Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.694
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal of Holistics and Health Sciences (JHHS) Journal Presumption of Law International Journal of Law Society Services Semarang Law Review Golden Ratio of Data in Summary Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE) Rampai Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan VISA: Journal of Vision and Ideas Journal of Innovative and Creativity Jurnal Bakti Humaniora Adil Indonesia Journal Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Jurnal Ilmu Komputer
Arista Candra Irawati
Universitas Ngudi Waluyo
Religion Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perlindungan Hukum Bagi Kerahasiaan Data Korban dan Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Wardana, Novan Kusuma; Irawati, Arista Candra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.10922

Abstract

Sistem peradilan yang ada di Indonesia telah sampai pada era digital yang mana telah di implementasikan melalui sebuah sistem yang disebut dengan SIPP. Perlindungan atas kerahasiaan data pribadi baik korban maupun pelaku tindak pidana asusila merupakan perihal vital dalam menjamin keadilan, pemenuhan hingga proses pemulihan para pihak yang berperkara. Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah sebuah platform digital yang digunakan oleh lembaga berwenang untuk dapat menyediakan akses public terhadap segala informasi terkait perkara yang sedang berjalan. Sebagai bagian dalam instrument transparansi, SIPP memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan pendekatan yudiris normative yang dianalisis melalui studi kepustakaan disertai dengan pendekatan secara dekriptif analitis. Fokus kajian terletak pada sejauh mana perlindungan normative yang diberikan oleh hukum positif Indonesia khususnya dalam ranah SIPP dengan tujuan utama untuk mewujudkan sistem peradilan yang berbasis teknologi, menjamin rasa keamanan dan memberikan perlindungan yang mumpuni terutama kepada para subjek hukum rentan.
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK BAJA LEMBAR LAPIS SENG (BLJS) DI PT. KALIMANTAN STEEL (STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI 07-2053-2006) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN) Edison Sianturi, Albert Richad; Irawati, Arista Candra
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 03 September 2025 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.36207

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 07-2053-2006 pada industri baja, khususnya di PT Kalimantan Steel, dalam perspektif hukum pidana korporasi dan efektivitas inovasi administratif. Standardisasi nasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen teknis penjamin mutu serta mekanisme hukum untuk melindungi konsumen dan menegakkan kepatuhan korporasi terhadap regulasi nasional. Permasalahan yang muncul adalah masih lemahnya pelaksanaan SNI di tingkat industri akibat kendala administratif, keterlambatan audit mutu, serta potensi pelanggaran terhadap Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan empiris, ditemukan bahwa inovasi administratif berbasis digital melalui sistem SNI-Track mampu meningkatkan efektivitas penerapan SNI dan kepatuhan hukum korporasi. Sistem ini memperkuat fungsi hukum pidana sebagai preventive mechanism dengan membangun akuntabilitas dan transparansi dokumentasi mutu. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan efisiensi audit hingga 60%, pengurangan kesalahan administrasi sebesar 80%, serta menurunnya pelanggaran administratif pasca-implementasi sistem. Secara teoretis, temuan ini memperkuat teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep corporate criminal liability dari Muladi dan Priyatno, bahwa hukum akan efektif apabila diinternalisasi melalui budaya hukum dan inovasi manajerial. Dengan demikian, penerapan inovasi administratif di PT Kalimantan Steel tidak hanya meningkatkan daya saing industri baja nasional, tetapi juga membentuk model penegakan hukum pidana korporasi yang adaptif, efisien, dan berbasis kepatuhan digital.
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI DESA MOGA Khalali, Muhammad; Irawati, Arista Candra; Yuliawan, Indra
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 03 September 2025 In Press
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.36258

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik masyarakat di Desa Moga, Kabupaten Pemalang. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Desa Moga muncul dalam berbagai bentuk seperti perkelahian antarpemuda, sengketa warisan, dan utang piutang. Faktor penyebab konflik meliputi rendahnya literasi hukum, ketimpangan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, serta perbedaan interpretasi terhadap norma adat dan hukum formal. Pemerintah desa memiliki peran sentral sebagai mediator, fasilitator, dan edukator hukum dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan musyawarah mufakat dan prinsip restorative justice. Peran ini mencerminkan penerapan hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik berbasis desa bergantung pada kolaborasi antara hukum negara dan nilai sosial lokal untuk menciptakan harmoni sosial dan keadilan berkelanjutan.
Business Judgement Rule dalam UU BUMN 2025: Payung Hukum atau Celah Impunitas? Yuliana Dewi Purnama Sari; Arista Candra Irawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12410

Abstract

Penguatan doktrin Business Judgement Rule (BJR) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN merupakan mekanisme perlindungan hukum bagi direksi dalam pengambilan keputusan bisnis. Doktrin ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan atas kerugian korporasi yang timbul dari risiko bisnis wajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Business Judgement Rule (BJR) sebagai payung hukum atau justru menimbulkan dilema mengenai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang dapat menciptakan celah impunitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin Business Judgement Rule (BJR) dalam UU BUMN mempunyai dua sisi: sebagai alat perlindungan profesional bagi direksi dan sekaligus potensi legitimasi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Untuk mencegah penyelewengan, diperlukan perumusan parameter yang lebih jelas mengenai “itikad baik”, penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance secara koheren. Dengan demikian, penerapan BJR dapat menjadi payung hukum yang sehat tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas publik.
Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak dan Wanita Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Rahayu, Agil Faradina; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i3.9696

Abstract

Domestic violence (DV) represents a serious violation of human rights that frequently occurs in the private sphere, with children and women being the most vulnerable groups. Although Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework, such as Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, the enforcement of criminal legal protection for victims remains suboptimal. This research aims to analyze the effectiveness of the application of criminal sanctions within these laws and to critically evaluate the gap between legal norms and actual implementation. The study employs a normative juridical method by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant literature. The results indicate that, although the laws provide a detailed normative basis regarding the forms of violence and corresponding criminal sanctions, there are significant challenges in practice, including weak institutional coordination, limited support infrastructure, and the persistent influence of patriarchal cultural norms. Additionally, overlapping legal provisions often create ambiguity in legal enforcement processes. Therefore, this study underscores the need for harmonization of laws and a reformulation of criminal justice policies that are more victim-centered and aligned with human rights principles. Strengthening legal protection systems through inter-institutional synergy and increasing public legal awareness are essential steps toward achieving substantial justice for victims of domestic violence, particularly women and children.
Implementasi Strategi Digital Marketing Terintegrasi dalam Upaya Peningkatan Penjualan Usaha Kopi "Kangmas Coffee" di Dusun Kebonlegi Kabupaten Semarang Arista Candra Irawati; Ari Siswanti; Hani Irhamdessetya; Dewi Purwanti; Purwati Purwati
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v5i3.7985

Abstract

Coffee is the third most consumed beverage in the world after water and tea. Indonesia, being a tropical country, is the fourth largest coffee producer globally. In Semarang Regency, Central Java, there is a home-based coffee business called "Kangmas Coffee," founded by Martina Rinarsih in 2017. The business produces three premium coffee variants: Arabica, Robusta, and Liberica, processed using both dry and wet methods. Kangmas Coffee products are marketed to various regions through digital platforms and even won the prestigious 13th Indonesian Specialty Coffee Contest (KKSI) in 2021. Despite its success in specialty coffee, local marketing efforts remain limited due to insufficient promotion and intense competition from other coffee businesses. This is a common challenge faced by small businesses in Indonesia. In the current digital age, the potential of digital marketing offers a viable solution to these problems. By leveraging digital marketing, businesses like Kangmas Coffee can increase their visibility, reach wider audiences, and ultimately boost sales. Effective digital marketing strategies such as search engine optimization (SEO), social media engagement, and online advertisements can create new economic opportunities and help home-based coffee businesses expand their customer base. This is particularly crucial for small and medium enterprises (SMEs) operating in a competitive market. This community service activity focused on empowering local coffee entrepreneurs with digital marketing skills. It was conducted in a participatory manner, involving pre-tests, socialization sessions, interactive discussions, and post-tests. The results showed a significant increase in participants’ understanding of digital marketing, with a 53% improvement in their knowledge. This newly acquired knowledge can be instrumental for businesses like Kangmas Coffee, helping them enhance their competitiveness and sustainability in the local market. By embracing digital marketing, Kangmas Coffee and similar enterprises can thrive and contribute to the local economy
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH UMROH DAN HAJI: ANALISIS PENCEGAHAN KEGAGALAN KEBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH Imam Toyib Abdulah; Arista Candra Irawati
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 03 September 2025 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.36945

Abstract

This article examines the effectiveness of legal protection for pilgrims in the implementation of umrah and hajj services by travel agencies in Indonesia, particularly in cases of departure failure. The study applies both normative and empirical juridical approaches by analyzing consumer protection regulations and the actual practices of agencies that failed to deliver services. Findings reveal a significant gap between existing legal norms and their implementation in the field. The causes of departure failure include weak internal management, unsound financing schemes, lack of government oversight, and low public legal literacy. Legal remedies pursued by victims include civil, criminal, and non-litigation pathways; however, these measures remain suboptimal due to limited access and ineffective restitution mechanisms. Law enforcement tends to focus on administrative sanctions without guaranteeing the recovery of pilgrims’ losses. This article recommends regulatory reform, inter-agency supervision strengthening, and the implementation of standardized contracts and escrow accounts to ensure substantive protection of pilgrims’ rights.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Melalui Transaksi Informasi dan Elektronik : Studi Putusan Nomor 7104/K/Pid.Sus/2025 Salsabela Oktaviona Devi; Arista Candra Irawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4015

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan peningkatan jumlah aktivitas perjudian melalui internet, yang berdampak negatif pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat, sehingga memerlukan penegakan hukum yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertimbangan hukum hakim pada studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025. Jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan studi dokumen dan data lapangan sebagai sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan perjudian online di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai lex specialis, dengan kerja sama antara Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan PPATK. Putusan yang dianalisis menunjukkan bagaimana sistem hukum civil law bekerja, yang memberikan hakim kebebasan untuk memutuskan berdasarkan fakta hukum, alat bukti elektronik, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis, yang menyebabkan perbedaan antara tuntutan jaksa dan keputusan hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kualitas pembuktian dan perumusan tuntutan yang lebih komprehensif diperlukan guna meningkatkan efek jera dan efektivitas penegakan hukum perjudian online.
Model Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian Anak Melalui Diversi: Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr Salsabela Oktaviona Devi; Arista Candra Irawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4016

Abstract

Negara memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi, khususnya dalam penanganan tindak pidana pencurian yang kerap dipengaruhi faktor sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim serta model penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr di Pengadilan Negeri Ungaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan kepustakaan, serta dianalisis melalui tahapan reduksi data, analisis, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fakta perbuatan, latar belakang anak, kondisi sosial, serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan. Anak pelaku memenuhi syarat diversi karena ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan residivis, meskipun didakwa dengan Pasal 363 KUHP. Kesimpulannya, penerapan diversi dalam perkara ini mencerminkan perlindungan terbaik bagi anak dan efektivitas model penegakan hukum restoratif, dengan implikasi perlunya optimalisasi peran penyidik, penuntut umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan sejak tahap awal proses peradilan.
Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mewujudkan Kepastian Hukum: Studi Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti Ulfa, Qoidatul Maulida; Arista Candra Irawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4086

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari perspektif kepastian hukum, dengan studi pada Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti. KDRT merupakan permasalahan sosial dan hukum yang kompleks karena tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga merusak keharmonisan rumah tangga serta ketertiban sosial. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten guna memberikan perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut telah mencerminkan penerapan ketentuan hukum yang berlaku secara tepat. Pemberian sanksi pidana dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai wujud nyata kepastian hukum bagi korban. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan serta aspek sosiologis yang menyertai perkara, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak KDRT di masa mendatang.
Co-Authors Abdul Aziz ABDUL ROHMAN Ade Pratama Agustin, Dina Twenty Ahmad Isman Affandi Andini Putri, Andini Aniatul Khusna Anis Mashdurohatun Mashdurohatun Ar Rahiim Innash Ari Andayani Ari Siswanti Arlina Azzahra Arviani, Efka Bagas Hermanu Adi Utomo Bayu Kisworo Devi, Salsabela Oktaviona Dewi Purwanti Dina Twenty Agustin Drajad Candra Putra Edison Sianturi, Albert Richad Fahrisky, Zidant Firdausi, Zhyka Sofhia Fitria Annisa Gulo, Afriani Hana Nur Hanifah Hana Nur Hanifah Hana NurHanifah Hani Irhamdessetya Hendra Wijaya Hendra Wijaya Imam Toyib Abdulah Indra Prasetya Indra Yuliawan Indra Yuliawan Irwanto Irwanto Jastis Gaho Khalali, Muhammad Khifni Kafa Rufaida Maria Anastasia Nangkur Maulana, Tegar Wahyu Muhamad Irfan Seloaji Muhammad Latif Noris Sugiarto Octavia, Octavia Partono Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo Pratama, Faiz Afri Purwati Purwati Purwati Putri Diana Rahayu, Agil Faradina Retno Mawarini Sukmariningsih Rochmawati, Nur Intan RR. Ella Evrita Hestiandari S. Said Salsabela Oktaviona Devi Salsabiela D. Suyudi Sarsintorini Putra Satria, Adhi Putra Silfiya Dewi Febriyanti Soimah, Rodhiyatun Sugiarto, Noris Susilo, Adhi Budi Tariska Dewi Kundari Ulfa, Qoidatul Maulida Usman, Yerniah Iswanti Veronika, Irma Roito Vicentius Simon Suyanto Wahyu Hidayati Dwi Palupi Wahyu Kristiningrum Wardana, Novan Kusuma Waruwu, Charidion Winarto Waryadi Yuliana Dewi Purnama Sari Yuliana Dewi Purnama Sari Yuliawan, Indra Zhyka Sofhia Firdausi