cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andes Fuady
Contact Email
andes@um-tapsel.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.nusantara@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 2541657X     EISSN : 25500813     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu jurnal multidisiplin yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Secara khusus jurnal menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora termasuk politik, hukum dan ekonomi; pembangungan ekonomi dan perubahan sosial termasuk di dalamnya antara lain pokok-pokok persoalan tentang gender, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial dan pemerintahan dan sistem pengetahuan lokal
Arjuna Subject : -
Articles 4,162 Documents
 404   405   406   407   408 
PENGGUNAAN APLIKASI CANVA UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 5 PADANGSIDIMPUAN Sakila Manullang; Yani Sukriah Siregar; Riski Baroroh
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i6.2026.1317-1325

Abstract

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah hubungan penggunaan aplikasi Canva dengan kreativitas peserta didik kelas X SMA Negeri 5 Padangsidimpuan Tahun Pelajaran 2026 – 2027. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui adakah hubungan penggunaan aplikasi canva dengan kreativitas peserta didik kelas X SMA Negeri 5 Padangsidimpuan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitif asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan haasil penelitian, maka diperoleh ketentuan jika rhitungrtabelr_{hitung} r_{tabel}rhitungrtabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. Kesimpulannya dapat dilihat dari nilai rhitungrtabelr_{hitung} r_{tabel}rhitungrtabel (0,698 0,339), maka terdapat hubungan penggunaan aplikasi Canva dengan kreativitas peserta didik kelas X SMA Negeri 5 Padangsidimpuan Tahun Pelajaran 2025–2026.
TATUNG SEBAGAI SIMBOL KEPERCAYAAN PADA GENERASI Z ETNIS TIONGHOA DI KOTA PEKANBARU Tia Cindika; Yoskar Kadarisman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i6.2026.1562-1567

Abstract

Tatung merupakan salah satu tradisi budaya masyarakat Tionghoa yang masih bertahan hingga saat ini dan identik dengan perayaan Imlek maupun Cap Go Meh.  Pada masyarakat Tionghoa, tatung tidak hanya dipahami sebagai bagian dari ritual budaya, tetapi juga memiliki makna spiritual dan kepercayaan tertentu. Di tengah perkembangan zaman modern, keberadaan tatung menjadi menarik untuk dikaji, khususnya pada generasi Z etnis Tionghoa yang hidup di era modernisasi namun tetap berada dalam lingkungan budaya leluhur yang masih dipertahankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana generasi Z etnis Tionghoa di Kota Pekanbaru memaknai tatung sebagai simbol kepercayaan, budaya, dan spiritualitas dalam kehidupan masyarakat Tionghoa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan generasi Z etnis Tionghoa di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead untuk menganalisis makna tatung dalam kehidupan sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi Z Tionghoa di Pekanbaru memaknai tatung tidak hanya sebagai simbol spiritual, tetapi juga sebagai warisan budaya leluhur dan atraksi budaya yang memiliki nilai sosial serta pariwisata. Pengetahuan terhadap tatung diperoleh melalui lingkungan keluarga dan perayaan budaya seperti Imlek dan Cap Go Meh. Pengalaman interaksi dengan tatung juga membentuk cara pandang generasi muda terhadap budaya tersebut. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, tatung dipahami sebagai simbol yang dimaknai melalui proses interaksi sosial, pengalaman budaya, dan pewarisan nilai dari lingkungan masyarakat Tionghoa.
AKUNTABILITAS ADMINISTRATIF PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BANTARAN SUNGAI DI KOTA DENPASAR Isnawati Choiriyah; Nanik Sutarni; Adhiputro Pangarso Wicaksono
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i6.2026.%p

Abstract

Penataan ruang merupakan perangkat legal strategis untuk menyeimbangkan pembangunan dan konservasi. Namun, okupasi bantaran sungai menjadi area komersial menunjukkan diskrepansi antara mandat regulasi dan realitas operasional di Kota Denpasar. Penelitian hukum normatif ini mengevaluasi sinkronisasi aturan sempadan sungai dan mengonstruksi akuntabilitas administratif otoritas daerah atas anomali tata ruang tersebut. Hasil kajian mengonfirmasi bahwa secara tekstual telah terdapat harmoni antara regulasi nasional dan daerah. Meski demikian, efektivitasnya terhambat oleh pasivitas pengawasan dan inkonsistensi perizinan. Pertanggungjawaban pemerintah daerah bermanifestasi pada mandat supervisi dan tindakan korektif berupa sanksi hingga pemulihan fungsi lahan (restitutio in integrum). Pengabaian fungsi kontrol ini dikualifikasikan sebagai onrechtmatige overheidsdaad. Penguatan integritas penegakan hukum administratif mutlak diperlukan demi menjamin kepastian hukum dan stabilitas ekosistem riparian..
PERAN GURU PPKn DALAM MENANAMKAN TOLERANSI SISWA DI DI KELAS VIII SMP NEGERI 1 ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN Tamin Ritonga; Fajar Fadly; Khairul Amri; Joy Sitinjak
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i6.2026.1604-1612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam menanamkan sikap toleransi siswa di kelas VIII SMP Negeri 1 Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Sikap toleransi merupakan salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu ditanamkan sejak dini kepada peserta didik agar tercipta hubungan sosial yang harmonis di lingkungan sekolah maupun masyarakat.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari guru PPKn dan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn memiliki peran penting dalam menanamkan sikap toleransi siswa melalui pemberian teladan, pembiasaan sikap saling menghargai, penerapan metode diskusi kelompok, serta pemberian nasihat dan motivasi kepada siswa. Guru juga mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam proses pembelajaran PPKn sehingga siswa dapat memahami pentingnya menghargai perbedaan suku, agama, pendapat, dan budaya. Kendala yang dihadapi guru antara lain kurangnya kesadaran sebagian siswa serta pengaruh lingkungan pergaulan di luar sekolah.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran guru PPKn sangat penting dalam membentuk dan menanamkan sikap toleransi siswa agar tercipta lingkungan sekolah yang damai, harmonis, dan penuh rasa saling menghormati
KEFEFEKTIFAN MEKANISME EKSEKUSI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI CELAH HUKUM DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA) Hikmah Putri Pristi Sari; Burham Pranawa; Dwi Imroatus Sholikah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i6.2026.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis enforcement gap dalam penegakan nafkah anak wajib diberikan setelah perceraian sesuai hukum, serta merumuskan model mekanisme daya paksa yang ideal untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta perbandingan hukum, disertai dukungan data empiris terbatas.. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa secara normatif pengaturan pemenuhan nafkah anak telah tersedia secara memadai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, pelaksanaan kewajiban tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan terjadinya enforcement gap. Kesenjangan ini disebabkan oleh kelemahan struktur penegakan hukum, keterbatasan sistem hukum acara perdata yang bersifat pasif, ketiadaan mekanisme daya paksa yang efektif, serta rendahnya tingkat kepatuhan hukum. Perbandingan dengan sistem penegakan nafkah anak di Amerika Serikat, khususnya di negara bagian Arizona, menunjukkan adanya mekanisme yang lebih efektif melalui pendekatan administratif, seperti pemotongan penghasilan secara otomatis dan pengenaan sanksi administratif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme penegakan hukum melalui pembentukan sistem yang terintegrasi, penerapan instrumen pemaksaan administratif, serta pengembangan model penegakan hukum yang menekankan pada perlindungan hak anak secara kontinu.
PENYERAPAN APBN PADA SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) DALAM MENDUKUNG EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KEC HAMPARAN PERAK, DELI SERDANG Yoan Paquita R.G; Renny Maisyarah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i6.2026.%p

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya peserta didik, melalui penyediaan makanan bergizi secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki peran penting sebagai unit pelaksana yang mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyerapan anggaran yang belum optimal dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, memengaruhi kualitas pelayanan, serta mengurangi efektivitas pencapaian tujuan Program Makan Bergizi Gratis. Keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan SPPG dalam menyerap dan mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pengelola SPPG serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses penyerapan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penyerapan APBN pada SPPG, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran, mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi penyerapan APBN pada SPPG, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran, serta rekomendasi bagi pemerintah dan pengelola SPPG dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian di bidang akuntansi sektor publik, pengelolaan keuangan negara, dan evaluasi program pemerintah
TINAJAUAN KRITIS PASAL 78 KUHAP TENTANG PENGAKUAN BERSALAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN KORBAN Tarya Sonjaya; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i6.2026.1626-1634

Abstract

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan beberapa terobosan dalam proses penegakkan hukum pidana. Salah satu terobosan dalam pemberlakuan KUHAP baru adalah dengan adanya mekanisme pengakuan bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHAP yang baru. Disatu sisi terobosan tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi terhadap proses penegakkan hukum pidana dikarenakan tidak perlu adanya proses pemeriksaan yang berlarut-larut disebabkan tersangka atau terdakwa dengan kesadaran diri mengakui kesalahan yang dia lakukan, dengan konsekuensi hukumannya akan lebih diperingan. Namun hal tersebut disisi lain seakan-akan mengabaikan hak seorang korban dari suatu tindak pidana yang mana secara langsung merasakan peneritaan atau kerugian. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang melukiskan atau menggambarkan realitas yang terjadi ditengah -tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatanya adalah yuridis normatif atau studi kepustakaan.Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa mekanisme pengakuan bersalah sebagai mana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 78 KUHAP baru kurang mengakomodir kepentingan dan rasa keadilan dari seorang korban dikarenakan keringanan hukuman ditentukan dari adanya pengakuan tersebut tanpa mempertimbangkan penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban
SPIP, PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (Studi Kasus : Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024) Fitri Wina Ranti; Renny Maisyarah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i6.2026.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara melihat dan mengalisa dokumen dan melihat secara menyeluruh terhadap penerapan dan implementasi SPIP yang dijalankan pada tahun 2023. Fungsi SPIP adalah sebagai kerangka kerja untuk memastikan tata kelola pemerintahan apakah sudah sesuai dengan standard serta memperkuat akuntabilitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai level maturitas SPIP terdefinisi, yang mencerminkan proses pengendalian intern yang terdokumentasi dan sistematis. Selain itu, tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah mencapai level "delivered", yang menandakan fungsi pengawasan berjalan efektif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Hasil daripenetilian ini semakin menunjukkan pentingnya komitmen dari pemerintah, penguatan praktik manajemen risiko, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Jika semua sudah terwujud maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat terhadapa pelayanan publik di pemerintah daerah X
PENGELOLAAN RAB DAN COST CONTROL KONTRAKTOR KONSTRUKSI DIGITALISASI BERBASIS SEDERHANA (Studi Kasus : Evaluasi Penerapan E-Budgeting PT. Sige Sinar Gemilang, Kota Medan) Risanda E. Simanjuntak; Renny Maisyarah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i6.2026.%p

Abstract

PT.Sige Kota Medan adalah Kontraktor klasifikasi M1 Yang belum memiliki sistem E-Budgeting custom, namun telah menerapkan sistem digitalisasi anggaran berbasis Excel Work Breakdown Structure terintegrasi, Google Drive, aplikasi accounting Zahir dan approval via Whatsapp Bisnis. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas praktik e-budgeting semi-digital tersebut menggunakan model Delone McLean dan TOE Framework . Studi Kasus Deskriptif dengan pendekatan campuran. Data Primer dari kuisioner Staff Proyek Keuangan, wawancara manajer, dana analisis report proyek 5 tahun terakhir ( 2020-2025). Hasil : System quality 3,2/5 “Sedang” karena masih terpisah-pisah, informatian quality 3,5/5, user 3,3/5. Dampak positif : deviasi RAB turun dari 14,2% menjadi 8,7%, waktu approval terpangkas dari 14 hari menjadi 5 hari. Hambatan Utama : Data tidak Real time karena versi Excel – Ganda, Tidak ada alert otomatis over budget, Ketergantungan pada 1 admin Excel. Disimpulkan E-budgeting semi-digital PT.Sige cukup membantu namun belum optimal dan berisiko human error tinggi. Rekomendasi: migrasi ke Software RAB terintegrasi seperti Cubicost/Glodon atau berbasir cloud
IMPLIKASI TERBITNYA SURAT EDARAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS NOMOR B-1391/F/Fjp/04/2026 TERHADAP KEWENANGAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Yessy Dinasari; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i6.2026.1613-1625

Abstract

            Negara republik Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai macam sumber daya baik sumber daya manusia atau sumber daya alam, sebenarnya memiliki peluang besar menjadi sebuah negara yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Realitas tersebut tentu menjadi sebuah ironi jika melihat bagaimana masih banyak masyarakat Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Fenomena tersebut salah satunya diakibatkan banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di negara republik Indonesia.Dengan demikian korupsi menjadi musuh besar bagi bangsa Indonesia. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara. Berdasarkan perkembangan dunia pnegakkan hukum dalam bidang korupsi telah terbit sebuah surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang menyatakan bahwa Jaksa saat ini juga memiliki kewenangan untuk menghitung dan menentukan adanya kerugian negara. Realitas tersebut tentu menjadi sebuah paradoks dimana berdasarkan ketentuan konstitusi, yang berwenang untuk menentukan adnaya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan.  Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang menjadi dasar bagi seorang Jaksa untuk menghitung dan menentukan kerugian keuangan negara telah melanggar konstitusi dikarenakan yang berwenang menghitung dan menentukan adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan

Page 406 of 417 | Total Record : 4162

 404   405   406   407   408 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 8 (2026): NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 7 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 13, No 5 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 4 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 3 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 13, No 2 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 8 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 7 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 4 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 7 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 4 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 3 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 10 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 10 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 8 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 6 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 5 (2022): NUSANTARA :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 4 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 3 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 1 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 8 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 7 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 6 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 5 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 4 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 1 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 4 (2020): (SI) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 3 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 2 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 1 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 3 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 2 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 1 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 5, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 4, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 3, No 1 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 2 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 1 (2016): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial More Issue