Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
580 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 6 No. 4 (2024)"
:
580 Documents
clear
<![CDATA[Application of Restorative Justice Principles in Judges' Considerations in Decisions to Release from All Legal Charges (Decision Case Study Number: 28/Pid.B/2022/PN.LBB) ]]>
<![CDATA[Permana, Yondra]]>;
<![CDATA[Yoserwan, Yoserwan]]>;
<![CDATA[Elvandari, Siska]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2197
<![CDATA[This research aims to examine and analyze the application of the principles of restorative justice to judges' considerations in decisions to release all legal claims (case study decision number:28/Pid.B/2022/PN.LBB). This research uses the method normative juridical, while the approach used in this research is a statutory approach , then the data is analyzed using qualitative descriptive research analysis methods. The results of this research are : 1) Application of restorative justice in Decision No.28/Pid.B/2022/PN.Lbb, where the judge handed down a decision to release all legal charges against Defendant Dedi on charges of theft. 2) In terms of implementing the principles of Restorative Justice This is an obstacle to the implementation of restorative justice, including in very serious violations, the difficulty in creating public trust in the implementation of restorative justice in serious cases. Apart from that, the reasons for recidivist actions by perpetrators after undergoing a restorative justice process raise questions from the public if they have to repeat the process several times against the same perpetrator.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi dan Praktik Terkini di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fifa Kholiza, Ummu]]>;
<![CDATA[Alya Shafira Mulyandhani, Baiq]]>;
<![CDATA[Achmada Arifah Mustafa, Milla]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2198
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam konteks investasi langsung di Indonesia. Investasi langsung, yang melibatkan penanaman modal secara langsung pada aset seperti perusahaan, proyek infrastruktur, atau properti, telah menjadi instrumen utama dalam menyalurkan modal dan meraih keuntungan di Indonesia. Namun, investasi ini menghadapi berbagai risiko dan tantangan, yang membuat perlindungan hukum menjadi aspek penting. Penelitian ini menganalisis regulasi dan praktik terkini yang terkait dengan investasi langsung, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang cara meningkatkan perlindungan hukum bagi investor di Indonesia guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis dokumen terkait, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penegakan hukum, transparansi pasar, edukasi kepada investor, serta dialog antara pemangku kepentingan adalah langkah-langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor​.]]>
<![CDATA[Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus) dalam Permohonan PT Musica Studios Terhadap Undang-Undang Hak Cipta (PUTUSAN MK No. 63/PUU-XIX/2021) ]]>
<![CDATA[Al Ajib, Hanny]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2199
<![CDATA[Dalam putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021 terkait permohonan uji materil UUHC yang diajukan oleh PT. Musica Studio, membahas tentang Perjanjian Flat Pay Sempurna yang disebut melanggar Asas Kebebasan Berkontrak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus) dalam gugatan PT Musica Studios terhadap Undang-Undang Hak Cipta, serta apa pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi gugatan tersebut. Sedangkan kerangka teori penelitian terdiri dari asas kebebasan berkontrak dan pembatasannya, Perjanjian Flat Pay Sempurna dalam konteks Royalti Musik, UUHC dan Perlindungan HAKI, dan Putusan PT. Musica Studio berisi pertimbangan hukum. Metode Penelitian yaitu yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus putusan MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Asas Kebebasan Berkontrak memiliki sifat tidak mutlak sehingga peran penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menganalisa keadaan pihak-pihak perjanjian yang sering terjadi ketidak seimbangan kekuatan. Dengan diamandemennya UUHC menjadi dihilangkannya sistem Flat Pay Sempurna dan memberikan kembali hak cipta kepada pencipta karya mendorong motivasi seniman dan kreator untuk berinovasi sebab perlindungannya terjamin oleh negara.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Nursafitri, Kharisma]]>;
<![CDATA[Danil, Elwi]]>;
<![CDATA[Yoserwan, Yoserwan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2200
<![CDATA[Pengaturan tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, terkait dengan istilah saksi pelapor, terdapat istilah Whistleblower. Secara umum Whistleblower adalah orang-orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, kejahatan, mal-administrasi maupun korupsi dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja. Para whistleblower ini takut untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi karena rentan akan intimidasi dan ancaman. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan koordinasi.]]>
<![CDATA[Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa Berat Berkaitan dengan Proses Peradilan Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Gutama, Therry]]>;
<![CDATA[Sabri, Fadillah]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2201
<![CDATA[Tidak pernah dimintanya pertanggungjawaban atau sikap/perilaku orang gila. Akan tetapi dalam penegakan hukum juga menimbulkan suatu permasalahan hukum tersendiri terutama berkaitan dengan tujuan penegakan hukum itu, sehingga penegakan hukum memiliki kesulitan dalam menghadapi sikap dan perilaku orang gila. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama Penyidik tidak dapat menghentikan Penyidikan terhadap Pelaku yang terganggu jiwanya pada proses penyidikan, sehingga dengan demikian proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan Pasal 44 ayat (3) yang menyatakan : Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Kedua Ketua Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Penetapan/putusan terhadap terdakwa yang terganggu jiwa, berdasarkan kewenangan kejaksaan sebagai dominus litis atau jaksa sebagai posisi sentral dapat atau tidak melimpahkan suatu perkara ke pengadilan sekaligus sebagai pelaksana putusan hakim atau eksekutor, maka hal tersebut berdasarkan asas peradilan cepat, biaya ringan dan efektif, maka kejaksaan dapat memintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar pelaku yang terganggu jiwanya yang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka tindakan yang akan diberikan kepada pelaku gangguan jiwa berat sesuai dengan norma pasal 44 ayat (3) KUHP yang harus dilaksanakan.]]>
<![CDATA[Strategi Pemecahan Masalah Usaha Perikanan Purse Seine Pelagis Kecil di Kota Pangkalpinang Menyikapi Peraturan Pemisahan Kewenangan Wilayah dan Jalur Penangkapan Ikan ]]>
<![CDATA[Taj, Kemal]]>;
<![CDATA[Puspitasari Sudarmo, Agnes]]>;
<![CDATA[Noviyanti, Rinda]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2202
<![CDATA[The purpose of this study is to recommend a strategic solution to the central government for small pelagic purse seine fishery business in Pangkalpinang City in response to the regulation on the separation of authority of areas and fishing routes, namely PERMEN-KP RI Number 18 of 2021. Participants in this study are small pelagic purse seine business actors in Pangkalpinang City. The method used is a qualitative descriptive method. Data collection with direct observation and in-depth interviews. The data was analyzed by qualitative analysis and SWOT analysis. The results of the study show that the implementation of PERMEN-KP RI Number 18 of 2021 on the small pelagic purse seine fishery business in Pangkalpinang City has not gone well. Only 13% of small pelagic purse seine business actors in Pangkalpinang City have implemented the policy. Strategies to solve the problem of small pelagic purse seine fishery business in Pangkalpinang City include optimizing the implementation of the PERMEN-KP RI Number 18 of 2021 policies for fishermen to support government policies; optimizing the authority of the central government and local governments in regulating the sustainability of the fishery business; improving human resources, infrastructure, and supporting facilities and infrastructure; conducting socialization and awareness more intensively and specifically to small pelagic purse seine business actors about the importance of implementing PERMEN-KP RI Number 18 of 2021; the existence of subsidies from the central government as policymakers related to the consequences of licensing migration requirements; prioritizing sustainable local fisheries by paying attention to the conditions of certain water areas; increasing supervision by prioritizing guidance to fishermen; making special rules related to procedures withdrawal of 5% PNBP so as not to burden fishermen; the need for a review of licensing migration policies to the central government by prioritizing the interests of fishermen; as well as increasing coordination and synergy between the central government and regional agencies and related stakeholders so that the implementation of the PERMEN-KP RI Number 18 of 2021 policy can run well.]]>
<![CDATA[Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Kampus Universitas Negeri Padang di Kabupaten Padang Pariaman ]]>
<![CDATA[Suti Rahmi, Aidhil]]>;
<![CDATA[Warman, Kurnia]]>;
<![CDATA[Marjon, Dahlil]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2203
<![CDATA[Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dalam bentuk luasnya wilayah kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu selaku anugerah Tuhan, selayaknyalah tanah tersebut digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pandangan sederhana tersebut berangkat dari luasnya wilayah Indonesia yang tersebar dari berbagai pulau-pulau yang ada. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berawal dari adanya rencana pengembangan Kampus UNP yang rencananya akan dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Rencana tersebut ditandai dengan surat permohonan dari Rektor UNP kepada Bupati Padang Pariaman melalui surat Nomor: 1784/UN35/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Pendidikan. Sebagaimana dalam pokok surat yang berisi adanya permohonan dari pihak UNP sebagai Institusi Pendidikan yang memerlukan tanah untuk pengambangan Kampus UNP yang berada di luar Kota Padang tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Tetapi kemudian muncul permasalahan dalam proses hibah tanahnya, dikarenakan tanah tersebut adalah tanah aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan telah tercatat sebagai aset dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka tentu bagaimana kemudian peralihan terhadap aset daerah tersebut apakah diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman atau tidak. Serta permasalahan klasik yang sering terjadi yaitu terhadap penaganan dampak sosial kemasyarakatan. Adanya aktifitas pendudukan tanah oleh masyarakat baik secara ilegal maupun legal diatas bidang tanah yang akan dibangun oleh Kampus UNP juga perlu mendapat perhatian khusus, muaranya adalah berupa pendataan dan pemberian ganti kerugian terhadap tanaman maupun objek lain diatas bidang tanah tersebut. Upaya pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat tersebut, tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan oleh pihak Kampus UNP. Ada upaya atau tahapan yang harus dilalui dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemberian ganti kerugian tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.]]>
<![CDATA[Penyelenggara Magang Calon Notaris Sebagai Kewajiban Notaris di Kota Padang ]]>
<![CDATA[Arief Wicaksana, Tegar]]>;
<![CDATA[Warman, Kurnia]]>;
<![CDATA[Rosari, Anton]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2204
<![CDATA[Notaris berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI mempunyai institusi pengawasan melalui Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Notaris berfungsi mengontrol terlaksananya kode etik di lapangan yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Pratek magang calon Notaris di kota Padang?; 2) Bagaimana Pengawasan terhadap Kewajiban Notaris Dalam Pelaksanaan Magang Calon Notaris di Kota Padang?; 3) Bagaimana Sangsi Terhadap Notaris yang tidak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penyelengaraan magang calon notaris di kota Padang?. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris: 1) Belum semua notaris melaksanakan sebagaimana yang di perintahkan oleh Undang undang jabatan notaris tentang kewajiban notaris dalam menerima magang calon notaris, karna adanya peraturan tempat magang harus pada kantor notaris yang telah mempunyai masa jabatan selama lima tahun. 2) Koordinasi organisasi dengan notaris yang ada di kota padang belum terjalin sebagaimana mestinya, karna tidak adanya suatu lembaga magang yang jelas Dewan Kehormatan INI Daerah Kota Padang dan Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dalam penegakan Kode Etik belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. 3) Tidak adanya aturan yang jelas mengenai sangsi bagi Notaris yang belum menjalankan kewajiban dalam penyelengaraan magang calon Notaris di Kota Padang.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang ]]>
<![CDATA[Petrolika, Petrolika]]>;
<![CDATA[Fendri, Azmi]]>;
<![CDATA[Hasbi, Hasbi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2205
<![CDATA[Penelitian ini meneliti pendaftaran tanah sebagai barang milik daerah di Kota Padang, yang merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Pendaftaran ini didasarkan pada beberapa peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, dan Peraturan Wali Kota Padang No. 10 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, pelaksanaan, dan akibat hukum dari tidak dilakukannya pendaftaran tanah milik daerah di Kantor Pertanahan Kota Padang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan fokus pada hukum dan pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah belum sepenuhnya dilakukan dan terdapat hambatan seperti masalah administrasi, kurangnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Administrasi yang baik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.]]>
<![CDATA[Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB) ]]>
<![CDATA[Sandra, Lulu]]>;
<![CDATA[Hidayat, Yusuf]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2207
<![CDATA[Penelitian ini membahas pengakuan royalti lagu sebagai harta bersama dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun Teguh Putra di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kasus ini menyoroti isu hak kekayaan intelektual yang jarang dibahas dalam konteks perceraian, khususnya mengenai royalti dari lagu-lagu yang diciptakan selama masa perkawinan. Penelitian ini mengkaji bagaimana royalti diakui sebagai bagian dari harta gono-gini menurut hukum Islam dan meneliti dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam keputusan tersebut. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum dan prinsip-prinsip Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, royalti yang didapatkan selama masa perkawinan dapat dianggap sebagai harta bersama karena mencerminkan kontribusi kolektif dalam rumah tangga. Putusan hakim yang membagi 50% dari pendapatan bersih royalti sebagai harta bersama mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta, serta penyesuaian hukum Islam terhadap dinamika modern. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang hak kekayaan intelektual dalam konteks perceraian, penyempurnaan regulasi terkait, serta penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak keputusan pengadilan terhadap kasus serupa di masa depan.]]>
