaksana pada tanggal 22 November 2025. Adapun metodenya yaitu, ceramah, diskusi tanya jawab dan kuesioner pre dan postest. Tujuannya agar guru dapat memahami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari data hasil yang telah diterima melalui kuisioner menunjukan bahwa para siswa banyak yang belum mengetahui tentang aturan terbaru tentang perkawinan. Sehingga sangatlah penting Pengabdian kepada masyarakat untuk terus dilaksanakan.

Contract Law in the Waqf Land Transfer Practice: Civil Code and Islamic Law Perspectives Ery Agus Priyono; Muhamad Azhar; Olawale Olufemi Akinrinde; Waspiah Waspiah; Dharu Triasih
Al-Ahkam Vol. 36 No. 1 (2026): April
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2026.36.1.30271

This study examines the legal implications of applying the valid agreement requirements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code to waqf land transfers, addressing the governance gap between Islamic jurisprudence and Indonesian positive law. Employing empirical legal research with statutory and comparative approaches, the study analyzed fifteen cases in Semarang City through semi-structured interviews with nādhir, wāqif, waqf foundation administrators, and members of the Indonesian Waqf Board (BWI) conducted between August and November 2025. Findings reveal that none of the examined transfers met the full legal requirements: all lacked valid Waqf Pledge Deeds, nādhir registration was deficient, and the transfers were conducted outside the formal waqf regime. Applying Article 1320's framework, transfers violating subjective conditions (consent and capacity) render agreements voidable, while violations of objective conditions (object and lawful cause) render them void ab initio. From the maqāṣid al-sharī’a perspective, such transfers fail the test of maṣlaḥa mu'tabara and undermine hifẓ al-māl. These findings imply an urgent need for nādhir professionalization, enhanced BWI supervision, mandatory waqf certification, and integration of maqāṣid principles with civil law governance frameworks.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Di Batang (Dalam Kajian Paradigma Kritikal Dengan Pendekatan Sosio Legal) Ery Agus Priyono; Suradi Suradi; Dharu Triasih
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.12204

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut; Mengapa Kasus PLTU Batang Tak Kunjung Usai, dalam Pendekatan Hukum Positivistik dan Dominasi Minim Konsultasi dan Kompromi, dan bagaimana Solusi untuk Kebahagiaan Bersama. Pendekatan yang digunakan yaitu sosio legal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyebab konflik yang terjadi diantara masyarakat di daerah yang akan dibangun PLTU di Batang yang tidak kunjung usai dikarenakan Pendekatan Hukum yang positivistic. Pendekatan hukum yang pluralis, akan lebih mudah digunakan untuk menyelesaikan masalah riil yang terjadi di dalam masyarakat, karena dengan pendekatan itu kepentingan negara, masyarakat terbingkai dalam hukum dengan didasari nilai-nilai keyakinan yang mendasar dan diyakini kebenarannya oleh warga masyarakat.

Politics of Environmental Permit Law in Sustainable Development Perspective Tri - Mulyani; Dewi Tuti Muryati; Dharu - Triasih
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4008

In light of UUPPLH Articles 38 and 39, which provide that environmental permits may be withdrawn by the TUN court, the unclear paradigm raises severe concerns about the validity of environmental permission as the subject of a dispute amongst state officials. The Job Creation Law really refers to an Environmental Feasibility Decree (SKKL) or a Statement of Environmental Management Commitment (PKPLH) that has been approved by the federal and local governments, depending on the kind of environmental approval. Buildings that comply with the Job Creation Law and have received environmental approval in the form of a product meet the conditions to be considered for consideration as permits, as stated in Article 39, paragraph (2). The vague paradigm substantially calls into doubt the validity of environmental permission as the topic of a State Administrative dispute, given Articles 38 and 39 of the UUPPLH, which stipulate that environmental permits may be canceled through the TUN court. Depending on the kind of environmental approval, the Job Creation Law really refers to an Environmental Feasibility Decree (SKKL) or a Statement of Environmental Management Commitment (PKPLH) that has been accepted by the federal and municipal governments. Construction that conforms with the Job Creation Law and that obtains environmental approval in the form of a product meets the conditions to be declared suitable for consideration as a permit, as stated in paragraph (2) of Article 39.

Optimalisasi Pemahaman Siswa SMAN 11 Semarang terhadap Aspek Hukum Peredaran Konten Pornografi di Kalangan Pelajar Muhammad Iftar Aryaputra; Dian Septiandani; Sukimin Sukimin; Dharu Triasih
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 4 No. 6 (2026): Agustus
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v4i6.4947

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 11 Semarang mengenai aspek hukum penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, membangun kesadaran hukum, serta mendorong penggunaan media digital yang bertanggung jawab. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan berupa penyuluhan hukum yang dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Sebelum ceramah, peserta mengisi kuesioner sebagai pre-test. Setelah ceramah, peserta kembali diberikan kuesioner yang sama sebagai post-test. 83 dari 94 siswa mengisi kuesioner baik pre maupun post-test. Berdasarkan hasil kuesioner pre dan post-tes, terdapat peningkatan pada seluruh indikator yang diukur. Pemahaman peserta didik terkait aspek hukum pornografi di Indonesia meningkat dari 52,4% menjadi 91,56%, sedangkan pengetahuan mengenai sanksi hukum dari penyebaran konten pornografi meningkat dari 62,7% menjadi 98,79%. Dari hasil evaluasi berbasis data hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini efektif guna meningkatkan literasi dan kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia Dewi Tuti Muryati; Dharu Triasih; Tri Mulyani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5773

The purpose of this study is to analyze the implications of environmental permit policies on the environment in Indonesia. The urgency of this research is given that the environmental permit policy is a government tool that is preventive in nature, controlling people's behavior, and repressively tackling environmental problems caused by human activities. Thus the environmental permit policy from the government aims to preserve the environment, lest there be pollution and environmental damage that harms the community. The approach in this study is normative juridical with descriptive analysis specifications. The results of the study show that the implications of environmental permit policies on the environment in Indonesia are not actual permits, but are only limited to environmental approvals. Environmental permits are removed and integrated into business permits. These changes bring about the weakening of environmental instruments which are a manifestation of deviations related to environmental justice, such as licensing simplifications, strict liability disorientation, and restrictions on environmental rights: this limitation of environmental rights is in the form of limiting the degree of community participation in the EIA process, eliminating clauses for filing objections to the EIA process, and the unclear position of environmental approvals as objects of state administrative disputes. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Adapun urgensi penelitian ini mengingat bahwa kebijakan izin lingkungan merupakan alat pemerintah yang bersifat preventif mengendalikan perilaku masyarakat, dan represif menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia. Kebijakan izin lingkungan dari pemerintah bertujuan untuk melestarikan lingkungan, jangan sampai terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia yang saat ini bukanlah izin yang sesungguhnya, namun hanya sebatas persetujuan lingkungan. Izin lingkungan dihilangkan dan diintegrasikan ke dalam izin berusaha. Perubahan tersebut membawa pelemahan instrument lingkungan hidup yang merupakan perwujudan penyimpangan terkait keadilan lingkungan yaitu seperti simplikasi perizinan, disorientasi strict liability, dan pembatasan hak lingkungan: pembatasan hak lingkungan ini berupa pembatasan derajat partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proes Amdal, dan ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa tata usaha negara.

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Yang Dilakukan Rumah Sakit Dharu Triasih; Muhammad Iftar Aryaputra; Doddy Kridasaksana
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Praktik kedokteran dewasa ini, tidak hanya menempatkan pasien dan dokter dalam hubungan terapeutik, melainkan juga melibatkan Rumah Sakit. Kemunculan Rumah Sakit, tidak jarang menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi pasien. Dalam sudut pandang hukum pidana, telah ada pendirian bahwa korporasi adalah subyek hukum yang dianggap bisa melakukan tindak pidana. Rumah Sakit sebagai sebuah korporasi dianggap juga bisa melakukan tindak pidana. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana yang dilakukan rumah sakit pada saat ini dan masa yang akan datang? (2) bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan pada tahap aplikatif atas tindak pidana yang dilakukan rumah sakit? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif. Berdasarkan penelitian, didapatkan bahwa dalam hukum positif, korporasi (Rumah Sakit) dapat dipidana apabila menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki ijin. Dalam penelitian juga didapatkan bahwa ada dua hambatan dalam penegakan hukum yang melibatkan Rumah Sakit sebagai sebuah korporasi. Pertama kelemahan dalam perundang-undangannya dan faktor dari aparat penegak hukumnya.Todays, medical practice does not only involve the patient and the doctor in the therapeutic relationship, but also involves the Hospital. In the viewpoint of criminal law, there has been the belief that the corporation is subject to the law are considered to be committing a crime. Hospital as a corporation can also be considered a criminal offense. The questions raised in this study were (1) how the policy formulation criminal offense committed by the hospital on the present and future? (2) how the barriers and overcoming obstacles on applicative stage for a criminal offense to do the hospital? The method used in this research is normative juridical approach. Data obtained from the study, then analyzed qualitatively by decomposition in a descriptive and prescriptive. Based on the research, it was found that in positive law, corporations (Hospital) can be criminalized if held Hospitals do not have permission. Such formulations are still considered not ideal. Supposedly Hospitals Act also regulates the actions to do the hospital, where acts of the potential losses and the death of the patient. In the study also found that there are two obstacles in law enforcement involving the Hospital as a corporation. The first weakness in its laws and factors of law enforcement officers.

Title

Found 52 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 52 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 52 Documents
Search