Garuda - Garba Rujukan Digital

STUDI PERBANDINGAN KONSEP NEGARA YANG IDEAL MENURUT IBNU RUSYD DAN AL-FARABI Amirullah, Muhammad Azrul; Saipul Nasution; Fazari Zul Hasmi Kanggas; Yaumi Sa'adah
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.20936

In this article, we as authors would like to discuss a comparative study of the concept of an ideal state according to Ibn Rushd and Al-Farabi, both of whom were Muslim scholars who lived in the Middle Ages, a period when Islam flourished with knowledge ranging from politics, law, philosophy, medicine, architecture, and so on. The purpose of this study is to identify the differences in their formulations regarding how a state can become the best possible framework, whose implementation has a significant impact on the lives of its people. The research method employed in this study is library research. In his previous explanation, Ibn Rushd emphasised three concepts, namely the ideal state, which is the sovereignty of the people (al-siyadah), freedom (al-hurriyah), equality (al-musawah), and diversity (pluralism). These concepts form the basis for a just and prosperous state according to his thinking. Meanwhile, Al-Farabi's concept of the ideal state, called al-Madinah al-Fadhilah, is a state that aims to achieve worldly and eternal happiness for all its citizens. This state is led by a wise philosopher-king who has extensive knowledge and is able to lead society towards moral and spiritual perfection. By introducing the concept of Philosopher-Prophet Leadership (scholars), Happiness, Structured Society, Justice and Prosperity, a Just Economic System, Education and Morality.

PENERAPAN REFORMA AGRARIA SEKITAR KAWASAN HUTAN MILIK NEGARA DENGAN TANAH KAUM DI NAGARI PAGADIH Chandany, Violeta Intan; Syuryani, Syuryani
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21307

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reforma agraria di kawasan hutan milik negara yang bersinggungan dengan tanah kaum di Nagari Pagadih serta dampaknya terhadap masyarakat lokal. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menelaah ketidaksesuaian antara hukum positif dan hukum adat Minangkabau, serta mengkaji sejauh mana program Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma agraria mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan negara melalui skema Perhutanan Sosial telah memberikan legitimasi awal, namun belum disertai legalitas atas tanah komunal kaum secara menyeluruh. Dampaknya, masyarakat menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum dan akses ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi antara sistem hukum adat dan kebijakan agraria nasional untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis secara berkelanjutan.

STUDI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERSELINGKUHAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Agustin, Alfi; Ashari, Winning Son
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21329

Abstrak Fenomena meningkatnya kasus perselingkuhan dalam rumah tangga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas keluarga Muslim dan menjadi permasalahan serius dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan antara suami istri dari perspektif hukum Islam serta merumuskan solusi yang ditawarkan oleh syariat Islam dalam menangani persoalan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi maktabi (literatur) dan analisis deskriptif. Data diperoleh dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur’an, hadis, dan data sekunder dari jurnal serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan disebabkan oleh faktor internal (seperti ketidakpuasan emosional dan seksual, kurangnya komunikasi, serta cemburu berlebihan) dan faktor eksternal (lingkungan sosial permisif, pengaruh media sosial, stres kehidupan). Perspektif hukum Islam secara tegas menganggap perselingkuhan sebagai pelanggaran berat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku, namun juga menawarkan solusi preventif dan kuratif seperti bimbingan pranikah, menjaga pandangan, dan memperkuat ilmu agama. Kata kunci: Faktor Penyebab, Perselingkuhan, Hukum Islam

DAMPAK TREN MARRIAGE IS SCARY TERHADAP MINAT MENIKAH MUSLIMAH (STUDI KASUS PENGGEMAR K-POP) Adibah, Attira; Khuluq, Arif Husnul
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21341

Penelitian ini mengkaji dampak tren "Marriage is Scary" di media sosial terhadap minat menikah di kalangan Muslimah penggemar K-pop di Indonesia, sebuah subkultur unik yang berada di persimpangan identitas keislaman dan budaya populer global. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori konstruksi sosial realitas, penelitian ini menganalisis bagaimana narasi digital membentuk persepsi terhadap institusi pernikahan. Hasil analisis tematik dari wawancara mendalam menunjukkan bahwa tren ini tidak menciptakan ketakutan baru, melainkan berfungsi sebagai katalisator yang memperkuat dan memvalidasi keraguan yang sudah ada sebelumnya. Faktor-faktor fundamental yang memicu kecemasan ini meliputi risiko memilih pasangan yang salah, ketidakpastian finansial, dan trauma masa lalu akibat konflik keluarga. Faktor unik yang ditemukan adalah adanya kekhawatiran terkait negosiasi identitas sebagai penggemar K-pop dengan calon pasangan. Disimpulkan bahwa para informan tidak menolak institusi pernikahan dalam perspektif Islam. Sebaliknya, mereka menunjukkan pemahaman matang dengan memprioritaskan kesiapan holistik—mencakup iman, mental, dan finansial—sebelum memasuki jenjang pernikahan, yang menyebabkan mereka cenderung menunda dan menurunkan prioritas untuk menikah. This research examines the impact of the "Marriage is Scary" trend on social media on the interest in marriage among Muslim K-pop fans in Indonesia, a unique subculture at the intersection of Islamic identity and global popular culture. Using a qualitative approach with the theoretical framework of social construction of reality, this study analyses how digital narratives shape perceptions of the institution of marriage. Thematic analysis of in-depth interviews revealed that this trend does not create new fears, but rather serves as a catalyst that strengthens and validates pre-existing doubts. The fundamental factors that trigger this anxiety include the risk of choosing the wrong partner, financial uncertainty, and past trauma from family conflict. The unique factor found was the concern regarding identity negotiation as a K-pop fan with potential partners. It is concluded that the informants did not reject the institution of marriage from an Islamic perspective. Conversely, they demonstrate mature understanding by prioritising holistic readiness—encompassing faith, mental, and financial aspects—before entering marriage, which leads them to postpone and deprioritize getting married.

KONTRASEPSI DALAM PERSPEKTIF DA’I SALAFI KONTEMPORER DI INDONESIA Zata, Nusaibah; Syarafuddin, Muhsan
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21347

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadikan mereka sebuah keluarga. Salah satu tujuan dari membentuk keluarga adalah untuk memiliki anak. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pasangan memilih untuk segera memiliki anak atau memperbanyak keturunan. Sebagian pasangan memilih untuk menunda memiliki anak, menjarakkan, ataupun membatasi kelahiran dengan menggunakan kontrasepsi. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kontrasepsi dalam perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun, penelitian yang secara khusus mengulas perspektif dai Salafi kontemporer sangat terbatas, sehingga penulis tertarik untuk membahas terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrasepsi dalam perspektif dai Salafi kontemporer di Indonesia dibagi menjadi tujuan kontrasepsi dan metode yang saling berkaitan. Tujuan kontrasepsi dalam praktiknya mencakup tandzim al-nasl dan tahdid al-nasl. Adapun metode kontrasepsi mencakup metode non-invasif, metode invasif dan metode sterilisasi permanen. Dasar hukum yang digunakan oleh para dai mencakup dari ayat Al-Qur’an, Hadits, Qiyas, serta kaidah fikih islam.

PERSPEKTIF TEORI BELAJAR SOSIAL DAN TEORI KONTROL SOSIAL TERHADAP FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS PADA ANAK Friesca Shofia Firdausi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21467

Penelitian ini mengkaji fenomena kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak melalui dua pendekatan teori yang saling melengkapi, yakni teori pembelajaran sosial dari Bandura dan teori kontrol sosial dari Hirschi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pembelajaran perilaku menyimpang melalui observasi dan imitasi berinteraksi dengan lemahnya elemen kontrol sosial dalam membentuk perilaku kekerasan seksual. Dengan menggunakan pendekatan integratif, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara empat elemen kontrol sosial (keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan) dan proses belajar sosial yang melibatkan perhatian, retensi, reproduksi motorik, dan motivasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi antara paparan model perilaku menyimpang dan lemahnya ikatan sosial menciptakan lingkungan yang mendukung munculnya perilaku kekerasan seksual. Temuan ini juga menegaskan adanya vulnerabilitas anak laki-laki sebagai korban kekerasan seksual sesama jenis yang selama ini minim memperoleh sorotan dalam literatur akademik.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS HADHANAH SEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1A KABUPATEN GOWA Aeni, Nur; Miro, Abbas Baco; Malik, Ridwan
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21492

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah swt yang tidak boleh di sia-siakan dan harus disyukuri. Bahkan anak di anggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga di bandingkan kekayaan harta benda lainnya karna anak merupakan amanah dari Allah yang senantiasa dijaga dan dilindungi karna dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Berdasarkan dari permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa? 2) bagaimana hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam menentukan hak asuh anak di pengadilan agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa ? Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif secara sistematis dan akurat di lapangan Penelitian ini digunakan sebab peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis dan akurat tentang peran Hakim dalam pertimbangan kasus hadhanah sebab perceraian di Pengadilan Agama sungguminasa kelas 1A Kabupaten Gowa. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak yaitu dengan UUD Perlindungan anak perma No 3 Tahun 2017, memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hak asuh anak yaitu dengan kita melihat kepentingan terbaiknya anak, kita tidak bisa melihat ibu ataupun bapak yang harus kita utamakan adalah kepentingan terbaik anak. Kalau misal anak memang tidak mau, kita tidak boleh paksa. Kalau misalnya ibunya baik kenapa tidak kita tetapkan kepada ibunya apalagi anak yang belum mumayyiz lebih dekat dengan ibunya karna kan ibu itu kurang yang bekerja jadi kesehariannya banyak bersama anak dibanding bapaknya. Kata Kunci: Hakim, Hadhanah, Perceraian

HUKUM MENGAZANI BAYI YANG BARU LAHIR MENURUT PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN BANGGAI KABUPATEN BANGGAI LAUT Kasbaib, Zalda; Miro, Abbas Baco; Billah, Muktashim
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21493

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang 1) Hukum mengazani bayi yang baru lahir menurut pandangan ulama Muhammadiyah di Kec. Banggai Kab. Banggai Laut, 2) Hukum mengazani bayi yang baru lahir dalam perspektif fikih Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), Yang berlokasi di Kec. Banggai Kab. Banggai Laut. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. metode pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Muhammadiyah di Kec. Banggai Kab. Banggai Laut mengenai hukum azan untuk bayi baru lahir. Beberapa ulama berpendapat bahwa azan untuk bayi baru lahir adalah praktik sunnah (dianjurkan), dengan menekankan pentingnya memperkenalkan azan kepada bayi baru lahir sebagai sarana dalam mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada anak sejak dini serta sebagai bentuk pendidikan agama Islam bagi anak. Namun, yang lain berpendapat bahwa praktik ini tidak memiliki dalil yang kuat sehingga tidak bisa dijadikan pegangan dalam beramal. 2) Dalam perspektif fikih Islam, praktik mengazani bayi masih menjadi ikhtilaf dikalangan para ahli hadis. Beberapa ulama ada yang membolehkannya seperti mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali yang mengatakan bahwa praktik mengazani bayi merupakan perbuatan sunnah. Namun ada juga yang tidak sependapat bahkan menganggapnya makruh dikarenakan adanya cacat pada perawi hadis terkait azan pada bayi yaitu ‘Ashim bin Ubaidillah yang dinilai sebagai perawi yang dha’if serta Yahya bin Al-‘Ala dan Marwan bin Salim yang dianggap adalah dua orang yang sering memalsukan hadis. Meskipun demikian jika membahas mengenai penggunaan hadis dha’if sebagai fadha’il a’mal diluar hukum syar’i maka para ulama sepakat akan bolehnya beramal dengan hadis tersebut. Adapun menurut Muhammadiyah melalui ketetapan tarjihnya lebih memilih tidak menggunakan amalan tersebut karena mengikuti fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah seperti yang disebutkan dalam buku “Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama” yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengatakan bahwa hadis tersebut dianggap lemah dari segi hukum. Kata kunci: Mengazani Bayi, Fikih Islam, Muhammadiyah.

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG UANG PANAI’ DI DESA EMBONATANA SEKO KAB. LUWU UTARA Abdul, Abdul; Juhanis, Hasan Bin; Rapung, Rapung
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21494

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang uang panai’ di Desa Embonatana kab. Luwu Utara. Dalam penelitain ini, penulis merumuskan dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana gambaran tradisi Uang Panai’ di masyarakat Seko, Desa Embonatana? 2) Bagaimana pandangan masyarakat Seko, Desa Embonatana Kebupaten Luwu Utara Terkait Uang panai’? Metode penelitian ini menggunakan studi lapangan dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dari data primer yaitu informasi dalam masyarakat Desa Embonatana dan dari buku-buku fikih, sedangkan data skunder yaitu buku, jurnal, makalah, artikel-artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: 1) pandangan masyarakat tentang uang panai tetap diberlakukan dalam prosesi pelamaran calon pengantin Wanita sebagai salah satu warisan budaya dan tradisi di Sulawesi selatan, namun tetap dalam koridor memberi kamudahan dan keringanan kepada pihak laki-laki. 2) Adapun tradsi uang panai’ di Desa Embonatana Nampak bahwa persoalan uang panai’ dalam pernikan bukanlah hal yang dapat menjadi bobot menakutkan bagi pihak -pihak yang ingin menikah, sebagaimana yang ada pada daerah-daerah lain di Sulawesi selatan. Akan tetapi, masyarakat desa Embonatana memberikan jalan keluar dan keringan dalam hal uang panai’ tersebut. Kata kunci : Pandangan, Masyarakat, uang panai

PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENERAPAN RETORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS SUPARNO PENCURI MOTOR UNTUK BERJUALAN PENTOL) Gayatri, Annisa Zerlina Cindy
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21640

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran psikologi hukum dalam proses penyelesaian perkara secara Restoratice Justice dengan berfokus kepada kasus suparno yang mencuri sepeda motor untuk berjualan pentol. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menggambarkan bahwa psikologi hukum sangat penting dalam penyelesaian perkara secara restorative justice. Psikologi hukum dapat memahami kondisi pelaku dan korban. Selain itu, psikologi hukum juga berguna untuk memberikan rehabilitasi kepada pelaku sesuai dengan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan memberikan pemulihan atas tekanan mental yang dialami korban. Rehabilitas terhadap pelaku sangat penting agar pelaku tidak melakukan tindak pidana kembali. Kasus Suparno merupakan kasus yang dilatarbelakangi oleh ekonomi. Suparno melakukan pencurian sepeda motor untuk digunakan berjualan pentol guna menafkahi istri dan anaknya. Kasus suparno diselesaikan melalui restorative justice dengan bantuan psikologi hukum yang memberikan pemahaman latar belakang pelaku melakukan tindak pidana.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA