Garuda - Garba Rujukan Digital

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (Pacu Kude) di Aceh Tengah Junisa Whusta; Mohd. Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 303 ayat (3) dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana perjudian, Aceh merupakan salah satu daerah yang menerapkan syari’at Islam, tindak pidana perjudian diatur di dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan Qanun tersebut aturan ini digunakan sebagai dasar untuk menanggalungi tindak pidana perjudian khususnya tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian tersebut belum maksimal dilaksanakan dan bahkan tindak pidana perjudian tersebut masih dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada pada tradisi pacuan kuda berlangsung. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya penegakkan hukum pihak kepolisian terhadap tindakan perjudian dalam tradisi Pacuan Kuda dan untuk mengetahui hambatan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam acara tradisi Pacuan Kuda. Penenlitian ini merupakan metode penelitian normatif empiris, dengan memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang bersifat teoritis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, serta mewawancarai responden dan informan untuk memperoleh data primer. Sampel yang digunakan adalah library research dan purposive sampling dari keseluruhan populasi secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda belum sesuai dengan yang diinginkan yaitu minimnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Wilayatul Hisbah, upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut meliputi upaya yang bersifat pencegahan (preventif) dan upaya yang bersifat tindakan (refresif), dalam proses upaya penegakan hukum terdapat beberapa hambatan, yakni: hambatan yang bersifat umum seperti kebiasaan yang ada di masyarakat dan kurang pemahaman masyarakat tentang hukum, serta hambatan yang bersifat khusus yaitu kurangnya pengetahuan hukum aparat penegak hukum itu sendiri.Section 303 paragraph (3) and 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana has organized about criminal offense of gambling. Aceh is one of area that applied Syari’at Islam, criminal offense of gambling has organized in section 18 until section 21 Qanun Nomor 6 of 2014 Tentang Hukum Jinayat. Based on this Qanun this rule used as a base to cope the criminal offense gambling especially criminal offense gambling in horse race tradition. Yet based on research conducted prevention effort a criminal offense of gambling is not a maximum of implemented and even a criminal offense of gambling is still conducted by several people who were in a tradition horse race took place. This study aims to know the law enforcement of police toward criminal offense of gambling in horse race tradition and to know the obstacle of law enforcement of police toward criminal offense of gambling in horse race tradition. This study is method normative empirical research which gain secondary data and theoritically reading material by learned regulation of law also interview of respondent and informant to gain primary data. Sampel that used is library research and purposive sampling the whole of population as qualitative. The result of this study explain that law enforcement of police toward criminal offense of gambling in horse race tradition yet accordance with the desire that is minimum of the law enforcement was done by police and Wilayatul Hisbah, the effort was made by the law enforcement include prevention effort (preventif) and action effort (refresif), in the law enforcement effort there are some obstacles, namely general obstacle like human habit in social life and lack of human understanding about law and special obstacle is the lack of knowledge of the law enforcer it self.

PENYIDIKAN TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta BandaAceh) Muhammad Remi; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak- Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Namun berdasarkan penyidikan di lapangan, kepolisian sudah menetapkan tersangka DPO, melakukan pencarian tersangka DPO, ada saja kendala menyelesaikan penyidikan ini. Tujuan penulisan artikel ini adalah menjelaskan prosedur penetapan tersangka DPO, upaya menemukan tersangka DPO, dan kendala penyidikan ini. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan prosedur penetapan tersangka DPO yaitu menentukan tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup melalui gelar perkara, pemanggilan secara patut terhadap tersangka tersebut, upaya paksa terhadap tersangka yang tidak memenuhi panggilan, dan tersangka tersebut ditetapkan kedalam DPO. Upaya menemukan tersangka DPO adalah melacak posisi tersangka DPO, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, mempublikasikan DPO ke Polda Aceh dan BNN Provinsi Aceh, razia, dan mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi humasnya. Kendala dalam penyidikan adalah kesulitan menemukan tersangka DPO dan ketidakteserdiaan laboratorium forensik untuk pengecekan prekursor narkotika. Disarankan kepada kepolisian mengeluarkan peraturan kepolisian terkait tenggang waktu pemanggilan tersangka DPO, Satresnarkoba Polresta Banda Aceh mengevaluasi mekanisme pencarian tersangka DPO, masyarakat berpartisipasi menemukan tersangka DPO dan kepolisian menyediakan Laboratorium Forensik di Banda Aceh guna memudahkan proses penyidikan.Kata Kunci: Penyidikan, Permufakatan Jahat, Prekursor Narkotika, Tindak Pidana. Abstract- Article 1 figure 2 of the criminal code procedures, the investigation is a series of investigation actions in the manner of law to seek and collect evidence with that evidence, a crime offense to find the suspects. However based on the field investigation, the police have established a wanted list suspect, doing a wanted list suspect, there are obstacles to completing this investigation.The aims of this research to explain the suspect determination procedure, attempts to find wanted list suspect and obstancles in this investigation.The research was conducted by empsliced juridical method.The results showed that the wanted list suspect determination procedure was to determine the suspect based on sufficient evidence through the degree of the case, the proper calling of the suspect, forced attempts against suspects who did not fulfill the call, and the suspect were assigned to the wanted list suspect. The attempt to find suspects by tracking the wanted list suspect posision, establishing cooperation with various parties, publicizing the wanted list suspect to the Polda Aceh and BNN Aceh Province, conducting raid, and publicizing to the community through the function of the community relations. Obstacles in the investigation are the difficulties to find the wanted list suspect and the unavailability of forensic laboratories to check the narcotic precursors.Advised to the police to issue police regulations to the time of the suspect calling of the wanted list suspect, unit Polresta Banda Aceh evaluate the search mechanism wanted list suspect, the participating community found the wanted list suspect and police provide forensic laboratory in Banda Aceh to facilitate the process of investigation.Keywords: investigation, conspiracy, narcotic precursors, criminal offence.

Upaya Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Gayo Lues Muhammad Yusup; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan kurang mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah.Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pencegahan tindak pidana perusakan hutan oleh Polisi Kehutanan dikawasan Hutan Lindung Kabupaten Gayo Lues. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana perusakan hutan oleh Polisi Kehutanan. Data dalam penulisan artikel ini diproleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memproleh data yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari buku-buku teks, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memproleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana perusakan hutan oleh Polisi Kehutanan sudah dilaksanakan dengan baik.Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan kurangnya jumlah petugas, kurangnya fasilitas pendukung seperti kendaraan Oprasional dan keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan upaya pencegahan sehingga tidak memungkinkan jika para petugas membuat program pencegahan tanpa adanya anggaran dana, serta dengan keterbatasan sumberdaya manusianya masih sangat rendah sementara tingkat kejahatan semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Disarankan agar Pemerintah memberi perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana perusakan hutan, meningkatkan jumlah petugas Polisi Kehutanan. Meningkatkan anggaran dana untuk upaya pencegahan serta meningkatkan mutu atau sumberdaya manusia dibidang kehutanan. Kepada aparat penegak hukum agar menegakan hukum dengan seadil-adilnya kepada pelaku kejahatan. Kepada Polisi Kehutanan agar meningkatkan patroli rutin kedalam kawasan, menjalin kerjasama atau koordinasi dengan lembaga-lembaga lain.In Article 5 of Law Number 18 Year 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction states that the Government and Local Government is obliged to prevent forest destruction. But the reality in the implementation of efforts to prevent criminal acts of forest destruction committed by the Forestry Police received less attention and support from the government. The purpose of writing this thesis is to explain the implementation of the prevention of criminal acts of forest destruction by the Forestry Police in the Protected Forest of Gayo Lues Regency. Explain the factors that hinder the implementation of the prevention of crime of forest destruction by the Forestry Police. Data in the writing of this thesis is obtained by library research and field research. Library research is carried out to obtain theoretical data by studying textbooks, the opinions of scholars, laws and other materials. While field research conducted to memproleh primary data through interviews with respondents and informants. Based on the results of the research indicates that in the implementation of efforts to prevent criminal acts of forest destruction by the Forestry Police have been implemented properly. That is a factor inhibiting the implementation of the prevention of the lack of number of officers, lack of supporting facilities such as Oprasional vehicles and budget constraints for the implementation of prevention efforts so it is not possible if Officers make prevention programs without budgetary funds, and with limited human resources are still very low while crime rates are increasing along with technological advances. It is recommended that the Government give attention and support in the implementation of prevention of criminal acts of forest destruction, increasing the number of Forest Police officers. Increase the budget for prevention efforts and improve the quality or human resources in the field of forestry. To law enforcement officials to enforce the law with the fairest to the perpetrators of crime. To the Forest Police to increase routine patrols into the area, establish cooperation or coordination with other institutions.

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAKAN NARAPIDA MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BANDA ACEH) Muhadil Iqbal; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sanksi disiplin dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, sebaiknya dilakukan jalur non penal mencari penyebab kejahatan dan melihat kebijakan atau aturan hukum menyesuaikan dengan kaedah serta norma hukum dan kondisi sosial masyarakat. Narapidana melarikan diri disebabkan transisi kepemimpinan Lapas terdahulu tidak menjalankan hukum pemasyarakatan. Sanksi disiplin tidak mencegah narapidana melarikan diri dari Lapas. Tujuan penelitian untuk menjelaskan kebijakan kriminal mencegah narapidana melarikan diri, penyebab narapidana melarikan diri dan melakukan tindak pidana baru, serta hambatan menanggulangi narapidana melarikan diri dari Lapas. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Analisis dengan mengolah data skunder menelaah literatur yang berkaitan dan data primer diperoleh dari lapangan. Berdasarkan penelitian di Lapas Klas II A Banda Aceh adalah kebijakan kriminal mencegah narapidana melarikan diri dilakukan dengan pencegahan dan penanggulangan, penyebab narapidana melarikan diri dipengaruhi transisi kepemimpinan Lapas dan narapidana melakukan tindak pidana baru karena belum ada dasar hukum selain sanksi disiplin dan merupakan pelanggaran tata tertib, dan hambatan menaggulangi kurangnya sarana terbatasnya prasarana di dalam Lapas. Disarankan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia membuat sanksi kurungan selama satu tahun maksimal untuk narapidana melarikan diri dari Lapas. Melakukan kerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan kerampilan narapidana, serta membekali petugas dengan senjata api dan memanfaatkan pos penjagaan Lapas.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN DI PROVINSI ACEH TENTANG TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA Noni Simpia; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 9 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dirinya wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut”. Di Provinsi Aceh masih ditemukan perkara-perkara penelantaran dalam rumah tangga yang diajukan ke pengadilan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan unsur-unsur tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan melalui serangkaian kegiatan membaca menelaah perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, buku-buku, jurnal hukum dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum ada penjelasan yang cukup untuk memahami unsur-unsur tindak pidana penelantaran dalam rumah. Dari berbagai putusan pengadilan yang dianalisis ditemukan pemaknaan terhadap unsur-unsur tersebut yaitu; pertama: unsur barangsiapa; dalam unsur ini barang siapa dimaknai sebagai suami atau istri yang masih terikat atau sudah tidak lagi terikat dalam perkawinan tapi masih memiliki tanggungjawab dalam menafkahi pasangan dan anak-anaknya. Kedua: unsur tidak memberikan penghidupan yang dapat berupa tidak memberikan nafkah lahir, biaya pendidikan anak, tempat kediaman untuk keberlangsungan hidup para anggota keluarganya. Unsur Ketiga: tidak memberi perawatan, pemeliharaan yang dapat berupa tidak memberikan nafkah bathin, tidak lagi tinggal serumah dan tidak memelihara atau merawat pada saat sakit. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, selain pada hal memberatkan dan meringankan juga pada adanya perilaku yang tidak dikehendaki dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sanksi yang diputuskan oleh hakim berupa pidana penjara dan kurungan dengan percobaan. Terdapat sanksi tambahan bagi pelaku anggota TNI berupa pemecatan. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana Undang-Undang PKDRT khususnya tentang tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Kepada Hakim disarankan dalam menjatuhkan putusan haruslah mempertimbangkan Perma No. 3 Tahun 2017 dan dapat menambahkan sanksi ganti rugi untuk korban penelantaran dalam rumah tangga.Kata Kunci : Penelantaran, Rumah tangga, Pengadilan di Prvinsi Aceh, Tindak Pidana. Abstract – Article 9 paragraph (1) Act Number 23 of 2004 on The Elimination of Domestic Violence provide “Every person is prohibited from abandoning people in the scope of his/her household and under the law prevailing for assent or agreement must give life, care, maintenance to the person”. In Aceh Province it was found the domestic neglect that issue to the court. This thesis aims to explain the elements of neglect in the domestic crime, consideration of the judge in making the decisions and the sanctions against the perpetrators of criminal acts of neglect in the household. The method used in this research is normative juridical, with a qualitative approach. Data collection through library studied by a series of reading activities such as reviewing legislation, court decisions, books, law journals and legal documents relating to research. Based on the result of the study, it was found that there was not enough explanation to understand the elements of neglect in the household. From the various court decisions that were analyzed, it found the meaning of these elements, such as; first: the element of the person; in this element anyone is interpreted as a husband or wife who is still bound or no longer bound to marriage but still has responsibility in providing the partner and children. Second: the element does not provide a livelihood that can be in the form of not provide the physical need, the cost of children's education, a place of residence for the survival of the family members.Third element: do not provide care, maintenance may include not providing a conjugal needs, no longer live at the same home and do not maintain or take care of at the time of illness. The Judges' consideration in the making decisions, besides to burdensome and mitigating matters, is also on the existence of unwanted behavior and values that live in the community. The sanctions decided by the judge in the form of imprisonment and confinement to the experiments. There are additional sanctions for perpetrators of Indonesian Army members in the form of dismissals. It is recommend to the government to creat the subordinate legislation for The Elimination of Domestic Violance Act especifically regarding neglect in the domestic. To the Judge, it is recommended that in making a decision, it should consider to Supreme Court Rule No. 3 of 2017 and can increase the compensation for victims of neglect in the domesticKeywords: Neglect, Household, Court in Aceh Province. Crime.

Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Perspektif Statistik Kriminal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dari Tahun 2015-2018) Rini Sundari; Dahlan Ali
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Statistik kriminal dibuat dengan tujuan dapat menjadi pedoman dalam melihat tingkat keseriusan angka kejahatan yang ada di masyarakat, seperti adanya jumlah frekuensi, serta penyebaran pelaku kejahatannya. Kemudian pemerintah memakai data statistik tersebut untuk menyusun kebijakan guna menanggulangi tindak pidana penipuan. Penelitian ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan dapat terjadi, untuk menjelaskan karakterisitik pelaku penipuan dan modus operandi yang digunakan pelaku penipuan, serta untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menangani tindak pidana penipuan dari tahun 2015-2018. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang berlokasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Alat/ bahan yang digunakan yaitu bahan baku primer seperti Pasal 378 KUHP, sekunder seperti putusan-putusan. Data yang diperoleh, dianalisis dan disajikan kedalam bentuk tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penipuan yang tercatat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 96 kasus selama tahun 2015-2018 di mana terdapat faktor-faktor penyebab meningkatnya penipuan yaitu faktor ekonomi, lingkungan, peranan korban dan pendidikan. Adapun yang menjadi karakteristik pelaku tindak pidana penipuan dilihat dari persentase terbanyak yaitu pelaku berjenis laki-laki (81,25%), berusia 18-25 tahun (10,41%), memiliki pekerjaan PNS (42,71%), memiliki pendidikan SMA/SMK (43,75%), dan berdomisili diluar kota Banda Aceh (25,00%). Modus operandi yang digunakan adalah dengan mengiming-imingi korban dengan menawarkan janji untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyidik adalah upaya represif, yaitu dengan memproses perkara tersebut dan upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pihak Pengadilan Negeri untuk menyusun statistik kriminal lebih jelas dan detail lagi agar dapat diketahui tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di Banda Aceh. Pihak Kepolisian dan Kejaksaan disarankan untuk turun kelapangan seperti sosialisasi, penyuluhan guna membantu dan menekan angka kriminal yang ada dalam kehidupan masyarakat. Disarankan kepada pemerintah kota Banda Aceh agar memperluas lapangan pekerjaan agar angka pengangguran berkurang sehingga tindak pidana penipuan juga dapat berkurang.

STUDI KASUS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU PENJUAL MINUMAN KHAMAR NON-MUSLIM (PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IAH TAKENGON ACEH TENGAH NOMOR 0001/JN/2016/TKN) Asma Ul Husna; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Judul jurnal ini tentang studi kasus pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku penjual minuman khamar non-muslim, latar belakang penulisan jurnal ini yaitu didalam qanun jinayat sudah di tentukan bahwa non-muslim dapat dikenakan hukuman cambuk berdasarkan hukum yang telah diatur didalam qanun aceh dan boleh juga dia tunduk pada peradilan umum akan tetapi kasus yang terjadi mahkamah syar’iah tkn dimana non-muslim tidak diberikan hak untuk memilih. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana hakim mahkamah syar’iah menjatuhkan hukum cambuk terhadap non-muslim. Metode yang dipakai dalam penulisan ini yuridis normatif. Adapun hasil penelitian bahwa non-muslim dapat dikenakan pidana dengan menggunakan qanun jinayat atas dasar yuridis sebagai pertimbangan hakim atas terdakwa ranggita yaitu menggunakan aturan qanun aceh nomor6 tahun2014 tentang hukum jinayat pasal 5 huruf c. Pertimbangan mahkamah syar’iah takengon dalam memberikan hukuman cambuk terhadap pelaku penjual minuman khamar nonmuslim atas dasar yuridis pasal 25 undang-undang nomor18 tahun2001 tentang sistem peradilan di aceh ayat (1) dan ayat (2).

Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar) Putra Pratama; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dalam melakukan perampasan barang sitaan milik pihak ketiga oleh Negara dalam perkara narkotika dan menganalisis upaya hukum apa saja yang dimiliki oleh pemilik barang yang barangnya dirampas oleh negara. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab dirampasnya barang milik pihak ketiga adalah barang tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, pihak ketiga dianggap juga ikut serta secara tidak langsung dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut, serta faktor barang tersebut belum sepenuhnya milik yang bersangkutan karena masih dalam status kredit atau leasing. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang barangnya dirampas oleh negara adalah upaya keberatan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan. Disarankan kepada penyidik agar lebih berhati-hati dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas terkait dengan barang bukti milik pihak ketiga, sehingga kepemilikan atas barang tersebut dapat dibuktikan dengan jelas, khususnya bagi pihak ketiga yang berada di luar wilayah hukum Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DAN PENERAPAN ‘UQUBATNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan) Hilmawati Hilmawati; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 50 tentang Hukum Jinayat, mengancam setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Namun jarimah pemerkosaan masih terjadi, masih terdapat perbedaan dalam pemilihan jenis ‘uqubat yang dijatuhkan terhadap pelaku, serta dampak buruk yang disebabkan oleh tindak pemerkosaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak.

Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Dengan Melawan Hukum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Sri Devi Rahayu; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana memasuki rumah orang lain dengan melawan hukum, menjelaskan modus operandi tindak pidana memasuki rumah orang lain secara melawan hukum serta pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku memasuki rumah orang lain secara melawan hukum. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari persoalan tanah keluarga yang tidak kunjung selesai. Seakan-akan persoalan tanah itu hanya milik pelaku tanpa melihat adanya saudara lain yang juga mempunyai hak yang sama atas tanah tersebut. Sedangkan modus operandi dalam kasus ini dikarenakan pelaku ingin menemui ibunya yang sedang sakit di rumah pelaku dengan menggunakan alat bantu kursi sehingga pelaku bisa masuk melalui jendela rumah korban. Pertimbangan hakim dalam kasus memasuki rumah orang lain secara melawan hukum ditetapkan atas terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim. Disarankan kepada semua pihak bahwa setiap sesuatu yang hendak dilakukan harus mendapat persetujauan atau izin dari si pemilik rumah walaupun masih adanya persaudaraan, karena unsur saling menghormati satu sama lain merupakan sikap yang harus dijaga dan dijunjung tinggi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA