Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.283
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LEGAL BRIEF Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian dan Edukasi Sekolah (Jubaedah) Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS) TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL) Jurnal Hukum Non Diskriminatif JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN) Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ragam Pengabdian
Agustiawan, M. Nassir
Universitas Bina Bangsa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mekanisme Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024 Tb. Faisal Sukma Wijaya; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2259

Abstract

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan legitimasi politik berjalan secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam mekanisme penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam tahapan akhir pemilihan anggota DPRD Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara terhadap pihak terkait, disertai analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Serang telah menjalankan perannya sesuai ketentuan hukum melalui penerbitan Keputusan Nomor 129 Tahun 2023 tentang DCS dan Nomor 148 Tahun 2023 tentang DCT, namun menghadapi beberapa kendala seperti permasalahan teknis pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon), keterlambatan dana hibah, serta hambatan koordinasi di tingkat daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan, kesiapan teknis, dan transparansi prosedural untuk memperkuat integritas pemilu di masa mendatang.
Analisis Perlindungan Hukum UMKN di Kota Serang Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha : Studi Kasus UMKN Batik Banten Andri Subandrio; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, serta mengkaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan data hasil wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM, khususnya pada sektor Batik Banten, belum berjalan secara optimal. Ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, terutama terkait pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap lemahnya jaminan hukum bagi pelaku UMKM dan perlunya reformulasi kebijakan agar sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial.
Legal Review Of Breach Of Land Dispute Over Land Sale And Purchase Between Land Owner And PT. Pancapuri Indoperkasa : Serang District Court Decision Number 123/PDT/2025/PN. SRG Mutari Madhuri; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni; Najar Pratama; Muhamad Jahiri; Dani Darmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2300

Abstract

This study examines the legal implications of a breach of contract dispute between a landowner and PT. Pancapuri Indoperkasa, as ruled in Serang District Court Decision Number 123/Pdt/2025/PN.Srg. The research employs a normative juridical approach with a case study method to analyze the application of civil law. Data were obtained from the Supreme Court’s Case Tracking Information System (SIPP), relevant legislation, legal journals, and expert opinions, analyzed descriptively and qualitatively. The findings reveal that PT. Pancapuri Indoperkasa was proven to have defaulted by failing to fulfill payment obligations despite having received the land, which had been delivered more than two years earlier. The court rejected the company’s argument of force majeure due to internal delays in permits and funding changes, affirming that such business risks are the company’s responsibility. The judges confirmed that all elements of breach valid agreement, unfulfilled obligation, delay, loss, and causal relation were legally proven, reflecting the correct application of Articles 1244 1252 of the Civil Code. This decision illustrates the court’s progressive interpretation of pacta sunt servanda and good faith, ensuring protection for the weaker party and achieving substantive justice
Legal Review Of The Judge's Considerations In The Distribution Of Adopted Children's Inheritance According To Civil Law : Study Of Supreme Court Decision Number 113 K/PDT/2019 Yudhitya Gilang Ramadhan; Mohammad Hifni; M. Nassir Agustiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2318

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan anak angkat dan Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 113 K/Pdt/2019. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dan pembahasan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat, dengan menolak gugatan para penggugat, karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Dalam pengadilan akta notaris tidak begitu diperlukan. Hakim memberi kesimpulan bahwa Tan Kong Lay bukanlah anak angkat dari Liong Joeng Tjong dan Ny. Susan Tjien sehingga tidak berhak menjadi ahli waris dan tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat memiliki kedudukan dalam menerima harta warisan orang tua angkatnya jika sudah diberikan wasiat. Dalam pasal 1005 KUHPerdata, seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksanaan dalam bentuk surat wasiat, baik dengan surat wasiat maupun akta dibawah tangan ataupun dengan akta notaris khusus. Eskistensi Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, didasarkan pada prinsip-prinsip penting yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim harus berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menyelesaikan suatu perkara
A Legal Review Of The Differences In Handling Drug Abusers And Drug Dealers : Case Study Number 456/PID.SUS/2025/PN SRG Juan Carlos Marbun; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2334

Abstract

This study aims to analyze the judges' considerations in distinguishing between the two categories of offenders, evaluate the conformity of the verdicts with applicable legal principles and provisions, and identify obstacles in the implementation of rehabilitation for drug abusers and law enforcement against drug dealers. This study is a normative legal study using a case study method on Serang District Court Decision Number 456/Pid.Sus/2025/PN.Srg, which tried two defendants in one case: a 17-year-old student (drug user) and a 32-year-old adult male (drug dealer). The results of the study show that the panel of judges comprehensively applied the principles of substantive justice and individualization of punishment. The judges considered legal and non-legal factors holistically, such as motive, psychological examination results, evidence of transactions, and potential for rehabilitation. Defendant A (the user) was sentenced to 1 year in prison with the provision of rehabilitation, in accordance with Article 54 of the Narcotics Law, while Defendant B (the dealer) was sentenced to 12 years in prison without remission, in accordance with Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law. This verdict is consistent with the principles of legality, proportionality, and restorative justice. However, the study also revealed obstacles in the implementation of rehabilitation, such as limited facilities at the National Narcotics Agency (BNN), a lack of integration in the referral system, and a lack of coordination between agencies
Legal Review Of Narcotics Criminal Cases (Serang District Court Case Study Number 106/Pid.Sus/2025/PN SRG) Tb Edya Rizky Maulana; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2348

Abstract

The issue of drug abuse is crucial given that narcotics have physical and mental effects. When used in appropriate doses and under the supervision of a doctor or psychiatrist, they can be used for medical or research purposes. This study aims to analyze the application of substantive criminal law and the public prosecutor's considerations in seeking punishment for Class I narcotics abuse, as outlined in District Court Decision No. 188/Pid.Sus/2022/PN Rkb. This study employed normative legal methods with a case study approach. This research was conducted in the city of Cilegon, specifically at the Cilegon District Attorney's Office, using primary legal materials, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and secondary legal materials, namely books, journals, and articles relevant to the research. After all data was collected, it was processed and analyzed qualitatively and then presented descriptively. This involves searching for and collecting data related to the object and problem under study, then systematically organizing it to obtain a clear and comprehensive picture. The research results indicate shortcomings by the Public Prosecutor in the application of sanctions and determination of the defendant's status, where the defendant was sentenced to seven years in prison and declared a Class I narcotics abuse offender. This research concludes that the sanctions and defendant's status were not commensurate with the weight of the evidence. The prosecution should have considered applicable legal provisions and mitigating factors. This indicates that the application of the law does not fully reflect the principle of justice. Therefore, greater precision and proportional consideration are required in the prosecution process of narcotics cases.
Legal Study Of Worker Protection Against Unilateral Termination Of Employment : Case Study Of Decision Number 21/PDT.SUS-PHI/2025/PN.SRG Fatih Arif Mutaqin; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2349

Abstract

Unilateral termination of employment (PHK) carried out by employers without proper legal procedures constitutes a violation against workers and can lead to labor disputes. This study aims to analyze the legal basis for worker protection resulting from unilateral layoffs and to understand the legal considerations of the panel of judges in deciding the case based on Serang District Court Decision Number 21/Pdt.Sus-PHI/2025/PN SRG. This study uses a normative legal method with a case study approach, supplemented by qualitative analysis of primary and secondary data. Primary data were obtained from court ruling documents, while secondary data included laws and regulations, books, legal journals, and teaching materials. The analysis was conducted descriptively and prescriptively to evaluate the conformity between the judge's application of the law and applicable positive legal norms. The research results indicate that the judge, in deciding this case, applied legal aspects, referring to the provisions of Articles 151, 153, and 158 of Law No. 13 of 2003 as the primary consideration. The panel of judges declared the unilateral layoffs by the employer invalid because they failed to meet formal and material requirements, thus granting the workers their full rights, including wages, during the industrial relations dispute. However, the judge failed to fully consider sociological and philosophical aspects, such as the workers' economic conditions and the principle of "greater protection" for workers as the more vulnerable party
Legal Analysis Of The Implementation Of The Minister Of Religious Affairs Regulation Number 12 Of 2019 Concerning The Ethics And Behavior Of State Civil Apparatus Employees In The Ministry Of Religious Affairs Environment Towards Employee Performance At The Ministry Of Religious Affairs Office In Serang City Aqil Meilanggi Shihab; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2350

Abstract

The State Civil Apparatus (ASN) plays a central role in government administration and maintaining national integrity based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution. Professionalism and work ethics are essential for creating a bureaucracy free from corruption, collusion, and nepotism. This study aims to analyze the role of civil servants within the Ministry of Religious Affairs of Serang City based on Ministerial Regulation Number 12 of 2019 and to assess the effectiveness of its implementation on employee performance. The research employs a normative legal method with a statutory approach, utilizing primary data from interviews and secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that civil servants hold a vital role as public servants, yet the enforcement of sanctions for ethical violations remains weak, resulting in a lack of deterrence. Strengthening disciplinary enforcement is therefore necessary to uphold the professionalism and integrity of civil servants in public service
Legal Implications of Marriage Agreements Regarding Separation of Joint Property Following Constitutional Court Decision Number 69 of 2015 : Case Study Number 49/Pdt.P/2020/PA.Tgrs Shiva Durrotu Luthviah; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2351

Abstract

Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 has provided a new legal basis for interpreting Article 29 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which previously only allowed the creation of marriage agreements before or during the marriage. The purpose of this study is to analyze the legal impact of allowing marriage agreements after the marriage has taken place, as a consequence of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, and to examine how this new norm is applied in judicial practice through a case study of Case No. 49/Pdt.P/2020/PA. Tgrs at the Tigaraksa Religious Court. The research uses a normative juridical approach with primary data sources in the form of court decisions and legislation, as well as secondary data such as legal doctrine, theories on agreements and legal certainty, and the results of interviews with relevant law enforcement officials. The findings of the study show that the Constitutional Court's decision expands the application of the principle of freedom of contract contained in Article 1338 of the Civil Code and affirms that married couples have the constitutional right to regulate their civil relations through agreements, including those concerning joint property, without being bound by the time of creation before marriage. In case 49/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, the Panel of Judges granted the ratification of the marriage agreement because it fulfilled the elements of legality and did not cause harm to third parties. This shows that the norms resulting from the Constitutional Court's decision have been accepted as a valid source of law in court practice. The legal consequences of marriage agreements made after marriage include the need for new guidelines in the judicial and notarial fields, the importance of the ratification process in court, and the guarantee of legal protection for third parties who may be affected. Although the change in norms has taken place, its implementation still faces obstacles, mainly due to the limited understanding of law enforcement officials and the absence of official technical provisions from the Supreme Court or the Ministry of Religious Affairs as a basis for implementation at the national level.
LEGAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 18/PUU-XVII/2019 IN THE EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE OBJECTS (CASE STUDY OF LEASING COMPANIES IN CILEGON CITY) Zulfikar, Imam; Agustiawan, M. Nassir; Hiffni, M.
International Journal of Multidisciplinary Research and Literature Vol. 4 No. 6 (2025): INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND LITERATURE
Publisher : Yayasan Education and Social Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53067/ijomral.v4i6.383

Abstract

The practice of consumer financing through leasing institutions in Indonesia, utilizing fiduciary guarantees, plays a strategic role in supporting public access to motor vehicle ownership. However, the parate execution mechanism, as stipulated in Article 15 paragraphs (2) and (3) of Law Number 42 of 1999, often raises legal issues because it is implemented without judicial procedures. This situation has caused public unrest due to the practice of forced seizure by debt collectors, which is contrary to the principle of due process of law. Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is a significant milestone because it limits unilateral Execution and requires an acknowledgement of default or a court order, thereby bringing substantial changes to the legal Protection afforded to debtors. This research employs a normative legal approach, utilizing statutory, case, and conceptual methods to analyze the topic. The research data are sourced from primary legal materials, including the Fiduciary Guarantee Law and decisions of the Constitutional Court, as well as secondary legal materials from academic literature. The results of the study indicate that Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 strengthens the legal position of debtors in Indonesia's positive legal system by limiting the practice of parate Execution. However, implementation in Cilegon City still faces obstacles, including the lack of technical regulations, slow adjustments to fiduciary contracts by leasing companies, and low understanding among officials and the public, which ultimately leads to legal uncertainty in practice. Theoretically, this research contributes to the enrichment of civil law literature related to legal certainty and legal Protection following the Constitutional Court Decision. Practically, this research provides understanding for leasing companies, law enforcement officials, and the public regarding the procedures for executing fiduciary objects in accordance with constitutional principles. The study's limitations lie in its normative nature, which does not fully reflect the empirical situation. For further research, a more in-depth empirical study is recommended through interviews with law enforcement officials, leasing companies, and debtors in various regions.
Co-Authors Abdul Muid Abdul Muid Agung Madhani Alif Fajar Ramadha Ambo Rasyid Ratulangi Andri Subandrio Anita Wulandari, Anita Anneira Azzahra Anwar, Nasihin Setiawan Aqil Meilanggi Shihab Ardhi Julfadhli Arfian Suryasuciramdan Arif Budiman Asnawi Asnawi Asnawi Asnawi Azhar, Intan Nabila Azzahra, Anneira Azzahra, Gladisya Audita Bagus Maulana, Roynaldy Chairul Fatulah, Muhamad Cindi Saputri Cristin Natalia Dani Darmawan Defi Selvianita Dian Samudra Dini Rosdiani Eli Apud Saepudin Fath, Ratu Adnindha Agnienqie An Romadhani Nur Fatih Arif Mutaqin Febriyanti, Yeni Ferah, Nur Ferdy Setyawan Gladisya Audita Azzahra Hadi, Hadi Haerul Hamidah Hamidah Hasan Siddiq Helmalia Putri Heryanto, Ferry Hidayat, Endang Hiffni, M. Hifni, Mohammad Hujatul Arifin Intan Nabila Azhar JEFRI, ULFI Juan Carlos Marbun Julfadhli, Ardhi Khasanah, Isvania Laila Fatmawati Maryawan, Maryawan Maulia, Delia Ayunda Meiby Zulfikar Mentari Salsabila Mohammad Hifni Mohammad Hifni Muhamad Jahiri Muhamad Suwandi Mutari Madhuri Nada, Zanuba Qotrun Najar Pratama Natalia, Cristin Nugrahini Kusumawati Nursinta Nursinta Putri, Vanisa Novianti Ratulangi, Ambo Rasyid Rizki Amilia Ruth Arnesia Purba sae, Eli Apud Samudra, Dian Saputri, Cindi Sartika Sartika Sauzan, Zahra Setyawan, Ferdy Shafwah, Nasywa Aura Shiva Durrotu Luthviah Silvi Filya Sava Simaremare, Arie Amri Tb Edya Rizky Maulana Tb. Faisal Sukma Wijaya Tegar Muhammad Zaidan Ujang Hibar Weliansyah, Musa Widia Lestari Yeni Febriyanti Yudhitya Gilang Ramadhan Yunengsih, Yuyun Yuyun Yunengsih Zahra Sauzan Zanuba Qotrun Nada Zulfikar, Imam Zulzana, Tika