cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 379   380   381   382   383 
Keabsahan Perkawinan Penganut Penghayat Kepercayaan Serta Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Chandra, Shyerla; Laksmi Anindita, Sri
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2359

Abstract

Banyaknya keberagaman di Indonesia berupa keberagaman adat dan budaya menimbulkan lahirnya berbagai kepercayaan, setiap masyarakat dibebaskan memeluk agama dan kepercayaan baik yang telah diakui maupun belum diakui. Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah adanya perkawinan berdasarkan penghayat kepercayaan. Dasar dari penelitian ini adalah bagaimana status perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan berdasarkan hukum Indonesia serta status anak yang lahir dari perkawinan penghayat kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undang dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan hukum perkawinan, masyarakat penghayat kepercayaan serta status anak hasil perkawinan. Status perkawinan masyarakat yang melangsungkan perkawinan penghayat kepercayaan berdasarkan hukum Indonesia adalah sah apabila seluruh prosedur telah sesuai dan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaannya. Anak yang lahir dari pasangan suami istri Penganut Penghayat Kepercayaan adalah anak sah sepanjang lahir dari perkawinan yang sah menurut kepercayaan dan hukum Indonesia.
Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Munsyifah, Abidah
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2360

Abstract

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing serta dicatatkan sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat secara resmi untuk memperoleh status sah menurut hukum negara. Pernikahan di Indonesia melibatkan prinsip pencatatan yang berkaitan dengan keabsahan suatu pernikahan. Ini berarti bahwa selain mematuhi ketentuan dari masing-masing hukum agama atau kepercayaan, pencatatan juga merupakan syarat untuk diakui sahnya sebuah pernikahan. Praktik perkawinan dibawah tangan tanpa pencatatan secara hukum masih terjadi di lingkungan sosial masyarakat, sehingga menimbulkan keabsahan mengenai perkawinan serta akibat hukum yang signifikan bagi para pelaku perkawinan tersebut. Apabila ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi maka keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga menimbulkan akibat hukum Perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum, istri tidak diakui sebagai istri yang sah, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki status yang dianggap tidak sah.
Analisis Perlindungan Hukum Untuk Pelapor dan Saksi Dalam Kejahatan Pencucian Uang Perspektif Hukum Positif dan Hukum FIQH Hasbi, Mhd.; Dhobit Azhary Lubis, Muhammad
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2361

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif hukum positif dan hukum Islam (fiqh). Pencucian uang, yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal, memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan negara. Dalam proses penegakan hukum, pelapor dan saksi berperan penting dalam mengungkap jaringan kejahatan. Namun, mereka sering menghadapi risiko ancaman dan intimidasi yang menghambat keberanian mereka untuk memberikan informasi. Di Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur berbagai mekanisme perlindungan bagi pelapor dan saksi, termasuk perlindungan fisik, identitas, dan dukungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam perlindungan saksi dan pelapor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun regulasi telah menyediakan perlindungan yang memadai, terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak pelapor dan saksi. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi peran LPSK agar lebih proaktif, pembaharuan dalam KUHAP untuk pengaturan perlindungan identitas, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung perlindungan saksi dan pelapor. Sinergi antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan keadilan diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif, aman, dan terpercaya dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.
Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Atas Tindakan Pemalsuan Akta Yang Diperintahkan Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg) Dwi Prastika, Vira
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2362

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan minimnya perlindungan hukum bagi karyawan notaris. Persoalan tersebut mulai dari kekosongan hukum perlindungan karyawan notaris hingga pemidanaan karyawan notaris yang dipandang mempunyai kewenangan seperti notaris. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg. Permasalahan yang dikaji yaitu, pertama, bagaimana hubungan hukum antara karyawan notaris dengan notaris dalam pembuatan akta? Kedua, bagaimana perlindungan hukum karyawan notaris atas tindakan pemalsuan akta yang diperintahkan notaris? Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjalin antara karyawan notaris dengan notaris ialah hubungan kerja yang bersifat subordinasi dan di dalamnya terdapat unsur “perintah”. Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris atas tindakan pemalsuan akta atas perintah notaris dalam Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg dilakukan dengan cara: (i) menegaskan kedudukan dan hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris; (ii) mempertimbangkan unsur “perintah” dalam menjatuhkan sanksi bagi karyawan notaris yang disuruh melakukan pemalsuan akta oleh notaris; (iii) dan melibatkan LPSK.
Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Akta Notaris Atas Hak Waris Anak di Luar Nikah Evely Putri Santoso, Shanandra
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2363

Abstract

Anak yang lahir di luar nikah pada dasarnya membutuhkan pengakuan yang sah guna memberi kepastian hukum hubungan keperdataan dengan ayah maupun ibunya. Hal tersebut juga akan berkaibat hukum dalam hak waris utamanya dari sisi ayah. Salah satu upaya untuk memberi kepastian dan perlindungan anak di luar nikah atas hak waris ialah melalui akta notaris. Sayangnya, dalam hukum positif Indonesia, hal tersebut belum diakomodir secara khusus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap anak di luar nikah mengalami perkembangan mulai dari hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, dapat diakui melalui pernikahan orang tua kecuali bagi anak zina dan anak zumbang hingga dapat diakui secara hukum melalui pembuktian secara biologis. Pengakuan terhadap anak di luar nikah tersebut mempengaruhi perolehan hak waris dari anak yang bersangkutan. Dalam hal ini, akta notaris dapat menjadi kekuatan pembuktian bagi anak di luar nikah atas pengaturan waris. Kekuatan pembuktian tersebut tentu memperhatikan pembuatannya yang berlandaskan pada pernyataan waris dan dokumen pengakuan anak di luar nikah yang dituangkan dalam surat keterangan waris.
Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Terhadap Perselisihan Suara Pada Pilkades di Desa Simangambat Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan PTUN No.43/G/2023/PTUN.MDN) Akbar Matondang, Ilham; Ramadani
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2364

Abstract

Dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades) tidak lepas dari permasalahan yang sering terjadi yakni perselisihan pada jumlah suara masing-masing calon kepala desa. Tujuannya untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan peradilan tata usaha negara nomor 43/G/2023/PTUN.MDN serta ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni meneliti dan menganalisis secara langsung sebagai sumber data primer serta menganalisis buku, jurnal, artikel ilmiah, berita, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang ada sebagai sumber data skunder. Pada saat penghitungan suara panitia pemilihan kepala desa simangambat tidak memperlihatkan surat suara yang dinyatakan batal kepada para saksi yang ternyata tercoblos pada empat titik secara vertikal dan seharusnya sah sehingga atas tindakan ini telah melanggar kostitusi. Dapat disimpukan atas penjelasan tersebut bahwa surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan terkait pengangkatan kepala desa didesa simangambat berdasarkan putusan PTUN nomor 43/G/2023/PTUN.MDN dinyatakan batal dan dicabut karena tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Adapun perspektif siyasah dusturiyah terkait lembaga PTUN dan al-mazhalim mempunyai kedudukan yang sama. Tetapi keputusan Bupati Tapanli Selatan dinilai tidak sejalan dengan prinsip dan asas-asas yang ada dalam fiqih siyasah yaitu asas amanah dan asas keadilan.
Analisis Sosiolegal terhadap Dampak Penipuan Online Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pangkalpinang) Reynaldi, Aprilio; Sunggara, M. Adystia; Meliana, Yang
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2365

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penipuan online bagi Masyarakat di Kota Pangkalpinang. Metode penelitian yang dilakukan adalah empiris yuridis, dengan menggunakan data lapangan berupa wawancara dan juga menganalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didukung dengan literatur mengenai penipuan online. Setelah dilakukan Analisa, ditemukan bahwa penindakan pada penipuan online cenderung susah dikarenakan untuk memastikan tindak pidana penipuan haruslah jelas. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu memberikan Solusi penipuan online, hal ini dapat dilihat melalui berkembangnya modus penipuan secara dinamis dan berkelanjutan. Kemudian dampak yang terjadi pada Masyarakat, dalam hal ini pada Kota Pangkalpinang adalah hilangnya rasa kepercayaan untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus untuk transaksi dengan keuangan. Oleh karena itu, perlu bagi pemerintah untuk merevisi peraturan perundang-undangan dan memaksa Masyarakat meningkatkan literasi sebelum memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Objek Yang Dijadikan Harta Pailit Putri Ramadhita, Mouva; Anita Velentina, Rouli
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2366

Abstract

Kepailitan merupakan sebuah sita umum atas kekayaan debitor yang dinyatakan pailit yang pengurusan dan pemberesan atas hartanya dilakukan oleh kurator. Putusan No.48/Pdt.Sus.GLL/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No.353/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, mengungkapkan fakta hukum bahwa benda yang dijadikan objek jaminan utang debitur merupakan milik pihak ketiga. Selain itu, kreditur separatis yang piutangnya dijaminkan dengan benda objek jaminan tersebut tidak bersedia untuk menyerahkan benda dimaksud kepada kurator. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang benda miliknya merupakan objek jaminan utang debitor yang dinyatakan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Hal yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah dengan mengajukan nilai penggantian dari sisa harta pailit debitur serta dengan actio pauliana, pihak ketiga dapat mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan haknya kepada Pengadilan Niaga.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Non Tunai Yang Menggunakan Qris (Studi Lapangan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang) Nabila Ramah, Ghefira; Rasyid Saliman, Abdul; Dewi, Virna
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2367

Abstract

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum konsumen dalam transaksi non-tunai yang menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), khususnya peran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Wawancara. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan transaksi digital, QRIS telah menjadi metode pembayaran yang populer. Namun, kemudahan transaksi ini juga membawa risiko seperti penipuan dan pelanggaran data pribadi. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur transaksi QRIS, langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh BRI Cabang Pangkalpinang, serta tantangan yang dihadapi konsumen. Melalui analisis hukum dan penelitian empiris, penelitian ini menyoroti pentingnya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dan memastikan integritas transaksi digital.
Peran Hukum dalam Mengatur Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Hasil Tambang di Kawasan Konservasi Rampu Ardalepa, Panji
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2368

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran hukum dalam mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan konservasi, dengan menitikberatkan pada tantangan yang dihadapi dalam penerapan regulasi yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam memelihara kawasan konservasi dan menghindari kerusakan akibat pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan analisis kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat inkonsistensi dalam implementasi kedua Undang-Undang tersebut, ditambah lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga. Kesimpulannya, diperlukan adanya harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas pengawasan dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, terutama melalui pertambangan dengan kelestarian lingkungan di kawasan konservasi.

Page 381 of 391 | Total Record : 3910

 379   380   381   382   383 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue