cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,862 Documents
 380   381   382   383   384 
Implementasi Pembinaan Karier Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Papua Barat Elsye Sanggenafa, Meylanny; Frans Wanma, George
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2369

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi pembinaan karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Papua Barat berdasarkan sistem merit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Fokus penelitian meliputi penerapan sistem merit dalam rekrutmen, seleksi, dan pengembangan karier P3K, serta pengaruh pendidikan tinggi, kapasitas SDM, dan kompetensi dalam menunjang karier mereka. Berbagai tantangan diidentifikasi, seperti keterbatasan akses pendidikan, fasilitas pelatihan yang minim, kondisi geografis yang sulit, dan alokasi anggaran yang terbatas. Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan pembinaan karier melalui program pelatihan terstruktur, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta optimalisasi kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pengembangan karier P3K. Implementasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik di Papua Barat.
Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Anak yang Menjadi Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian Widiansyah, Ridho; Silubun, Siria
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2370

Abstract

Penanganan anak yang berstatus residivis dalam sistem peradilan pidana merupakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Anak yang berulang kali melakukan tindak pidana, khususnya pencurian, sering kali menghadapi hambatan yang berkaitan dengan faktor sosial, keluarga, dan kondisi psikologis yang mempengaruhi proses penyidikan dan peradilan. Artikel ini membahas kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak residivis, termasuk kesulitan dalam mengumpulkan bukti, perbedaan perlakuan dalam hukum anak, serta keterbatasan fasilitas. Selain itu, faktor sosial seperti latar belakang keluarga yang tidak mendukung dan hambatan psikologis pada anak turut memperburuk situasi. Untuk mengatasi hal ini, artikel ini mengusulkan penerapan pendekatan rehabilitatif, penyelesaian melalui diversi, serta kolaborasi dengan lembaga sosial dan psikologis. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga dianggap penting untuk memberikan penanganan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak harus lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman.
Penanganan Perkara Tindak Pidana Perlindungan Terhadap Anak di Wilayah Manokwari Selatan Victor Obinaru, Yohanes; I. R. Hammar, Immanuel
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2371

Abstract

Penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak di wilayah Manokwari Selatan menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas rehabilitasi, maupun faktor sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme penanganan kasus anak, tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, penanganan perkara anak harus mempertimbangkan hak-hak anak dan prinsip rehabilitatif. Namun, di lapangan, masih terdapat kesenjangan dalam kapasitas aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas perlindungan anak, serta stigma sosial yang mempengaruhi proses hukum. Upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembangunan fasilitas rehabilitasi, kampanye kesadaran masyarakat, dan kolaborasi antar lembaga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Manokwari Selatan. Penelitian ini menyarankan peningkatan akses terhadap layanan hukum dan sosial di wilayah terpencil serta perbaikan infrastruktur pendukung untuk mencapai sistem peradilan yang lebih humanis dan rehabilitatif.
Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Kalvin Miosido, Marthinus; Budi Siswani, Carina
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2372

Abstract

Restrukturisasi kredit merupakan mekanisme penting dalam dunia perbankan yang dirancang untuk melindungi kepentingan kreditur dan debitur dalam menghadapi kesulitan finansial. Proses ini melibatkan penyesuaian syarat-syarat kredit, seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu pembayaran, hingga pengurangan pokok utang. Regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan pelaksanaan restrukturisasi secara adil dan transparan. Perlindungan bagi kreditur mencakup pengurangan risiko kerugian dan pemeliharaan kualitas aset, sementara debitur mendapatkan keringanan beban keuangan dan kesempatan untuk melanjutkan usaha. Meskipun terdapat risiko seperti potensi gagal bayar dan konsekuensi hukum, restrukturisasi tetap menjadi solusi efektif dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama jika didukung dengan pengawasan ketat, mediasi yang adil, dan evaluasi yang berkelanjutan.
Implikasi Pengembangan Perumahan Subsidi Terhadap Program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Aini, Atika Rahmadatil; Hasbi, Muhammad; Syam, Misnar; Arben, Ali
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2390

Abstract

Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan kawasan persawahan yang dilindungi oleh Kementerian Agraria melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/Sk-Hk 02.01/XII/2021 berdampak pada pengembang perumahan bersubsidi karena harus menyinkronkan datanya dengan LSD terbaru. Namun, kurangnya verifikasi lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menimbulkan ketidakpastian bagi pengembang dan berpotensi menghambat pembangunan. Adapun temuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Proses penentuan LSD meliputi pemeriksaan, penyesuaian, dan penerapan peta yang selaras dengan kondisi lapangan dan Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman. Pengembang yang telah memiliki status hukum lengkap atas lahan non sawah dapat dikecualikan dari penunjukan LSD setelah mengajukan permohonan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pertanahan dan Ruang di Jakarta. 2. Bagi pemilik lahan non pertanian yang lahannya termasuk dalam LSD, perlindungan hukumnya berupa peninjauan status lahan oleh BPN. Pemilik berhak mendapat ganti kerugian atau restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang dapat berupa uang atau tanah pengganti. 3. Notaris/PPAT berperan dalam otentikasi dokumen, memberikan nasihat hukum, meninjau status tanah, dan menyimpan catatan, serta bekerja sama dengan BPN dan pemerintah daerah untuk memastikan legalitas prosesnya.
Kepatuhan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Ditandatangani oleh Penghadap Secara Bersama-Sama Mainanda, Jenita; Rembrandt; Mannas, Yussy Adelia
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2392

Abstract

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya”.sehingga dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan kepatuhan Notaris dalam membuat akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani akta secara berhadapan di Kabupaten Agam. 2) Bagaimana kedudukan Notaris akta yang dibuat tanpa dibacakan oleh notaris dan tidak dilakukan penandatanganan akta secara bersama-sama oleh para pihak. 3) Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang tidak memenuhi kewajiban pembacaan akta sesuai Undang-Undang Jabatan Notantuk memecahkan permasalahan digunakan pendekatan yuridis empiris dengan data utamanya adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa: 1) penanda tanganan akta notaris yang dilaksanakan tidak di hadapan notaris biasanya terjadi dalam praktik pemberian kredit oleh lembaga perbangkan kepada nasabah sudah lazim menggunakan jasa notaris untuk mengikat para pihak dalam suatu akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris, akta perjanjian kredit antara bank dan nasabah hanya dihadiri dan ditanda tangani oleh nasabah kemudian akta tersebut ditanda tangani oleh nasabah maka akta tersebut dikirim kepada pihak bank untuk ditanda tangani pihak bank. 2) Akta Otentik telah diatur dalam pasal 1868 KUperdata bahwa otentik yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah yang ditentukan dalam Undang-Undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dimana akta tersebut dibuat.sedangkan pasal 1 angkat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan akta notaris yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan Undang-Undang. 3) Dalam Akta otentik dapat ditentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban para pihak menjamin kepastian hukum dan diharap pula dapat dihindari dalam terjadinya sengketa walaupun sengketa tersebut dapat dihindari dalam proses menyelesaian sengketa akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.
Efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara Kaitannya Dengan Eksepsi Lain Selain Eksepsi Kewenangan Pengadilan Diputus Bersama-Sama Dengan Pokok Sengketa Putra, Hendri Darma; Gunawan
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2393

Abstract

Salah satu tahap persidangan di Pengadilan Tata Usaha yaitu tahap pembacaan jawaban tergugat, yang biasanya selain berisi jawaban tentang pokok sengketa, juga berisi tangkisan di luar pokok sengketa yang disebut Eksepsi, berupa eksepsi absolut, eksepsi relatif, dan eksepsi lain. Eksepsi lain selain eksepsi kewenangan Pengadilan menurut Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa. Penerapan ketentuan ini dalam Peradilan Tata Usaha Negara tidak efisien, sehingga membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu membahas efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara kaitannya dengan eksepsi selain eksepsi kewenangan pengadilan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, dan relevansi eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan dengan dismissal process di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif yang menganalisis data sekunder secara yuridis kualitatif. Hasil ini penelitian ini, yakni sebagai berikut: Eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa kaitannya dengan efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah efisien, karena membuang-membuang waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan tidak harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, tetapi dapat diperiksa tersendiri sebelum masuk ke pemeriksaan pokok sengketa sebagaimana halnya eksepsi kewenangan pengadilan, dan relevansi eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan dengan dismissal process di Pengadilan Tata Usaha Negara sangatlah erat, karena hal-hal yang bersifat ekseptif sudah pula diperiksa dalam tahap dismissal process, sehingga apabila gugatan telah lolos dari tahap dismissal process, maka eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan seharusnya tidak relevan lagi diajukan dalam jawaban tergugat, atau apabila masih boleh diajukan eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan, maka eksepsi lain itu langsung diputus oleh hakim dengan putusan sela yang menyatakan eksepsi lain tersebut ditolak, karena gugatan telah lolos dismissal process.
Legalitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Melalui Pola Kolaborasi Pentahelix Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja Winarno, Bayu Ari
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2396

Abstract

Salah satu upaya pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah perdesaan adalah melalui upaya pemanfaatan sumber daya air yang dikelola oleh warga desa. Beberapa desa dinilai memiliki potensi alam berupa melimpahnya sumber daya air yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Pengembangan potensi sumber daya air tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan, namun juga dapat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sehingga warga desa dapat merasakan langsung dampak yang optimal, selain itu dengan menggunakan konsep kolaborasi Pentahelix yaitu melalui kelima unsur yang diantaranya Akademisi, praktisi/bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media yang saling bersinergi diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan nilai jual dari hasil pengelolaan sumber daya air yang tersedia. Terlebih pengaturan BUMDesa yang diatur pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang kemudian dipertegas terkait statusnya pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan peraturan perundang-undangan turunannya sehingga menjadi acuan bahwa BUMDesa dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya air. Pemahaman akan aspek hukum terkait perizinan dan mekanisme pengelolaan perlu diberikan kepada perangkat desa, pengurus BUMDesa dan masyarakat setempat dengan tujuan agar tidak akan terjadi problematika hukum serta menguatkan kolaborasi multipihak melalui konsep Pentahelix.
Kekuatan Hukum Akta Ikrar Wakaf Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Bersengketa Pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman Anafiah, M. Ali; Fendri, Azmi; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2398

Abstract

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan: “harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf”. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa harta benda wakaf wajib diserahkan paling lambat pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf merupakan suatu bukti pernyataan yang mencantumkan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak diteliti yaitu: 1) Bagaimana kekuatan hukum Akta Ikrar Wakaf yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran tanah wakaf, 2) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf yang tanahnya sudah bersertipikat Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman, dan 3) Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pendaftaran tanah wakaf dengan adanya sanggahan pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman.
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Bazlina, Delia; Putra, Adrian Bima; HP, Hasti Octavia
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2407

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan merupakan pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengatur dengan rapi tata cara penetapan dan pengelolaan bertujuan konservasi namun pengaturan tersebut berfokus pada kawasan konservasi dengan sistem zonasi. Adanya kekurangan dalam pengaturan PP 60/2007 menjadi dasar pertimbangan untuk mengubah peraturan pemerintah tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan teori hierarki perundang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk memahami tahapan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan memahami urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP 60/2007. Tahapan pembentukan peraturan pemerintah termasuk peraturan pemerintah tentang perubahan harus melalui 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 dikarenakan masih ada ketentuan yang belum diatur di dalamnya untuk mengakomodir kebutuhan hukum seperti muatan Convention on Biodiversity Conservation (CBD) dan Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang telah diratifikasi dan muatan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Page 382 of 387 | Total Record : 3862

 380   381   382   383   384 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue