Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.354
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Al-Ahkam JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Law, Development and Justice Review Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Hang Tuah Law Journal Semarang Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Pengabdian Sosial Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)
Triasih, Dharu
Universitas Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI MEDIASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG Ahmad Mustofa; Agus Saiful Abib; Dharu Triasih
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12852

Abstract

The relationship between people who enter into an agreement results in the emergence of a bond in the form of rights and obligations of both parties . In the implementation of the agreement, if it is violated, there will be a default by one of the parties which will result in losses for the agreement that has been made. When there is a default, the thing that must be done is to resolve the default case. Settlement of default disputes can be carried out through two processes, namely litigation in court and non-litigation outside the court. How to resolve default disputes through mediation at the Semarang District Court and the obstacles faced in resolving default disputes through mediation at the Semarang District Court . Empirical legal research is the study of law as a social phenomenon that exists and develops within society. The specifics of this research are descriptive and analytical, namely research that aims to systematically, factually, and accurately describe the facts, characteristics, and relationships between phenomena that occur in legal practice. In this study, a non-random purposive sampling technique was used, which is a sampling method carried out intentionally as determined by the researcher. Data Collection Method By conducting interviews with mediator judges at the Semarang District Court. The results of the study show that there are 40 mediator judges and 69 non-judge mediators, in 2023 there were 65 while in 2024 there were 61 default cases resolved through mediation and the flow that must be followed in resolving default disputes through mediation in the Semarang District Court area is a summons, registration of the lawsuit, mediation. In mediation there are 3 stages, namely: pre-mediation stage, mediation process, mediation report, obstacles faced by the parties, absence of the parties, illness, old age and the solution is the involvement of the right parties, use of technology, increasing legal certainty.   Abstrak Hubungan antara orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila dilanggar akan terjadi wanprestasi dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atas perjanjian yang telah dibuat. Ketika wanprestasi maka hal yang harus dilakukan adalah penyelesaian atas perkara wanprestasi tersebut. Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses litingasi di pengadilan dan non litigasi diluar pengadilan. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi melelui mediasi di PN Semarang dan Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui mediasi di PN Semarang.Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, hubungan antar fenomena yang terjadi dalam praktik hukum. Pada penelitian ini, menggunakan teknik penentuan non-random Purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja yang ditetapkan oleh peneliti. Metode Pengumpulan Data Dengan melakukan wawancara hakim mediator di PN Semarang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 40 hakim mediator dan 69 mediator non hakim, pada tahun 2023 ada 65 sedangkan ditahun 2024 ada 61 perkara wanprestasi yang diselesaikan melalui mediasi dan alur yang harus dijalani dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi di wilayah PN Semarang adalah somasi, pendaftaan gugatan, mediasi. Didalam mediasi ada 3 tahap yaitu: tahap pra mediasi, proses mediasi, laporan mediasi, kendala yang dihadapi Ketidakhadiran para pihak, keadaan sakit, lanjut usia dan solusinya adalah Keterlibatan Pihak yang Tepat, Penggunaan Teknologi, Meningkatkan Kepastian Hukum.
Implementasi Perjanjian Perkawinan dan Kepastian Hukum di Semarang: Implementation of Marriage Agreements and Legal Certainty in Semarang Iqbal Maulana; Dian Septiandani; Dharu Triasih; Dhian Indah Astanti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.13558

Abstract

This study is motivated by the suboptimal implementation of marriage agreements as legal protection instruments in practice, particularly concerning legal certainty over marital property and third parties. The research problem addresses how marriage agreements are implemented based on prevailing legal provisions and what obstacles and solutions arise in practice. This study aims to analyze the implementation of marriage agreements and identify the constraints and corresponding solutions. The research questions include: (1) how marriage agreements are implemented in practice, and (2) what obstacles and solutions exist in their implementation. This research employs an empirical legal method with a socio-juridical approach, utilizing primary data from interviews with notaries and secondary data from laws, regulations, and legal literature. The results indicate that the implementation of marriage agreements generally aligns with legal provisions, particularly regarding property separation; however, its effectiveness remains limited due to low public awareness, administrative barriers, and inconsistencies in registration procedures. The novelty of this study lies in its integrative analysis between normative regulation and empirical practice, emphasizing that registration of marriage agreements is a determining factor in ensuring legal certainty, especially for third parties.   AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam praktik, khususnya terkait kepastian hukum terhadap harta perkawinan dan pihak ketiga. Permasalahan penelitian mencakup bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja hambatan dan solusi dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian perkawinan dan mengidentifikasi kendala serta upaya penyelesaiannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana implementasi perjanjian perkawinan dalam praktik, dan (2) apa hambatan serta solusi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan data primer melalui wawancara dengan notaris serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian perkawinan pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum, terutama terkait pemisahan harta, namun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya pemahaman masyarakat, hambatan administratif, serta ketidaksinkronan prosedur pencatatan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penguatan analisis keterkaitan antara aspek normatif dan praktik empiris yang menegaskan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan merupakan faktor determinan dalam mewujudkan kepastian hukum, khususnya terhadap pihak ketiga.
Co-Authors A. Heru Nuswanto Abib, Agus Saiful Advento Jeronimo Agus Syaiful Adib Ahmad Dwi Nuryanto Ahmad Mustofa Aji Anggoro Ani Triwati Annasya Fefatikha Arif Rochman Arif, Deni Bustanul Bagus Prayitno Dedy Suwandi Denata Kurniawan Deni Bustanul Arif Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dewi, Reny Puspita Dhian Indah A Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Doddy Kridasaksana Doddy Kridasaksana Dwi Bambang Haryono Endah Pujiastuti Endang Setyowati Endang Setyowati Erina Sintha Sari Ery Agus Priyono Ery Agus Priyono Ester Romauli Panggabean Fransiska Intan Cahyaningrum Herni Widanarti Heryanti, B.Rini Iqbal Maulana Muh Firda Ramadhani Muhamad Azhar Muhammad Iftar Aryaputra Mukharom, Mukharom Olawale Olufemi Akinrinde Panggabean, Ester Romauli Pramudhita Kusuma Wardani Reny Puspita Dewi Satria Aji Pamungkas Septiandani, Dian Subaidah Ratna Juita Sukimin Suradi Suradi Tri Mulyani Tri Mulyani Waspiah Waspiah Yana Arnanda Putra Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Zaenal Arifin Zakiyyah Darojah