Arini, Desak Gde Dwi
Universitas Warmadewa

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Yoaneta Spiridiana Sorowea; I Nyoman Sukandia; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Copyright is the exclusive right of creators to regulate the ownership and distribution of their work. In Indonesia, the Directorate General of Intellectual Property Rights (IPR) plays a role in ensuring that copyright is protected and enforced, including in the context of music or songs. The focus of this research is to evaluate how the law, specifically Law Number 28 of 2014 on Copyright, provides legal protection to songs. In addition, the research also examines the role of the Directorate General of Intellectual Property in providing protection to song copyrights. The research method used is the normative method. The results showed that in the case of the song "Gemu fa mi re", the creator has the right to file a lawsuit to the court in case of piracy or unauthorized duplication. Preventive efforts are made by registering copyrighted works with the authorized institution, while repressive efforts involve filing a lawsuit in court in cases of copyright infringement. In the context of the position of the Directorate General of Intellectual Property, they have an important role in providing legal protection to copyrighted works. This involves policy implementation, provision of technical guidance, supervision, evaluation, and reporting in various aspects, such as applications, publications, legal services of copyright, products, and related rights.
PKM Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri di Denpasar Desak Gde Dwi Arini; Putu Ayu Sriasih Wesna; Ni Made Sukaryati Karma; Desak Ade Devicia Cempaka; Ida Ayu Gede Wulandari
Community Service Journal (CSJ) Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.3.1.2020.29-35

Abstract

Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, Universitas Warmadewa harus dapat dipastikan selalu taat melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan visi misi yang telah ditentukan. Kini setiap dosen didorong untuk bisa mengemas kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan yang nantinya menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan pencerahan dengan cara memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan di bidang perekonomian. Salah satu hal yang patut dicermati adalah keberadaan perjanjian kredit, dimana diharapkan setiap badan usaha koperasi wajib memiliki suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian kredit.Perjanjian yang dibuat biasanya merupakan hal-hal prinsip saja, dengan maksud agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUH Perdata. Hal-hal lain akan dimuat dalam suatu perjanjian yang lebih mudah untuk diubah sesuai perkembangan perekonomian. Pada akhirnya program ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan solusi kepada badan usaha koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar, dapat tetap eksis sebagai bagian dari badan usaha yang sedang berkembang keberadaannya. Ketika terjadi kasus nasabah tidak bayar kewajiban yang disebut wanprestasi, proses penyelesaian sengketa diupayakan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.
Sosialisasi Pentingnya Peran Teknologi Digitalisasi Dalam Pengembangan Usaha Pengrajin Gamelan UD Kayu Mas di Kelurahan Dangin Puri Denpasar Timur Desak Gde Dwi Arini; Ni Gusti Ketut Sri Astiti; Nengah Ganawati
Community Service Journal (CSJ) Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.7.1.2024.1-11

Abstract

One of the gamelan craftsmen in Dangin Puri Village, specifically UD Kayu Mas, lacks basic knowledge or skills in digital technology. Considering the importance of digital technology in business development, it is necessary to conduct socialization and training to enhance the understanding and skills of UD Kayu Mas gamelan craftsmen in utilizing digital technology for their business growth. The socialization involves explaining the importance of digitalization in expanding markets and growing businesses, such as creating and using online platforms to sell products, and teaching how to leverage social media for promotion, including Instagram, Facebook, and online marketplaces for product marketing. In addition, KKN students help create an online business profile and promotional video for UD Kayu Mas gamelan craftsmen. The output from the KKN activities includes a survey conducted at UD Kayu Mas to obtain approval and confirm the schedule from the business owner to carry out socialization about the importance of digitalization in business development for the gamelan craftsmen. This is expected to ensure that the socialization activities run smoothly and benefit UD Kayu Mas as the target for education and socialization. The craftsmen are expected to have a better understanding of digitalization and be able to apply it in their businesses. They can expand their business networks through digital platforms, which is expected to lead to increased sales and operational efficiency. Meanwhile, the publication outputs include a Community Service Journal and KKN-PPM report, along with a YouTube link.
Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Putri Alam Prabancani; Desak Gde Dwi Arini; I Gusti Ketut Sri Astiti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.67-70

Abstract

Abstract Settlement of defaults can occur due to negligence and intentions of the customer, mostly due to deliberate actions. Where the customer knows that the maturity of the debt has expired but the customer is unable to repay the debt. As stated in the Credit Proof (SBK) if the collateral is not redeemed until the due date, the pawnshop will auction the item. In addition, the pawnshop allows its customers to redeem their collateral even though it has been auctioned, then repossess the collateral with a new SBK and the customer can also repay or repay the loan. In the event of a situation where the pawnbroker turns out not to be the actual owner of the goods, in other words the pawned item does not belong to the pawnbroker, then legal protection is given to the pawner in this case PT. Pawn shops in receiving pawned goods from the carrier of goods, do not need to know that the holder of the object is entitled or not entitled to the object being pawned. In addition, guidance is given to the pawn recipient, if the pawner is a person who does not have the right to claim the object, then the object on the pawner is not deleted and the pawn agreement remains valid, cannot be canceled. And in the event of a situation where the collateral after being auctioned or sold is inadequate or even unsold in the auction, the auction pawnshop will wait until there is a party bidding on the item in accordance with the loan given by the pawnshop for the collateral item. If the collateral is not bid during the auction or is not sold, then the item will be purchased by the state according to market prices. Keywords: Money lending agreement; settlement of defaults Abstrak Penyelesaian wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian dan kesengajaan dari nasabah, kebanyakan terjadi karena kesengajaan. Di mana nasabah mengetahui bahwa jatuh tempo hutangnya telah habis tetapi nasabah tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) apabila barang jaminan tidak ditebus sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka pegadaian akan melelang barang tersebut. Di samping itu pegadaian memperbolehkan nasabahnya untuk menebus barang jaminannya walaupun telah dilelang, kemudian menggadai ulang barang jaminan tersebut dengan SBK yang baru dan nasabah dapat juga mencicil atau mengangsur uang pinjaman. Pada saat terjadi suatu keadaan dimana pemberi gadai ternyata bukanlah pemilik barang yang sebenarnya, dengan kata lain barang yang digadaikan bukan hak milik pemberi gadai, maka perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima gadai dalam hal ini PT. Pegadaian dalam menerima barang gadai dari pembawa barang, tidak perlu mengetahui bahwa pemegang benda tersebut adalah berhak atau tidak berhak atas benda yang digadaikannya. Di samping itu diberikan juga pedoman kepada penerima gadai yaitu apabila pemberi gadai adalah orang yang tidak berhak atas benda itu menuntut miliknya, maka benda yang ada pada pemberi gadai tidak hapus dan perjanjian gadai itu tetap sah, tidak dapat dibatalkan. Danpada saat terjadi suatu keadaan dimana barang jaminan setelah dilelang atau dijual tidak mencukupi bahkan tidak laku dalam pelelangan, maka dalam lelang pihak pegadaian akan menunggu sampai ada pihak yang menawar barang tersebut sesuai dengan pinjaman yang diberikan oleh pegadaian terhadap barang jaminan tersebut. Apabila barang jaminan tersebut tidak ada yang menawar selama lelang atau tidak laku, maka barang tersebut akan dibeli oleh negara sesuai dengan harga pasar. Kata kunci: Perjanjian pinjam-meminjam uang; penyelesaian wanprestasi;
Akibat Hukum Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa yang Debiturnya Non Krama I Gusti Agung Satrya Wiguna S; Desak Gde Dwi Arini; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.37-41

Abstract

Abstract-In the governance of the Adat Village in Bali, it has a credit institution, namely the Village Credit Institution, which is a movement of the community of Pakraman Village to improve the economic standard of Pakraman Village. However, if it is not properly mobilized, it will cause new problems and the problems that are most often expressed, one of which is bad credit. If bad credit is carried out by village officials, this can be solved by a rerem or regulations made jointly by the indigenous villagers. But if this bad credit is carried out by non-village officials, according to Bali Provincial Regulation Number 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions (LPD), explain; (LPD) may not give credit to non-village officials. However, in some traditional villages, there are also those in the perarem which are allowed by non-village officials to conduct credit in (LPD) but there must be representatives from the traditional village krama. For this reason, there is no legal certainty for non-village officials who commit bad credit. The problems in this research are: 1. How legitimate is the credit agreement at the LPD that the debtor is non-Village Village ?. 2. What are the legal consequences if there is a bad credit, the debtor is a non-village official? The research method used is the Empirical research method and data collection techniques through interviews and observations. The results of this study are in the implementation if the LPD allows non-village manners to do credit in their LPD, then there must be a village regulation that regulates the credit process carried out by non-manners of the village. In addition, the settlement of bad loans must also be regulated by regulations in the customary village. Keywords: Bad Credit, Non-Villagers Courtesy, Village Credit Institution. Abstrak-Dalam pemerintahan Desa Adat di Bali, memiliki suatu lembaga perkreditan yaitu Lembaga Perkreditan Desa yang mana merupakan gerakan masyarakat Desa Pakraman guna meningkatkan taraf hidup ekonomi Desa pakraman. Namun, jika tidak di mobilitasi dengan baik, justru akan menimbulkan masalah baru dan masalah yang paling sering diungkapkan salah satunya Kredit Macet. Jika kredit macet yang dilakukan oleh krama desa, hal ini bisa diselesaikan dengan perarem atau peraturan yang dibuat bersama - sama oleh warga Desa adat. Tetapi jika kredit macet ini dilakukan oleh non krama desa, sesuai dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menerangkan; (LPD) tidak boleh memberikan kredit kepada non krama desa. Namun didalam beberapa desa adat, ada pula yang dalam peraremnya dibolehkan non krama desa untuk melakukan kredit di (LPD) namun harus ada perwakilan dari krama desa adat setempat. Atas dari hal ini, belumlah adanya kepastian hukum bagi non krama desa yang melakukan kredit macet. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sahnya perjanjian kredit di LPD yang debiturnya non krama Desa?. 2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi kredit macet yang debiturnya non krama Desa?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris serta teknik pengumpulam data melalui wawancara dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaanya apabila LPD mengijinkan orang non krama desa untuk melakukan kredit pada LPDnya maka harus ada perarem desa yang mengatur mengenai proses perkreditan yang dilakukan oleh non krama desa. Selain itu penyelesaian kredit macet pun juga harus diatur dengan perarem pada desa adat. Kata Kunci: Kredit Macet, Non Krama Desa, Lembaga Perkreditan Desa.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang no 13 Tahun 2003 Ni Putu Nita Erlina Sari; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.124-128

Abstract

In the formation of employment agreements, there are two kinds, namely PKWT and PKWTT. However, in its implementation, the implementation of PKWT carried out by the company is not in accordance with the provisions stipulated in the work agreement and the Manpower Act so that the regulation regarding employment is still stretched various constraints and problems as well as challenges faced and require resolution through the court. Based on these explanations, the researcher raised the formulation of the problem 1) How is the Legal Relationship Between Workers and Companies in a Specific Time Work Agreement (PKWT) According to Law Number 13 Year 2003 and 2) What is the Form of Legal Protection Against Workers in a Specific Time Work Agreement Under the Act Law No. 13 of 2003. This study uses normative research methods. The legal materials used are primary, secondary. Work relations that occur between workers and employers are based on an employment agreement as explained by Article 50 of Law Number 13 Year 2003 Regarding Employment. In addition, PKWT can also be updated if the company so wishes. Dalam pembentukan perjanjian ketenaga kerjaan, terdapat dua macam yaitu PKWT dan PKWTT. Namun dalam pelaksanaanya, penerapan PKWT yang dilaksanakan oleh perusahaan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga pengaturan mengenai ketenagakerjaan masih terbentang berbagai kendala dan masalah serta tantangan yang dihadapi dan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mengangkat rumusan masalah 1) Bagaimanakah Hubungan Hukum Antara Pekerja Dengan Perusahaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang di gunakan yaitu primer, sekunder. Hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha didasarkan atas perjanjian kerja seperti yang dijelaskan oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, PKWT juga dapat diperbarui apabila perusahaan menghendaki.
Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung I Made Wira Manik Prayascita; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.158-162

Abstract

PKL problems are indeed difficult to solve, this is evidenced by the fact that there are still many street vendors who roam the roadside, say in Badung Regency precisely stricken by Jalan Raya Mengwitani, Mengwi District, Badung, almost along the road there are street vendors selling, even more in the afternoon the number of street vendors increased. The ability of street vendors to organize themselves is what makes researchers interested in conducting research into organizing by street vendors, so that they are able to organize themselves to deal with the pressures experienced. The formulation of the problem in this study are: 1) what is the arrangement of street vendors (PKL) who sell on the edge of the road that has a Circular Mengwitani Badung Regency? 2) What is the action of the Badung District Government in dealing with street vendors (PKL) who sell on the edge of the road that has Circular Mengwitani Badung Regency? The technique of collecting data is done by interviews and documentation. Data were then analyzed using qualitative descriptive analysis. The conclusions of this study are: 1) Arrangement of Street Vendors selling on the edge of the Circular Circular Highway in Badung Regency is regulated in Badung District Regulation Number 7 of 2016 concerning Public Order and Public Peace listed in Article 25 and Article 27. Under the control authority the street vendors are in the Regional Government. But in its implementation the Regent gave a mandate to other agencies namely the Order of Peace and the Badung District Civil Service Police Unit. In this case the Civil Service Police Unit was formed to enforce the Perda, 2) the action of the Badung Regency government in dealing with street vendors in Badung Regency who sell on the roadside by providing sanctions for administrative sanctions and criminal sanctions to violating street vendors. Administrative sanctions can be in the form of reprimand, written warning, revocation of permit, termination and / or demolition. While criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 3 (three) months or a maximum fine of Rp. 25,000,000 (twenty five million rupiah).
Status Hukum Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Bersertifikat yang Telah Dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara Kadek Indra Yuda; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.2.2020.228-233

Abstract

Buying and selling land is one of the legal acts that can cause the transfer of land rights from the hand of the seller to the buyer. The transition of land rights must be registered based on the evidence of the relevant deed. If traced from the beginning, there is a real buying and selling land arising based on an agreement or approval that is set in the form of a covenant between the seller and the buyer. Based on the background of this research problem is: how the existence of land-Buy sales certificate handled by PPAT certificate was cancelled and how the legal sanctions on Dibatalkannya legal status of PPAT deed in the purchase and Sale of land. The type of research used is empirical legal research. The results of the discussion in this study are: the existence of land purchase certificate that issued PPAT certificate was cancelled because PPAT is State Administration officer, in the event of a dispute, BPN is responsible for the certificate that has been Issued. PPAT has never come into contact with the TUN judiciary relating to the treaty Deed of ownership of the land. Guidelines for creating a certificate of land ownership in BPN. If the certificate is cancelled, the party that is won shall apply for the cancellation of the certificate to BPN, and juridically the PPAT deed that has been registered to the land Office is automatically null and void. Legal sanctions against the legal status of PPAT certificates and the sale of land, which have the same consequences as the unlawful act is only a violation of the law can be resolved through a public court, not Can be resolved through the State Administrative Court.
Kedudukan Hukum Harta Kekayaan Akibat Perceraian I Nyoman Sumardiana; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.2.2020.187-191

Abstract

As long as a marriage is still going well and harmoniously, the legal consequences of marriage on property are still not felt, because they consider their property to be a unit to be used together in a common opinion and interest between husband and wife. Even if the husband between the husband and wife does a legal act against their property where the husband or wife actually has no right to do so, it means that there has been a violation of the law of marital property, but the legal consequences of the property in marriage are sometimes still not yet felt and not disputed by the husband and wife concerned. The formulation of the problem of this research is: how is the regulation of marriage assets in Indonesia and how the position of marital assets due to divorce is. The type of research used in this study is normative legal research. The results of the discussion in this study are: Regulation of marriage assets is pluralistic. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has regulated the problem of wealth, but the regulation in the law is very concise and incomplete, so that it cannot be used as a basis for resolving marital wealth disputes that occur between husband and wife when the marriage is broken, especially if caused by divorce. Therefore according to the provisions of Article 66 UUP, because it has not been regulated in full and in detail, then regarding the settlement of marriage assets using the law of each husband and wife concerned. The position of marital property according to UUP in principle is carried out separately in the sense that there is no unity as stipulated in the Civil Code. According to Article 35 UUP of marriage property consists of two types: a). Joint assets, namely assets acquired by a husband and wife during a marriage; and b). Default Assets are assets acquired and already owned by husband and wife before marriage.
Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor Manaon Damianus Sirait; Johannes Ibrahim Kosasih; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.2.2020.221-227

Abstract

The needs of a place which can used for the house, office raising as relating to the economic business growing in any states, The State Union of Republic of Indonesia (NKRI), including. Unrarely, there is a gap between the needs and the property availability which causing the price of leasing raise up or down. The property high demand without a balanced supply can push a new business line up. Now a new business line growing vastly is the leasing business of the house, office, at the cities with a strategic location. The legal fundament of the lease determining in article 1548 of the Civil Code (KUHPerdata). The research method using in the writing of this ascription is the normative law research with conceptual approached by the relevant law materials and law regulations. Leasing as a mutual agreement in which each party ought to perform the substances of the lease agreement to avoid the defaults. According to the research result, there are a few conclusions, namely: First, the law impact of default on leased contract are compensations, cancellation of the agreement, risk transfer, and the payment of case fees. Second, the good faith formulation in leased contract based on article 1320 Co 1338 verses (3) Code of Civil Law (KUHPerdata) that emphasizing trust, good will and full responsibility on their dealing in leased contract. The good faith could be formulated after the parties understood its meaning interpretation and the function in the leased contract.
Co-Authors A.A. Bagus Amlayasa AA Mas Pradnyandari Mantara Agus Ngurah Krisna Kepakisan Anak Agung Ayu Agung Cleo Bayu Pertiwi Anak Agung Ayu Erna Trisnadewi Anak Agung Ayu Indira Diana Dewi. S Anak Agung Bagus Sempidi Junior Anak Agung Bagus Yoga Pramana Anak Agung Gede Candra Kusuma Anak Agung Gede Rizky Pramana Anak Agung Istri Agung Anak Agung Nia Listiari Cok Gde Agung Santika Putra Cok Gede Bagus Putra Premana Pemayun Desak Ade Devicia Cempaka Desak Ade Devicia Cempaka Dewi, A.A Sagung Laksmi Diah Gayatri Sudibya Dwi Nova Indriyani Dwi Purnawan Dodik Saputra Frederika Ni Made Dwita Noviyanti Gede Agus Wiadnyana Gofin Sahensa Pradana I Gede Agus Wira Sanjaya I Gede Vera Yudana I Gusti Agung Satrya Wiguna S I Gusti Ayu Intan Surya Dewi I Gusti Ketut Sri Astiti I Kadek Bayu Antara I Kadek Duta Anugrah I Komang Adhi trisna Saputra I Komang Arya Wisnu Amerta I Komang Ngurah Wirya Jaya I Made Agus Angga Kusuma Putra I Made Arjaya I Made Krisnan Wijaya Putra I Made Minggu Widyantara I Made Rai Sukerta I Made Wira Manik Prayascita I Made Wiratama I Made Yoga Bisama I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Puru Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sukandia I Nyoman Sumardiana I Putu Gede Murditayasa I Putu Haris Parwita I Putu Rusdi Eka Pratama I Wayan Gede Alfitra Surya Wijaya Ida Ayu Gede Wulandari Ida Ayu Gede Wulandari Ida Ayu Surya Dwijayanti Johannes Ibrahim Kosasih Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Anggik Dwiyanti Kadek Della Ayu Saputri Kadek Indra Yuda Karma, Ni Made Sukaryati Kristian Ananta Dion l Gede Surya Mardita Putra Luh Eni Pribadi Luh Made Mahendrawati Luh Putu Sudini Luh Putu Suryani Luh Putu suryani Made Bagus Rizal Raysando Manaon Damianus Sirait Mey Anjani Nella Hasibuan O'leary Nella Hasibuan OLeary Nengah Ganawati Nengah Ganawati Nengah Ganawati Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Kadek Diah Sri Laksmi Dewi Ni Kadek Sintia Dewi Ni Ketut Diah Prihandani Ni Komang Arini Satyawati Ni Komang Arini Setyawati Ni Luh Debby Srinitha Mulyani Ni Luh Dwi Ega Mileniawati Ni Luh Mahendrawati Ni Made Dwi Wulandari Ni Made Harini Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Widya Pratiwi Ni Putu Nita Erlina Sari Ni Putu Purnama Wati Ni Wayan Lusiana Sari Nurin Fitriana Ulfa Pande Bagus Yoga Pratama Putra Putri Alam Prabancani Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Bagus Gandiwa Dhanandjaya Putu Berliana Prema Swari Putu Budiartha, I Nyoman Putu Inten Kanaya Putu Suryani . Rivaldo Avianto Rofi Kurniawan Rustandi Sukiani, Ni Ketut Vijayetta Sriratih Viswari Yoaneta Spiridiana Sorowea Yosef Primus Bana