Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.694
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal of Holistics and Health Sciences (JHHS) Journal Presumption of Law International Journal of Law Society Services Semarang Law Review Golden Ratio of Data in Summary Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE) Rampai Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan VISA: Journal of Vision and Ideas Journal of Innovative and Creativity Jurnal Bakti Humaniora Adil Indonesia Journal Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Jurnal Ilmu Komputer
Arista Candra Irawati
Universitas Ngudi Waluyo
Religion Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
KONSTRUKSI HUKUM PERAN NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR MARMER DI INDONESIA Octavia, Octavia; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 01 (2026): Volume 11 No. 01 Maret 2026 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i01.41611

Abstract

Perdagangan internasional salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, termasuk melalui kegiatan impor komoditas strategis seperti marmer. Importir marmer memiliki peran signifikan dalam menjamin ketersediaan bahan baku dan produk bagi sektor konstruksi dan properti di Indonesia. Namun, kegiatan impor marmer dihadapkan pada berbagai regulasi perdagangan dan kepabeanan yang kompleks dan dinamis, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi importir marmer di Indonesia serta menilai apakah regulasi impor marmer telah mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme preventif dan represif, baik dalam bentuk pembentukan regulasi maupun penyediaan upaya penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum implementasinya belum sepenuhnya optimal masih terdapat disharmonisasi regulasi, kompleksitas pembatasan non-tarif, serta kurangnya transparansi kebijakan. Diperlukan penguatan peran negara dalam menciptakan regulasi impor yang harmonis, konsisten, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan bagi importir marmer.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PERBANKAN Sugiarto, Noris; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 01 (2026): Volume 11 No. 01 Maret 2026 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i01.41612

Abstract

Transformasi digital di sektor perbankan telah mendorong peningkatan efisiensi layanan keuangan, namun sekaligus meningkatkan risiko kejahatan perbankan berbasis data pribadi. Data pribadi nasabah menjadi objek sekaligus sarana utama dalam berbagai modus kejahatan, seperti pencurian identitas, phishing, dan penyalahgunaan informasi keuangan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan data pribadi yang kuat sebagai bagian dari sistem hukum perbankan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan data pribadi dalam konteks kejahatan perbankan, mengkaji pengaturan hukum perlindungan data pribadi di sektor perbankan Indonesia, serta menjelaskan urgensi perlindungan data pribadi sebagai instrumen hukum dalam pencegahan kejahatan perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat prinsip rahasia bank dan berfungsi sebagai instrumen hukum preventif dan represif dalam menanggulangi kejahatan perbankan berbasis data. Perlindungan data pribadi tidak hanya berperan dalam melindungi hak nasabah, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem perbankan nasional.
Analisis Yuridis Penerapan Barcode My Pertamina Dalam Pembelian BBM Bersubsidi Di Kabupaten Semarang Drajad Candra Putra; Arista Candra Irawati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1936

Abstract

The distribution of subsidized fuel in Indonesia often faces various challenges, especially in terms of targeting accuracy and distribution supervision. The government through PT Pertamina (Persero) has implemented a digitalization system for purchasing subsidized fuel using the My Pertamina application barcode as an effort to increase efficiency and accountability. This study aims to analyze the legal aspects of the implementation of the My Pertamina barcode system in purchasing subsidized fuel, especially in the Semarang Regency area. The method used is a normative legal approach with a study of literature and related laws and regulations, such as Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, Presidential Regulation Number 191 of 2014 concerning the Provision, Distribution, and Retail Selling Prices of Fuel, and technical regulations from the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas). The results of the study indicate that although the implementation of the My Pertamina barcode has a strong legal basis, its implementation still faces challenges in the form of digital infrastructure gaps, limited technological literacy of the community, and potential discrimination in access for certain groups. Therefore, it is necessary to strengthen derivative regulations and supporting policies that guarantee fairness and affordability in purchasing subsidized fuel.
Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Bersifat Umum Dalam Tindak Pidana Kartu Kredit Silfiya Dewi Febriyanti; Arista Candra Irawati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1976

Abstract

The advancement of digital technology has significantly increased the use of credit cards in various financial transactions. However, this development has also led to a rise in cybercrimes, particularly the misuse of general personal data such as name, address, and identification number in credit card fraud. This study conducts a juridical analysis of the legal protection for general personal data in the context of credit card-related criminal offenses in Indonesia. Using a normative legal research method, the study examines the legal framework provided by Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), in conjunction with the Indonesian Penal Code (KUHP) and other relevant regulations in the financial sector. The findings reveal that although general personal data is not classified as sensitive data, its unauthorized use can lead to severe financial and legal consequences. Legal protection for such data remains inadequate in practice, mainly due to gaps in law enforcement and limited public awareness. Therefore, the study emphasizes the need for stronger regulatory implementation, improved data security measures, and increased legal literacy to effectively combat credit card crimes involving data thef.
Relevansi Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan Safeguarding untuk Pencegahan Tindak Bullying dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Yuliana Dewi Purnama Sari; Arista Candra Irawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15013

Abstract

Bullying merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang masih sering terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) sebagai upaya preventif dan sistemik dalam perlindungan anak. Konsep safeguarding berkembang sebagai pendekatan perlindungan anak yang menekankan pencegahan risiko kekerasan melalui kebijakan dan mekanisme institusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi antara Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan safeguarding dalam mencegah tindak bullying dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan Metode penelitian yang digunakan adalah normatif–empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Madrasah Aliyah Darul Ma’arif Pringapus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi SRA dan safeguarding, khususnya perlindungan hokum preventif menurut teori M. Hadjon melalui kegiatan sosialisasi anti-bullying, relevan dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014 dan efektif sebagai langkah pencegahan bullying di lingkungan pendidikan.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PERBANKAN Noris Sugiarto; Indra Yuliawan; Arista Candra Irawati
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 01 (2026): Volume 11 No. 01 Maret 2026 Publish
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i01.42038

Abstract

Digital transformation in the banking sector has enhanced the efficiency of financial services while simultaneously increasing the risk of data-driven banking crimes. Customers’ personal data have become both the object and the primary means of various criminal activities, such as identity theft, phishing, and misuse of financial information. This condition necessitates robust personal data protection as an integral part of the banking legal system. This article aims to analyze the concept of personal data protection in the context of banking crimes, examine the legal framework governing personal data protection in the Indonesian banking sector, and explain the urgency of personal data protection as a legal instrument for preventing banking crimes. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection strengthens the principle of bank secrecy and functions as both a preventive and repressive legal instrument in addressing data-based banking crimes. Personal data protection plays a crucial role not only in safeguarding customers’ rights but also in maintaining public trust and the stability of the national banking system.
Pengaruh Media Sosial Sehat Terhadap Keberhasilan Ujian Sekolah Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Arista Candra Irawati; Khifni Kafa Rufaida
Multimatrix Vol. 1 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Globalization has brought significant change toward social media communication as online media. Freedom and powerfull social media user participates, shares, and creates the content. Therefore, It is important to find a better content for students whose prepare final examination. Social media should become a motivation to for students to find educational content, nevertheless a negative aspect more popular. The paradox, then, emerges when the bad side finally meet internet regulation, UU ITE 2016, which restrict internet freedom. A regretful accident could be ignorance when the pupils of SMK Perintis 29 Ungaran have awareness and knowledge about the rules, compared with a breaking rule incident in SMK at Medan.Keywords: social media, final examination, success
Pendampingan Pemanfaatan Media TV Sekolah Sebagai Implementasi Pembelajaran Kontekstual Upaya Mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA) Arista Candra Irawati; Nur Intan Rochmawati; Abdul Rohman
Multimatrix Vol. 4 No. 1 (2022): Kemajuan Teknologi Informatika Pada Era Dunia Digital
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemanfaatan media yang baik untuk pembelajaran anak usia dini, sebaiknya mampu mengembangkan aspek perkembangan bahasa, kognitif, social emosional, motoric, dan Nilai Agama Moral (NAM). Apabila TV sebagai media elektronik mampu berperan dalam mengoptimalkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini, maka TV layak untuk menjadi media pembelajaran bagi anak usia dini.Salah satu pemilihan media pembelajaran melalui media TV dalam masa pandemi Covis-19 pada satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai wujud mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA) diperlukan strategi guru untuk berpikir cerdas mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi peserta didik dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Tidak bisa di pungkiri, pembelajaran secara daring (PJJ) memiliki kendala yang sangat luar biasa baik dari anak, orang tua maupun guru sendiri.Maka untuk itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus para guru  KB/TK Islam Plus Assalamah Bandaran Barat dalam pemanfaatan media TV sekolah sebagai impelementasi Pembelajaran konseptual upaya pendukung Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan program pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan.Hasil yang didapat dalam penyuluhan dan pendampingan dapat memberikan manfaat kepada para guru dengan dibuktikan perubahan yang signitifkan antara hasil pre test dan post test. Pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan TV sekolah membantu mengkonkritkan pemahaman peserta didik dalam memahami materi/konsep-konsep sederhana yang menjadi bahan belajar bagi peserta didik sesuai tema dan sesuai kelompok usia, mengembangkan potensi diri kepada kepada Kepala Sekolah dan Guru di KB/TK Islam Plus Assalamah dapat lebih lagi mengembangkan potensi diri/inovatif memberikan layanan pembelajaran berbasisi TV Sekolah upaya mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA) Kata kunci: Media, TV Sekolah, Pembelajaran Konseptual, Sekolah Ramah Anak
CYBERBULLYING SEBAGAI VIKTIMISASI DIGITAL: KEBUTUHAN PENDEKATAN HUKUM PIDANA RESTORATIF DI INDONESIA.: CYBERBULLYING AS DIGITAL VICTIMIZATION: THE NEED FOR A RESTORATIVE CRIMINAL LAW APPROACH IN INDONESIA. Hana NurHanifah; Arista Candra Irawati
Journal Presumption of Law Vol 7 No 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i2.15093

Abstract

Kemajuan teknologi informasi membawa konsekuensi sosial yang kompleks, termasuk meningkatnya kasus perundungan siber bentuk kekerasan digital yang menyerang psikologis korban secara berulang, anonim, dan tanpa batas ruang. Fenomena ini berdampak signifikan pada kesehatan mental, terutama pada anak dan remaja, yang kerap mengalami kecemasan, depresi, hingga trauma jangka panjang. Sayangnya, sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih bersifat retributif, seperti tercermin dalam UU ITE dan KUHP Baru, yang tidak mengakomodasi mekanisme mediasi atau pemulihan psikologis korban. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pendekatan hukum tersebut dan menawarkan integrasi pendekatan keadilan restoratif sebagai solusi hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap korban. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan studi literatur terhadap regulasi, jurnal ilmiah, dan praktik hukum komparatif internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi, dialog, dan rekonsiliasi sosial lebih mampu memenuhi kebutuhan psikologis korban dan mengurangi dampak negatif jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi prinsip keadilan restoratif ke dalam kerangka hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus cyberbullying, merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin perlindungan hukum yang substantif dan partisipatif.
Legal Review of the Transfer of Fiduciary Guarantee Objects and the Legal Responsibilities of Creditors-Debtors S. Said; Indra Yuliawan; Arista Candra Irawati
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 6 No. 3 (2026): May - July
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v6i3.2220

Abstract

Fiduciary security plays a central role in modern security transactions by allowing creditors to obtain enforceable ownership rights over movable assets, while debtors retain physical possession of the collateral. The effectiveness of fiduciary security depends not only on the creation of enforceable ownership rights in the event of default but also on the clear allocation of legal liability between the debtor and creditor when the pledged assets are transferred to another party. The transfer of fiduciary security objects gives rise to complex legal issues regarding the continuity of ownership rights. This article discusses: (1) how fiduciary security generates enforceable ownership rights in security transactions; and (2) how the responsibilities of the debtor and creditor toward the fiduciary security object shift when it is transferred to another party. This study employs a doctrinal legal research method, combining a statutory approach to analyze the normative framework of fiduciary security with a conceptual approach to examine ownership rights and debtor-creditor liability, as well as the judicial interpretation of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, specifically Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 and Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021.
Co-Authors Abdul Aziz ABDUL ROHMAN Ade Pratama Agustin, Dina Twenty Ahmad Isman Affandi Andini Putri, Andini Aniatul Khusna Anis Mashdurohatun Mashdurohatun Ar Rahiim Innash Ari Andayani Ari Siswanti Arlina Azzahra Arviani, Efka Bagas Hermanu Adi Utomo Bayu Kisworo Devi, Salsabela Oktaviona Dewi Purwanti Dina Twenty Agustin Drajad Candra Putra Edison Sianturi, Albert Richad Fahrisky, Zidant Firdausi, Zhyka Sofhia Fitria Annisa Gulo, Afriani Hana Nur Hanifah Hana Nur Hanifah Hana NurHanifah Hani Irhamdessetya Hendra Wijaya Hendra Wijaya Imam Toyib Abdulah Indra Prasetya Indra Yuliawan Indra Yuliawan Irwanto Irwanto Jastis Gaho Khalali, Muhammad Khifni Kafa Rufaida Maria Anastasia Nangkur Maulana, Tegar Wahyu Muhamad Irfan Seloaji Muhammad Latif Noris Sugiarto Octavia, Octavia Partono Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo Pratama, Faiz Afri Purwati Purwati Purwati Putri Diana Rahayu, Agil Faradina Retno Mawarini Sukmariningsih Rochmawati, Nur Intan RR. Ella Evrita Hestiandari S. Said Salsabela Oktaviona Devi Salsabiela D. Suyudi Sarsintorini Putra Satria, Adhi Putra Silfiya Dewi Febriyanti Soimah, Rodhiyatun Sugiarto, Noris Susilo, Adhi Budi Tariska Dewi Kundari Ulfa, Qoidatul Maulida Usman, Yerniah Iswanti Veronika, Irma Roito Vicentius Simon Suyanto Wahyu Hidayati Dwi Palupi Wahyu Kristiningrum Wardana, Novan Kusuma Waruwu, Charidion Winarto Waryadi Yuliana Dewi Purnama Sari Yuliana Dewi Purnama Sari Yuliawan, Indra Zhyka Sofhia Firdausi