cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
NUR KHOLIS
Contact Email
nurkholis@staidarussalamlampung.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
assalam@staidarussalamlampung.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung
ISSN : 20896638     EISSN : 24610232     DOI : -
Core Subject : Science, Education, Social,
Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Mengkaji berbagai macam problematika yang berkaitan dengan Hukum & Pendidikan yang terjadi di masyarakat. Redaksi As-Salam mengundang para peminat kajian keislaman dan pendidikan untuk menulis dan melaporkan penelitinya dengan tema yang relevan dan belum pernah dipublikasikan. Terbit setiap 6 Bulan Sekali yaitu pada bulan April & Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 276 Documents
 24   25   26   27   28 
PERCERAIAN KOLABORATIF: UPAYA MENGURANGI TERJADINYA PERCERAIAN DI PANTAI CERMIN, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Aziz, Muhammad; Hanum Harahap, Herlina
AS-SALAM Vol 13 No 02 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM: TANTANGAN, SOLUSI
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v13i02.685

Abstract

Divorce is a complex phenomenon that has a significant impact not only on the couples involved, but also on the family and society at large. This research aims to make a positive contribution as steps to reduce the occurrence of divorce in Pantai Cermin, Serdang Bedagai Regency. The research method used is qualitative research with an empirical juridical approach. Data were collected through observation, interviews and documentation. The results of the study show that there are factors that cause divorce that have been reported at the Religious Court. These causes include poor communication, partner incompatibility, financial pressure, and infidelity. Efforts to reduce the occurrence of divorce are collaborative between BP4, KUA and the Religious Court which is implemented in the form of prevention, socialization and counseling in a planned manner, namely by providing marriage advice and legal consultation with mediation and deliberation as stipulated in KHI Article 36 Paragraph (1) and PMA No. 447 of 2015. Keywords: Collaborative Divorce, Divorce, Serdang Bedagai Perceraian merupakan fenomena kompleks yang memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada pasangan yang terlibat, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara luas. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi positif sebagai langkah-langkah untuk mengurangi terjadinya perceraian di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gugatan perceraian yang telah terlapor di Pengadilan Agama. Penyebab tersebut antara lain komunikasi yang buruk, ketidakcocokan nilai-nilai, tekanan finansial, dan ketidaksetiaan yang berujung pada keinginan untuk bercerai. Implikasi hukum dari temuan ini adalah organisasi BP4 dan KUA berperan penting sebagai upaya kontribusi positif untuk mengurangi dan mencegah terjadinya perceraian di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Upaya yang dilakukan merupakan langkah-langkah perceraian kolaboratif dimana kasus perceraian dapat diatasi dengan cara-cara mediasi diantara kedua belah pihak tanpa harus ke pengadilan.
CERAI GUGAT (KHULU’) KARENA SUAMI HILANG (MAFQUD) PERSPEKTIF FIKIH HAMBALI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Srog) Jundulloh, Abdurrohman Muhammad; Ahsan, Khoirul
AS-SALAM Vol 13 No 02 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM: TANTANGAN, SOLUSI
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v13i02.712

Abstract

Abstract Mafqud, according to the Hambali madzhab, is someone who has disappeared from his place of residence and his whereabouts and news are unknown, whether he is alive or dead. Mafqud is one of the reasons for the permissibility of divorce (khulu') or faskh. The purpose of this study is to provide an understanding of the Hambali fiqh perspective on this issue and slightly analyze whether the court's decision is in accordance with the Hambali fiqh perspective. This research uses literature review. The method used is qualitative analysis. The results of this study are: In the case of mafqud who is dhamically safe, the wife must wait up to 90 years from the birth of the person. Meanwhile, if the mafqud who is not physically safe, then after the lapse of 4 years from the disappearance of the husband is considered dead. After that, the wife can have an iddah period of four months and ten days. The decision of the Sorong Religious Court Number 57/Pdt.G/2018/PA.Srog in this discussion according to the author is in accordance with the perspective of Hambali fiqh. Keywords: Divorce, Mafqud, Hambali Fiqh. Abstrak Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang perspektif fikih Hambali dalam masalah ini dan sedikit menganalisis apakah putusan pengadilan tersebut sudah sesuai dengan perspektif fikih Hambali. Mafqud, menurut madzhab Hambali adalah seseorang yang hilang dari tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaan serta kabarnya apakah masih hidup atau sudah mati. Mafqud merupakan salah satu alasan diperbolehkannya cerai gugat (khulu’) ataupun faskh. Penelitian ini menggunakan kajian studi pustaka. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Apabila mafqud yang secara dzahirnya selamat, maka istri harus menunggu hingga 90 tahun sejak kelahiran orang tersebut. Sedangkan jika mafqud yang secara dzahirnya tidak selamat, maka setelah lewat 4 tahun dari hilangnya suami dianggap sudah mati. Setelah itu, istri bisa bermasa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Adapun putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Srog dalam pembahasan ini menurut penulis sudah sesuai dengan perspektif fikih Hambali. Kata Kunci: Cerai Gugat, Mafqud, Fikih Hambali.
TINJAUAN GALAT KIBLAT TERHADAP PERHITUNGAN ARAH KIBLAT YANG PRESISI DAN EFISIEN KOTA BANDAR LAMPUNG Jayusman, Jayusman; Bunyamin , Mahmudin; Putra, Andi Eka
AS-SALAM Vol 13 No 02 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM: TANTANGAN, SOLUSI
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v13i02.724

Abstract

This research analyzes the problem of Qibla direction errors in calculating Qibla direction using various coordinate reference points in the city of Bandar Lampung. There is research that calculates the Qibla direction of mosques using the real coordinates of these mosques. This is thought to be less effective and efficient. The focus of this research is a review of the Qibla direction error in calculating the Qibla direction using various coordinate reference points in the city of Bandar Lampung in the framework of determining the Qibla direction accurately and efficiently. The conclusion of this research is that the Qibla direction error review of the Qibla direction calculation using Bandar Lampung city coordinate data is accurate for all places at various points in the city of Bandar Lampung. Calculating the Qibla direction using various coordinate reference points in the city of Bandar Lampung in determining the Qibla direction is less efficient. Keywords: Qibla Galat, Qibla direction, precision, efficiency Penelitian ini menganalisis permasalahan galat arah kiblat terhadap perhitungan arah kiblat dengan berbagai titik acuan koordinat di kota Bandar Lampung. Terdapat penelitian yang menghitung arah kiblat masjid-masjid dengan menggunakan ril kordinat dari masjid-masjid tersebut. Hal ini diduga kurang efektif dan efisien. Fokus penelitian ini adalah tinjauan galat arah kiblat terhadap perhitungan arah kiblat dengan berbagai titik acuan koordinat di kota Bandar Lampung dalam kerangka penentuan arah kiblat yang presisi dan efisien. Kesimpulan penelitian ini adalah Tinjauan galat arah kiblat terhadap perhitungan arah kiblat menggunakan data koordinat kota Bandar Lampung adalah akurat untuk seluruh tempat di bagai titik di kota Bandar Lampung. Perhitungan arah kiblat dengan berbagai titik acuan koordinat di kota Bandar Lampung dalam penentuan arah kiblat adalah kurang efisien. Kata Kunci: Galat Kiblat, Arah Kiblat, Presisi, Efisien
REGULASI BISNIS PINJAMAN ONLINE: TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN LEGAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA SYARIAH Firmansyah, Firmansyah; Pertiwi, Nyimas Lidya Putri
AS-SALAM Vol 13 No 02 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM: TANTANGAN, SOLUSI
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v13i02.726

Abstract

Abstract The phenomenon of the rise of online lending has created an urgent need to address the legal and ethical challenges associated with lending practices in the digital industry. In this review, the author proposes an approach that combines sharia principles with conventional law to provide a strong foundation for the regulation of online lending businesses. This study outlines the legal framework governing online lending businesses from a sharia perspective, taking into account key principles such as the prohibition of riba (usury) and fairness in financial transactions. An in-depth analysis of current conventional regulations was also carried out to identify legal weaknesses and loopholes that could be exploited by unethical online loan providers. In addition, this article discusses various consumer protection mechanisms that must be integrated into sharia online loan business regulations. These include stricter transparency requirements, assessment of applicant eligibility, and reasonable interest rate limitations in accordance with sharia principles. This approach aims to balance the interests of loan providers with the rights of consumers, as well as minimizing the risk of exploitation or abuse. By adopting this approach, it is hoped that sharia-compliant online loan business regulations can create a balanced and fair environment for all parties involved. Further research and consultation with sharia law experts and industry practitioners is necessary to ensure effective and successful implementation of this regulation. Keywords: Business Regulation, Online Loans, Sharia Law, Consumer Protection, Sharia Principles. Abstrak Fenomena maraknya pinjaman online telah menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan hukum dan etika yang terkait dengan praktik pinjaman dalam industri digital. Dalam tinjauan ini, penulis mengusulkan pendekatan yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan hukum konvensional untuk memberikan landasan yang kuat bagi regulasi bisnis pinjaman online. Studi ini menguraikan kerangka hukum yang mengatur bisnis pinjaman online dari perspektif syariah, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip utama seperti larangan riba (riba) dan keadilan dalam transaksi keuangan. Analisis mendalam terhadap regulasi konvensional saat ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh penyedia pinjaman online yang tidak etis. Selain itu, artikel ini membahas berbagai mekanisme perlindungan konsumen yang harus diintegrasikan dalam regulasi bisnis pinjaman online secara syariah. Ini termasuk persyaratan transparansi yang lebih ketat, penilaian kelayakan pemohon, dan pembatasan suku bunga yang wajar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengimbangi kepentingan penyedia pinjaman dengan hak-hak konsumen, serta meminimalkan risiko eksploitasi atau penyalahgunaan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan bahwa regulasi bisnis pinjaman online secara syariah dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian lebih lanjut dan konsultasi dengan para ahli hukum syariah serta praktisi industri perlu dilakukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan berhasil dari regulasi ini.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN PADA BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI Nely, Nely Rahma Wati; Murdiana, Elfa; Ardliansyah, Moelki Fahmi
AS-SALAM Vol 13 No 02 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM: TANTANGAN, SOLUSI
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v13i02.727

Abstract

Abstract This research is interesting to research because it is directly related to the principles of justice, accountability and community accessibility to justice. Transparency is important to prevent misunderstandings, increase public trust and ensure management complies with regulations. This research aims to analyze the importance of transparency in the legal process at the District Court by examining the mechanism for payment of down payment fees for civil cases, transparency procedures in notification of remaining or shortfall in fees, as well as the follow-up carried out by the District Court upon notification of remaining or shortfall in down payment. This research uses qualitative research methods with a case study that focuses on the Sukadana District Court. This research method was chosen because it allows researchers to explore in depth the transparency of management of down payment fees for civil cases at the District Court. The research results show that there are several policies that have been implemented by the Sukadana District Court to increase transparency in the justice administration process, which includes setting consistent and systematic fee standards for each type of case as well as providing accurate information regarding the amount of the retainer that must be paid. In line with this, notification of the remaining downpayment is conveyed clearly, both through the Case Tracking Information System (SIPP) and directly when the judge's decision is announced. The Sukadana District Court also ensured that the remaining down payment could be easily collected by the litigants, and if it was not collected within 180 days, the money had to be deposited into the state treasury as Non-Tax State Revenue (PNBP). Keywords: Transparency, Case Fees, District Court
PLANTING CHARACTER EDUCATION VALUES THROUGH THE MORAL EDUCATION PERSPECTIVE OF SYEH JA'FAR AL-BARZANJI Nurhidayati, Titin; Kurniasih, Apri; Rofiq, M. Nafiur
AS-SALAM Vol 13 No 02 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM: TANTANGAN, SOLUSI
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v13i02.729

Abstract

This article aims to examine the literary works of Muslim writers who have played an important role throughout history in the spread of Islam to remember that literary works are not limited to da'wah in the narrow sense, but also as teachings and foundations for Muslim culture. Through Syekh Ja'far Al-Barzanji's literary works, the ethical, moral, and Islamic values ​​of life are indigenized on a socio-cultural fundamentalist basis in society. The Al-Barzanji book contains the majesty of the Prophet as a role model for mankind. Likewise, the noble values ​​of the personality of the Prophet make reflections for the readers in each of his verses. The values ​​of character education through moral education in Syair Al-Barzanji include how: 1) selecting teachers and the environment for students, 2) honesty in requests, 3) finding a life partner. Meanwhile, the moral values ​​described in Al-Barzanji's poetry include how: 1) morals in association, 2) morals towards children, 3) morals to Allah SWT, 4) morals to parents, 5) morals to the profession, 6) morals to always consult, 7) morals towards people who have wronged them, 8) morals towards families, 9) morals towards weak people and leaders, 10) morals in anger, and 11) morals in Simplicity.
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BATU PUTUK BANDAR LAMPUNG Abidin, Achmad Zainul; Subandi, Subandi; Romlah, Romlah; Maulidin , Syarif
AS-SALAM Vol 13 No 02 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM: TANTANGAN, SOLUSI
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v13i02.734

Abstract

Abstract Islamic boarding school Darul Falah Batu Putu Bandar Lampung, as an Islamic educational institution, is facing significant challenges in integrating religious education with knowledge and practical skills to prepare its students for the dynamics of globalization. Its success in achieving this is heavily dependent on the effective management of human resources (HR) based on Islamic values. This study is aiming to explore the implementation of HR management at Pondok Pesantren Darul Falah and its contribution to improving the quality of education. The method used is a descriptive qualitative approach with in-depth interviews, observations, and documentation, involving 10-15 informants consisting of caregivers, teaching administrators, and support staff. The main findings of this study show that the processes of recruitment, selection, performance assessment, and compensation at this pesantren are based on Islamic principles such as amanah, kafa'ah, musyawarah, ihsan, and al-adl. Recruitment emphasizes moral integrity and competence, selection is carried out through musyawarah to ensure fair decisions, performance assessment focuses on intention and sincerity, while compensation is based on the principle of justice, ensuring rewards that are commensurate with contributions. This HR management model is expected to serve as a reference for other pesantrens in improving the quality of education management and HR development. Keywords: HR Management, Islamic Education, Quality Management. Abstrak Pondok Pesantren Darul Falah Batu Putu Bandar Lampung sebagai lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis untuk mempersiapkan santri menghadapi dinamika globalisasi. Keberhasilan dalam mencapainya sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang efektif dan berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan manajemen SDM di Pondok Pesantren Darul Falah, serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, melibatkan 10-15 informan yang terdiri dari pengasuh, pengelola pengajaran, dan staf pendukung. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, dan kompensasi di pesantren ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti amanah, kafa'ah, musyawarah, ihsan, dan al-adl. Rekrutmen mengutamakan integritas moral dan kompetensi, seleksi dilakukan melalui musyawarah untuk memastikan keputusan yang adil, penilaian kinerja berfokus pada niat dan keikhlasan, sementara kompensasi didasarkan pada prinsip keadilan yang memastikan imbalan yang setimpal dengan kontribusi. Model manajemen SDM ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pesantren lainnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dan pengembangan SDM. Kata kunci: manajemen SDM, Pondok Pesantren Darul Falah, integrasi pendidikan agama dan umum, prinsip Islam, kualitas pendidikan.
IMPLIKASI PUTUSAN TALAK VERSTEK TERHADAP HAK NAFKAH MANTAN ISTRI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR) Sangidun, Muhammad; Rosidah, Zaidah Nur
AS-SALAM Vol 13 No 02 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM: TANTANGAN, SOLUSI
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v13i02.735

Abstract

Article 149 KHI provides protection of rights to wives who are divorced through talak divorce. This protection is in the form of an obligation for ex-husbands to provide iddah and mut'ah maintenance whether this is requested or given by the judge through his ex officio rights. However, in decision number 1288/Pdt.G/2020/PA.KA. Karanganyar Religious Court, the judge decided not to grant the claim for maintenance rights even though the plaintiff was also a wife who was divorced by divorce. This research focuses on exploring the judge's reasons for rejecting the charge, as a form of judge's interpretation of the provisions of Article 149 KHI regarding case number 1288/Pdt.G/2020/PA.KA. The data in this study were obtained through primary sources of interviews with judges examining cases, as well as secondary data in the form of legal materials to find out the concrete considerations of judges in trials in the form of copies of decision number 1288/Pdt.G/2020/PA.KA and decision number 348/Pdt. G/2020/PA. Smn. The data in this study were processed and displayed in the form of descriptions, as well as analysis using deductive methods. The examining judge for case 1288/Pdt.G/2020/PA.KA interpreted the provisions of Article 149 KHI as an imperative, but limited obligation. This means that the wife's rights can be invalidated for several reasons, including because of the nusyuz wife or the absence of the wife during the divorce trial. In deciding cases, Keyword: Divorce; Iddah; Mut’ah; Living; Verstek
PERAN MENS REA DALAM SISTEM HUKUM: ANALISIS HUBUNGAN DENGAN PRINSIP ETIKA DAN KEADILAN Humam Balya; Syukran, Muh. Zidni; Abrar, Abrar
AS-SALAM Vol 14 No 1 (2025): ETIKA, HUKUM, DAN KARAKTER BANGSA: MENELUSURI INTEGRITAS DALAM PERSPEKTIF YURIDI
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v14i1.713

Abstract

Abstract: The concept of Mens Rea has been the foundation of criminal law for centuries, yet its relevance in contemporary crime contexts is increasingly questioned. This research aims to critically analyze the limitations and weaknesses of the Mens Rea concept in modern criminal law systems, focusing on evidentiary challenges, inadequacy in collective crimes, and systemic bias. Using normative legal research methods with a conceptual approach, this study analyzes legal literature, court decisions, and contemporary theories of criminal responsibility. The findings reveal that the Mens Rea concept faces three major challenges: difficulty in proving criminal intent that relies on subjective judicial interpretation, inadequacy of individual concepts in handling corporate and collective crimes, and bias favoring perpetrators from higher economic classes. In the digital era and modern crimes such as cybercrime, corporate environmental pollution, and systemic corruption, traditional Mens Rea concepts cannot capture the complexity of motivations and distribution of responsibility. This research recommends criminal law system reform by adopting a hybrid approach that combines considerations of intent, action, and objective impact, as well as developing the concept of "corporate mens rea" and impact-based approaches as alternatives to ensure substantive justice in handling contemporary crimes. Keywords: Mens Rea, Legal Ethics, Criminal Justice, Criminal Responsibility, Law.
TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN AGAMA Revita, Revita Dwi Wibowo; Ardliansyah, Moelki Fahmi; Nasya Putri, Shely
AS-SALAM Vol 14 No 1 (2025): ETIKA, HUKUM, DAN KARAKTER BANGSA: MENELUSURI INTEGRITAS DALAM PERSPEKTIF YURIDI
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v14i1.728

Abstract

Abstract : This research aims to analyze to find and understand the procedure for executing collateral rights in the Religious Courts and what difficulties an executor faces when executing collateral rights in the Religious Courts. This research uses a qualitative research method with a case study that focuses on the Sukadana Religious Court. This approach is important because it allows us to capture the complexity in the context of the challenges faced in resolving mortgage execution cases and the judge's attitude in accepting and resolving them. The discussion in this research is to explain the Procedure for Completing the Execution of Mortgage Guarantees in Religious Courts, the challenges in Completing the Execution of Mortgage Guarantees in Religious Courts and the Judge's attitude in resolving if there are challenges in Executing Mortgage Guarantees in Religious Courts. The results of this research show that the Sukadana Religious Court has a strong commitment to resolving every case to completion, the right attitude and clear procedures are very important to ensure that the execution of mortgage rights can be carried out fairly and efficiently, providing legal certainty for all parties involved. Keywords: Challenges; Execution of Mortgage Rights; Religious Courts Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untuk menemukan dan memahami bagaimana prosedur eksekusi hak jaminan hak tanggungan di Pengadilan Agama dan apa saja kesulitan yang dihadapi oleh seorang eksekutor saat melakukan eksekusi hak jaminan hak tanggungan di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan studi kasus yang berfokus pada Pengadilan Agama Sukadana. Pendekatan ini penting karena memungkinkan untuk menangkap kompleksitas dalam konteks Tantangan yang di hadapi dalam menyelesaikan perkara eksekusi jaminan hak tanggungan serta sikap Hakim dalam menerima dan menyelesaikannya. Pembahasan pada penelitian ini yaitu menjelaskan Prosedur Penyelesaian Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Di Pengadilan Agama, tantangan Dalam Menyelesaikan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Di Pengadilan Agama dan sikap Hakim dalam menyelesaikan jika adanya tantangan dalam Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan di Pengadilan Agama. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sukadana memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan setiap perkara hingga tuntas, sikap yang tepat dan prosedur yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa eksekusi hak tanggungan dapat dijalankan dengan adil dan efisien, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kata Kunci: Tantangan, Eksekusi Hak Tanggungan, Pengadilan Agama

Page 27 of 28 | Total Record : 276

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2025): ETIKA, HUKUM, DAN KARAKTER BANGSA: MENELUSURI INTEGRITAS DALAM PERSPEKTIF YURIDI Vol 13 No 02 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM: TANTANGAN, SOLUSI Vol 13 No 1 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF MASA DEPAN Vol 12 No 2 (2023): INTERNALISASI NILAI KARAKTER MELALUI HUKUM DAN PENDIDIKAN Vol 12 No 1 (2023): AKTUALISASI PENDIDIKAN DAN HUKUM PADA MASYARAKAT MODERN Vol 11 No 2 (2022): PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENDIDIKAN DI ERA-MODERN Vol 11 No 1 (2022): TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAN HUKUM ISLAM PASCA PANDEMI Vol 10 No 02 (2021): MODERASI BERAGAMA Vol 10 No 1 (2021): NEW NORMAL Vol 9 No 2 (2020): PANDEMI COVID 19 Vol 9 No 1 (2020): KONSISTENSI DI ERA DIGITAL 4.0 Vol 9 No 1 (2020): HASIL PEMIKIRAN ULAMA' KLASIK & RELEVANSINYA DENGAN DUNIA MODEREN Vol 8 No 2 (2019): MOTIVASI PERADABAN BARU DI ERA DIGITAL Vol 8 No 1 (2019): MENYEMAI SEMANGAT PENDIDIKAN & KEADILAN HUKUM Vol 7 No 2 (2018): AKTUALISASI DUNIA KERJA BERDASARKAN IPTEK Vol 7 No 1 (2018): PENDIDIKAN, HUKUM & EKONOMI SYARIAH Vol 7, No 1 (2018): PENDIDIKAN MULTIKULTURAL Vol 6 No 2 (2017): PENDIDIKAN KEMANUSIAAN DAN KEADILAN RUMAH TANGGA Vol 6, No 2 (2017): PENDIDIKAN KEMANUSIAAN & KEADILAN RUMAH TANGGA Vol 6, No 1 (2017): PENDIDIKAN & EKONOMI KREATIF Vol 6 No 1 (2017): PENDIDIKAN DAN EKONOMI KREATIF Vol 4, No 2 (2015): MEMBIDIK NUANSA KEDAMAIAN DENGAN PENDIDIKAN DINI & APLIKASI PENEGAKAN HUKUM Vol 4 No 2 (2015): MEMBIDIK NUANSA KEDAMAIAN DENGAN PENDIDIKAN DINI & APLIKASI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2015): PERAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN & KETAATAN TERHADAP UUD Vol 4 No 1 (2015): PERAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN & KETAATAN TERHADAP UUD Vol 3, No 2 (2014): HUKUM & PENDIDIKAN UNTUK KAUM PINGGIRAN Vol 3 No 2 (2014): HUKUM & PENDIDIKAN UNTUK KAUM PINGGIRAN Vol 3, No 1 (2014): PERANAN PEMIMPIN DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS & PENEGAKAN HUKUM TANP Vol 3 No 1 (2014): PERANAN PEMIMPIN DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS & PENEGAKAN HUKUM TANPA Vol 2 No 2 (2013): PEMIKIRAN ULAMA KLASIK TERHADAP PENDIDIKAN & HUKUM Vol 2, No 2 (2013): PEMIKIRAN ULAMA KLASIK TERHADAP PENDIDIKAN & HUKUM Vol 2, No 1 (2013): TANTANGAN MEWUJUDKAN PENDIDIKAN HUMANIS & PENEGAKAN HUKUM ANTI RASIS Vol 2 No 1 (2013): TANTANGAN MEWUJUDKAN PENDIDIKAN HUMANIS & PENEGAKAN HUKUM ANTI RASIS Vol 1 No 2 (2012): IMPLEMENTASI MUTU PENDIDIKAN & HUKUM DI ERA MODEREN Vol 1, No 2 (2012): IMPLEMENTASI MUTU PENDIDIKAN & HUKUM DI ERA MODEREN Vol 1, No 1 (2012): DINAMIKA PENDIDIKAN & PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Vol 1 No 1 (2012): DINAMIKA HUKUM & PENDIDIKAN DI INDONESIA More Issue