Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.694
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal of Holistics and Health Sciences (JHHS) Journal Presumption of Law International Journal of Law Society Services Semarang Law Review Golden Ratio of Data in Summary Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE) Rampai Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan VISA: Journal of Vision and Ideas Journal of Innovative and Creativity Jurnal Bakti Humaniora Adil Indonesia Journal Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Jurnal Ilmu Komputer
Arista Candra Irawati
Universitas Ngudi Waluyo
Religion Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta) Bagas Hermanu Adi Utomo; Arista Candra Irawati
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan tantangan pemerintah, tetapi juga merupakan masalah bangsa yang amat rumit, karena di samping merusak fisik dan mental generasi bangsa juga dapat mengganggu keamanan dan ketahanan nasional. Yogyakarta juga merupakan kota kedua di Indonesia dengan konsentrasi penggunaan narkoba terbesar. Untuk mencegah narkotika dilakukan pembinaan terhadap Narapidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika melalui Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara terhadap narasumber dan didukung dengan data sekunder yang berasal dari literatur. Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana meliputi hambatan dalam faktor internal maupun eksternal. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan secara internal yakni para petugas pemasyarakatan lebih mendekatkan diri terhadap warga binaan pemasyarakatan, sedangkan upaya dalam mengatasi hambatan eksternal yaitu menggunakan sarana dan prasarana dengan baik, pegawai pembinaan harus memiliki integritas dalam melaksanakan pembinaan.Kata Kunci: Pembinaan, Narkotika, Hambatan
PENDAMPINGAN OPTIMALISASI INTERAKSI DARING DALAM PENERAPAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) Irawati, Arista Candra; Yuliawan, Indra
Jurnal Bakti Humaniora Vol. 2 No. 1 (2022): JUNI 2022
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/jbh.v2i1.1745

Abstract

Optimalisasi interaksi daring sebagai langkah menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Berdasarkan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan bahwa penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk: a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan d. memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Salah satu langkah Pemerintah Indonesia untuk mencegah pandemi COVID-19 adalah memberlakukan pembatasan aktivitas sehari-hari di luar ruangan kepada masyarakat.  Aktivitas masyarakat lebih banyak dilakukan di rumah melalui daring, yang dapat memanfaatkan teknologi digital seperti google classroom, zoom, video converence, telepon atau live chat. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada tingkat desa/ kelurahan sangat strategis berperan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan penggerak ke masyarakat dalam pencegahan pandemi COVID-19. Selain itu, pengetahuan dan ketrampilan yang berbasis online/ daring kepada ibu-ibu PKK pada tingkat desa/ kelurahan masih diperlukan. Tim pengabdian memilih di lingkungan PKK RW XII Desa Batursari, Mranggen, Demak, karena pengetahuan optimalisasi interaksi daring demi mencegah pandemi COVID-19 masih kurang. Pengabdian masyarkat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif, yang mana para peserta dituntut aktif mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang penerapan interaksi daring yang tepat guna di masa Pandemi COVID-19. Para ibu-ibu PKK yang mengikuti pendampingan ini dapat mengetahui, memahami dan terdorong untuk menerapkan interaksi daring secara optimal. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan pengetahuan Undang-Undang Kekantinaan Kesehatan, dan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik.Kata Kunci: interaksi daring, optimalisasi, masyarakat, COVID-19
PENDAMPINGAN PENDIDIKAN HUKUM MENCEGAH AKSI PORNOGRAFI DI SMK PERINTIS 29 UNGARAN Arista Candra Irawati; Wahyu Kristiningrum; Hani Irhamdessetya; Aniatul Khusna; Zhyka Sofhia Firdausi
Jurnal Bakti Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/jbh.v4i2.3450

Abstract

The development of digital-based technology is getting faster and more sophisticated. The developments that occur have an impact on all aspects of human life, both in terms of social, economic, cultural and fulfillment of human life needs, opportunities and opportunities that are owned. Technological advances become information media that can be updated in seconds. Millennials utilize online media such as WhatsApp, Instagram, Telegram, and TikTok, the contents of which tend to be entertainment media but are often related to pornography. Cyber ​​pornography crimes are considered the spread of pornographic content via the internet. Through the Criminal Code, Law (UU) Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Furthermore, in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, regulations for the prevention and prosecution of Pornography crimes. Through this partnership activity, it is hoped that Class XII students who take part in legal education on preventing pornography as a healthy culture in everyday behavior. The importance of this education also increases knowledge of law enforcement in eradicating pornography crimes, which is poured into the form of devotion with the title: Legal Education Assistance to Prevent Pornographic Actions at SMK Perintis 29 Ungaran. In the implementation of this devotion activity, it is carried out using a participatory approach method, participants are required to actively participate in activities. The competencies that will be formed are marked by indicators of increasing knowledge and application of prevention of pornographic acts in behavior as a form of loving the Republic of Indonesia and preparing themselves to become a great generation of the nation.   Abstrak Perkembangan teknologi berbasis digital semakin cepat dan canggih. Perkembangan yang terjadi berdampak terhadap segala aspek kehidupan manusia, baik dalam segi sosial, ekonomi, budaya maupun pemenuhan kebutuhan hidup manusia kesempatan dan peluang yang dimiliki. Kemajuan tekhnologi menjadi media informasi dapat terperbaharui dalam skala detik. Para kaum milenial memanfaatkan media-media online seperti whatsaap, instagram, telegram, dan tiktok, yang isi dalam media tersebut lebih cenderung sebagai media hiburan namun acapkali berkaitan dengan pornografi. Kejahatan Cyber pornography dinilai sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet. Melalui KUHP, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi regulasi pencegahan maupun penindakan kejahatan Pornografi. Melalui kegiatan kemitraan ini diharapkan, para Siswa Kelas XII yang mengikuti edukasi pendidikan hukum pencegahan aksi pornografi sebagai budaya sehat dalam perilaku sehari-hari. Pentingnya edukasi ini meningkatkan pula pengetahuan atas penegakkan hukum dalam memberantas tindak pidana pornografi, yang dituangkan Pengabdi ke dalam bentuk pengabdian dengan judul: Pendampingan Pendidikan Hukum Mencegah Aksi Pornografi Di SMK Perintis 29 Ungaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif, para peserta dituntut aktif mengikuti kegiatan. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan dan penerapan pencegahan aktsi pornografi dalam perilaku sebagai wujud mencintai NKRI dan mempersiapkan diri menjadi generasi bangsa yang hebat.
IMPLEMENTASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PADA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENCAPAIAN KINERJA Arista Candra Irawati; Partono; Muhammad Latif
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i2.3247

Abstract

ABSTRACT The purpose of the research is to analyze the implementation of good governance and improve the understanding of all stakeholders components, the reality of performance achievement and law enforcement against the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia. Through this research, thoughts, doctrines, opinions, or concepts from previous research related to the object of research are obtained. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary laws. The results of the study show that the procedures and implementing mechanisms in the implementation of good governance and good governance function effectively and efficiently, national goals can be optimally achieved. Good governance must include the orientation of government competencies as well as the functioning of effective and efficient political and administrative structures and mechanisms. All stakeholder components about good governance by changing the pattern of public service from an elitist bureaucracy to a populist bureaucracy that is service-oriented and on the side of the interests of the community, starting from the central level ministries, to the level of local governments, such as districts/cities. Semarang Regency is transforming to create a good government. Implementation through the Semarang Regency Personnel and Human Resources Development Agency in improving the competence and performance of the State Civil Apparatus to create good governance in Semarang Regency.   ABSTRAK Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan pemahaman seluruh komponen stakeholders, realitas pencapaian kinerja dan penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Melalui penelitian ini, diperoleh pemikiran, doktrin, pendapat, atau konsep-konsep dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang terdiri dari hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian bahwa prosedur dan mekanisme implementatif dalam penyelenggaraan good governance dan pemerintahan yang baik berfungsi secara efektif dan efisien, tujuan nasional dapat tercapai optimal. Pemerintahan yang baik harus mencakup orientasi kompetensi pemerintahan serta fungsi struktur dan mekanisme politik dan administratif yang efektif dan efisien. Seluruh komponen stakeholders tentang pemerintahan yang baik dengan mengubah pola pelayanan publik dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis yang berorientasi pada pelayanan dan berpihak pada kepentingan masyarakat, mulai Kementerian tingkat Pusat, sampai ke tingkat pemerintahan daerah, seperti Kabupaten/Kota. Kabupaten Semarang melakukan transformasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Implementasi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara untuk menciptakan pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang
Perlindungan Lingkungan Hidup Atas Perusakan Lingkungan Oleh UMKM Firdausi, Zhyka Sofhia; Irawati, Arista Candra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8987

Abstract

Lingkungan hidup merupakan sesuatu yang harus dijaga karena setiap makhluk hidup saling bergantung dengan lingkungannya. Dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan semakin mudahnya administrasi perizinan pendirian UMKM ini maka semakin banyak pula lahan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan regulasi kebijakan bagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang Cipta Kerja mempengaruhi perilaku UMKM dalam menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan adalah analisa data kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran untuk memahami dampak dari suatu program atau kebijakan terhadap individu dan masyarakat. Dengan peraturan tersebut terdapat pencegahan secara represif dan preventif melalui kebijakan insentif, sanksi administratif hingga sanksi pidana.
Analisis Yuridis Aborsi Korban Perkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan Waruwu, Charidion; Irawati, Arista Candra
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8370

Abstract

Abortion due to rape is a complex issue in the Indonesian legal system because it involves the right to life of the fetus, women's human rights, and health and criminal aspects. On the one hand, the criminal code criminalizes abortion, while the Health Law provides exceptions in certain cases, including pregnancy due to rape. This difference in legal approach creates uncertainty in the implementation of policies and victims' access to safe and legal health services. This study aims to analyze the legal regulations regarding abortion for rape victims from the perspective of criminal law and health and to compare the implementation of the two regulations in practice. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The results of the study show that although the Health Law allows abortion under certain conditions, its implementation still encounters obstacles, especially in the aspect of overlapping regulations, limited access for victims to legal health services, and legal uncertainty for medical personnel who perform abortions. The disharmony between the Criminal Code and the Health Law results in obstacles for victims in obtaining their rights. This finding emphasizes the need for harmonization of regulations between criminal law and health law so that abortion policies in rape cases can be implemented effectively and fairly. In addition, legal protection for victims and medical personnel must be strengthened to ensure that justice and women's health rights are optimally fulfilled.
Analisis Yuridis Pencabutan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Atas Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas (Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023) Gulo, Afriani; Irawati, Arista Candra
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8371

Abstract

Pencabutan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas merupakan persoalan hukum yang telah menimbulkan berbagai perdebatan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XXI/2023, Jaksa berwenang untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan. Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan kewenangan tersebut bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum terkait kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas dan mengkaji dampak pencabutan kewenangan tersebut terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali telah sejalan dengan asas due process of law yang menegaskan bahwa Peninjauan Kembali merupakan hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya. Namun demikian, putusan ini juga berimplikasi pada upaya hukum dalam menjamin keadilan substantif, khususnya dalam perkara yang berkepentingan bagi negara untuk mengoreksi putusan yang dinilai tidak mencerminkan kebenaran materiil. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk mengakomodir perlindungan hukum bagi negara, korban, dan pihak ketiga, tanpa mengabaikan asas-asas dasar hukum pidana yang berlaku.
Comparing Data Protection and Due Process Implementation in Indonesia Irawati, Arista Candra; Wijaya, Hendra; Pratama, Ade
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 9 ISSUE 2 APRIL 2025
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jidh.v9i2.6061

Abstract

This study aims to analyze and examine legal issues related to personal data protection in Indonesia and Malaysia, as well as to assess the principle of due process of law and its implementation in ensuring legal certainty in personal data protection, particularly in Case No. 46/Pid.Sus/2023/PN.Slt. The research employs an empirical juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary sources. The findings indicate, first, that both Indonesia and Malaysia are committed to protecting personal data as part of human rights. Indonesia has enacted the Personal Data Protection Law (UU PDP) and its derivatives, while Malaysia has implemented the Personal Data Protection Act 2010. These frameworks demonstrate that both countries possess adequate legal structures to safeguard their citizens’ privacy in the digital era. Second, the application of the due process of law principle in the context of personal data protection—as illustrated in Case No. 46/Pid.Sus/2023/PN.Slt—highlights the importance of transparent, fair, and equitable legal enforcement. The implementation of this principle provides legal certainty for individuals concerning the collection, processing, and protection of their personal data. Upholding due process of law also prevents abuse of authority by law enforcement and ensures that any action taken in handling personal data complies with lawful and accountable procedures.
Tinjauan Yuridis Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Fahrisky, Zidant; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10502

Abstract

Ekonomi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran vital sebagai pengatur dan pengelola sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artikel ini membahas peran pemerintah dalam perekonomian, intervensi hukum ekonomi, dan perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana ekonomi. Sistem Perekonomi Pancasila Nasional menjadi landasan filosofis yang mengedepankan butir-butir nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Namun, tantangan seperti kelangkaan sumber daya dan pengelolaan yang tidak efisien memerlukan intervensi hukum ekonomi yang efektif untuk mencegah praktik merugikan seperti penipuan dan korupsi. Tindak pidana ekonomi, yang mencakup berbagai tindakan merugikan perekonomian, memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kolaborasi antara pemerintah, hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan memahami hubungan antara ketiga elemen ini, diharapkan dapat ditemukan solusi efektif untuk mengatasi tantangan perekonomian Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Perlindungan Data Pribadi di Basis Data Internaisonal Terhadap Cyber Crime menurut Perspektif Undang-Undang Indonesia Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani; Yuliawan, Indra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10519

Abstract

dan kekurangan, terutama dalam akses informasi dan pengelolaan data pribadi. Meskipun kemajuan teknologi, seperti cloud computing, memudahkan akses informasi, risiko penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat, terutama dalam sektor perdagangan, perbankan, pendidikan, dan pemerintahan. Konsep digital dossier mengumpulkan informasi pribadi yang berpotensi disalahgunakan, menimbulkan tantangan dalam perlindungan data. Kejahatan siber, seperti pencurian identitas dan ransomware, menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian lebih. Di Indonesia, meskipun telah ada ketentuan hukum yang berkaitan dengan keamanan data individu, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat masih menjadi kendala. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, bidang usaha swasta, dan komunitas adalah kunci untuk menciptakan suasana yang aman bagi data pribadi. Kerjasama internasional juga diperlukan untuk menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks. Upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran dan regulasi akan memastikan perlindungan data pribadi, menjaga hak individu di tengah kemajuan teknologi yang pesat.
Co-Authors Abdul Aziz ABDUL ROHMAN Ade Pratama Agustin, Dina Twenty Ahmad Isman Affandi Andini Putri, Andini Aniatul Khusna Anis Mashdurohatun Mashdurohatun Ar Rahiim Innash Ari Andayani Ari Siswanti Arlina Azzahra Arviani, Efka Bagas Hermanu Adi Utomo Bayu Kisworo Devi, Salsabela Oktaviona Dewi Purwanti Dina Twenty Agustin Drajad Candra Putra Edison Sianturi, Albert Richad Fahrisky, Zidant Firdausi, Zhyka Sofhia Fitria Annisa Gulo, Afriani Hana Nur Hanifah Hana Nur Hanifah Hana NurHanifah Hani Irhamdessetya Hendra Wijaya Hendra Wijaya Imam Toyib Abdulah Indra Prasetya Indra Yuliawan Indra Yuliawan Irwanto Irwanto Jastis Gaho Khalali, Muhammad Khifni Kafa Rufaida Maria Anastasia Nangkur Maulana, Tegar Wahyu Muhamad Irfan Seloaji Muhammad Latif Noris Sugiarto Octavia, Octavia Partono Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo Pratama, Faiz Afri Purwati Purwati Purwati Putri Diana Rahayu, Agil Faradina Retno Mawarini Sukmariningsih Rochmawati, Nur Intan RR. Ella Evrita Hestiandari S. Said Salsabela Oktaviona Devi Salsabiela D. Suyudi Sarsintorini Putra Satria, Adhi Putra Silfiya Dewi Febriyanti Soimah, Rodhiyatun Sugiarto, Noris Susilo, Adhi Budi Tariska Dewi Kundari Ulfa, Qoidatul Maulida Usman, Yerniah Iswanti Veronika, Irma Roito Vicentius Simon Suyanto Wahyu Hidayati Dwi Palupi Wahyu Kristiningrum Wardana, Novan Kusuma Waruwu, Charidion Winarto Waryadi Yuliana Dewi Purnama Sari Yuliawan, Indra Zhyka Sofhia Firdausi