Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.853
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Al-Ahkam Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal of Holistics and Health Sciences (JHHS) Journal Presumption of Law International Journal of Law Society Services Semarang Law Review Golden Ratio of Data in Summary Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE) Rampai Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan VISA: Journal of Vision and Ideas Journal of Innovative and Creativity Jurnal Bakti Humaniora Adil Indonesia Journal Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Jurnal Ilmu Komputer
Arista Candra Irawati
Universitas Ngudi Waluyo
Religion Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN DUE PROCESS OF LAW PADA PERKARA PENIPUAN EKONOMI (Pasal 379a KUHP): REFLEKSI ATAS SINERGI DAN INTEGRITAS CATUR WANGSA PENEGAK HUKUM Hani Irhamdessetya; Arista Candra Irawati; Hendra Wijaya; Ahmad Isman Affandi; Purwati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12734

Abstract

Law enforcement in economic fraud cases is becoming increasingly complex, requiring guarantees  of due process of law as the foundation of justice. Lawyers play a central role, not only as client advocates, but also as guardians of the legal process to ensure it  remains in line with principles of the rule of law. This study uses the case study of Decision Number 138/Pid.B/2025/PN Smg to evaluate the synergy and integrity of the four pillars of law enforcement (judges, prosecutors, police, and lawyers). Thus, the role of synergy among the four branches as a determining factor in the implementation of due process of law in economic fraud cases, an area that often focuses only on the roles of each instituition separately. Using normative and empirical legal methods, reinforced by the theoretical framework of the rule of law and the principle of fair trial, the results of the analysis show the significant role of lawyers in safeguarding the rights of defedents. Howefer, fundamental weaknesses were found in the coordination between law enforcement agencies and unequal perceptions of the independence of advocates. This study concludes that the suboptimal synergy of Catur Wangsa is the main obstacle to the substantive realization of due process of law. Therefore, practical recommendations are formulated to build a more integrated coordination mechanism to strengthen the integrity of the criminal justice system.   Abstrak Penegakan hukum dalam perkara penipuan ekonomi semakin kompleks, menuntut jaminan atas prinsip due process of law sebagai fondasi keadilan. Advokat memagang peran sentral, tidak hanya sebagai pendamping klien, tetapi juga sebagai pengawal proses hukum agar tetap sejalan denga prinsip-prinsip negara hukum (rule of law). Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg untuk mengevaluasi sinergi dan integritas Catur Wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat). Maka, peran aspek sinergi Catur Wangsa sebagai faktor determinan dalam implementasi due process of law pada perkara penipuan ekonomi, sebuah area yang seringkali hanya berfokus pada peran masing-masing institusi secara terpisah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, serta diperkuat oleh kerangka teoritis rule of law dan asas fair trial, hasil analisis menunjukkan peran signifikan advokat dalam mengawal hak-hak terdakwa. Namun, ditemukan kelemahan fundamental dalam koordinasi antar penegak hukum dan persepsi yang belum setara terhadap independensi advokat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi Catur Wangsa yang belum optimal menjadi penghambat utama terwujudnya due process of law secara substantif. Oleh karena itu, dirumuskan rekomendasi praktis untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi guna memperkuat integritas sistem peradilan pidana.
Beyond Formality in Indonesian Pretrial Law: KUHAP Reform, Human Rights, and Islamic Law Irawati, Arista Candra; da Silva, Eugenia Brandao
Al-Ahkam Vol. 35 No. 2 (2025): October
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2025.35.2.28399

Abstract

Indonesia's pretrial system has long faced challenges, including formalistic procedures, limited judicial oversight, and potential violations of suspects' rights. The Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014 expanded pretrial review, especially regarding suspect designation. Yet, gaps remain in implementation, legal certainty, and due process. This study aims to critically evaluate the reconfiguration of Indonesia's pretrial mechanism by integrating human rights principles, Islamic criminal law, and KUHAP reform. Employing doctrinal analysis of legislation, case law, and jurisprudence, complemented with comparative insights from Malaysia, Egypt, and Türkiye, the research examines how procedural fairness and accountability can be strengthened. Findings reveal persistent weaknesses in judicial control, repeated suspect status, and post factum review. Integrating positive law, human rights, and Islamic law principles such as ḥisba, qāḍī al-maẓālim, al-bayyina, and dar’ al-ḥudūd bi al-shubuhāt can enhance procedural justice. Recommendations include clearer pretrial codification, substantive judicial oversight, and adoption of Islamic law insights to build a more equitable, rights-oriented pretrial framework in Indonesia.
Analisis Hukum Terhadap Subjek Pengedar Narkoba Arviani, Efka; Irawati, Arista Candra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.10939

Abstract

Peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang menimbulkan ancaman multidimensional, baik terhadap kesehatan masyarakat, tatanan sosial, maupun penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum yang terlibat dalam peredaran narkotika, tanpa membahas peran teknis distribusi seperti pengantar atau perantara. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum pidana, serta putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Unr sebagai studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku peredaran narkotika harus mempertimbangkan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), serta unsur penguasaan dan keterlibatan aktif yang dapat dibuktikan secara sah. Di samping itu, pendekatan multidisipliner seperti etika profesi hukum, ilmu kedokteran kehakiman, dan digital forensik sangat relevan dalam membuktikan keterlibatan pelaku secara komprehensif. Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika harus dilakukan secara adil, proporsional, dan berbasis pada prinsip keadilan substantif guna menghindari kriminalisasi yang tidak tepat sasaran.
ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONTEN ILEGAL “HOAKS” MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (PERKAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE) Veronika, Irma Roito; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 03 September 2025 Terbit
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.34351

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan berbagai bentuk tindak pidana baru, salah satunya adalah penyebaran konten ilegal berupa hoaks yang berpotensi menyesatkan publik dan mengganggu ketertiban umum. Pendekatan hukum yang bersifat retributif dinilai kurang efektif dalam menangani perkara semacam ini secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif (restorative justice) oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana hoaks, berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap beberapa perkara hoaks yang diselesaikan secara restoratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan alternatif penyelesaian yang cepat, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial, asalkan seluruh persyaratan formil dan materiil terpenuhi. Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada keselarasan antara struktur hukum (lembaga kepolisian), substansi hukum (kerangka normatif Perkapolri), dan budaya hukum (penerimaan masyarakat). Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, pengawasan pelaksanaan, dan edukasi publik sebagai langkah strategis dalam optimalisasi restorative justice pada perkara siber.
PEMERIKSAAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP KEBENARAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Usman, Yerniah Iswanti; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 03 September 2025 Build
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.34352

Abstract

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang memerlukan penanganan hukum secara menyeluruh. Dalam konteks pembuktian pidana, pemeriksaan forensik, khususnya visum et repertum, memiliki peran sentral dalam mengungkap kebenaran materiil. Penelitian ini membahas efektivitas visum et repertum sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, serta menganalisisnya melalui pendekatan teori hukum Gustav Radbruch yang menekankan keadilan sebagai nilai utama. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan lokasi penelitian di Biddokkes Polda Jawa Tengah, melibatkan data primer berupa wawancara dengan pihak medis forensik serta studi dokumen visum et repertum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visum et repertum berperan penting dalam menegaskan unsur pidana dalam kasus kekerasan seksual, terutama ketika tidak tersedia saksi atau bukti langsung lainnya. Pemeriksaan forensik yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, serta evaluasi psikososial terbukti mendukung proses hukum yang berpihak pada korban. Dari perspektif teori Radbruch, peran visum mencerminkan integrasi antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta menjadi sarana perlindungan hukum yang substansial bagi korban. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas profesional dokter forensik, serta penguatan prosedur visum yang berorientasi pada keadilan restoratif. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pembuktian hukum pidana yang lebih manusiawi dan responsif terhadap hak-hak korban.
Pendekatan Holistik dalam Pengelolaan Hukum Lingkungan: Tantangan dan Solusi di Era Globalisasi Jastis Gaho; Arista Candra Irawati
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3766

Abstract

A holistic approach to environmental law is a crucial paradigm to address complex global challenges such as climate change, deforestation, and transboundary pollution. This article explores environmental law in its broad aspects, including the interconnected ecological, social, and economic dimensions. Through an analysis of international policies, national regulations, and local implementation, this study highlights the importance of cross-sector and cross-country collaboration. The findings reveal that the success of environmental law heavily relies on the synergy between policies, community participation, and science-based approaches. This article recommends strengthening adaptive legal frameworks to meet the dynamics of global environmental challenges.   Abstrak Pendekatan holistik dalam hukum lingkungan merupakan paradigma penting untuk mengatasi tantangan global yang kompleks, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran lintas batas. Artikel ini membahas konsep hukum lingkungan dalam aspek yang luas, termasuk dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi, yang saling terkait. Melalui analisis kebijakan internasional, regulasi nasional, dan implementasi lokal, penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan negara. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan hukum lingkungan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, partisipasi masyarakat, dan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum yang adaptif untuk menghadapi dinamika lingkungan global.
EFEKTIVITAS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM Irwanto, Irwanto; Irawati, Arista Candra
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i2.6569

Abstract

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian sengketa pidana di luar proses peradilan formal yang berfokus pada pemulihan keadaan antara pelaku dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efisien. Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai masih dominan berorientasi pada pendekatan retributif, sehingga menyisakan berbagai permasalahan seperti beban perkara, kriminalisasi berlebihan, dan ketidakefisienan proses hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya mediasi penal mampu menyederhanakan proses hukum, mengefisienkan waktu dan biaya, serta menciptakan rasa keadilan substansial bagi para pihak. Proses ini tidak hanya efisien, tetapi juga memenuhi nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana dikemukakan dalam teori Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mediasi penal juga mampu memberikan kepastian hukum melalui kesepakatan damai tertulis antara pelaku dan korban, yang difasilitasi oleh aparat kepolisian sehingga dapat menjadi instrumen pembaruan hukum pidana yang lebih responsif dan humanis Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan regulasi dan kesiapan institusional. Dibutuhkan regulasi yang lebih eksplisit dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar mediasi penal dapat menjadi instrumen resmi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Peran Kedokteran Forensik dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidanan Kekerasan Seksual di Provinsi Kep. Bangka Belitung: Penelitian Wahyu Hidayati Dwi Palupi; Arista Candra Irawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3169

Abstract

This study aims to analyze the role and obstacles of forensic medicine in the process of uncovering and proving sexual violence crimes in the Bangka Belitung Islands Province. This study uses an empirical legal method with a socio-legal approach, where primary data is obtained through interviews and observations of forensic examinations under the coordination of the Medical and Health Division (Biddokkes) of the Bangka Belitung Islands Regional Police, while secondary data is obtained from literature studies, laws and regulations, and previous research results. The results of the study show that forensic medicine plays an important role in providing objective scientific evidence through the preparation of autopsy reports, DNA testing, and biological analysis to strengthen the evidence process in court. However, the effectiveness of forensic medicine still faces various obstacles, such as the limited number of forensic experts, the unavailability of regional forensic laboratories, delays in sending samples to the National Police Headquarters' Forensic Laboratory, and ethical and psychological constraints of victims who refuse to undergo medical examinations. From a theoretical perspective, these findings reinforce Lawrence M. Friedman's view on the effectiveness of law, whereby weaknesses in the legal structure can reduce the overall quality of law enforcement.
Kedudukan Hukum Wasiat Digital dalam Sistem Pewarisan Hukum Perdata Indonesia Maulana, Tegar Wahyu; Irawati, Arista Candra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12805

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena baru dalam praktik pewarisan, yaitu wasiat digital, di mana kehendak pewaris disampaikan melalui media elektronik seperti dokumen PDF, video, atau e-mail. Namun, sistem hukum perdata Indonesia yang masih menganut bentuk tertulis formal sebagaimana diatur dalam hukum perdata din Indonesia belum mengakui eksistensi wasiat dalam bentuk digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wasiat digital dalam sistem pewarisan Indonesia, menelaah kekosongan norma dalam hukum positif, serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang adaptif terhadap digitalisasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, mengkaji praktik pengakuan wasiat digital di Amerika Serikat, Australia, dan Estonia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakteraturan terhadap bentuk wasiat digital menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang konflik antar ahli waris. Oleh karena itu, pembaruan hukum melalui regulasi khusus atau revisi KUHPerdata diperlukan agar hukum waris Indonesia lebih responsif, menjamin perlindungan kehendak pewaris di era digital, dan selaras dengan prinsip keadilan substantif serta teori hukum responsif.
Peran Hukum dalam Menentukan Tanggung Jawab Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan atas Wanprestasi Pratama, Faiz Afri; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12818

Abstract

Perjanjian kredit perbankan merupakan salah satu instrumen hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai sarana pembiayaan dan penggerak roda ekonomi nasional. Hubungan hukum antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah) yang diatur dalam perjanjian kredit seringkali menimbulkan sengketa ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menentukan tanggung jawab debitur atas wanprestasi, mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi debitur di sektor perbankan, serta menelaah mekanisme eksekusi jaminan melalui proses pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menelaah KUHPerdata, UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, UU Fidusia, serta regulasi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian, tetapi juga sebagai pengatur hak dan kewajiban, penyeimbang kepentingan, serta penyedia mekanisme penyelesaian sengketa. Bentuk wanprestasi debitur mencakup keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan dana kredit, pemberian data palsu, hingga pengalihan objek jaminan tanpa izin. Eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui sita, lelang, hak tanggungan, hingga kepailitan. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta penguatan regulasi agar sistem perbankan Indonesia tetap sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Co-Authors Abdul Aziz ABDUL ROHMAN Ade Pratama Agustin, Dina Twenty Ahmad Isman Affandi Andini Putri, Andini Andreanto, Aloysius Aniatul Khusna Anis Mashdurohatun Mashdurohatun Ari Andayani Ari Siswanti Arlina Azzahra Arviani, Efka Bagas Hermanu Adi Utomo Bayu Kisworo Da Silva, Eugenia Brandao Devi, Salsabela Oktaviona Dewi Purwanti Dina Twenty Agustin Drajad Candra Putra Edison Sianturi, Albert Richad Erieyanto, Ruddy Fahrisky, Zidant Firdausi, Zhyka Sofhia Fitria Annisa Gulo, Afriani Hana Nur Hanifah Hana NurHanifah Hani Irhamdessetya Hendra Wijaya Hendra Wijaya Imam Toyib Abdulah Indra Prasetya Indra Yuliawan Indra Yuliawan Irwanto Irwanto Jastis Gaho Khalali, Muhammad Khifni Kafa Rufaida Maria Anastasia Nangkur Maulana, Tegar Wahyu Muhamad Irfan Seloaji Muhammad Latif Mulyandono, Tri Andi Noris Sugiarto Octavia, Octavia Partono Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo Pratama, Faiz Afri Purwati Purwati Purwati Putri Diana Rahayu, Agil Faradina Retno Mawarini Sukmariningsih Ristiadi, Endri Rochmawati, Nur Intan RR. Ella Evrita Hestiandari S. Said Salsabela Oktaviona Devi Salsabiela D. Suyudi Sarsintorini Putra Satria, Adhi Putra Silfiya Dewi Febriyanti Soimah, Rodhiyatun Sugiarto, Noris Susilo, Adhi Budi Sutrisno, Jemy Rengge Tariska Dewi Kundari Ulfa, Qoidatul Maulida Usman, Yerniah Iswanti Veronika, Irma Roito Wahyu Hidayati Dwi Palupi Wahyu Kristiningrum Wardana, Novan Kusuma Waruwu, Charidion Waryadi, Winarto Yuliana Dewi Purnama Sari Yuliawan, Indra Zhyka Sofhia Firdausi