Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.34
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Al-Ahkam Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal of Holistics and Health Sciences (JHHS) International Journal of Law Society Services Semarang Law Review Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE) Rampai Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal Bakti Humaniora Adil Indonesia Journal J-CEKI PESHUM
Arista Candra Irawati
Universitas Ngudi Waluyo
Religion Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Kedudukan Hukum Wasiat Digital dalam Sistem Pewarisan Hukum Perdata Indonesia Maulana, Tegar Wahyu; Irawati, Arista Candra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12805

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena baru dalam praktik pewarisan, yaitu wasiat digital, di mana kehendak pewaris disampaikan melalui media elektronik seperti dokumen PDF, video, atau e-mail. Namun, sistem hukum perdata Indonesia yang masih menganut bentuk tertulis formal sebagaimana diatur dalam hukum perdata din Indonesia belum mengakui eksistensi wasiat dalam bentuk digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wasiat digital dalam sistem pewarisan Indonesia, menelaah kekosongan norma dalam hukum positif, serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang adaptif terhadap digitalisasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, mengkaji praktik pengakuan wasiat digital di Amerika Serikat, Australia, dan Estonia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakteraturan terhadap bentuk wasiat digital menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang konflik antar ahli waris. Oleh karena itu, pembaruan hukum melalui regulasi khusus atau revisi KUHPerdata diperlukan agar hukum waris Indonesia lebih responsif, menjamin perlindungan kehendak pewaris di era digital, dan selaras dengan prinsip keadilan substantif serta teori hukum responsif.
Peran Hukum dalam Menentukan Tanggung Jawab Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan atas Wanprestasi Pratama, Faiz Afri; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12818

Abstract

Perjanjian kredit perbankan merupakan salah satu instrumen hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai sarana pembiayaan dan penggerak roda ekonomi nasional. Hubungan hukum antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah) yang diatur dalam perjanjian kredit seringkali menimbulkan sengketa ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menentukan tanggung jawab debitur atas wanprestasi, mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi debitur di sektor perbankan, serta menelaah mekanisme eksekusi jaminan melalui proses pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menelaah KUHPerdata, UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, UU Fidusia, serta regulasi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian, tetapi juga sebagai pengatur hak dan kewajiban, penyeimbang kepentingan, serta penyedia mekanisme penyelesaian sengketa. Bentuk wanprestasi debitur mencakup keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan dana kredit, pemberian data palsu, hingga pengalihan objek jaminan tanpa izin. Eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui sita, lelang, hak tanggungan, hingga kepailitan. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta penguatan regulasi agar sistem perbankan Indonesia tetap sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kedudukan Letter C dalam Sistem Pendaftaran Tanah dan Proses Konversi Letter C menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Agustin, Dina Twenty; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12821

Abstract

Letter C merupakan dokumen pertanahan warisan kolonial yang hingga kini masih berlaku sebagai bukti penguasaan tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis Letter C dalam sistem pendaftaran tanah nasional serta mengkaji mekanisme konversinya menjadi Sertifikat Hak Milik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Letter C memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sah berdasarkan Pasal 24 UUPA, namun tingkat kepastian hukumnya masih lemah karena belum memenuhi sistem publikasi negatif yang sempurna. Proses konversi Letter C ke SHM menghadapi berbagai kendala, antara lain: ketidaksesuaian data fisik dengan yuridis, tumpang tindih kepemilikan, dan keterbatasan sumber daya manusia di instansi pertanahan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terbukti efektif mempercepat proses konversi dengan tingkat keberhasilan mencapai 82%. Namun, masih diperlukan sinkronisasi data antara instansi terkait dan sosialisasi yang lebih instensif kepada masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa konversi Letter C menjadi SHM merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan, namun memerlukan perbaikan sistem administrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg) Indra Prasetya; Arista Candra Irawati
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i1.2972

Abstract

The judge's considerations in imposing a criminal decision on the crime of circulation of counterfeit money (Case Study Number 347/Pid.B/2021/PN Smg) The crime of circulation of counterfeit money is regulated in Law Number 7 of 2011 concerning currency and regulated in Article 244 of the Criminal Code concerning Counterfeiting of currency and paper money, and regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, money as legal means of payment and illegal money is referred to as counterfeit money. The criminal act of circulating counterfeit money as referred to in the Laws and Regulations so that the judge's sentencing decision gives and imposes on mitigating circumstances and aggravating circumstances for the defendant. This study aims to find out the judge's considerations in imposing criminal decisions on the circulation of counterfeit money and how to convict the circulation of counterfeit money. This study uses a juridical-empirical approach using interview data with Class 1A Semarang District Court judges. The results obtained by the research show that the judge's consideration underlies the existence of an unlawful act to lead to a judge's decision. It can be concluded that: the judge's consideration certainly underlies the facts of the trial after carrying out the trial agenda to be used as the basis for the judge's assessment to give a decision, the judge will assess the facts of the trial with valid evidence that can be accounted for by the Public Prosecutor and the defendant so that the judge gives a decision that is contains certainty, fairness, benefits for all parties. Abstrak Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu(Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg) Tindak Pidana peredaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan di atur dalam Pasal 244 KUHP tentang Pemalsusan mata uang dan uang kertas, dan di atur dalam Uandang-UndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,uang sebagai alat pembayaran yang sah dan uang tidak sah sebagaimana dimaksud sebagai uang palsu. Tindak Pidana peredaran uang palsu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga Putusan Pemidanaan hakim yang memberikan dan menjatuhkan atas keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan terdakwa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Peredaran uang palsu danbagaimana penjatuhan pidana peredaran uang palsu,Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-empiris dengan menggunakan data wawancara kepada HakimPengadilan Negeri Semarang Kelas 1A.Hasil di peroleh penelitian menunjukkan pertimbangan hakim mendasari adanya perbuatan melawan hukum untuk menuju amar keputusan hakim. diperoleh kesimpulan bahwa:pertimbangan hakim tentunya mendasari fakta persidangan setelah melakukan agenda persidangan untuk dijadikan dasar penilaian hakim untuk memberikan keputusan, hakim akan menilai dari fakta-fakta persidangan dengan alat bukti sah yang dapat di pertanggungjawabkan dari Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa sehingga hakim memberikan keputusan yang mengandung kepastian, keadilan, kemanfaatan bagi semua pihak.
Peran Kepolisian Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Muhamad Irfan Seloaji; Arista Candra Irawati
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i1.2973

Abstract

Nowadays, alcohol abuse is a growing problem in society. Recently, there has been a huge uproar in the habit or culture among the public, namely that drinking alcoholic beverages, alcoholic beverages or alcoholic beverages are considered as something that has a negative stigma in the public mind, being called alcoholic beverages does not mean that they are strong but rather the effects they have on the body. Alcoholic drinks or what can be called liquor are drinks that are very dangerous for the human body because someone who consumes excessive alcohol can be at risk of experiencing several health problems, such as damage to vital organs, loss of body fluids, and decreased brain function. Moreover, quite a few victims died after drinking alcoholic beverages, especially mixed alcohol. The position of the police as law enforcement officers is expected to be able to monitor and regulate the distribution of alcoholic drinks in the Semarang Regency area. The author in this study used descriptive qualitative research. In general, descriptive research, including legal research, aims to accurately describe identities and conditions in society. This indication emerged because of the lack of understanding of the residents themselves. The position of the police in supervising and controlling alcoholic beverages in the Semarang district area is less than optimal, as evidenced by the fact that there are still many problems that arise due to one of them being the lack of socialization of regional regulations regarding alcoholic beverages from both the police and Satpol PP. The police only focus on repressive actions (raids) even though they are not often carried out because the public is not very familiar with the applicable regulations. This matter has become a polemic among residents because the circulation of alcohol is still rampant in the Semarang Regency area. In fact, with the large number of cases involving alcoholic drinks in Semarang Regency, the perpetrators range from young people to the elderly. The impact is that there are many fights, brawls, rapes, this is the responsibility of the Regency government. Semarang together with the Semarang Police to overcome this. Abstrak Penyalahgunaan minuman keras dewasa ini adalah kasus yang lumayan bertumbuh di masyarakat. Akhir- akhir ini gempar sekali kebiasaan ataupun budaya di tengah publik ialah minum minuman beralkohol, minuman beralkohol ataupun minuman keras dianggap selaku suatu yang mempunyai stigma negatif ditengah pemikiran publik, dengan dinamakannya minuman keras bukan berarti bentuknya yang keras melainkan akibat yang ditimbulkannya terhadap badan. Minuman beralkohol ataupun yang dapat diucap miras merupakan minuman yang sangat beresiko untuk badan manusia sebab seorang yang komsumsi alkohol berlebih dapat berisiko hadapi beberapa permasalahan kesehatan, semacam rusaknya organ vital, kehilangan cairan tubuh, sampai menurunya kerja otak. Apalagi tidak sedikit korban wafat sehabis menenggak minuman keras, paling utama miras oplosan. Kedudukan kepolisian selaku aparat penegak hukum diharapkan sanggup mengawasi sekaligus mengatur peredaran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Semarang. Penulis dalam penelitian ini memakai riset yang sifatnya deskriptif kualitatif. Pada biasanya riset deskriptif tercantum riset hukum bertujuan guna menggambarkan secara pas identitas, kondisi dalam masyarakat. Indikasi tersebut mencuat sebab minimnya pemahaman warga itu sendiri. Kedudukan kepolisian dalam pengawasan serta pengendalian minuman beralkohol di daerah kabupaten semarang kurang maksimal dibuktikan dengan masih banyak masalah- masalah terjalin disebabkan salah satunya minimnya sosialisasi peraturan wilayah tentang minuman keras baik dari pihak kepolisian serta satpol pp. Pihak kepolisian cuma berfokus dalam aksi represif( razia) meski tidak kerap dicoba sebaliknya masyarakat belum banyak mengenali ketentuan yang berlaku. Perihal ini jadi polemik di tengah warga sebab masih maraknya peredaran miras di daerah Kabupaten Semarang faktanya dengan banyaknya kasus- kasus tentang minuman beralkohol di Kabupaten Semarang pelakunya mulai dari anak muda sampai berusia dampaknya merupakan banyaknya perkelahian, tawuran, pemerkosaan ini jadi tanggung jawab untuk pemerintah Kabupaten Semarang bersama- sama Polres Semarang buat mengatasinya.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama (Studi Penetapan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby) Fitria Annisa; Arista Candra Irawati
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i1.2976

Abstract

As a country that believes in One Almighty God, marriage in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which does not recognize the validity of interfaith marriages. As a result, interfaith marriage is no longer a new phenomenon and is now recognized as a major social problem. The author examines the legal considerations made by the Surabaya District Court judge in the case of an interfaith marriage permit application using empiric juridical techniques. In the author's view, the judge has explained that there are legal rules that do not accept the validity of interfaith marriages. However, the judge did not consider the implications of interfaith marriage from a philosophical point of view. Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which is used as a legal consideration does not explain the validity of marriage as a component of religious ceremonies to provide legal certainty. The judge's decision in this case was only effective in carrying out the trial program by rejecting religious arguments from religious institutions which could make people less obedient in practicing their religion. Abstrak Sebagai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak mengakui keabsahan pernikahan beda agama. Akibatnya, perkawinan beda agama bukan lagi merupakan fenomena baru dan sekarang diakui sebagai masalah sosial yang besar. Penulis meneliti pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara permohonan izin perkawinan beda agama dengan menggunakan teknik yuridis empiris. Menurut pandangan penulis, hakim telah menjelaskan bahwa ada aturan hukum yang tidak menerima keabsahan perkawinan beda agama. Namun, hakim tidak mempertimbangkan implikasi perkawinan beda agama dari sudut pandang filosofis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang digunakan sebagai pertimbangan hukum tidak menjelaskan keabsahan perkawinan sebagai salah satu komponen upacara keagamaan untuk memberikan kepastian hukum. Putusan hakim dalam perkara ini hanya efektif dalam menjalankan program persidangan dengan menolak dalil-dalil agama dari lembaga agama yang dapat membuat masyarakat kurang taat menjalankan agamanya. 
Perlindungan Hukum Bagi Kerahasiaan Data Korban dan Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Wardana, Novan Kusuma; Irawati, Arista Candra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.10922

Abstract

Sistem peradilan yang ada di Indonesia telah sampai pada era digital yang mana telah di implementasikan melalui sebuah sistem yang disebut dengan SIPP. Perlindungan atas kerahasiaan data pribadi baik korban maupun pelaku tindak pidana asusila merupakan perihal vital dalam menjamin keadilan, pemenuhan hingga proses pemulihan para pihak yang berperkara. Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah sebuah platform digital yang digunakan oleh lembaga berwenang untuk dapat menyediakan akses public terhadap segala informasi terkait perkara yang sedang berjalan. Sebagai bagian dalam instrument transparansi, SIPP memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan pendekatan yudiris normative yang dianalisis melalui studi kepustakaan disertai dengan pendekatan secara dekriptif analitis. Fokus kajian terletak pada sejauh mana perlindungan normative yang diberikan oleh hukum positif Indonesia khususnya dalam ranah SIPP dengan tujuan utama untuk mewujudkan sistem peradilan yang berbasis teknologi, menjamin rasa keamanan dan memberikan perlindungan yang mumpuni terutama kepada para subjek hukum rentan.
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK BAJA LEMBAR LAPIS SENG (BLJS) DI PT. KALIMANTAN STEEL (STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI 07-2053-2006) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN) Edison Sianturi, Albert Richad; Irawati, Arista Candra
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 03 September 2025 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.36207

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 07-2053-2006 pada industri baja, khususnya di PT Kalimantan Steel, dalam perspektif hukum pidana korporasi dan efektivitas inovasi administratif. Standardisasi nasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen teknis penjamin mutu serta mekanisme hukum untuk melindungi konsumen dan menegakkan kepatuhan korporasi terhadap regulasi nasional. Permasalahan yang muncul adalah masih lemahnya pelaksanaan SNI di tingkat industri akibat kendala administratif, keterlambatan audit mutu, serta potensi pelanggaran terhadap Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan empiris, ditemukan bahwa inovasi administratif berbasis digital melalui sistem SNI-Track mampu meningkatkan efektivitas penerapan SNI dan kepatuhan hukum korporasi. Sistem ini memperkuat fungsi hukum pidana sebagai preventive mechanism dengan membangun akuntabilitas dan transparansi dokumentasi mutu. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan efisiensi audit hingga 60%, pengurangan kesalahan administrasi sebesar 80%, serta menurunnya pelanggaran administratif pasca-implementasi sistem. Secara teoretis, temuan ini memperkuat teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep corporate criminal liability dari Muladi dan Priyatno, bahwa hukum akan efektif apabila diinternalisasi melalui budaya hukum dan inovasi manajerial. Dengan demikian, penerapan inovasi administratif di PT Kalimantan Steel tidak hanya meningkatkan daya saing industri baja nasional, tetapi juga membentuk model penegakan hukum pidana korporasi yang adaptif, efisien, dan berbasis kepatuhan digital.
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI DESA MOGA Khalali, Muhammad; Irawati, Arista Candra; Yuliawan, Indra
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 03 September 2025 In Press
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.36258

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik masyarakat di Desa Moga, Kabupaten Pemalang. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Desa Moga muncul dalam berbagai bentuk seperti perkelahian antarpemuda, sengketa warisan, dan utang piutang. Faktor penyebab konflik meliputi rendahnya literasi hukum, ketimpangan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, serta perbedaan interpretasi terhadap norma adat dan hukum formal. Pemerintah desa memiliki peran sentral sebagai mediator, fasilitator, dan edukator hukum dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan musyawarah mufakat dan prinsip restorative justice. Peran ini mencerminkan penerapan hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik berbasis desa bergantung pada kolaborasi antara hukum negara dan nilai sosial lokal untuk menciptakan harmoni sosial dan keadilan berkelanjutan.
Business Judgement Rule dalam UU BUMN 2025: Payung Hukum atau Celah Impunitas? Yuliana Dewi Purnama Sari; Arista Candra Irawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12410

Abstract

Penguatan doktrin Business Judgement Rule (BJR) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN merupakan mekanisme perlindungan hukum bagi direksi dalam pengambilan keputusan bisnis. Doktrin ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan atas kerugian korporasi yang timbul dari risiko bisnis wajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Business Judgement Rule (BJR) sebagai payung hukum atau justru menimbulkan dilema mengenai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang dapat menciptakan celah impunitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin Business Judgement Rule (BJR) dalam UU BUMN mempunyai dua sisi: sebagai alat perlindungan profesional bagi direksi dan sekaligus potensi legitimasi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Untuk mencegah penyelewengan, diperlukan perumusan parameter yang lebih jelas mengenai “itikad baik”, penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance secara koheren. Dengan demikian, penerapan BJR dapat menjadi payung hukum yang sehat tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas publik.
Co-Authors Abdul Aziz Abdulah, Imam Toyib Ade Pratama Agustin, Dina Twenty Ahmad Isman Affandi Andini Putri, Andini Aniatul Khusna Anis Mashdurohatun Mashdurohatun Ari Andayani Arlina Azzahra Arviani, Efka Bagas Hermanu Adi Utomo Bayu Kisworo Da Silva, Eugenia Brandao Devi, Salsabela Oktaviona Dina Twenty Agustin Edison Sianturi, Albert Richad Fahrisky, Zidant Firdausi, Zhyka Sofhia Fitria Annisa Gulo, Afriani Hana Nur Hanifah Hani Irhamdessetya Hendra Wijaya Hendra Wijaya Indra Prasetya Irwanto Irwanto Jastis Gaho Khalali, Muhammad Maria Anastasia Nangkur Maulana, Tegar Wahyu Muhamad Irfan Seloaji Muhammad Latif Partono Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo Pratama, Faiz Afri Purwati Putri Diana Rahayu, Agil Faradina Retno Mawarini Sukmariningsih RR. Ella Evrita Hestiandari Salsabiela D. Suyudi Sarsintorini Putra Satria, Adhi Putra Soimah, Rodhiyatun Susilo, Adhi Budi Sutrisno, Jemy Rengge Tariska Dewi Kundari Usman, Yerniah Iswanti Veronika, Irma Roito Wahyu Hidayati Dwi Palupi Wahyu Kristiningrum Wardana, Novan Kusuma Waruwu, Charidion Waryadi, Winarto Yuliana Dewi Purnama Sari Yuliawan, Indra Zhyka Sofhia Firdausi