Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : peshum

Urgensi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia Lindi Kartika Dewi; Balqis Dewi; Muhammad Fardan; Stephanus Louis; Kuswan Hadji; Arla Putriana
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.13872

Abstract

Fenomena tumpang tindih regulasi di Indonesia telah menjadi persoalan mendasar yang menghambat kepastian hukum serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini muncul seiring meningkatnya jumlah regulasi dari berbagai lembaga pembentuk peraturan tanpa mekanisme sinkronisasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab disharmoni regulasi, mengevaluasi urgensi harmonisasi sebagai upaya memperkuat kepastian hukum, serta mengidentifikasi tantangan kelembagaan dalam proses harmonisasi, termasuk dalam konteks penerapan omnibus law. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, melalui analisis data hukum sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga, penyusunan aturan yang tergesa-gesa, jumlah regulasi daerah yang tidak terkontrol, serta minimnya evaluasi terhadap peraturan yang sudah tidak relevan. Harmonisasi terbukti berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan mendukung stabilitas ekonomi melalui pengurangan risiko regulasi. Studi kasus pada sektor pertambangan menunjukkan bahwa konflik regulasi pusat-daerah menimbulkan ketidakpastian investasi, sengketa administratif, serta guncangan pada aktivitas ekonomi lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model harmonisasi ideal harus bersifat preventif dan berkelanjutan melalui harmonisasi sejak tahap perencanaan RUU, penguatan peran Kemenkumham, digitalisasi basis data regulasi, serta evaluasi regulasi secara berkala.
Efektivitas Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Intan Rahayu; Bagus Fajar Ardiyanto; Andhika Ivan Putra Pamungkas; Muhammad Nur Rokhim; Kuswan Hadji
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14214

Abstract

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) bukan sekadar proses administratif, melainkan sarana untuk memastikan kebijakan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka Good Governance, keterlibatan publik menjadi elemen penting untuk memperkuat legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana partisipasi publik berjalan efektif dalam proses legislasi daerah, sekaligus mengidentifikasi bentuk keterlibatan masyarakat serta faktor yang mendukung maupun menghambatnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari berbagai sumber daring dan dianalisis melalui model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat formalitas, minim pengaruh terhadap substansi kebijakan, dan terhambat oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya kapasitas hukum masyarakat, lemahnya komitmen politik DPRD maupun pemerintah daerah, serta kurangnya forum partisipatif yang inklusif. Kondisi ini berdampak pada kualitas Perda yang kurang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan berpotensi menimbulkan resistensi dalam implementasi. Kesimpulannya, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi melalui inovasi kanal komunikasi, peningkatan kapasitas masyarakat dan legislator, serta konsistensi komitmen politik agar partisipasi publik benar-benar substantif dan menghasilkan kebijakan yang adil, efektif, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Co-Authors Achmad Busrotun Nufus Ahmad Asroni Aisya Tsaaqiba Ashari Alfinza Ray putra Alfredo Willeva Pasuhuk Aline Rizky Syafatin Amir Mahmud Faid Abdillah Ananda Thalia Wahyu Salsabilla Andhika Ivan Putra Pamungkas Andinia Noffa Safitria Anisa Finda Solihah Aqilla Fayyaza Ghafur Arla Putriana Arrina Fatia Hidayati Asyifa Chusnaeni Bagus Fajar Ardiyanto Balqis Dewi Burhanudin Ahmad Cahyo Danang Prayugo Can Gita Yuliana Candra Adi Prasetyo Darma Ista Maulana Dedi Guyup Prasojo Devi Anugrahi Rahmawati Dhimas Anggana Syahreza Pratama Diaz Kartika Aprillio Dimas Ari Saputra Dwi Maulida Khasanah Dwi Mei Nandani Eris Nur Hidayati Faishal Hasyim Fanny Dian Saputra Farah Maulidya Putri Fuji Mayumi Riyenti Heni Puji Lestari Herfiana Rahmadhiani Imanuel Hagai Satriyo Indah Surya Lestari Intan Rahayu Iqlima Zuhrota Isnaini Issyaura Zahrraein Jastin Bufon Oktofio Jihad Lukis Panjawa Jordan Muhammad Al Mahdy Lindi Kartika Dewi M. Nashih Muhammad M. Nashih Muhammad Madina Lintang Tsalatsa Mazid, Sukron Moh Tamtowi Moh Tamtowi Mohammad ‘Ulyan Muhammad Bondhi Alby Muhammad Fardan Muhammad Nur Rokhim Muhammad Rafif Alauddin Narendra Alfi Nasywa Nawira Rizka Ramadhani Niken Ayu Sekar Sari Niken Fernanda Niken Rizky Alfidafista Hartanti Nova Primaresti Novita Novita Nur Rofiq Rafi Ahmad Zikri Rahmawati Rani Pajrin Regina Ratri Azizah Pratiwi Rihardi, Satrio Ageng Riska Sabilatul Azizah Rita Fitri Utami Rizka Alifia Kaisha Aksin Rizqi Agung Gilang Rhomadon Rosa Adelia Arifin Rossy Aprilia Maulani Rr. Yunita Puspandari Sani Andriani Nurwafiyah Shierly Anindya Sahya Renata Stephanus Louis Suci Wulandari Sulistari Tadira Shafa Asyifa Tasya Halimah Nia Purwanti Tiara Aurelia Shafira Tri Agus Gunawan Wikha Rahmaleni Yuli Agung Nugroho Yunita Nurul Arifah Zahrotul Afifah