cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2024)" : 33 Documents clear
Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Kurdi, Kurdi; Mazjah, Ibnu
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2355

Abstract

Penelitian ini mengkaji keberadaan hukum adat sebagai representasi sistem hukum asli Indonesia serta kesesuaiannya dengan reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hukum adat dipandang sebagai pilar yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus diakui secara konstitusional sebagai bagian penting dari kerangka hukum nasional. Penelitian ini juga membahas upaya modernisasi hukum pidana yang tetap mengakomodasi nilai-nilai hukum asli bangsa, termasuk prinsip-prinsip hukum adat, nilai agama, dan tradisi lokal, guna menciptakan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum adat dalam konteks hukum nasional dan tantangan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum pidana modern, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya Indonesia.
Aspek Hukum Penerapan Pergub Bali Nomer 1 Tahun 2020 Terhadap Legalisasi Arak Bali Bagi Masyarakat EL Aisy, Nandina; Jaya Wardana, Dodi
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2356

Abstract

Penulisan Artikel ini membahas pengaturan hukum terkait legalisasi arak bagi masyarakat Bali, dengan penekanan pada sejarah, budaya, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020. Sejarah panjang minuman beralkohol, khususnya arak dan tuak di Bali, menunjukkan kedalaman hubungan antara minuman ini dan tradisi masyarakat lokal. Meskipun legalisasi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para perajin, praktik penjualan dan peredaran arak sering kali masih dilakukan secara ilegal, dengan campuran yang tidak sesuai dan tanpa izin resmi. Konsumsi berlebihan minuman beralkohol juga memicu berbagai masalah sosial, seperti peningkatan angka kejahatan dan gangguan ketertiban. Dalam konteks ini, pentingnya peran pemerintah dalam pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatur peredaran minuman beralkohol. Artikel ini juga menyoroti perlunya undang-undang khusus yang mengatur peredaran minuman beralkohol, agar ada landasan hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara pelestarian budaya dan pengendalian konsumsi minuman beralkohol untuk kesejahteraan masyarakat Bali.
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Notaris Lain Yang Telah Meninggal Dunia Apriliani, Karen; Handayani Ridwan, Fully
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2357

Abstract

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang termasuk dalam kategori arsip Negara. Notaris wajib menjaga dan merawat protokol tersebut sampai tidak lagi melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Protokol Notaris pada waktu Notaris yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Umum akan beralih kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris Penerima Protokol diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan kewajiban menjaga dan merawat Protokol Notaris yang dalam pembahasan jurnal ini Notaris yang telah meninggal dunia. Secara otomatis, Notaris Penerima Protokol menjadi bertanggung jawab juga atas penerbitan protokol yang baru. Akan tetapi permasalahan muncul apabila terdapat permasalahan terhadap isi dari Protokol Notaris yang sudah meninggal dunia. Metode yang digunakan dalam pembahasan jurnal ini adalah doktrinal dengan menganalisa sumber hukum yang hidup di masyarakat. Temuan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang relevan kurang mengatur mengenai seberapa jauh seorang Notaris Penerima protokol ini bertanggung jawab atas protokol yang diterimanya. Yang dimana menyebabkan Notaris Penerima protokol tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat permasalahan dari isi Protokol Notaris dari Notaris lain yang sudah meninggal dunia. Yang pada simpulannya Notaris Penerima tersebut tidak harus bertanggung jawab atas isi penerbitan protokol yang telah lama terbit. Notaris Penerima tersebut hanya bertanggung jawab sampai dengan menjaga dan merawat protokol agar tidak rusak dan/atau hilang.
Perlindungan Hukum Notaris Atas Kelalaian Pegawainya Terkait Pemberian Sertipikat Kepada Pihak Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) Putri Elisabet Siburian, Ernawaty; Dewi, R. Ismala
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2358

Abstract

Penyerahan sertipikat milik klien notaris seharusnya diberikan kepada klien dengan sepengetahuan notaris terkait. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat dan terlaksananya kewenangan dan kewajiban seorang notaris sebagaimana diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Namun demikian di dalam praktik ditemukan kasus dimana sertipikat milik klien notaris diberikan kepada pihak lain oleh pegawai kantor notaris. Sehingga dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah tanggung jawab hukum notaris terhadap kelalaian pegawai kantornya dalam memberikan sertipikat kepada pihak lain dan bentuk pelindungan hukum yang diberikan kepada notaris yang dirugikan akibat kelalaian pegawainya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris harus bertanggung jawab dalam ranah hukum perdata secara tanggung renteng. Tanggung jawab tersebut dalam bentuk pemberian biaya dan ganti rugi yang timbul akibat kelalaian dari pegawai kantornya. Di sisi lain perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris yang dirugikan terhadap kelalaian pegawainya adalah dengan mengambil tindakan pemutusan hubungan kerja. Selain itu perlindungan dalam bidang hukum perdata kepada notaris dapat diberikan dalam bentuk ganti rugi oleh pegawai atas kelalaian yang ditimbulkannya. Sedangkan perlindungan dalam bidang hukum pidana dapat diberikan kepada notaris apabila ada kelalaian pegawai kantor notaris yang mengandung unsur pidana, dan notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Keabsahan Perkawinan Penganut Penghayat Kepercayaan Serta Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Chandra, Shyerla; Laksmi Anindita, Sri
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2359

Abstract

Banyaknya keberagaman di Indonesia berupa keberagaman adat dan budaya menimbulkan lahirnya berbagai kepercayaan, setiap masyarakat dibebaskan memeluk agama dan kepercayaan baik yang telah diakui maupun belum diakui. Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah adanya perkawinan berdasarkan penghayat kepercayaan. Dasar dari penelitian ini adalah bagaimana status perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan berdasarkan hukum Indonesia serta status anak yang lahir dari perkawinan penghayat kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undang dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan hukum perkawinan, masyarakat penghayat kepercayaan serta status anak hasil perkawinan. Status perkawinan masyarakat yang melangsungkan perkawinan penghayat kepercayaan berdasarkan hukum Indonesia adalah sah apabila seluruh prosedur telah sesuai dan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaannya. Anak yang lahir dari pasangan suami istri Penganut Penghayat Kepercayaan adalah anak sah sepanjang lahir dari perkawinan yang sah menurut kepercayaan dan hukum Indonesia.
Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Munsyifah, Abidah
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2360

Abstract

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing serta dicatatkan sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat secara resmi untuk memperoleh status sah menurut hukum negara. Pernikahan di Indonesia melibatkan prinsip pencatatan yang berkaitan dengan keabsahan suatu pernikahan. Ini berarti bahwa selain mematuhi ketentuan dari masing-masing hukum agama atau kepercayaan, pencatatan juga merupakan syarat untuk diakui sahnya sebuah pernikahan. Praktik perkawinan dibawah tangan tanpa pencatatan secara hukum masih terjadi di lingkungan sosial masyarakat, sehingga menimbulkan keabsahan mengenai perkawinan serta akibat hukum yang signifikan bagi para pelaku perkawinan tersebut. Apabila ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi maka keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga menimbulkan akibat hukum Perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum, istri tidak diakui sebagai istri yang sah, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki status yang dianggap tidak sah.
Analisis Perlindungan Hukum Untuk Pelapor dan Saksi Dalam Kejahatan Pencucian Uang Perspektif Hukum Positif dan Hukum FIQH Hasbi, Mhd.; Dhobit Azhary Lubis, Muhammad
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2361

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif hukum positif dan hukum Islam (fiqh). Pencucian uang, yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal, memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan negara. Dalam proses penegakan hukum, pelapor dan saksi berperan penting dalam mengungkap jaringan kejahatan. Namun, mereka sering menghadapi risiko ancaman dan intimidasi yang menghambat keberanian mereka untuk memberikan informasi. Di Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur berbagai mekanisme perlindungan bagi pelapor dan saksi, termasuk perlindungan fisik, identitas, dan dukungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam perlindungan saksi dan pelapor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun regulasi telah menyediakan perlindungan yang memadai, terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak pelapor dan saksi. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi peran LPSK agar lebih proaktif, pembaharuan dalam KUHAP untuk pengaturan perlindungan identitas, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung perlindungan saksi dan pelapor. Sinergi antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan keadilan diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif, aman, dan terpercaya dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.
Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Atas Tindakan Pemalsuan Akta Yang Diperintahkan Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg) Dwi Prastika, Vira
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2362

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan minimnya perlindungan hukum bagi karyawan notaris. Persoalan tersebut mulai dari kekosongan hukum perlindungan karyawan notaris hingga pemidanaan karyawan notaris yang dipandang mempunyai kewenangan seperti notaris. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg. Permasalahan yang dikaji yaitu, pertama, bagaimana hubungan hukum antara karyawan notaris dengan notaris dalam pembuatan akta? Kedua, bagaimana perlindungan hukum karyawan notaris atas tindakan pemalsuan akta yang diperintahkan notaris? Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjalin antara karyawan notaris dengan notaris ialah hubungan kerja yang bersifat subordinasi dan di dalamnya terdapat unsur “perintah”. Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris atas tindakan pemalsuan akta atas perintah notaris dalam Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg dilakukan dengan cara: (i) menegaskan kedudukan dan hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris; (ii) mempertimbangkan unsur “perintah” dalam menjatuhkan sanksi bagi karyawan notaris yang disuruh melakukan pemalsuan akta oleh notaris; (iii) dan melibatkan LPSK.
Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Akta Notaris Atas Hak Waris Anak di Luar Nikah Evely Putri Santoso, Shanandra
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2363

Abstract

Anak yang lahir di luar nikah pada dasarnya membutuhkan pengakuan yang sah guna memberi kepastian hukum hubungan keperdataan dengan ayah maupun ibunya. Hal tersebut juga akan berkaibat hukum dalam hak waris utamanya dari sisi ayah. Salah satu upaya untuk memberi kepastian dan perlindungan anak di luar nikah atas hak waris ialah melalui akta notaris. Sayangnya, dalam hukum positif Indonesia, hal tersebut belum diakomodir secara khusus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap anak di luar nikah mengalami perkembangan mulai dari hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, dapat diakui melalui pernikahan orang tua kecuali bagi anak zina dan anak zumbang hingga dapat diakui secara hukum melalui pembuktian secara biologis. Pengakuan terhadap anak di luar nikah tersebut mempengaruhi perolehan hak waris dari anak yang bersangkutan. Dalam hal ini, akta notaris dapat menjadi kekuatan pembuktian bagi anak di luar nikah atas pengaturan waris. Kekuatan pembuktian tersebut tentu memperhatikan pembuatannya yang berlandaskan pada pernyataan waris dan dokumen pengakuan anak di luar nikah yang dituangkan dalam surat keterangan waris.
Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Terhadap Perselisihan Suara Pada Pilkades di Desa Simangambat Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan PTUN No.43/G/2023/PTUN.MDN) Akbar Matondang, Ilham; Ramadani
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2364

Abstract

Dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades) tidak lepas dari permasalahan yang sering terjadi yakni perselisihan pada jumlah suara masing-masing calon kepala desa. Tujuannya untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan peradilan tata usaha negara nomor 43/G/2023/PTUN.MDN serta ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni meneliti dan menganalisis secara langsung sebagai sumber data primer serta menganalisis buku, jurnal, artikel ilmiah, berita, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang ada sebagai sumber data skunder. Pada saat penghitungan suara panitia pemilihan kepala desa simangambat tidak memperlihatkan surat suara yang dinyatakan batal kepada para saksi yang ternyata tercoblos pada empat titik secara vertikal dan seharusnya sah sehingga atas tindakan ini telah melanggar kostitusi. Dapat disimpukan atas penjelasan tersebut bahwa surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan terkait pengangkatan kepala desa didesa simangambat berdasarkan putusan PTUN nomor 43/G/2023/PTUN.MDN dinyatakan batal dan dicabut karena tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Adapun perspektif siyasah dusturiyah terkait lembaga PTUN dan al-mazhalim mempunyai kedudukan yang sama. Tetapi keputusan Bupati Tapanli Selatan dinilai tidak sejalan dengan prinsip dan asas-asas yang ada dalam fiqih siyasah yaitu asas amanah dan asas keadilan.

Page 2 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue