cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25979272     DOI : -
Core Subject : Engineering,
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture
Arjuna Subject : -
Articles 520 Documents
 48   49   50   51   52 
Jenjang Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik : Studi Kasus Kota Payakumbuh Muchlis, Suryadi; Al Faraby, Jimly
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 22, No 1 (2026): JPWK Volume 22 No. 1 March 2026
Publisher : Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v22i1.75745

Abstract

Pemerintah daerah diwajibkan oleh undang-undang untuk menyediakan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah, namun banyak yang mengalami kendala dalam implementasinya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun seringkali sporadis dan tidak terstruktur, sehingga sulit untuk mengukur efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengklasifikasikan berbagai upaya pemerintah daerah dalam penyediaan RTH publik melalui studi kasus Kota Payakumbuh untuk melihat fokus perhatian pemerintah selama ini dan efektivitas upaya yang dilakukan untuk mencapai target penyediaan RTH publik. Penelitian ini dilakukan melalui survei primer dan sekunder yaitu pengumpulan dokumen, observasi lapangan, serta wawancara semi-terstruktur kepada 25 orang narasumber yang dipilih melalui metode purposive-snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyediaan RTH publik dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu upaya administratif, upaya regulatif, upaya eksekutif, dan upaya kolaboratif, yang merepresentasikan tingkatan yang berbeda dalam kontribusi terhadap ketercapaian target RTH publik. Namun, Pemerintah Kota Payakumbuh cenderung lebih dominan dalam melakukan upaya administratif dan regulatif, yang tidak berkontribusi langsung pada perwujudan dan pemenuhan target RTH publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih mendorong upaya kolaboratif untuk meningkatkan keterpenuhan RTH publik sesuai dengan standar dan target yang berlaku.
Studi Komparasi Peran Kelembagaan dalam Integrasi Transportasi Publik di Jakarta dan Singapura Zulkarnain, Muhammad Ifaldy Amrila; Kamila, Azura Calista Shafa; Setiawan, Rulli Pratiwi; Santoso, Eko Budi
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 22, No 1 (2026): JPWK Volume 22 No. 1 March 2026
Publisher : Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v22i1.75700

Abstract

Transformasi transportasi publik menjadi isu krusial di tengah peningkatan kebutuhan mobilitas akibat pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Jakarta dan Singapura, sebagai metropolis besar di Asia Tenggara, menghadirkan pendekatan berbeda dalam mengintegrasikan transportasi publik untuk menciptakan sistem yang efisien dan berkelanjutan. Studi ini menganalisis peran kelembagaan dalam mendukung keberhasilan integrasi transportasi publik di kedua kota melalui metode deskriptif kualitataif dengan pendekatan komparatif terhadap sumber-sumber literatur seperti artikel jurnal dan dokumen terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa, Jakarta melalui inisiatif JakLingko telah memperkenalkan integrasi antarmoda transportasi dengan memanfaatkan teknologi digital meskipun implementasinya masih menemui hambatan pada aspek operasional. Sebaliknya, Singapura menunjukkan keberhasilan yang lebih konsisten melalui struktur kelembagaan yang kuat, kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Kajian ini memberikan panduan strategis untuk pengembangan sistem transportasi publik yang lebih baik di masa depan
Komparasi Metode Indeks Spektral untuk Analisis Spasial Lahan Terbangun di Kota Kendari Nusriah, Ld. Asyravil Maolana; Nurgiantoro, Nurgiantoro; Fitriani, Fitriani; Tahir, Tahir; Sawaludin, Sawaludin; Alfirman, Alfirman
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 22, No 1 (2026): JPWK Volume 22 No. 1 March 2026
Publisher : Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v22i1.78218

Abstract

Remote sensing technology in Indonesia began developing in the 1970s and continues to evolve along with improvements in the quality of satellite sensors and data processing methods. One of its uses is mapping built-up land using spectral indices, which provide fast and efficient spatial information. Built-up land indices such as the Urban Index (UI), Normalized Difference Built-Up Index (NDBI), and Visible Red Near Infrared-Built Up Index (VrNIR-BI) differ in the bands and formulas used. This study aims to compare the three indices using Landsat 8 OLI/TIRS imagery from 2023. The procedures include image cropping, cloud masking, radiometric correction, built-up land classification, accuracy testing using a confusion matrix, and correlation analysis with Land Surface Temperature (LST). The results show that the VrNIR-BI index has the highest accuracy with a kappa value of 96.59%, while the NDBI has the highest correlation with LST with an R² value of 0.5729. In conclusion, VrNIR-BI is recommended for high accuracy analysis, while NDBI is more suitable for surface temperature related analysis
Zona Termal Kritis sebagai Indikator Potensi Ruang Terbuka Hijau Pulogebang Ramadhani, Fadli; Fauziyah, Adila Rahma; Budi, Esmar
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 22, No 1 (2026): JPWK Volume 22 No. 1 March 2026
Publisher : Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v22i1.78120

Abstract

Urbanisasi masif di Jakarta Timur memicu fenomena Urban Heat Island (UHI) yang mengancam kesehatan publik dan meningkatkan konsumsi energi. Metode konvensional berbasis Suhu Permukaan Darat (LST) rata-rata sering gagal mengidentifikasi zona kritis karena cenderung menyoroti anomali sesaat, bukan area dengan akumulasi panas yang signifikan secara statistik. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini memperkenalkan dan mengevaluasi metrik Indeks Stres Termal (IST), sebuah pendekatan berbasis z-score pada data LST grid 300×300 m dari citra Landsat 8 (Juli - Oktober 2024), yang hasilnya dibandingkan dengan metode klasifikasi LST konvensional serta teknik hotspot spasial Getis-Ord Gi*. Proses analisis meliputi ekstraksi LST dan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), analisis zonal statistik, dan klasifikasi zona termal. Hasil menunjukkan perbedaan signifikan: metode klasifikasi LST rata-rata (berbasis kuartil) mengidentifikasi 24 sel (24.7%) sebagai 'Kritis', sedangkan metode IST yang diklasifikasikan berdasarkan ambang batas statistik secara jauh lebih presisi, dengan hanya mengidentifikasi 5 sel (5.2%) sebagai anomali panas ekstrem. Analisis tambahan dengan Gi* tidak menemukan hotspot signifikan pada skala mikro, menegaskan bahwa IST lebih adaptif dalam mendeteksi zona kritis. Terdapat korelasi negatif kuat antara LST dan NDVI (r = −0.7572; p < 0.01), yang mengonfirmasi peran vital vegetasi dalam mitigasi panas. Metrik IST terbukti lebih unggul dalam mendeteksi zona stres termal, memberikan dasar ilmiah yang lebih kuat untuk perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang presisi dan adaptif, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Integrasi peta IST ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) direkomendasikan untuk mendukung strategi mitigasi UHI berbasis bukti di tingkat lokal.
Partisipatory Business Model: Strategi Pengembangan Desa Wisata Rintisan Montongsari, Kabupaten Kendal Sunarti, Sunarti; Damayanti, Maya; Rahdriawan, Mardwi; Untari, Rustina; Adelina, Cathleya; Setyono, Hilda Fazira
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 22, No 1 (2026): JPWK Volume 22 No. 1 March 2026
Publisher : Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v22i1.78149

Abstract

Desa wisata rintisan merupakan langkah strategis dalam peningkatan perekonomian lokal melalui pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Pengembangan tersebut dapat tumbuh secara partisipatif melalui peran masyarakat dalam keterlibatan aktif pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pariwisata. Desa Montongsari merupakan desa yang direncanakan menjadi desa wisata rintisan, karena telah menemukan potensi baru untuk pengembangan pariwisata. Terdapat hambatan, yaitu masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pariwisata di Desa Montongsari. Meskipun demikian, terdapat keinginan yang kuat dari masyarakat dalam mewujudkan pengembangan pariwisata di Desa Montongsari. Dibutuhkan suatu instrumen strategi yang dapat menjembatani masyarakat dalam menambah pengetahuan terkait pengelolaan pariwisata di Desa Montongsari. Tujuan penelitian adalah menganalisis instrumen participatory business model yang dapat digunakan masyarakat sebagai strategi pengembangan Desa Wisata Rintisan Montongsari. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Desa Montongsari, kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan karang taruna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen participatory business model dalam bentuk Business Model Canvas (BMC) dapat digunakan masyarakat dalam pemetaan potensi guna melakukan pengembangan pariwisata di Desa Montongsari. Dengan demikian, perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat menjadi inovasi dalam pengembangan desa wisata rintisan.
Persebaran Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Keterjangkauannya terhadap Kawasan Permukiman di Kota Bandung Iscahyono, Achmad Fauzan; Putri, Siti Calulla; Safitri, Nur Diana
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 22, No 1 (2026): JPWK Volume 22 No. 1 March 2026
Publisher : Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v22i1.78469

Abstract

Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berfungsi untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, namun masih menghadapi permasalahan berupa ketimpangan distribusi sekolah dan keterjangkauan layanan pendidikan di kawasan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persebaran fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan keterjangkauannya terhadap kawasan permukiman di Kota Bandung berdasarkan jaringan jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengidentifikasi jangkauan pelayanan sekolah serta analisis space syntax untuk mengukur aksesibilitas jaringan jalan melalui indikator connectivity, integration, dan intelligibility. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persebaran fasilitas pendidikan SMPN di Kota Bandung masih belum merata. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapatnya wilayah yang belum terlayani oleh radius zonasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi fasilitas Pendidikan SMPN yang masih terpusat pada wilayah tertentu serta adanya kecamatan yang belum memiliki SMPN. Namun, fasilitas pendidikan SMPN telah didukung oleh jaringan jalan yang memiliki tingkat keterhubungan dan aksesibilitas yang baik. Temuan ini menunjukkan bahwa keterjangkauan fasilitas pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh persebaran lokasi SMPN, tetapi dipengaruhi juga oleh struktur jaringan jalan yang memengaruhi kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.
Zonasi Ruang Kawasan Rawan Abrasi Pesisir Pantai Timur Minahasa Sulawesi Utara Warouw, Fela
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 22, No 1 (2026): JPWK Volume 22 No. 1 March 2026
Publisher : Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v22i1.78515

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap abrasi pantai yang mempengaruhi kondisi fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kerentanan pesisir pantai timur, Kabupaten Minahasa, dengan menggabungkan data perubahan garis pantai dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Analisis dilakukan secara kuantitatif melalui perhitungan Indeks Abrasi (IA), Indeks Sosial (IDS), Indeks Ekonomi (IDE), dan Livelihood Vulnerability Index (LVI), yang kemudian digabungkan menjadi Indeks Kerentanan Gabungan (IKG). Hasil penelitian menunjukkan seluruh desa pesisir berada pada kategori sedang (IKG 0,50–0,65), namun arahan zonasi berbeda karena mempertimbangkan preferensi masyarakat. Desa Parentek dan Makalisung diarahkan sebagai zona pemanfaatan adaptif karena abrasi moderat dan masyarakat memilih bertahan dengan syarat adanya penguatan kapasitas. Desa Tumpaan, Kapataran 1 L1, Kapataran 1 L2, Karor, dan Lalumpe ditetapkan sebagai zona pemanfaatan terkendali karena kerentanan sosial-ekonomi tinggi meskipun warga tetap ingin bermukim. Sementara itu, Atep Oki dan Ranowangko 2 diarahkan ke zona pemanfaatan terbatas karena nilai IKG mendekati tinggi dan masyarakat menekankan kebutuhan proteksi ruang. Temuan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan data kerentanan dan preferensi masyarakat dalam penataan ruang pesisir yang adaptif dan berkelanjutan
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Cellular Automata-Artificial Neural Network (CA-ANN) Hidayat, Imam -; Efani, Anthon; Koentjoro, Maharani Pertiwi
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 22, No 1 (2026): JPWK Volume 22 No. 1 March 2026
Publisher : Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v22i1.78097

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan daerah. Sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 282.067 hektar. Namun demikian, perubahan tutupan lahan menunjukkan peningkatan signifikan kawasan permukiman dari 27.877 hektar pada tahun 2015 menjadi 63.739 hektar pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kawasan yang rentan terhadap alih fungsi lahan pada KP2B melalui pemodelan prediksi pengembangan kawasan permukiman berdasarkan tren pengembangan historis hingga tahun 2040. Metode yang digunakan adalah Cellular Automata–Artificial Neural Network (CA–ANN) dengan memanfaatkan plugin MOLUSCE pada QGIS, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik overlay spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan permukiman diproyeksikan meningkat menjadi 111.848 hektar pada tahun 2040 atau bertambah sekitar 47.109 hektar. Hasil overlay mengindikasikan potensi alih fungsi lahan pertanian pada KP2B seluas 2.539 hektar, dengan tingkat akurasi model sebesar 0,67 berdasarkan koefisien Kappa. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan perlindungan lahan pertanian dan penegakan tata ruang guna menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di NTB.
Perspektif Theory of Planned Behaviour Penggunaan Moda Transportasi Publik di Kota Ternate Putri, Ari Ananda
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 22, No 1 (2026): JPWK Volume 22 No. 1 March 2026
Publisher : Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v22i1.75485

Abstract

Rendahnya tingkat penggunaan moda transportasi publik di Kota Ternate, meskipun berbagai upaya perbaikan layanan telah dilakukan, menunjukkan pentingnya memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Theory of Planned Behaviour (TPB) untuk menganalisis pengaruh sikap (behavioral belief), norma subjektif (normative belief), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (control belief) terhadap minat dan perilaku aktual penggunaan transportasi publik. Metode penelitian kuantitatif diterapkan dengan pengambilan data melalui kuesioner terhadap 200 responden usia produktif (15–64 tahun) yang memiliki akses terhadap transportasi umum di Kota Ternate. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa normative belief berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan transportasi umum (koefisien 0,305; p = 0,003), demikian pula control belief memberikan pengaruh paling kuat terhadap minat penggunaan transportasi publik (koefisien 0,673; p = 0,000) dan terhadap perilaku aktual penggunaan transportasi umum (koefisien 0,323; p = 0,000). Sementara itu, behavioral belief tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat (koefisien -0,131; p = 0,087). Model penelitian ini memiliki tingkat akurasi prediksi yang kuat, dengan nilai R² sebesar 0,685 untuk variabel minat dan 0,724 untuk variabel perilaku penggunaan aktual. Melalui analisis kuadran prioritas, aspek operasional, biaya, kenyamanan, dan ketanggapan layanan diidentifikasi sebagai indikator dengan kontribusi kuat yang perlu dipertahankan, sedangkan aspek keselamatan, ketepatan waktu, dan kepemilikan kendaraan pribadi menjadi area prioritas perbaikan untuk mendorong penggunaan transportasi umum di Kota Ternate.
Institutional Role: Policy Bias Towards Village Development Transformation Rahajeng, Anggi; Jaya, Wihana Kirana; Widhianta, Nanda
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 22, No 1 (2026): JPWK Volume 22 No. 1 March 2026
Publisher : Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v22i1.78496

Abstract

Decentralization has been a key element in regional development in Indonesia, with significant impacts on reducing economic and spatial disparities. While initial policies were more centered on the district/city level, the 2014 Village Law has shifted the paradigm by giving villages greater authority to manage their development. This study explores village-oriented institutional and policy changes and their impact on rural development transformation. Using a qualitative approach based on interview content and desk research, this study identifies three main themes: village authority and finance, national-regional strategic projects, and controlling agricultural land conversion. The analysis results show that pro-rural policies have increased village capacity through the Village Fund and strengthened community participation but also created dynamics of authority trade-offs with local governments. National strategic projects, especially infrastructure development, have improved connectivity and opened new economic opportunities for villages. However, major challenges remain in harmonizing spatial policies with agricultural land protection. This study concludes that pro-rural policies have accelerated sustainable rural development and promoted economic convergence between urban and rural areas. However, multi-level coordination is still needed to optimize their impact.

Page 52 of 52 | Total Record : 520

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 1 (2026): JPWK Volume 22 No. 1 March 2026 Vol 21, No 4 (2025): JPWK Volume 21 No. 4 December 2025 Vol 21, No 3 (2025): JPWK Volume 21 No. 3 September 2025 Vol 21, No 2 (2025): JPWK Volume 21 No. 2 June 2025 Vol 21, No 1 (2025): JPWK Volume 21 No. 1 March 2025 Vol 20, No 4 (2024): JPWK Volume 20 No. 4 December 2024 Vol 20, No 3 (2024): JPWK Volume 20 No. 3 September 2024 Vol 20, No 2 (2024): JPWK Volume 20 No. 2 June 2024 Vol 20, No 1 (2024): JPWK Volume 20 No. 1 March 2024 Vol 19, No 4 (2023): JPWK Volume 19 No. 4 December 2023 Vol 19, No 3 (2023): JPWK Volume 19 No. 3 September 2023 Vol 19, No 2 (2023): JPWK Volume 19 No. 2 June 2023 Vol 19, No 1 (2023): JPWK Volume 19 No. 1 March 2023 Vol 18, No 4 (2022): JPWK Volume 18 No. 4 December 2022 Vol 18, No 3 (2022): JPWK Volume 18 No. 3 September 2022 (in progress) Vol 18, No 2 (2022): JPWK Volume 18 No. 2 June 2022 Vol 18, No 1 (2022): JPWK Volume 18 No. 1 March 2022 Vol 17, No 4 (2021): JPWK Volume 17 No. 4 December 2021 Vol 17, No 3 (2021): JPWK Volume 17 No. 3 September 2021 Vol 17, No 2 (2021): JPWK Volume 17 No. 2 June 2021 Vol 17, No 1 (2021): JPWK Volume 17 No. 1 March 2021 Vol 16, No 4 (2020): JPWK Vol. 16 No. 4 December 2020 Vol 16, No 3 (2020): JPWK Vol 16. No. 3 September 2020 Vol 16, No 2 (2020): JPWK Vol 16. No. 2 June 2020 Vol 16, No 1 (2020): JPWK Vol 16. No. 1 March 2020 Vol 15, No 4 (2019): JPWK Vol. 15 No. 4 Desember 2019 Vol 15, No 3 (2019): JPWK Vol. 15 No. 3 September 2019 Vol 15, No 2 (2019): JPWK Vol 15 No 2 June 2019 Vol 15, No 1 (2019): JPWK Vol 15 No 1 March 2019 Vol 14, No 4 (2018): JPWK Vol 14 No 4 Desember 2018 Vol 14, No 3 (2018): JPWK Vol 14 No 3 September 2018 Vol 14, No 2 (2018): JPWK Vol 14 No 2 June 2018 Vol 14, No 1 (2018): JPWK Vol 14 No 1 March 2018 Vol 13, No 4 (2017): JPWK Vol 13 No 4 December 2017 Vol 13, No 3 (2017): JPWK Vol 13 No 3 September 2017 Vol 13, No 2 (2017): JPWK Vol 13 No 2 June 2017 Vol 13, No 1 (2017): JPWK Vol 13 No 1 March 2017 Vol 12, No 4 (2016): JPWK Vol 12 No 4 December 2016 Vol 12, No 3 (2016): JPWK Vol 12 No 3 September 2016 Vol 12, No 2 (2016): JPWK Vol 12 No 2 June 2016 Vol 12, No 1 (2016): JPWK Vol 12 No 1 March 2016 Vol 11, No 4 (2015): JPWK Vol 11 No 4 December 2015 Vol 11, No 3 (2015): JPWK Vol 11 No 3 September 2015 Vol 11, No 2 (2015): JPWK Vol 11 No 2 June 2015 Vol 11, No 1 (2015): JPWK Vol 11 No 1 March 2015 Vol 10, No 4 (2014): JPWK Vol 10 No 4 December 2014 Vol 10, No 3 (2014): JPWK Vol 10 No 3 September 2014 Vol 10, No 2 (2014): JPWK Vol 10 No 2 June 2014 Vol 10, No 1 (2014): JPWK Vol 10 No 1 March 2014 Vol 9, No 4 (2013): JPWK Vol 9 No 4 December 2013 Vol 9, No 3 (2013): JPWK Vol 9 No 3 September 2013 Vol 9, No 2 (2013): JPWK Vol 9 No 2 June 2013 Vol 9, No 1 (2013): JPWK Vol 9 No 1 March 2013 Vol 8, No 4 (2012): JPWK Vol 8 No 4 December 2012 Vol 8, No 3 (2012): JPWK Vol 8 No 3 September 2012 Vol 8, No 2 (2012): JPWK Vol 8 No 2 June 2012 Vol 8, No 1 (2012): JPWK Vol 8 No 1 March 2012 More Issue