cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,862 Documents
 378   379   380   381   382 
Analisis Yuridis Terhadap Robot Trading Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Asriani; Hariansah, Syafri; Zulkifli, M. Aziz
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2348

Abstract

Dunia modern saat ini telah banyak berkembang dalam kehidupan manusia baik di bidang ekonomi juga teknologi. Dalam ekonomi yang dapat dilihat dari perkembangannya salah satunya ialah bentuk investasi. Investasi pada masa kini bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi. Teknologi memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya melalui platform trading yang berbasis aplikasi atau website. Masyarakat banyak tertarik berinvestasi karena dimudahkannya dengan penggunaan perangkat lunak. Untuk memastikan keamanan dan keandalan robot trading, otoritas pasar modal perlu mengawasi penyedia layanan ini dan mewajibkan memiliki sertifikasi atau izin yang menunjukkan bahwa robot mereka memenuhi standar operasional dan transparansi yang ditetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait penggunaan robot trading dalam konteks aspek hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yaitu bagaimana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik dan dampak terhadap aspek hukum perlindungan konsumen, serta studi kasus pada beberapa platform robot trading yang umumnya diawasi oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dapat menciptakan lingkungan yang aman dan transparan bagi konsumen yang menggunakan layanan robot trading serta menurunkan risiko kerugian akibat penyalahgunaan atau kegagalan sistem yang tidak sesuai dengan regulasi, meskipun terdapat regulasi yang mengatur aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen, banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami risiko yang terlibat.
Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural DM, M. Yusuf; Kurniawan, Al Amin; Aziz, Muhammad; Rahmayani, Endah; Pebri, Akly; Husnul Fadhil, Mhd.
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2349

Abstract

Transformasi budaya hukum merupakan suatu proses yang penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum dapat diadaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam masyarakat yang memiliki keberagaman budaya. Proses ini melibatkan dialog antara hukum formal dan norma-norma sosial budaya yang sudah ada, dengan tujuan menciptakan hukum yang relevan dan diterima oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berlaku di komunitas mereka, sehingga hukum perlu dirancang dengan memperhatikan norma budaya lokal untuk memperoleh legitimasi dan efektivitas. Pendekatan yang inklusif dan berbasis budaya sangat penting untuk membangun sistem hukum yang adil, harmonis, dan dapat diterima oleh masyarakat multikultural.
Pencatatan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perlukah Pengesahan dari Pengadilan? Raja Hamnan, Nauval; Budi Cahyono, Akhmad
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2351

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum dalam pencatatan perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dengan latar belakang pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia dan kompleksitas hukum yang timbul dalam perkawinan campuran, penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian perkawinan, mempertimbangkan apakah perjanjian perkawinan membutuhkan pengesahan melalui lembaga peradilan (Pengadilan Agama/Negeri) atau cukup pencatatan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan daftar pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian memperlihatkan terkait meskipun perjanjian perkawinan di bawah tangan sah menurut Pasal 1313 KUHPerdata, mereka menghadapi tantangan dalam hal kekuatan dan kepastian hukum. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas pemahaman tentang perjanjian perkawinan, mengakui perjanjian pasca-nikah, dan peranan pengadilan dalam pengesahan dari suatu perjanjian perkawinan pada kasus tertentu. Saran dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi hukum tentang pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik dan peranan pengadilan dalam menilai keabsahannya, guna memastikan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa hukum.
Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi Rufaiddin Syifa, Achmad; C. Adam, Richard
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2352

Abstract

Penelitian ini mengaji serta komprehensif dan mendalam terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Pinjaman Online. Fokus pembahasan penelitian ini adalah Perlindungan Nasabah dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dalam konteks menjamin hak-hak privasi nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi di sektor fintech. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian terperinci mengenai implementasi putusan tersebut dalam memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap penyelenggara layanan fintech, yang sering kali lalai dalam menjaga data pribadi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih belum optimal, terutama terkait pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Putusan Mahkamah Agung ini memberikan ‘resep ampuh’ berupa pedoman dalam pelindungan data pribadi nasabah peminjam serta mempertegas tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara layanan untuk melindungi data pribadi nasabah secara lebih efektif.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Pekerja Pada Perusahaan Adre Wiradi, Dio; Rasji
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2353

Abstract

Perlindungan hak-hak pekerja merupakan isu penting dalam ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelanggaran hak-hak pekerja oleh sebuah perusahaan sejak didirikan pada tahun 2023 hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah bahan-bahan hukum atau data sekunder sebagai sumber utama. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah perusahaan tersebut telah memenuhi hak normatif pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melanggar berbagai hak pekerja sejak pendiriannya pada tahun 2023. Hal ini terlihat dari kegagalannya memberikan jaminan sosial kepada para pekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, perusahaan juga tidak memberikan uang pesangon kepada karyawan yang telah di-PHK. Hal ini secara jelas menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja di perusahaan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Desiani, Juni; Handayani Ridwan, Fully
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2354

Abstract

Peristiwa perkawinan adalah peristiwa hukum yang sangat penting untuk dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara, serta mengikat bagi pihak ketiga. Khususnya mendapatkan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri, dan anak-anaknya dan tentunya mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, ternyata terdapat perkawinan yang dibatalkan, ketika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak dan kewarisan. Dalam penulisan yang menggunakan metode doktrinal. Pembahasan dalam artikel ini mengenai pembatalan perkawinan yang tidak dicatatkan, upaya yang dapat dilakukan setelah pembatalan perkawinan seperti dilakukannya itsbat nikah bagi yang beragama Islam dan mendapatkan surat keterangan menikah setelah dilakukannya pemberkatan pernikahan bagi yang beragama Kristen dan Buddha, dan akibat hukum, kedudukan, serta status waris anak pasca pembatalan perkawinan yang ditentukan oleh pengakuan anak yang dilakukan oleh ayah biologisnya. Apabila anak tersebut tidak diakui sah, maka anak statusnya menjadi anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan tidak mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya.
Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Kurdi, Kurdi; Mazjah, Ibnu
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2355

Abstract

Penelitian ini mengkaji keberadaan hukum adat sebagai representasi sistem hukum asli Indonesia serta kesesuaiannya dengan reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hukum adat dipandang sebagai pilar yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus diakui secara konstitusional sebagai bagian penting dari kerangka hukum nasional. Penelitian ini juga membahas upaya modernisasi hukum pidana yang tetap mengakomodasi nilai-nilai hukum asli bangsa, termasuk prinsip-prinsip hukum adat, nilai agama, dan tradisi lokal, guna menciptakan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum adat dalam konteks hukum nasional dan tantangan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum pidana modern, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya Indonesia.
Aspek Hukum Penerapan Pergub Bali Nomer 1 Tahun 2020 Terhadap Legalisasi Arak Bali Bagi Masyarakat EL Aisy, Nandina; Jaya Wardana, Dodi
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2356

Abstract

Penulisan Artikel ini membahas pengaturan hukum terkait legalisasi arak bagi masyarakat Bali, dengan penekanan pada sejarah, budaya, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020. Sejarah panjang minuman beralkohol, khususnya arak dan tuak di Bali, menunjukkan kedalaman hubungan antara minuman ini dan tradisi masyarakat lokal. Meskipun legalisasi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para perajin, praktik penjualan dan peredaran arak sering kali masih dilakukan secara ilegal, dengan campuran yang tidak sesuai dan tanpa izin resmi. Konsumsi berlebihan minuman beralkohol juga memicu berbagai masalah sosial, seperti peningkatan angka kejahatan dan gangguan ketertiban. Dalam konteks ini, pentingnya peran pemerintah dalam pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatur peredaran minuman beralkohol. Artikel ini juga menyoroti perlunya undang-undang khusus yang mengatur peredaran minuman beralkohol, agar ada landasan hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara pelestarian budaya dan pengendalian konsumsi minuman beralkohol untuk kesejahteraan masyarakat Bali.
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Notaris Lain Yang Telah Meninggal Dunia Apriliani, Karen; Handayani Ridwan, Fully
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2357

Abstract

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang termasuk dalam kategori arsip Negara. Notaris wajib menjaga dan merawat protokol tersebut sampai tidak lagi melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Protokol Notaris pada waktu Notaris yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Umum akan beralih kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris Penerima Protokol diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan kewajiban menjaga dan merawat Protokol Notaris yang dalam pembahasan jurnal ini Notaris yang telah meninggal dunia. Secara otomatis, Notaris Penerima Protokol menjadi bertanggung jawab juga atas penerbitan protokol yang baru. Akan tetapi permasalahan muncul apabila terdapat permasalahan terhadap isi dari Protokol Notaris yang sudah meninggal dunia. Metode yang digunakan dalam pembahasan jurnal ini adalah doktrinal dengan menganalisa sumber hukum yang hidup di masyarakat. Temuan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang relevan kurang mengatur mengenai seberapa jauh seorang Notaris Penerima protokol ini bertanggung jawab atas protokol yang diterimanya. Yang dimana menyebabkan Notaris Penerima protokol tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat permasalahan dari isi Protokol Notaris dari Notaris lain yang sudah meninggal dunia. Yang pada simpulannya Notaris Penerima tersebut tidak harus bertanggung jawab atas isi penerbitan protokol yang telah lama terbit. Notaris Penerima tersebut hanya bertanggung jawab sampai dengan menjaga dan merawat protokol agar tidak rusak dan/atau hilang.
Perlindungan Hukum Notaris Atas Kelalaian Pegawainya Terkait Pemberian Sertipikat Kepada Pihak Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) Putri Elisabet Siburian, Ernawaty; Dewi, R. Ismala
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2358

Abstract

Penyerahan sertipikat milik klien notaris seharusnya diberikan kepada klien dengan sepengetahuan notaris terkait. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat dan terlaksananya kewenangan dan kewajiban seorang notaris sebagaimana diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Namun demikian di dalam praktik ditemukan kasus dimana sertipikat milik klien notaris diberikan kepada pihak lain oleh pegawai kantor notaris. Sehingga dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah tanggung jawab hukum notaris terhadap kelalaian pegawai kantornya dalam memberikan sertipikat kepada pihak lain dan bentuk pelindungan hukum yang diberikan kepada notaris yang dirugikan akibat kelalaian pegawainya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris harus bertanggung jawab dalam ranah hukum perdata secara tanggung renteng. Tanggung jawab tersebut dalam bentuk pemberian biaya dan ganti rugi yang timbul akibat kelalaian dari pegawai kantornya. Di sisi lain perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris yang dirugikan terhadap kelalaian pegawainya adalah dengan mengambil tindakan pemutusan hubungan kerja. Selain itu perlindungan dalam bidang hukum perdata kepada notaris dapat diberikan dalam bentuk ganti rugi oleh pegawai atas kelalaian yang ditimbulkannya. Sedangkan perlindungan dalam bidang hukum pidana dapat diberikan kepada notaris apabila ada kelalaian pegawai kantor notaris yang mengandung unsur pidana, dan notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Page 380 of 387 | Total Record : 3862

 378   379   380   381   382 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue