NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu jurnal multidisiplin yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Secara khusus jurnal menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora termasuk politik, hukum dan ekonomi; pembangungan ekonomi dan perubahan sosial termasuk di dalamnya antara lain pokok-pokok persoalan tentang gender, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial dan pemerintahan dan sistem pengetahuan lokal
Articles
3,927 Documents
BATASAN PELAKSANAAN PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DALAM SYARAT PEMIDANAAN
Timothy Sutanto Simamora;
Ade Adhari
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.506-519
Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), tidak ada penjelasan batasan terkait pasal 51 ayat (1) KUHP. Sehingga perlunya satu pemahaman mengenai batasan dalam rumusan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Jika orang-orang yang melakukan perintah atasan ini senantiasa dibayang-bayangi rasa takut dengan adanya ancaman hukuman dari apa yang mereka kerjakan, maka mereka ragu-ragu dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaannya. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengidentifikasi batasan pelaksanaan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan. Dalam menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain menggunakan jenis penelitian normatif, sifat penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan jenis data sekunder antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan dengan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan dengan kasus yang dianalisa dengan teknik deduktif. Hasil penelitian batasan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan menunjukkan ada 3 (tiga), antara lain: penerima perintah dan yang diperintah berada dalam dimensi hukum publik, terdapat hubungan subordinasi, harus dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran, penerima perintah tidak harus menerima perintah secara langsung dari pemberi perintah.
PENGARUH LAYANAN MOBILE BANKING TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN
Hastiar Kurniawan;
Anas Hidayat
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.710-720
Kemajuan tekhnologi perbankan ditandai dengan kemajuan mobile banking  yang dapat memberikan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah, dan nasabah akan selalu mempertimbangkan sejauh mana nilai yang mereka dapatkan dari layanan yang telah diberikan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 300 orang metode sampling menggunakan random sampling kepada pengguna mobile banking di seluruh Indonesia. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis yang digunakan adalah metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan semua hipotesis terdukung yaitu layanan mobile banking berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas dengan nilai t-test 3,969, layanan mobile banking berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai pelanggan dengan nilai t-test 14,442, nilai pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas dengan nilai t-test 14,701 dan nilai pelanggan dapat memoderasi pengaruh layanan mobile banking terhadap loyalitas dengan nilai t-test 2,040 dan nilai P-Value < 0,05 yaitu 0,042. Hal ini dapat menjelaskan adanya peran moderasi nilai pelanggan menunjukkan bahwa penilaian pelanggan merupakan faktor penting dalam pengembangan layanan mobile banking.
IMPLEMENTASI E-OFFICE SEBAGAI PENDUKUNG KEGIATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Andes Fuady Dharma Harahap
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 2 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v7i2.2020.%p
Administrasi Perkantoran merupakan ilmu yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian segala hal yang hubungna dengan siklus hidup bisnis (life-cycle of business) dan informasi bisnis dalam perusahaan. Dan sangat erat kaitannya korespondensi atau surat-menyurat, kearsipan, dan kemampuan komunikasinya. Dengan adanya e-office dapat mengelola dan terintegrasi berbasis komputer seperti arsip digital, ataupun surat-menyurat yang tidak memerlukan fisik surat atau paperless. Oleh karena itu dikarenakan mengikuti perkembangan disrupsi teknologi, maka tujuan penelitian ini ialah cara membangun sistem dan penerapan dari e-office untuk administrasi perkantoran dan mengetahui kelebihan dari penerapan e-office. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah buku, jurnal dan penelitian terkait.
PENERAPAN SUMBERDAYA PEMBAKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF PENGEMBANGAN ENERGI HIJAU (GREEN ENERGY)
Mirza Ichsan Yudistira;
Muhammad Syaroni Rofii
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.%p
Studi ini berpendapat bahwa penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara tidak sejalan dengan regulasi Pemerintah dan paham konsep green energy. Walaupun Indonesia termasuk negara penghasil batu bara terbesar di dunia, menggunakannya sebagai bahan bakar PLTU hanya akan memperburuk keadaan lingkungan. Oleh karena itu Pemerintah harus mengambil sikap dalam pengaturan keberadaan PLTU di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang berfokus pada konsep green energy dan energi terbarukan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa: keberadaan PLTU sudah tidak sejalan dengan beberapa aturan negara dan konsep green energy. Namun Pemerintah mengalami dilemma dalam proses pemberhentian PLTU ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari perspektif green energy PLTU sudah bertentangan dengan paham lingkungan hidup dan Kesehatan lingkungan, namun untuk pemberhentian PLTU Pemerintah memerlukan biaya serta waktu yang besar selama proses penanganannya.
IMPLEMENTASI PENUTUPAN USAHA KULINER AKIBAT PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA PEKANBARU
Poni Wahyudi;
Ardiansah Ardiansah;
Bagio Kadaryanto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.629-639
Penerapan protokol kesehatan dibuat pemerintah untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat. Masyarakat berperan dalam menerapkan protokol kesehatan. Sanksi administratif diberikan kepada setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Permasalahan penelitian adalah implementasi penutupan usaha kuliner akibat pelanggaran prokes di Kota Pekanbaru dan hambatan dan upaya mengatasinya. Penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian adalah implementasi penutupan usaha kuliner akibat pelanggaran prokes di Kota Pekanbaru sudah dijalankan yang awalnya pelaku usaha diberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis dan denda. Hambatan dan upaya mengatasinya adalah Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019, kualitas kebijakan yang masih lemah terlihat dari sanksi yang diberikan, kualitas pengawasan masih rendah dan upaya yang dilakukan melalui sosialisasi rutin dan menyeluruh kepada seluruh pelaku usaha, memanfaatkan waktu patroli secara maksimal dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar bisa mencegah masalah keterbatasan jumlah petugas.
EVALUASI KOMUNIKASI DALAM KEBIJAKAN PENGAMANAN MARITIM DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN NIAS
Endyka Triono Dachi;
Moch. Jurianto;
Purwanto Purwanto;
Pujo Widodo;
Herlina Juni Risma Saragih;
Panji Suwarno
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.861-867
Kepulauan Nias merupakan wilayah yang termasuk dalam Provinsi Sumatera Utara. Nias berbentuk wilayah kepulauan yang dikelilingi Samudera Indonesia. Letak Kepulauan Nias yang berada pada perbatasan meningkatkan risiko ancaman maritim yang memungkinan terjadi di Kepulauan Nias. Permasalahan penelitian yaitu tentang bagaimana evaluasi komunikasi dalam kebijakan pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias. Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan meliputi bagaimana komunikasi pelaksanaan pengamanan maritim antar lembaga dalam pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan upaya dalam pengamanan maritim di perairan kepulauan Nias, dengan cara menganalisa komunikasi dalam pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan aplikasi Atlas.ti. Hasil penelitian menujukkan adanya sinergitas antara instansi pemerintah yang bertugas dalam pengamanan maritim di Kepulauan Nias namun perlu adanya perbaikan komunikasi antar lembaga tersebut. Bentuk komunikasi yang dilakukan bukan hanya untuk melakukan pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias, namun juga bertujuan untuk melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Melakukan patroli laut merupakan salah satu kegiatan bentuk dari komunikasi atau koordinasi bersama antar instansi/lembaga serta sebagai bentuk implementasi Permenhan RI No. 13 Tahun 2014 tentang kebijakan pengamanan wilayah perbatasan. Komunikasi menjadi kunci terciptanya sinergitas antar kementerian/lembaga sehingga pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias akan berjalan secara efektif dan terciptanya lingkungan maritim yang aman. Evaluasi komunikasi dalam kebijakan pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias menunjukkan masih adanya keterbatasan komunikasi yang menyebabkan kendala operasional.
ANALISIS RESEPSI PENGGUNA MEDIA SOSIAL TERHADAP KEJAHATAN DUNIA MAYA PADA FILM DOKUMENTER THE TINDER SWINDLER
Wangsit Galuh Candra Kirana;
Ade Kusuma
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.551-560
Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai media sosial muncul dan dapat digunakan untuk mencari informasi dan hiburan. Media sosial memberi kemudahan bagi para penggunanya untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara virtual. Kehadiran media sosial juga dapat memunculkan berbagai bentuk kejahatan di dunia maya. The Tinder Swindler merupakan salah satu film dokumenter yang menampilkan cerita tentang kejahatan dunia maya pada media sosial yang berbentuk aplikasi kencan atau dating apps, yaitu Tinder. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerimaan pengguna media sosial terhadap kejahatan dunia maya seperti yang ditampilkan pada film dokumenter The Tinder Swindler. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis resepsi dari Stuart Hall. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap informan yang merupakan pengguna media sosial memiliki respon yang beragam karena dipengaruhi oleh field of experience dan frame of reference. Para pengguna media sosial pada posisi dominant-hegemonic menerima bahwa aplikasi kencan Tinder berpotensi memunculkan tindakan penipuan hingga memunculkan ketakutan dan trust issue terhadap orang baru yang ditemui di media sosial. Para pengguna media sosial yang masuk dalam kategori negotiated menjadikan menerima adanya peluang kejahatan dunia maya pada aplikasi Tinder namun hal tersebut tidak secara langsung akan mempengaruhi penggunaan media sosial. Pada penelitian ini, tidak ditemukan adanya informan yang masuk dalam kategori oppositional karena seluruh informan sudah mengetahui bahaya kejahatan dunia maya.
PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERTAHANAN SIBER
Ishak Farid;
Agus HS Reksoprodjo;
Suhirwan Suhirwan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.779-788
Artificial Intelligence (AI) telah menjadi salah satu teknologi penting dalam pertahanan siber. AI memiliki kemampuan untuk memantau dan menganalisis aktivitas jaringan dan sistem informasi untuk mendeteksi serangan dan ancaman potensial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan AI dalam pertahanan siber melalui metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif difungsikan untuk mengumpulkan dan menganalisa data tentang pemanfaatan AI dalam pertahanan siber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pertahanan siber dengan memantau dan menganalisis aktivitas jaringan dan sistem informasi untuk mendeteksi serangan dan ancaman potensial. AI juga dapat membantu untuk memprediksi dan mencegah serangan dengan menganalisis pola perilaku dan aktivitas yang tidak normal dalam jaringan dan sistem informasi. Namun, penting untuk diingat bahwa AI juga memiliki kelemahan dan batasan, seperti masalah akurasi dan kesalahan dalam pengenalan pola, yang harus diperhitungkan dalam implementasi AI dalam pertahanan siber. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa AI digunakan sebagai bagian dari strategi pertahanan siber yang holistik dan dalam konteks regulasi yang sesuai untuk memastikan privasi dan keamanan data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertahanan siber, tetapi perlu diimplementasikan dengan bijak dan dalam konteks regulasi yang sesuai untuk memastikan privasi dan keamanan data.
PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE TERHADAP PEMAJUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI SULAWESI UTARA
Youla Olva Aguw;
Mercy Maria Magdalena Setlight;
Deasy Soeikromo;
Sarah Debora Lingkanwene Roeroe;
Anastasia E. Gerungan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.676-686
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Untuk mengetahui mengenai pengelolaan hutan mangrove terhadap pemajuan hak-hak masyarakat pesisir di Indonesia (2). Untuk mengetahui realitas pengelolaan hutan mangrove terhadap pemajuan hak-hak masyarakat pesisir di Indonesia (3). Untuk memberikan suatu model pengelolaan yang lebih mengutamakan hak-hak tradisional yang berkeadilan di wilayah pesisir Indonesia. Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) pengelolaan hutan mangrove yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir secara berurut bersifat keberlanjutan, perlindungan hukum (preventif dan represif), pengaturan yang dilandasi oleh etika dan moral, dan kesejahteraan sosial (umum), (2)realisasi pengaturannya telah diatur dalam berbagai Undang-Undang seperti UU NO 45 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2014, UU, UU No 32 Tahun 2014 dan lain-lain yang kesemuanya itu menunjukan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang lebih mengutamakan pembangunan daripada hak-hak masyarakat disekitarnya dan (3) konsep idealnya adalah melakukan harmonisasi dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan humanis dan ekologis, pendekatan integralistis, dan pendekatan partisipasi, serta adanya konsistensi dan komitmen pelaku usaha dengan pendekatan kemitraan yang kesemuanya terangkum dalam model pengelolaan hutan mangrove secara holistik dan proporsional.
PENGARUH KONFLIK PERAN GANDA DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN WANITA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
Wilson Candra Teguh Pratama;
Tiyan Fatkhurrokhman;
Wisanggeni Bagus
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.%p
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konflik peran ganda dan stres kerja terhadap kinerja karyawan wanita di Universitas Muhammadiyah Gombong. Dalam pengumpulan data digunakan data primer yang diperoleh dari kuisioner dengan metode purposive sampling. Populasi pada penelitian ini adalah karyawan Universitas Muhammadiyah Gombong yaitu sebanyak 120 karyawan. Kriteria sampel yang digunakan yaitu hanya karyawan wanita yang sudah menikah yang bisa dijadikan sampel, totalnya adalah sebanyak 58 karyawan. Analisis regresi linier berganda merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitan ini menunjukan bahwa konflik peran ganda berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dan stres kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan wanita di Universitas Muhammadiyah Gombong.