Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search
Journal : Public Corner

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPROMOSIKAN PARIWISATA (STUDI PADA DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMENEP) ,, Silvia; Yuliastina, Roos
PUBLIC CORNER Vol 19 No 2 (2024): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v19i2.4038

Abstract

Industri pariwisata sebagai salah satu industri yang keberadaannya kini berkembang sangat pesat, dimana pemasaran destinasi pariwisata memiliki peran penting dalam memenangkan persaingan global. Dampak yang ditimbulkan oleh media sosial sudah seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya DISBUDPORAPAR dalam mempromosikan pariwisata untuk lebih menjangkau banyak wisatawan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan media sosial dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan media sosial dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah urgensi dan upaya pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah mendigitalisasi sistem pemerintahan yang awalnya melalui media konvensional menjadi menggunakan media sosial. Kata Kunci: Media Sosial, Pariwisata, DISBUDPORAPAR Kabupaten Sumenep
Role and Contribution of Political Parties in the Political Movement of 2006 Bahadur Bhandari, Arjun; Yuliastina, Roos
PUBLIC CORNER Vol 19 No 2 (2024): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v19i2.4042

Abstract

Abstract The 2006 Nepalese political movement marked a significant shift in the country's democratic history, with political parties playing a crucial role in garnering support and influencing public expectations. The democratic revolution in 2006 brought multiparty democracy back to Nepal, and this article explores the tactics, difficulties, and success of political parties in launching and maintaining the movement. Using historical narratives, primary materials, and academic examinations, the study explores how political parties evolved into catalysts for transformation, galvanized the populace, and engaged in negotiations with the king to initiate a new phase of democracy in Nepal. The movement's success was driven by complex dynamics influenced by social, political, and economic elements. The study uses historical research and political mobilization theories to investigate the role and contribution of political parties in the 2006 movement, examining their role as change agents, tactics, and influence on democratic transitions. The results provide insights into how political parties affect democratic processes, highlighting their role as uniting factors within movements. Keywords: Political parties, authoritarianism, totalitarian states, violent conflict, and democratic movement. Abstrak Gerakan politik Nepal tahun 2006 menandai pergeseran yang signifikan dalam sejarah demokrasi negara ini, dengan partai-partai politik memainkan peran penting dalam menggalang dukungan dan mempengaruhi ekspektasi publik. Revolusi demokrasi pada tahun 2006 membawa demokrasi multipartai kembali ke Nepal, dan artikel ini mengeksplorasi taktik, kesulitan, dan keberhasilan partai-partai politik dalam meluncurkan dan mempertahankan gerakan tersebut. Dengan menggunakan narasi sejarah, materi primer, dan kajian akademis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana partai-partai politik berevolusi menjadi katalisator transformasi, menggembleng rakyat, dan terlibat dalam negosiasi dengan raja untuk memulai fase baru demokrasi di Nepal. Keberhasilan gerakan ini didorong oleh dinamika yang kompleks yang dipengaruhi oleh elemen-elemen sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah dan teori mobilisasi politik untuk menyelidiki peran dan kontribusi partai politik dalam gerakan 2006, mengkaji peran mereka sebagai agen perubahan, taktik, dan pengaruhnya terhadap transisi demokrasi. Hasilnya memberikan wawasan tentang bagaimana partai politik mempengaruhi proses demokrasi, dengan menyoroti peran mereka sebagai faktor pemersatu dalam gerakan. Kata Kunci: Partai politik, otoritarianisme, negara totaliter, konflik kekerasan, dan gerakan demokrasi
TRANSFORMASI PELAYANAN DIGITAL MELALUI SP2D DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP Yuliastina, Roos; Ulfa, Mariyana; Nurdiana Putri, Ameliya; Jannah, Nurul; Kamala, Nail; Gazali, Moh. Imam; Naqa Fairuz, Muhammad
PUBLIC CORNER Vol 20 No 01 (2025): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v20i01.4501

Abstract

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik. Di Kabupaten Sumenep, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah mengambil langkah strategis dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Penatausahaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kedua sistem ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah secara lebih terintegrasi, akuntabel, dan real time. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan SIPD dan SP2D serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap kegiatan operasional sistem, wawancara dengan aparatur pelaksana, serta studi dokumentasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dan SP2D memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi proses administrasi keuangan, mempercepat waktu pencairan dana, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Namun, terdapat sejumlah kendala teknis dan non-teknis, seperti seringnya gangguan sistem (error) pada aplikasi SIPD, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, serta kurangnya pelatihan dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap sistem digital tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan regulasi yang adaptif agar transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan optimal, efisien, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Transformasi digital dan pelayanan publik
Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Pada PKL di Jalan Diponegoro dan Taman Tajamara Rofiqi, Ach; Haris, Rillia Aisyah; Yuliastina, Roos; Alfiyah, Nur Inna
PUBLIC CORNER Vol 20 No 2 (2025): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v20i2.4914

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan ekonomi lokal melalui penataan pedagang kaki lima (PKL) melalui studi kasus di Jalan Diponegoro dan Taman Tajamara, Kabupaten Sumenep. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana penataan PKL dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan, dengan menggunakan pendekatan teori Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) menurut Jörg Meyer-Stamer (2005). Teori ini menekankan pentingnya PEL melalui Kelompok Sasaran Peengembangan Ekonomi Lokal, Faktor Lokasi, Sinergi, Pembangunan Berkelanjutan, Tata Pemerintahan, dan Manajemen Terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL yang terarah dan partisipatif dapat meningkatkan keteraturan ruang publik, memperkuat identitas ekonomi lokal, serta memperluas akses dan jaringan ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, Paguyuban dan PKL, Lembaga atau Komunitas lain menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi lokal. Temuan ini menegaskan bahwa penataan PKL bukan semata persoalan ketertiban, tetapi juga strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan agar PKL dapat berperan aktif dalam Pertumbuhan ekonomi lokal.