cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,862 Documents
 361   362   363   364   365 
Desentralisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Upaya Pemberantasan Rokok Tanpa Cukai Budiman, Muhammad Raihan; Dziki Zainal Arifin, Muhammad; Fatulloh, Yunus; Hendra, Hendra
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2121

Abstract

Increasing tobacco control has been mandated as part of Indonesia's 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), because Indonesia is currently one of the countries with the highest prevalence of smoking. On the other hand, Indonesia's position as one of the largest tobacco producers requires an appropriate reduction strategy, particularly in relation to the illicit tobacco trade. Therefore, a solid and sufficient intrasectoral collaboration strategy needs to be identified. Malang Regency was chosen as the focus area in this study to study collaborative governance policies between the central and local governments in the form of decentralization in order to provide coping strategies in combating the illegal tobacco trade.
Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan Simbolon, Elia Bastian; Zico Ricardo Aritonang
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2122

Abstract

Parkir merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat, terlebih parkir sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya dalam hal trasportasi atau berkendara. Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan serta menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah kota medan. Pada beberapa kasus, oknum lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan berupa keuntungan. oknum pengendara juga sering menyalahgunakan lahan kosong sebagai tempat parkir dengan beberapa alasan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik library search yang dimana adalah mencari bahan-bahan hukum berupa, peraturan perundang-undangan dan kajian terdahulu berupa jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, jika pengguna kendaraan kedapatan melanggar sesuai ketentuan yang berlaku, maka Oknum pelaku pengendara yang melakukan parkir liar akan dikenakan sanksi seperti yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor Medan Nomor 70 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, Dan Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan yang menjadi Peraturan pelaksana dari pasal 120 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016. Kedua, Apabila pungutan liar itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau paksa, maka oknum tersebut dapat dijerat dengan pasal pemerasan dan ancaman yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar, kurangnya lahan atau fasilitas parkir, rendahnya kesadaran, mahalnya biaya parkir dan kebijakan. Dengan demikian hendaknya aparat penegak hukum yang bertugas dapat lebih tegas dalam mengefektifkan penerapan larangan parkir liar di kawasan kota medan. Masyarakat pengguna jalan hendaknya menaati terhadap peraturan yang berlaku.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Asuransi Kerugian Sartika, Dede Dewi; Saleh, Mohammad
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2123

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai proses nasabah dalam pengajuan klaim terhadap perusahaan asuransi dan perlindungan hukum terhadap nasabah jika dalam proses pengajuan klaim terjadi penolakan dari pihak perusahaan asuransi, memberikan gambarandan langkah-langkah apa saja yang dilakukan nasbah jika mendapatkan resiko kerugian atas kendaraan yang dimilikinya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan seperti kesalahpahaman nasabah ataupun pihak perusahaan asuransi, karena dalam pelaksanaan di lapangan banyak nasbah yang belum mengetahui banyak apa yang harus dilakukian jika resiko terjadi dan langkah apa yang harus dilakukan jika nasabah merasa dirugikan. Masih banyak masyarakat yanb belum memahami pentingnya asuransi dalam meminimalisir kerugian akibat terjadi resiko dengan kendaraan bermotor, sebagian masyarakat asuransi masih menjadi hal yang merugikan dan proses yang berbelit-belit.
Perlindungan Hukum dalam Equity Crowdfunding: Analisis Terhadap Peran Penerbit, Pemodal, Penyelenggara Khatimah, Husnul
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2124

Abstract

Crowdfunding services through stock offerings are one of the investment options in the community where this implementation helps companies that need capital to obtain capital for the development of the company and have more funds for the utilization of company productivity through an intermediary called the implementation of crowdfunding services. Risks in every business implementation must be a concern and issues regarding protection for related parties are an important factor in supporting business continuity for trust. To maintain public trust, the protection of consumers in the financial services sector is regulated, which regulates the protection of investor funds, the organizer who manages investor funds and distributes them to issuers has an important role in equity crowdfunding so that the responsibilities are also heavy, this is regulated in OJK regulations.
Pertanggungjawaban Tentang Streamer Game Yang Mempromosikan Situs Slot Judi Online Saat Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Pidana Tegar Charisma, Christian Alam; Septianita, Hesti
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2125

Abstract

This research was motivated by game streamers who promoted online gambling slot sites during live streaming regarding saweran acceptance. This is because technology is increasingly advanced, especially social media, which not only has positive impacts, but negative impacts as well. This research uses a normative juridical method which uses the main source of secondary data through reviewing library materials including primary, secondary and tertiary legal materials. The data obtained was analyzed descriptively qualitatively. From the results of the discussion it can be concluded that Indonesia has gambling criminal regulations, such as the old Criminal Code Articles 303 and Article 542 which were later passed by Law Number 7 of 1974 changing the punishment in Article 303 and changing the mention of Article 542 to 303 bis, as well as Government Regulation Number 9 1981 concerning the implementation of gambling control and in Article 426, Article 427 of the new Criminal Code which will come into effect in 2026. Online gambling is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and its amendments. In terms of disseminating information, broadcast content is prohibited from containing gambling as stated in Article 27 of the ITE Law via internet-based electronic media. With the provisions, game streamers who are proven to be promoting online gambling and ordering their viewers to take part in gambling games in accordance with Article 55 of the Criminal Code can be held accountable with criminal sanctions in Article 45 paragraph (3) of the second amendment to the ITE Law with a heavier criminal threat than the previous provisions.
Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Sulis Setyowati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2126

Abstract

Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia lebih sesuai menggunakan mekanisme diversi untuk mencapai tujuan hukum, melalui pendekatan sebagai landasan aplikatifnya. Namun, pendekatan ini tidak menjamin anak bebas dari pidana penjara. Jika diversi tidak berhasil, maka perkara akan naik ke pengadilan. Diharapkan, baik kesepakatan diversi yang tidak berhasil, gagal sejak awal ataupun tidak dilaksanakan, semangat dan roh tetap harus tercermin dalam putusan hakim anak agar memenuhi asas dan tujuan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah problematika penerapan diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak? 2) Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum agar penerapan diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dapat mewujudkan keadilan restoratif? Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari kajian penelitian ini adalah: pertama, penyelesaian perkara dengan jalan restorative justice juga mengubah cara pandang aparat penegak hukum dari mempertahankan dan berdiri pada pedoman penegakan hukum dengan harus mempertimbangkan humanisme sesuai dengan hati nurani. Kedua, Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Direksi Pada Kegagalan Pengelolaan Investasi PT. ASABRI Isnaini, Maulida; Sunarmi; Siregar, Mahmul; Lisa Andriati, Syarifah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2128

Abstract

The law gives great authority to directors so that directors have freedom in running the company in order to achieve the company's goals and objectives. For this reason, when running a company, directors are required to always be careful in making decisions. The principle of prudence is part of the board of directors' fiduciary duty which must be implemented by every member of the board of directors. This research is aimed at analyzing the limits of prudence of insurance company directors in placing investments in company funds, as well as the legal consequences and responsibilities of company directors for violating the precautionary principle by making the case of PT. ASABRI as an object of study. This research is descriptive normative legal research with a statutory approach and a case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials collected using literature study techniques and analyzed using qualitative analysis methods. The results of this research found and concluded that legislation does not regulate in detail the limits of the prudential principle of directors in managing investments. However, directors are required to prepare an investment management plan that reflects investment policies and strategies, through a careful and accountable risk analysis and feasibility study process. In the case of the decision of the directors of PT. ASABRI which resulted in losses to PT. ASABRI, can be qualified as an unlawful act because it violates the precautionary principle, which is indicated by the actions of the directors who knew and approved the placement of PT investment funds. ASABRI in a number of companies without going through a risk analysis process and feasibility study. As a result of this violation of the precautionary principle, the directors of PT. ASABRI is personally and jointly responsible for the company's losses.
Formulasi Kebijakan Perubahan Masa Berlaku Paspor Biasa dari 5 (Lima) Tahun Menjadi (10 Tahun) Masa Berlaku Paspor Biasa (Studi Kasus Pengambilan Kebijakan di Direktorat Jenderal Imigrasi) Hata Galih, Renra; Riau, Dwi Putranto; Rulinawaty, Rulinawaty
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2129

Abstract

This research aims to investigate the Directorate General of Immigration's policy formulation regarding the change in passport validity period from 5 years to 10 years, focusing on aspects of agenda setting, policy formulation, implementation, and evaluation. The research method uses a qualitative approach with a case study as the main method, collecting data through observation, in-depth interviews, and documentation from the Directorate General of Immigration for five months. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive method. The results show that policy formulation involves the stages of agenda setting to identify problems, policy formulation with in-depth analysis, and the implementation process involving the preparation of action plans and public socialization. A thorough evaluation is conducted to measure the success and impact of the policy, including community compliance and system performance evaluation. The conclusion of this study is that the Directorate General of Immigration's policy formulation process regarding changes in passport validity period demonstrates a strong commitment to transparency, public participation, and policy effectiveness. Nonetheless, the evaluation also identified challenges related to the security and economic impact of the policy. The recommendation for future research is to strengthen the analysis with a quantitative approach for higher validity.
Efektifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex) Ketut Astawa; Imam Budi Santoso; Tri Setiady; Embang Herlambang; Alin Kosasih
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2130

Abstract

In this case, Doni Salmanan was reported for the Quotex platform trading fraud case on february 3 2022. Doni Salmanan was reported to the Police Criminal Investigation Unit on suspicion of fraudulent investments. The report on Doni Salmanan is registered in the police report (LP) number LP: B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI. LP was made on February 3 2022 by the reporter with the initials RA. The research uses a normative method which focuses on the study of legal principles. We focus on how the OJK institution monitors the implementation of P2P lending in Indonesia and analyzes legal problems, with the emergence of illegal P2P lending practices which are legally detrimental to consumers. From the analysis above, it can be concluded that the OJK's role in handling fraudulent investment cases in Indonesia has a significant influence, but there are several factors that can influence its effectiveness. The Quotex fraudulent investment case carried out by Doni Salmanan shows that state institutions that have the authority to supervise do not carry out their functions thoroughly, which has led to many fraudulent investment cases occurring in Indonesia. OJK must be able to carry out its role as a preventive measure for the many cases of fraudulent investment in Indonesia.
Studi Komparatif Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Pratama, Fadhli Nur; Ana Silviana
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2131

Abstract

This research aims to analyze and compare the roles of notaries and land deed officials in making sale and purchase deeds, as well as identify problems and challenges faced in practice. This research uses a normative juridical approach method that seeks to synchronize legal provisions against norms, and other legal regulations that have a relationship with the application of legal regulations in the field with literature study data collection techniques. The results show that there is an overlap of authority between notaries and PPATs that can cause confusion in the community in choosing the appropriate service. Differences in procedures and operational standards between these two professions also affect the efficiency and legal certainty in making sale and purchase deeds. In addition, limited public understanding of the role of each profession results in inappropriate service selection and potential legal disputes in the future. Bureaucratic constraints, regulatory changes, and technical land issues are significant challenges faced by notaries and PPATs in carrying out their duties. This research emphasizes the importance of education and socialization regarding the roles and authorities of notaries and PPATs, as well as regulatory reforms to reduce overlapping authorities and improve the efficiency of the sale and purchase deed process. With better understanding and better coordination between notaries, PPATs, and related institutions, it is expected that legal certainty and rights protection in property sale and purchase transactions can be improved.

Page 363 of 387 | Total Record : 3862

 361   362   363   364   365 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue